Putusan Pengadilan Tidak Dipatuhi: Teguran, Sita Eksekusi, dan Lelang

Memenangkan perkara perdata belum berarti hak langsung terpenuhi. Pihak yang kalah kadang tidak mau membayar, tidak mau mengosongkan rumah, atau tidak mau menyerahkan barang. Ketika itu terjadi, pemenang perkara harus menempuh tahap berikutnya, yaitu eksekusi, yaitu pelaksanaan putusan secara paksa dengan bantuan pengadilan. Artikel ini menjelaskan urutan langkahnya dan hal yang sering menghambat, supaya pemenang perkara tahu apa yang bisa dilakukan.

Ilustrasi edukatif, dibuat khusus untuk artikel ini.

Putusan harus berkekuatan hukum tetap

Umumnya, hanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang dapat dieksekusi. Artinya, upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi sudah tidak tersedia atau sudah selesai. Pengecualiannya adalah putusan yang dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (serta-merta) dengan syarat khusus, yang dijelaskan di Putusan Serta-Merta dan Provisi. Peninjauan kembali (PK) adalah upaya luar biasa dan, menurut ulasan Hukumonline, tidak menangguhkan pelaksanaan putusan.

Langkah pertama adalah memastikan status putusan. Mintalah salinan putusan dan keterangan berkekuatan hukum tetap dari kepaniteraan. Cara meminta salinan ada di Salinan Putusan: Cara Memintanya. Tanpa dokumen itu, permohonan eksekusi sulit diproses.

Dua jenis eksekusi

Eksekusi pada dasarnya mengikuti isi putusan.

Jenis	Isi putusan	Contoh
Eksekusi pembayaran sejumlah uang	Menghukum membayar sejumlah uang	Membayar utang atau ganti rugi
Eksekusi riil	Menghukum menyerahkan, mengosongkan, membongkar, atau berbuat sesuatu	Mengosongkan rumah, menyerahkan tanah

Pada eksekusi uang, pengadilan menyita harta lalu melelangnya untuk membayar jumlah yang dihukumkan. Pada eksekusi riil, pengadilan memerintahkan tindakan nyata, seperti pengosongan, yang dibantu aparat. Pembahasan umum ada di Eksekusi Putusan Perdata.

Gembok terpasang pada pagar kawat — Foto oleh Lucas van Oort di Unsplash

Langkah 1: permohonan eksekusi

Pemenang perkara (pemohon eksekusi) mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Menurut ulasan Hukumonline atas Pasal 195 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR, hukum acara perdata untuk Jawa dan Madura), kewenangan menjalankan putusan berada pada pengadilan tingkat pertama, walau perkara sudah sampai tingkat banding atau kasasi. Permohonan biasanya memuat identitas, nomor perkara, isi putusan yang belum dipatuhi, dan permintaan eksekusi. Lampirkan salinan putusan, bukti berkekuatan hukum tetap, dan bukti bahwa lawan belum melaksanakan. Pemohon membayar biaya eksekusi yang ditetapkan pengadilan.

Langkah 2: aanmaning (teguran)

Aanmaning adalah teguran resmi dari ketua pengadilan kepada pihak yang kalah (termohon eksekusi) agar melaksanakan putusan secara sukarela. Termohon dipanggil menghadap, lalu diperingatkan agar memenuhi putusan dalam waktu paling lama delapan hari, menurut ulasan Hukumonline yang merujuk Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten, aturan untuk luar Jawa dan Madura).

Banyak perkara selesai di tahap ini, karena termohon memilih membayar atau menyerahkan barang setelah ditegur. Bila ia tidak hadir setelah dipanggil patut, atau hadir tetapi tidak melaksanakan, pengadilan dapat melanjutkan ke tahap sita.

Langkah 3: sita eksekusi

Jika teguran diabaikan, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang memerintahkan juru sita menyita harta termohon. Menurut ulasan yang sama, bila belum pernah ada sita jaminan, dasar penyitaan ada pada Pasal 197 HIR dan Pasal 208 RBg. Harta yang dapat disita pada prinsipnya seluruh kekayaan termohon, sepanjang nilainya cukup untuk menutup kewajiban.

Pemohon dapat menunjukkan harta termohon yang diketahuinya, misalnya tanah, kendaraan, atau rekening. Semakin jelas informasi harta, semakin cepat eksekusi berjalan. Jika sebelumnya perkara sudah disertai sita jaminan, sita itu dapat berubah menjadi sita eksekusi. Hal ini dijelaskan di Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).

Tidak semua harta dapat disita. Beberapa barang kebutuhan pokok dan alat kerja tertentu dikecualikan menurut hukum acara. Rinciannya perlu dilihat pada teks resmi atau ditanyakan ke pengadilan.

Langkah 4: lelang

Barang yang telah disita dijual melalui lelang umum. Menurut ulasan Hukumonline, setelah pengumuman sesuai ketentuan lelang, barang dijual dan hasilnya diserahkan kepada pemohon sejumlah yang tercantum dalam putusan (Pasal 200 HIR dan Pasal 215 RBg). Lelang pada umumnya difasilitasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau pejabat lelang. Tahapan lelang meliputi permohonan lelang kepada kantor lelang, penetapan nilai limit, pengumuman, pelaksanaan lelang, dan pembayaran oleh pemenang lelang. Bila hasil lelang melebihi kewajiban, kelebihannya dikembalikan kepada termohon. Bila kurang, kekurangan tetap menjadi kewajiban termohon dan dapat dikejar dengan harta lain.

Lelang tanah atau rumah juga berdampak pada pihak lain, seperti penghuni atau pemegang jaminan. Perhatikan bahwa pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan, sebagaimana dijelaskan di Barang Milik Pihak Ketiga Ikut Disita.

Eksekusi riil: pengosongan dan penyerahan

Untuk putusan yang menghukum menyerahkan atau mengosongkan, ketua pengadilan memerintahkan jurusita melaksanakannya, dibantu aparat keamanan bila perlu. Sebelum itu biasanya ada teguran dan penetapan tanggal pelaksanaan. Pada pengosongan rumah, pelaksanaan dihadiri jurusita, pemohon, aparat, dan perangkat setempat, lalu dibuatkan berita acara. Hal yang kerap menghambat adalah objek yang ternyata tidak sama dengan yang diputus, atau pihak ketiga yang menguasai objek. Karena itu batas dan identitas objek harus jelas dalam putusan.

Perlu dicatat bahwa penggunaan kekerasan atau pengusiran sendiri oleh pemohon, tanpa pelaksanaan resmi oleh pengadilan, dapat menimbulkan masalah hukum bagi pemohon.

Dokumen untuk permohonan eksekusi

Kelengkapan dokumen mempercepat proses. Siapkan:

Dokumen	Fungsi
Salinan putusan	Dasar permohonan, menunjukkan isi hukuman
Keterangan berkekuatan hukum tetap	Bukti bahwa tidak ada upaya hukum biasa yang tersisa
Identitas pemohon dan termohon	Memastikan siapa yang menjalankan dan dikenai eksekusi
Surat kuasa khusus	Bila permohonan diajukan melalui advokat
Daftar atau petunjuk harta termohon	Memudahkan penetapan objek sita
Bukti bahwa termohon belum memenuhi putusan	Misalnya somasi atau rekening koran yang menunjukkan tidak ada pembayaran

Bila putusan memuat angka, hitung ulang jumlah yang harus dibayar, termasuk biaya perkara yang dibebankan. Salah hitung dapat menimbulkan keberatan dan memperlama proses.

Eksekusi terhadap perusahaan

Bila termohon adalah badan usaha, eksekusi mengenai harta perseroan, bukan harta pribadi pengurus, kecuali ada putusan yang membebankan tanggung jawab pribadi. Harta perusahaan dapat berupa tanah, mesin, persediaan, piutang, dan saldo rekening. Perusahaan yang berhenti beroperasi kadang tetap memiliki aset. Pemohon dapat menelusuri aset itu lewat akta, laporan keuangan yang dapat diakses, atau informasi dari pihak ketiga. Ketika perusahaan berstatus pailit, kreditor tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, karena pengurusan harta pailit berada pada kurator.

Perubahan susunan pengurus atau pemindahan aset ke perusahaan lain setelah putusan menjadi sinyal untuk lebih waspada. Dokumentasikan perubahan itu dan konsultasikan dengan advokat mengenai upaya pembatalan atau tuntutan lain yang tersedia.

Eksekusi atas tanah dan rumah

Tanah dan bangunan adalah objek yang paling sering disita karena nilainya jelas. Karena menyangkut hak atas tanah, langkah administratif tambahan biasanya diperlukan: pencatatan sita di kantor pertanahan agar tanah tidak dialihkan, serta pengumuman lelang. Setelah lelang, pemenang lelang memperoleh dasar untuk mengajukan balik nama berdasarkan risalah lelang. Bila penghuni lama tidak mau keluar, diperlukan eksekusi pengosongan yang dilakukan melalui pengadilan. Dalam sengketa tanah, sertipikat yang bermasalah atau status objek yang masih diperselisihkan sering memperlambat proses, sehingga lihat Pemblokiran Sertipikat dan Sita Tanah.

Bila proses eksekusi macet

Eksekusi dapat macet karena ketua pengadilan belum menjadwalkan, harta belum ditemukan, atau ada perlawanan. Yang dapat dilakukan pemohon:

Menanyakan perkembangan secara tertulis kepada kepaniteraan dan meminta jawaban tertulis.
Melengkapi informasi yang diminta, seperti alamat objek atau bukti kepemilikan.
Bila dirasakan ada hambatan yang tidak wajar, menyampaikan pengaduan resmi lewat saluran pengawasan pengadilan, yaitu pimpinan pengadilan dan pengawas internal Mahkamah Agung.
Berunding dengan termohon untuk jadwal pembayaran yang tertulis.
Berkonsultasi dengan advokat mengenai langkah tambahan.

Pengaduan harus berdasar fakta dan dilengkapi bukti, bukan sekadar ketidakpuasan.

Bila pihak yang kalah tidak punya harta atau menyembunyikannya

Ini hambatan paling nyata. Pengadilan hanya dapat menyita harta yang ada dan teridentifikasi. Pemohon dapat membantu dengan:

Menelusuri kepemilikan tanah dan kendaraan lewat sumber resmi.
Memberikan informasi tentang rekening atau aset termohon yang diketahui.
Mengawasi apakah termohon memindahkan aset ke pihak lain setelah putusan.
Mempertimbangkan gugatan pembatalan bila pengalihan dilakukan untuk menghindari kewajiban.

Pengalihan harta dengan tujuan merugikan kreditor dapat diserang dengan upaya hukum tersendiri, misalnya gugatan pembatalan perbuatan yang merugikan kreditor. Jika termohon dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, mekanisme berubah. Lihat PKPU dan Pailit Dasar.

Selain itu, putusan dapat memuat uang paksa (dwangsom) untuk mendorong kepatuhan, yang dibahas di Uang Paksa (Dwangsom) dalam Putusan.

Apakah ada akibat pidana

Tidak mematuhi putusan perdata, atau hanya karena tidak sanggup membayar, pada dasarnya bukan tindak pidana. Namun tindakan tertentu yang menyertainya bisa bersinggungan dengan hukum pidana, misalnya memindahkan atau menyembunyikan barang yang sudah disita, memalsukan dokumen untuk menghindari eksekusi, atau menghalangi pelaksanaan eksekusi secara melawan hukum. Ketentuan pidana yang berlaku sejak KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023, berlaku 2 Januari 2026) perlu diperiksa pada teks resmi sebelum menyimpulkan, dan pelaporan pidana sebaiknya dikonsultasikan dengan advokat. Jangan memakai ancaman pidana untuk menekan debitur tanpa dasar.

Contoh: Pak Hasan memenangkan gugatan utang Rp100 juta terhadap sebuah toko. Putusan berkekuatan hukum tetap, tetapi toko tak membayar. Pak Hasan mengajukan permohonan eksekusi dengan salinan putusan, lalu ketua pengadilan memanggil pemilik toko untuk teguran. Pemilik toko hadir tetapi tidak membayar, sehingga pengadilan menetapkan sita eksekusi atas sebidang tanah milik toko yang ditunjuk Pak Hasan. Tanah dilelang melalui kantor lelang, dan hasilnya dibayarkan kepada Pak Hasan sesuai putusan. Prosesnya makan waktu dan hasil akhirnya bergantung nilai lelang.

Tips melacak dan mempercepat

Segera mengajukan eksekusi. Jangan menunggu, karena harta dapat berpindah tangan.
Siapkan informasi harta. Alamat, nomor sertipikat, plat kendaraan, atau nama bank.
Hadiri semua panggilan. Pemohon yang tidak aktif dapat memperlambat perkara.
Bayar biaya eksekusi tepat waktu. Keterlambatan pembayaran dapat menunda pelaksanaan.
Pertimbangkan perdamaian. Termohon kadang bersedia mencicil setelah ditegur, dan kesepakatan itu dapat dicatat.
Pantau lelang. Pastikan nilai limit wajar dan pengumuman dilakukan benar.
Dokumentasikan setiap tahap. Berita acara dan penetapan perlu disimpan.

Hal yang perlu disiapkan termohon

Pihak yang kalah juga punya kepentingan memahami proses ini. Bila menerima panggilan aanmaning, hadirlah dan sampaikan kondisi sebenarnya. Pengadilan lebih mudah menerima usulan pembayaran bertahap yang realistis daripada ketidakhadiran. Termohon yang merasa objek sita bukan miliknya atau ada kekeliruan angka dapat menyampaikan keberatan tertulis, tetapi jangan mengandalkan alasan yang tidak berdasar untuk mengulur waktu, karena sikap seperti itu memperbesar biaya yang pada akhirnya dibebankan.

Kesalahan yang sering terjadi

Mengira putusan otomatis dijalankan tanpa permohonan.
Mengajukan eksekusi kepada pengadilan yang salah.
Tidak menunjuk atau menelusuri harta termohon.
Menyita barang yang ternyata milik pihak ketiga.
Mengambil barang atau mengosongkan rumah sendiri tanpa prosedur.
Menerima janji lisan membayar tanpa menunda proses eksekusi.
Tidak memperhitungkan biaya eksekusi dan biaya lelang.

Peringatan

Jangan mengambil barang, memutus listrik, atau mengusir penghuni sendiri atas dasar putusan. Pelaksanaan paksa hanya sah bila dilakukan melalui pengadilan. Tindakan main hakim sendiri dapat menjadi masalah hukum bagi pemenang perkara.

Tips

Bila nilai perkara besar, tanyakan kepada advokat apakah sebaiknya memohon sita jaminan sejak awal perkara. Sita jaminan mencegah harta dipindahkan sebelum putusan, sehingga eksekusi di kemudian hari lebih mudah.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa lama proses eksekusi? Tidak ada angka pasti. Lamanya bergantung pada kepatuhan termohon, ketersediaan harta, perlawanan pihak ketiga, dan jadwal lelang. Perkara yang lancar bisa selesai setelah aanmaning, sedangkan yang berlarut bisa makan waktu panjang.

Siapa yang menanggung biaya eksekusi? Pada dasarnya dibayar lebih dulu oleh pemohon, lalu dapat dibebankan kepada termohon sesuai ketentuan. Besarnya ditetapkan pengadilan.

Apakah eksekusi bisa dihentikan? Dapat tertunda karena perlawanan pihak ketiga, perdamaian, atau penetapan pengadilan tertentu. Upaya PK tidak otomatis menghentikan eksekusi menurut ulasan yang dirujuk.

Ringkasan

Putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap dijalankan melalui eksekusi atas permohonan kepada ketua pengadilan negeri tingkat pertama. Tahapannya: aanmaning (teguran dalam jangka sekitar delapan hari), sita eksekusi atas harta, lalu lelang, atau eksekusi riil untuk pengosongan dan penyerahan. Hambatan terbesar adalah harta yang tidak ditemukan atau dipindahkan dan perlawanan pihak ketiga. Segera ajukan eksekusi, siapkan informasi harta, hindari tindakan sendiri, dan konsultasikan dengan advokat.

📌 Catatan

Artikel ini informasi umum untuk edukasi, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap kasus punya fakta dan dokumen yang berbeda, sehingga sebaiknya dikonsultasikan dengan advokat.

📚 Sumber Rujukan

Hukumonline: langkah jika tergugat tidak melaksanakan putusan — www.hukumonline.com
Kementerian Keuangan: DJKN — www.djkn.kemenkeu.go.id
Peraturan perundang-undangan (JDIH nasional) — peraturan.go.id

Informasi per Oktober 2026. Peraturan dapat berubah; cek teks resmi di peraturan.go.id atau situs instansi terkait.

Dasar hukum

HIR dan RBg tentang pelaksanaan putusan (Pasal 195, 196, 197, 200 HIR dan padanannya dalam RBg), sebagaimana diulas Hukumonline.
UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah (PK tidak menangguhkan pelaksanaan putusan).