Reseller dan Dropship: Siapa Bertanggung Jawab kepada Pembeli?

Perbedaan reseller dan dropship

Dua model usaha ini sering disamakan, tetapi berbeda.

Perlu ditekankan bahwa dalam kedua model, pembeli membuat kesepakatan dengan penjual yang menawarkan barang kepadanya. Pembeli biasanya tidak mengenal pemasok. Karena itu, di mata pembeli, reseller dan dropshipper adalah penjual yang harus bertanggung jawab.

Bagi yang menjual lewat marketplace, lihat juga Hak Pembeli di Marketplace dan Komplain Marketplace.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha, yaitu orang atau badan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi. Reseller dan dropshipper termasuk pelaku usaha selama mereka menjual secara berkelanjutan. Beberapa kewajiban pokoknya:

• Beritikad baik dalam berusaha.
• Memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang.
• Memperlakukan konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
• Menjamin mutu barang sesuai standar yang berlaku.
• Memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian bila barang tidak sesuai perjanjian.

Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi. Undang-undang itu membuka kemungkinan konsumen menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat mengonsumsi atau memakai barang. Untuk penjualan lewat sistem elektronik, ada aturan khusus tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang mewajibkan pelaku usaha memberi informasi lengkap dan benar. Periksa peraturan terbaru di bidang perdagangan.

Karena reseller dan dropshipper berhadapan langsung dengan pembeli, tanggung jawab itu melekat pada mereka. Hubungan antara mereka dengan pemasok adalah urusan perjanjian tersendiri.

Siapa yang menanggung dalam situasi tertentu

Prinsipnya: penjual menanggung pembeli, lalu pemasok menanggung penjual bila ada kesalahan pemasok. Agar prinsip kedua dapat dijalankan, perjanjian dengan pemasok perlu tertulis.

Perjanjian dengan pemasok

Banyak sengketa terjadi karena hubungan dengan pemasok berdasarkan kepercayaan saja. Sebaiknya tuliskan hal-hal berikut:

1. Identitas pemasok yang jelas: nama usaha, alamat, kontak, dan rekening.
2. Daftar produk dan harga, termasuk perubahan harga dan pemberitahuannya.
3. Standar kualitas dan garansi dari pemasok.
4. Waktu proses dan pengiriman, serta sanksi bila terlambat.
5. Prosedur retur dan penggantian: batas waktu, biaya pengembalian, siapa menanggung ongkos.
6. Ganti rugi bila barang cacat atau salah dan pembeli menuntut.
7. Kemasan dan identitas pengirim, misalnya penggunaan nama dropshipper pada resi.
8. Larangan pemasok menghubungi pembeli untuk menjual langsung.
9. Keadaan memaksa dan penyelesaian sengketa.

Lihat Perjanjian Agen, Distributor, dan Reseller untuk pembahasan lebih jauh tentang hubungan seperti ini.

Hal yang wajib diperhatikan penjual

1. Deskripsi jujur. Tulis spesifikasi, ukuran, bahan, dan kondisi. Jangan menyalin klaim berlebihan dari pemasok tanpa memeriksa.
2. Gunakan foto yang sah. Foto milik pemasok dapat dipakai bila ada izin. Foto milik orang lain tanpa izin dapat melanggar hak cipta. Lihat Hak Cipta Foto dan Musik di Media Sosial.
3. Informasikan waktu proses. Dropship biasanya lebih lama. Pembeli berhak tahu.
4. Tegaskan kebijakan retur sebelum pembeli membayar, dan konsisten.
5. Cek barang sampel sebelum menjual dalam jumlah besar.
6. Periksa legalitas barang. Makanan, obat, dan kosmetik memerlukan izin edar. Baca Obat, Kosmetik, dan Makanan Tanpa Izin BPOM.
7. Tanggapi komplain tertulis dan simpan buktinya.
8. Pantau pemasok. Ganti pemasok yang sering bermasalah.

Contoh: Seorang penjual daring menjual tas lewat model dropship. Pembeli menerima tas dengan jahitan lepas dan mengajukan komplain. Penjual tidak menolak dengan alasan "bukan saya yang mengirim". Ia meminta foto kerusakan, menawarkan penggantian atau pengembalian dana, lalu menghubungi pemasok yang sesuai perjanjian wajib mengganti barang cacat. Pembeli puas, dan penjual tidak menanggung kerugian karena perjanjian dengan pemasok mengatur tanggung jawabnya.

Hak pembeli

Pembeli berhak atas barang yang sesuai deskripsi, informasi yang benar, dan kompensasi bila barang tidak sesuai. Langkah yang dapat ditempuh pembeli:

1. Dokumentasikan barang yang diterima (foto dan video unboxing).
2. Hubungi penjual secara tertulis lewat platform.
3. Ajukan retur atau pengembalian dana sesuai kebijakan.
4. Bila tidak ditanggapi, laporkan ke platform atau marketplace.
5. Ajukan pengaduan ke lembaga perlindungan konsumen atau badan penyelesaian sengketa konsumen.
6. Gugatan perdata untuk nilai besar, setelah somasi.
7. Bila ada unsur penipuan, pertimbangkan laporan polisi. Penipuan dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 492; periksa teks resmi.

Pelajari juga Penipuan Jual Beli di Media Sosial untuk membedakan sengketa biasa dari penipuan.

Dropship barang impor dan titip

Beberapa dropshipper menjual barang impor dari luar negeri atau jasa titip. Tantangannya: waktu tunggu lama, bea cukai, dan barang tertahan. Penjual harus menyampaikan estimasi waktu dan risiko tersebut sebelum pembayaran. Barang yang dibatasi atau dilarang impor tidak boleh dijual. Jika barang tertahan bea cukai, tanggung jawab kepada pembeli tetap ada sesuai kesepakatan: kembalikan dana atau tawarkan alternatif.

Pajak dan izin usaha

Reseller dan dropshipper yang berjualan rutin perlu memikirkan legalitas usaha, misalnya nomor induk berusaha. Lihat Legalitas Usaha Online Shop dan NIB dan Izin Usaha UMKM. Pembahasan perpajakan tidak termasuk dalam artikel ini.

Kesalahan umum

• Berjualan tanpa pernah melihat barang atau sampel.
• Menyalin deskripsi dan klaim pemasok tanpa memverifikasi.
• Tidak punya perjanjian tertulis dengan pemasok.
• Menjanjikan pengiriman cepat padahal pemasok lambat.
• Mengabaikan komplain atau menyalahkan pembeli.
• Mengganti pemasok tanpa memberi tahu pembeli yang sudah membayar.
• Menjual barang tanpa izin edar atau barang palsu.

Hubungan reseller dengan pemasok: cacat tersembunyi dalam KUH Perdata

Pertanyaan menarik: ketika reseller menerima barang cacat dari pemasok, apakah ia dilindungi UU Perlindungan Konsumen? Menurut ulasan Hukumonline, konsumen dalam UU 8/1999 adalah pemakai barang untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. Toko atau reseller yang membeli untuk dijual kembali karenanya tidak termasuk konsumen dalam arti undang-undang itu. Perlindungannya berasal dari KUH Perdata.

Ketentuan jual beli dalam KUH Perdata mewajibkan penjual menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijual, walaupun penjual sendiri tidak mengetahuinya. Pembeli yang menerima barang cacat tersembunyi dapat memilih mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali, atau mempertahankan barang dan menuntut sebagian harga kembali. Menurut ulasan yang sama, bila penjual tidak tahu ada cacat, ia mengembalikan harga beserta biaya pembelian dan penyerahan; bila ia tahu, ia juga menanggung kerugian dan bunga. Kewajiban ini tidak berlaku untuk cacat yang tampak jelas atau sudah diketahui pembeli sejak awal, dan dapat dikesampingkan bila diperjanjikan. Tidak adanya klausul retur tidak menghapus hak atas cacat tersembunyi.

Akibat praktisnya: reseller sebaiknya memeriksa barang segera setelah diterima, mencatat kondisi, dan menyampaikan keluhan kepada pemasok secara tertulis. Bila perjanjian dengan pemasok mengecualikan tanggung jawab cacat, reseller menanggung risiko lebih besar. Karena itu bacalah klausul pengecualian sebelum menandatangani.

Peran marketplace dan penyedia platform

Platform memiliki aturan tentang penjual, pembeli, dan penyelesaian sengketa. Beberapa platform menahan pembayaran sampai pembeli menerima barang, lalu menyelesaikan komplain berdasarkan bukti. Aturan platform menjadi bagian dari hubungan antara penjual dan platform, dan sering berpengaruh pada hak retur pembeli. Pelajari aturan platform tempat Anda berjualan: batas waktu komplain, bukti yang dibutuhkan, dan sanksi bagi penjual yang sering bermasalah. Platform dapat menutup toko atau menahan dana bila terlalu banyak komplain. Jadi, penanganan yang baik bukan hanya soal hukum, tetapi juga kelangsungan usaha.

Menulis syarat dan ketentuan toko

Penjual dapat menyusun syarat dan ketentuan yang jelas dan adil: jam layanan, estimasi proses, kebijakan retur dan tukar, biaya pengembalian, dan batas waktu komplain. Syarat yang menyatakan "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dengan alasan apa pun" tidak dapat meniadakan hak pembeli atas barang cacat atau tidak sesuai. UU Perlindungan Konsumen melarang klausul baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Syarat yang adil menumbuhkan kepercayaan, dan mengurangi sengketa.

Mencatat dan mengarsipkan

Simpan arsip transaksi: bukti pesanan, bukti pembayaran, resi pengiriman, percakapan dengan pembeli dan pemasok, serta foto barang. Arsip ini dibutuhkan saat komplain, saat menagih pemasok, dan saat menghadapi pemeriksaan. Buat sistem pencatatan sederhana, misalnya lembar hitung dengan nomor pesanan, tanggal, status, dan catatan komplain. Disiplin pencatatan sering menentukan siapa yang berhasil membuktikan haknya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah dropshipper bertanggung jawab bila pemasok mengirim barang salah? Ya, kepada pembeli. Dropshipper dapat menagih pemasok sesuai perjanjian, tetapi tidak dapat menolak tanggung jawab kepada pembeli dengan alasan pemasok yang keliru.

Apakah pembeli berhak mengembalikan barang? Hak retur bergantung pada kebijakan penjual, platform, dan jenis kerusakan. Untuk barang cacat atau tidak sesuai, pembeli pada umumnya berhak atas penggantian atau pengembalian dana.

Bagaimana jika pemasok menghilang? Penjual tetap harus menyelesaikan kewajiban kepada pembeli, misalnya mengembalikan dana. Penjual dapat menagih pemasok, melaporkan bila ada unsur penipuan, dan mencari pemasok pengganti.

Ringkasan

Reseller dan dropshipper adalah penjual di mata pembeli, sehingga bertanggung jawab atas barang cacat, salah kirim, atau terlambat. Kewajiban kepada pembeli tidak dapat dialihkan dengan alasan pemasok yang mengirim. Atur hubungan dengan pemasok secara tertulis, tulis deskripsi dengan jujur, tangani komplain cepat, dan simpan bukti. Pembeli dapat menempuh komplain, pengaduan, dan gugatan bila perlu.

Dasar hukum

• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (periksa status terbaru)
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang jual beli dan cacat tersembunyi
• UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Hak Pembeli di Marketplace: Retur, Barang Tidak Sesuai, dan Sengketa Belanja Online
• Komplain di marketplace: jalur platform dan bukti Anda
• Perjanjian Agen, Distributor, dan Reseller: Perbedaan, Risiko, dan Klausul Penting

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.