Perusahaan Dijual atau Berganti Pemilik: Nasib Hubungan Kerja

Tiga cara perusahaan berganti tangan

Istilah "dijual" dipakai untuk banyak hal. Secara hukum, ada tiga bentuk yang sering ditemui.

Perbedaan ini penting. Pada pengalihan saham, karyawan sering tidak merasakan perubahan hukum apa pun karena nama perusahaan di kontrak tidak berubah. Pada penjualan aset, pembeli bukan otomatis pemberi kerja baru. Pembahasan tentang transaksi bisnis seperti ini ada di Jual beli bisnis dan pengalihan saham.

Prinsip dasar: hubungan kerja tidak otomatis putus

Undang-Undang Ketenagakerjaan dan aturan turunannya memberi perlindungan agar pergantian pemilik tidak serta-merta menghapus hak karyawan. Intinya, jika perusahaan berubah status, bergabung, atau berganti kepemilikan, pengusaha wajib mengatur nasib karyawannya. Karyawan dapat melanjutkan hubungan kerja atau, bila tidak melanjutkan, berhak atas hak tertentu.

Ada dua kemungkinan, dan keduanya diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021:

• Karyawan bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan pemberi kerja baru. Dalam hal ini masa kerja yang sudah dijalani tetap diakui dan syarat kerja minimal tidak boleh turun.
• Karyawan tidak bersedia melanjutkan, atau pengusaha tidak bersedia mempekerjakan. Hubungan kerja dapat berakhir dan karyawan berhak atas pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak dengan besaran yang bergantung pada alasan dan pihak yang tidak bersedia.

Besaran pastinya sebaiknya dilihat pada teks resmi PP No. 35 Tahun 2021 yang berlaku, karena rumusan tiap alasan berbeda dan telah beberapa kali ditafsirkan. Jangan memakai angka dari media sosial tanpa memeriksanya.

Masa kerja dan hak yang sudah terkumpul

Banyak karyawan khawatir masa kerjanya dihitung ulang. Prinsip yang aman: masa kerja adalah bagian dari hak karyawan dan tidak hilang hanya karena pemilik berganti. Perhatikan beberapa hal:

• Cuti tahunan yang belum diambil harus jelas nasibnya. Minta ketegasan tertulis apakah saldo cuti dilanjutkan atau diuangkan.
• Upah dan tunjangan yang tertunggak tetap menjadi kewajiban perusahaan yang berutang, dan perlu dipastikan siapa yang menanggungnya setelah peralihan.
• Masa kerja untuk pesangon dihitung sejak karyawan mulai bekerja, bukan sejak pemilik baru masuk.
• Dana jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan tetap terus, sehingga iuran tidak boleh berhenti.

Kontrak kerja, peraturan perusahaan, dan PKB (perjanjian kerja bersama) tetap mengikat sampai berakhir masa berlakunya atau diubah sesuai prosedur, meskipun pemilik baru ingin menerapkan aturan sendiri.

Hak karyawan bila syarat kerja diubah

Pemilik baru kerap membawa budaya dan aturan baru. Perubahan kecil seperti seragam atau sistem pelaporan jarang menjadi masalah. Perubahan yang mempengaruhi inti hubungan kerja perlu persetujuan karyawan, misalnya:

• penurunan upah atau tunjangan;
• penurunan jabatan;
• perubahan lokasi kerja yang besar;
• perubahan jam kerja yang merugikan;
• perubahan status dari karyawan tetap menjadi kontrak.

Karyawan tidak wajib menandatangani kontrak baru yang lebih buruk sebagai syarat tetap bekerja. Bila diminta, baca isinya, bandingkan dengan kontrak lama, dan minta waktu. Konsekuensi menolak perlu dipahami dengan konsultasi, sebab penolakan dapat berujung pada penghentian hubungan kerja dengan hak yang bergantung pada alasannya. Pembahasan terkait ada di PHK efisiensi dan perusahaan tutup.

Langkah yang dapat ditempuh karyawan

1. Cari tahu bentuk peralihannya. Tanyakan secara tertulis apakah yang berganti adalah pemegang saham, aset, atau terjadi penggabungan.
2. Minta pengumuman resmi. Jangan hanya mengandalkan kabar dari rekan kerja.
3. Kumpulkan dokumen kerja. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, slip upah, dan bukti iuran jaminan sosial.
4. Tanyakan nasib hak yang sudah ada. Masa kerja, cuti, tunjangan, dan pesangon yang mungkin timbul.
5. Baca setiap dokumen baru sebelum menandatangani. Termasuk perjanjian kerja baru, surat pengalihan, dan surat pernyataan.
6. Libatkan serikat pekerja atau pendamping. Pergantian pemilik adalah saat perundingan bersama sangat berguna.
7. Rundingkan secara bipartit bila ada perselisihan, lalu tempuh mediasi dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bila perlu, sebagaimana dijelaskan di Perselisihan hubungan industrial dan tahapannya.
8. Simpan semua bukti. Salinan setiap kesepakatan penting.

Contoh: Sebuah perusahaan distribusi makanan dijual kepada kelompok usaha lain. Manajemen baru menawarkan karyawan menandatangani perjanjian kerja baru dengan nama perusahaan yang berbeda dan menyebut masa kerja dimulai dari awal. Seorang staf gudang yang sudah bekerja bertahun-tahun meminta penjelasan tertulis. Ia menanyakan apakah masa kerja lamanya diakui, lalu menunda tanda tangan sampai ada pernyataan tertulis bahwa masa kerja dilanjutkan. Setelah ada pernyataan itu, ia menandatangani dokumen peralihan.

Bagaimana bila pemilik baru tidak mau mempekerjakan

Pemilik baru kadang hanya ingin membeli usaha, bukan karyawannya. Dalam penjualan aset, pembeli bebas memilih pekerja yang dipekerjakan lagi, tetapi pemberi kerja lama tetap punya kewajiban terhadap pekerja yang tidak ikut. Pemberhentian itu harus mengikuti ketentuan PHK, termasuk pemberitahuan dan pembayaran hak. Perusahaan tidak boleh "melepas" karyawan begitu saja dengan alasan bisnisnya sudah dijual.

Perundingan sering menghasilkan jalan tengah. Misalnya, sebagian karyawan dipekerjakan lagi oleh pemilik baru dengan masa kerja diakui, sedangkan sisanya menerima hak PHK yang disepakati. Hasil seperti ini sebaiknya ditulis lengkap dengan jumlah, tanggal, dan siapa yang membayar.

Utang upah dan tanggung jawab siapa

Pertanyaan yang sering muncul: bila perusahaan lama punya tunggakan upah, apakah pemilik baru wajib menanggung? Jawabannya bergantung pada bentuk transaksi dan isi perjanjian jual beli. Pada pengalihan saham, badan usaha yang sama tetap berutang, jadi kewajiban itu tetap ada. Pada penjualan aset, pembeli tidak otomatis memikul utang penjual, kecuali disepakati atau diwajibkan hukum.

Karyawan sebaiknya menagih hak yang sudah timbul sebelum peralihan selesai, selagi pihak-pihak yang bertanggung jawab masih jelas. Pekerja juga dapat menanyakan apakah perjanjian peralihan memuat ketentuan tentang kewajiban ketenagakerjaan. Tidak semua dokumen dibuka kepada karyawan, tetapi pertanyaan yang diajukan secara resmi sering memaksa manajemen memberi kejelasan.

Peran due diligence dan keterbukaan informasi

Sebelum membeli perusahaan, calon pembeli biasanya melakukan uji tuntas (due diligence), yaitu pemeriksaan menyeluruh atas keadaan hukum dan keuangan perusahaan. Salah satu yang diperiksa adalah kewajiban ketenagakerjaan: jumlah karyawan, jenis kontrak, tunggakan upah, dan potensi sengketa. Karyawan tidak selalu tahu hasilnya, tetapi akibatnya bisa terasa. Pembeli yang menemukan banyak kewajiban kadang meminta harga turun atau meminta penjual menyelesaikan kewajiban itu lebih dulu.

Bagi karyawan, ini berarti penting bahwa data kepegawaian akurat. Pastikan tanggal mulai kerja, jabatan, dan upah di catatan perusahaan sama dengan kenyataan. Kesalahan data sering baru ketahuan saat peralihan, dan memperbaikinya saat itu jauh lebih sulit.

Keterbukaan juga bergantung pada kebijakan perusahaan. Jika ada serikat pekerja, pengurusnya dapat meminta pertemuan resmi dengan manajemen. Jika tidak ada, karyawan dapat mengirim pertanyaan tertulis secara bersama-sama agar tidak terlihat sebagai keluhan pribadi.

Hak atas informasi dan konsultasi

Sebelum perubahan besar terjadi, pengusaha seharusnya memberi tahu karyawan atau serikat pekerja, karena perubahan status atau kepemilikan memengaruhi hubungan kerja. Pemberitahuan yang diumumkan setelah semuanya selesai mengurangi kesempatan karyawan memutuskan. Jika pemberitahuan terlambat, catat tanggal Anda mengetahuinya.

Pertanyaan yang pantas diajukan kepada manajemen:

• Kapan tanggal efektif peralihan?
• Siapa pemberi kerja setelah tanggal itu?
• Apakah kontrak dan peraturan perusahaan yang ada tetap berlaku?
• Bagaimana nasib cuti, tunjangan, dan pesangon yang sudah terkumpul?
• Apakah akan ada perubahan struktur atau pengurangan jumlah karyawan?
• Siapa yang bisa dihubungi bila ada pertanyaan?

Jawaban atas pertanyaan di atas sebaiknya diminta dalam bentuk surat atau surel resmi, bukan sekadar pertemuan lisan. Dokumen tertulis menjadi pegangan bila terjadi perbedaan tafsir di kemudian hari.

Karyawan kontrak dan pekerja alih daya dalam peralihan

Karyawan dengan kontrak waktu tertentu tetap terikat sampai kontraknya berakhir. Jika kontrak diakhiri lebih awal karena peralihan, pihak yang mengakhiri berkewajiban membayar ganti rugi sebesar upah sampai berakhirnya kontrak, kecuali ada pengecualian yang diakui hukum. Penjelasannya ada di Kontrak kerja diputus sebelum waktunya.

Pekerja alih daya (outsourcing) mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa, bukan dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Jika perusahaan pengguna berganti pemilik, hubungan kerja pekerja alih daya pada dasarnya tidak terpengaruh, selama perjanjian antara penyedia dan pengguna masih berlaku. Bila perjanjian itu berakhir, perlindungan bagi pekerja diatur dalam ketentuan alih daya, termasuk pengalihan perlindungan hak bila penyedia jasa berganti. Periksa teks resmi terbaru karena ketentuan alih daya pernah diperbarui.

Kesalahan umum

• Menganggap semua penjualan perusahaan berarti PHK.
• Menandatangani kontrak baru tanpa membandingkannya dengan kontrak lama.
• Tidak menanyakan nasib cuti dan masa kerja.
• Percaya pada janji lisan pemilik baru.
• Menunggu sampai tanggal peralihan lewat baru bertanya.
• Mengabaikan hak yang sudah timbul, seperti upah tertunggak atau lembur belum dibayar.
• Menganggap serikat pekerja tidak diperlukan karena "semua baik-baik saja".

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah karyawan otomatis menjadi karyawan pemilik baru? Pada pengalihan saham, pemberi kerja tetap perusahaan yang sama sehingga hubungan kerja berlanjut. Pada penjualan aset, perlu dilihat perjanjian peralihan dan kesediaan para pihak.

Apakah karyawan yang tidak mau ikut pemilik baru mendapat pesangon? Karyawan yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja berhak atas hak tertentu menurut PP No. 35 Tahun 2021. Besarannya bergantung pada alasan PHK, sehingga periksa teks resmi terbaru sebelum menghitung.

Apakah pemilik baru wajib mengakui masa kerja lama? Sebagai prinsip, masa kerja karyawan yang melanjutkan hubungan kerja tidak hilang. Mintalah pengakuan itu secara tertulis agar tidak menimbulkan sengketa.

Ringkasan

Perusahaan yang berganti pemilik tidak otomatis memutus hak karyawan. Bentuk peralihan menentukan dampaknya: pengalihan saham biasanya tidak mengubah pemberi kerja, sedangkan penjualan aset atau penggabungan perlu penjelasan tertulis. Karyawan yang melanjutkan dilindungi masa kerjanya, sedangkan yang tidak melanjutkan berhak atas hak yang diatur PP No. 35 Tahun 2021. Minta penjelasan resmi, baca dokumen baru, simpan bukti, dan tempuh perundingan serta mediasi bila terjadi perselisihan.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Baca juga

• PHK karena Efisiensi, Perusahaan Tutup, atau Pailit: Hak Pekerja dan Syaratnya
• Hak Pesangon PHK: Berapa yang Seharusnya Anda Terima?
• Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Bipartit sampai Pengadilan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.