Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS): Cara Membaca Tingkat Risiko, NIB, dan Sertifikat Standar

Apa itu perizinan berbasis risiko dan siapa yang terkena

Perizinan berusaha berbasis risiko adalah pendekatan yang menentukan izin berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan sumber daya. Usaha berisiko rendah cukup mendaftar. Usaha berisiko tinggi memerlukan izin yang lebih rinci. Pendekatan ini diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya.

Yang terkena adalah semua pelaku usaha: perorangan, usaha mikro dan kecil, perseroan terbatas, koperasi, yayasan yang berusaha, dan penanam modal. Pemerintah pusat dan daerah juga terkait karena mereka menerbitkan dan mengawasi perizinan melalui sistem yang sama.

Sistem yang dipakai bernama OSS. Setiap pelaku usaha memasukkan data dan memilih bidang usahanya. Sistem menampilkan tingkat risiko dan perizinan yang diperlukan. Pembahasan lebih teknis tentang tingkat risiko ada di tingkat risiko usaha rendah, menengah, dan tinggi di OSS, sedangkan perbedaan sertifikat standar dan izin ada di sertifikat standar dan izin OSS: bedanya. Artikel ini menekankan cara membaca keduanya dan dokumen yang diterbitkan.

Status peraturan yang perlu diperhatikan

Banyak literatur masih menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan itu sudah dicabut dan diganti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Maka, bila membaca artikel lama yang merujuk PP 5/2021, perlakukan isinya sebagai gambaran historis. Kerangka besar, yaitu klasifikasi risiko dan penerbitan NIB, tetap menjadi dasar, tetapi rincian, seperti daftar kegiatan dan istilah, dapat berbeda. Periksa teks PP 28/2025 serta peraturan pelaksananya sebelum bertindak.

Landasan di atasnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak lagi berlaku.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Gambaran umum klasifikasi dan dokumen yang muncul adalah sebagai berikut. Sebutan dapat bergeser mengikuti peraturan terbaru.

Pengertian dokumen:

• Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan sistem OSS. NIB juga berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal importir, dan akses kepabeanan bagi yang memerlukan. Untuk usaha berisiko rendah, NIB sering menjadi satu-satunya izin.
• Sertifikat standar adalah pernyataan atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Ia diterbitkan setelah pelaku usaha menyatakan atau membuktikan terpenuhinya standar.
• Izin adalah persetujuan pemerintah untuk kegiatan yang risikonya tinggi, diberikan setelah pemenuhan persyaratan.
• KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yaitu kode lima angka untuk kegiatan usaha. Pilihan KBLI menentukan tingkat risiko dan perizinan.

Cara membaca dokumen yang diterbitkan OSS

Dokumen NIB memuat nama pelaku usaha, alamat, bidang usaha berdasarkan KBLI, tanggal terbit, dan keterangan kewajiban yang masih harus dipenuhi. Perhatikan tiga hal berikut.

Pertama, daftar KBLI. Kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar KBLI belum tentu sah dilakukan. Bila usaha Anda berkembang ke bidang lain, tambahkan KBLI atau perbarui data.

Kedua, status perizinan. NIB kadang berstatus efektif dan kadang bersyarat. Status bersyarat berarti Anda masih harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti sertifikat standar atau persetujuan lingkungan. Jangan menjalankan kegiatan yang membutuhkan izin sebelum syarat dipenuhi.

Ketiga, kewajiban lanjutan. Dokumen biasanya mencantumkan kewajiban, seperti pelaporan kegiatan usaha. Lupa melapor dapat berujung teguran atau sanksi administratif.

Contoh kasus praktis mengenai NIB yang bermasalah ada di [studi kasus izin usaha OSS: NIB ditolak karena KBLI tidak sesuai](studi-kasus-izin-usaha-oss-nib-ditolak-kbli-tidak-sesuai.html).

Langkah praktis mengurus perizinan berusaha

1. Siapkan data diri atau badan usaha. Perseroan memerlukan akta pendirian dan pengesahan kementerian hukum. Perorangan memerlukan KTP-el dan NPWP bila ada. Pembahasan NPWP tidak diuraikan di sini.
2. Tentukan kegiatan usaha. Pilih KBLI yang paling sesuai, dan jangan memilih hanya karena risikonya rendah.
3. Daftar di sistem OSS dan isi data usaha: alamat, modal, jumlah tenaga kerja, dan lokasi.
4. Cek hasil klasifikasi risiko. Sistem menunjukkan perizinan yang diperlukan.
5. Terbitkan NIB. Simpan berkas NIB dan catat kewajiban lanjutan.
6. Penuhi persyaratan sertifikat standar atau izin bila diminta. Ini dapat meliputi kesesuaian ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung. Lihat izin mendirikan bangunan menjadi PBG dan SLF dan izin lingkungan, amdal, dan UKL-UPL untuk usaha kecil.
7. Laporkan kegiatan usaha secara berkala dan perbarui data bila ada perubahan.
8. Siapkan diri untuk pengawasan. Instansi dapat memeriksa pemenuhan standar.

Panduan praktis untuk usaha kecil juga tersedia di NIB dan izin usaha UMKM dan izin usaha rumahan dan OSS RBA.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Rangkuman perubahan: dari sistem izin berbasis lokasi dan izin ganda menuju sistem berbasis risiko; dari izin yang tersebar menuju satu sistem OSS; dari PP 5/2021 menuju PP 28/2025. Pelaku usaha perlu memperhatikan tiga hal. Pertama, daftar kegiatan usaha dan klasifikasi risikonya dapat berubah, sehingga NIB lama perlu diperiksa. Kedua, istilah di sistem dapat berbeda dari literatur lama. Ketiga, ketentuan sektor, misalnya makanan, kesehatan, atau pariwisata, tetap berjalan dan dapat menambah persyaratan. Karena sistem OSS diperbarui secara berkala, ikuti pengumuman resmi pada situs OSS dan kementerian terkait.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang pemilik usaha kuliner rumahan membuka OSS dan memilih KBLI yang sesuai dengan kegiatan menjual makanan olahan. Sistem menunjukkan tingkat risikonya dan perizinan yang dibutuhkan. Ia menerbitkan NIB dan memenuhi persyaratan tambahan terkait keamanan pangan. Setelah semuanya lengkap, ia menyimpan dokumen NIB dan jadwal pelaporan.

Contoh lain: Pemilik bengkel kecil mengira NIB sudah cukup untuk menjalankan semua kegiatan. Ketika memperluas usaha ke kegiatan yang berisiko lebih tinggi, ia menemukan bahwa perlu menambah KBLI dan memenuhi standar baru. Ia menunda perluasan sampai sertifikat standar terbit.

Peran pemerintah daerah dan pengawasan

Pemerintah daerah memegang peran penting dalam pemenuhan standar, misalnya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung, dan persyaratan lingkungan. Pengawasan dilakukan oleh instansi pusat dan daerah sesuai kewenangan. Pelaku usaha dapat menerima teguran tertulis, penghentian sementara, hingga pencabutan perizinan bila melanggar. Bila Anda merasa pelayanan dipersulit, ajukan pengaduan melalui kanal OSS atau pengaduan layanan publik. Hak warga atas pelayanan publik dijelaskan di hak warga menurut UU Pelayanan Publik 25/2009, sedangkan gambaran izin yang dianggap dikabulkan ada di fiktif positif: izin dianggap dikabulkan.

Hak pelaku usaha terhadap proses perizinan

Perizinan berbasis risiko mengubah posisi pelaku usaha dari pemohon pasif menjadi pihak yang ikut menyatakan pemenuhan standar. Karena itu, pelaku usaha juga memiliki hak.

Hak atas kepastian waktu. Peraturan perizinan menetapkan jangka waktu pelayanan, dan pelayanan publik wajib memberi kepastian. Pada hal tertentu, permohonan yang tidak ditanggapi dalam jangka waktu bisa dianggap dikabulkan. Mekanisme ini, yang dikenal sebagai fiktif positif, dibahas pada artikel tersendiri di situs ini dan penerapannya perlu diperiksa pada teks resmi, termasuk perubahan sesudah putusan pengadilan dan undang-undang baru.

Hak atas informasi. Pelaku usaha berhak mengetahui alasan penolakan, persyaratan yang belum terpenuhi, dan dasar hukum yang dipakai. Mintalah penjelasan tertulis melalui sistem atau kanal pengaduan.

Hak mengajukan keberatan. Keputusan penolakan atau pencabutan izin merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat diajukan keberatan, banding administratif, dan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Gambaran prosesnya ada di gugatan PTUN keputusan pencabutan izin.

Hak atas perlakuan setara. Usaha mikro dan kecil mendapat kemudahan khusus, antara lain pada persyaratan dan pembinaan. Namun kemudahan itu tidak menghapus kewajiban menjaga keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.

Hak atas perlindungan data. Data usaha yang diinput ke sistem merupakan data yang dilindungi. Pastikan Anda memakai akun resmi dan tidak membagikan kata sandi kepada pihak lain, termasuk kepada pihak yang menawarkan jasa pengurusan.

Dalam praktik, pelaku usaha sebaiknya mencatat semua interaksi dengan sistem dan petugas, menyimpan tangkapan layar status permohonan, serta membuat salinan dokumen yang diunggah. Bukti ini sangat berguna jika terjadi perbedaan pendapat tentang apakah persyaratan telah dipenuhi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua usaha wajib punya NIB? Pada prinsipnya setiap pelaku usaha yang berusaha secara berkelanjutan memerlukan NIB, dengan pengecualian tertentu. Periksa ketentuan terbaru.

Apa bedanya NIB dengan izin? NIB adalah identitas pelaku usaha. Izin atau sertifikat standar adalah persetujuan atau bukti pemenuhan standar untuk kegiatan tertentu.

Apakah PP 5/2021 masih berlaku? Tidak. Peraturan itu telah dicabut dan digantikan PP 28/2025. Rujuklah teks yang baru.

Apakah izin dapat dicabut? Dapat, bila pelaku usaha melanggar kewajiban atau standar. Prosedur dan hak untuk menanggapi sebaiknya dibaca pada peraturan pelaksana.

Ringkasan

• Perizinan berusaha kini berbasis risiko dan dilakukan melalui OSS.
• NIB adalah identitas usaha, sertifikat standar dan izin menyesuaikan tingkat risiko.
• PP 5/2021 sudah dicabut dan digantikan PP 28/2025.
• Pilih KBLI dengan benar dan penuhi kewajiban lanjutan.
• Jangan beroperasi sebelum izin yang dibutuhkan aktif.
• Periksa teks resmi terbaru karena rincian dapat berubah.

Dasar hukum

• PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Baca juga

• NIB dan Perizinan Usaha Kecil: Langkah Legal untuk UMKM

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.