Perselingkuhan dan Akibat Hukumnya: Cerai, Pidana, Anak, dan Harta

Apa yang dimaksud perselingkuhan dan perzinaan

Perselingkuhan dalam percakapan sehari-hari berarti hubungan asmara atau seksual dengan orang lain di luar pasangan sah. Cakupannya luas: dari hubungan emosional, pertemuan rahasia, sampai hubungan badan.

Hukum tidak memakai satu istilah "selingkuh". Yang dikenal adalah:

• Zina atau perzinaan: persetubuhan antara seseorang dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Ini yang dapat menjadi persoalan pidana.
• Alasan perceraian: perselingkuhan, terutama perzinaan, termasuk keadaan yang dipakai sebagai alasan mengajukan cerai.
• Perbuatan melawan hukum atau pelanggaran kewajiban perkawinan: berkaitan dengan kewajiban setia dan menjaga rumah tangga.

Perbedaan ini penting. Hubungan emosional tanpa hubungan badan tidak otomatis memenuhi unsur pidana, meskipun tetap dapat menjadi fakta dalam perkara perceraian.

Perselingkuhan sebagai alasan cerai

Untuk bercerai, UU Perkawinan mensyaratkan adanya alasan yang cukup bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun. Ketentuan pelaksananya (PP No. 9 Tahun 1975) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencantumkan sejumlah alasan, di antaranya zina dan pertengkaran terus-menerus. Selain itu, perselingkuhan sering menjadi sebab pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan rukun.

Dengan demikian, pihak yang diselingkuhi dapat mengajukan cerai (cerai gugat bagi istri atau cerai talak bagi suami) dengan menguraikan fakta perselingkuhan dan pertengkaran akibatnya. Pembahasan tentang alasan cerai tersedia di artikel tentang alasan cerai, sedangkan tata cara pengajuannya ada di prosedur gugatan cerai dan cerai gugat dan cerai talak.

Dalam perkara cerai, hakim tidak menghukum pelaku seperti pengadilan pidana. Hakim menilai apakah rumah tangga sudah pecah dan alasan cerai terbukti. Pembuktian zina murni cukup sulit, sehingga banyak pengaju memilih alasan pertengkaran terus-menerus yang didukung fakta perselingkuhan.

Perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru: delik aduan

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Perzinaan diatur dalam Pasal 411 ayat (1): setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana. Ancamannya berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda kategori II.

Ciri terpenting: perzinaan adalah delik aduan. Artinya, polisi dan jaksa hanya dapat memproses bila ada pengaduan dari pihak yang berhak. Menurut Pasal 411 ayat (2), pihak yang berhak mengadu adalah:

• Suami atau istri, bagi pelaku yang terikat perkawinan.
• Orang tua atau anak, bagi pelaku yang tidak terikat perkawinan.

Pengaduan juga dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Artinya, pasangan yang berdamai dapat menghentikan proses sebelum sidang dimulai.

Perlu kehati-hatian: nomor pasal dan syarat pengaduan sebaiknya dicek langsung pada teks resmi UU 1/2023, karena sejumlah ketentuan KUHP baru dan aturan pelaksanaannya masih menjadi bahan perdebatan dan pengujian. Hukum acara pidana juga sudah berubah dengan KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga tata cara pelaporan sebaiknya ditanyakan kepada kepolisian atau advokat.

Jalur pidana atau jalur cerai: bagaimana memilih

Banyak orang mengira harus memilih salah satu. Padahal tujuan menentukan jalur.

Proses pidana dapat memperkeruh perundingan perceraian dan melibatkan waktu panjang. Pertimbangkan dampaknya bagi anak. Banyak pasangan lebih memilih jalur perdata (cerai dan pembagian hak) tanpa menempuh pidana. Keputusan ini bersifat pribadi.

Mengumpulkan bukti yang sah

Bukti perselingkuhan sering diperoleh dengan cara yang justru melanggar hukum. Hati-hati agar Anda tidak menjadi pihak yang bermasalah.

Bukti yang relatif aman:

• Pesan dan percakapan yang Anda terima atau yang berada di perangkat milik bersama dan Anda sah mengaksesnya.
• Foto atau video yang Anda peroleh secara wajar di tempat umum atau rumah Anda.
• Bukti transfer atau pengeluaran bersama yang tidak wajar.
• Keterangan saksi yang melihat langsung.
• Pengakuan tertulis dari pasangan yang dibuat sukarela.

Bukti yang berisiko:

• Meretas akun media sosial atau ponsel pasangan tanpa izin.
• Memasang alat penyadap atau pelacak secara diam-diam.
• Menggerebek atau mempermalukan pasangan di muka umum.
• Menyebarkan bukti ke media sosial atau ke tempat kerja pasangan.

Tindakan seperti peretasan dan penyebaran konten intim dapat dikenai ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan aturan lain. Hindari. Bila bukti diperoleh secara tidak sah, nilainya dapat dipersoalkan dan Anda justru berisiko dilaporkan. Konsultasikan cara mengumpulkan bukti dengan advokat sebelum bertindak.

Pengaruh pada hak asuh anak

Perselingkuhan orang tua tidak otomatis menghilangkan hak asuh. Hakim menilai kepentingan terbaik anak: kemampuan merawat, kedekatan, lingkungan, dan keselamatan. Seorang ayah atau ibu yang berselingkuh masih dapat menjadi pengasuh yang baik, dan sebaliknya.

Namun, perilaku dapat dipertimbangkan bila berdampak pada anak. Misalnya anak ditelantarkan karena orang tua sibuk dengan hubungan terlarang, anak dibawa ke lingkungan yang tidak layak, atau ada kekerasan. Karena itu, fokuslah pada bukti tentang pengasuhan, bukan sekadar moralitas. Pembahasan lanjutan ada di hak asuh anak setelah perceraian.

Nafkah anak tetap menjadi kewajiban orang tua, apa pun alasan cerai. Perselingkuhan tidak menghapus kewajiban itu.

Pengaruh pada harta bersama dan nafkah

Perselingkuhan umumnya tidak menghilangkan hak atas harta bersama. Pembagian harta bersama tetap mengikuti aturan harta bersama, sebagaimana dijelaskan di pembagian harta bersama setelah cerai. Hakim dapat memperhitungkan fakta tertentu, misalnya bila pihak yang berselingkuh memakai harta bersama untuk menyenangkan pasangan gelapnya. Pihak yang dirugikan dapat meminta hal itu dicatat dan diperhitungkan dengan bukti pengeluaran.

Soal nafkah, hak istri setelah cerai talak (mutah, nafkah iddah) diatur dalam KHI dan dibahas di nafkah iddah dan mutah setelah cerai. Perselingkuhan istri dapat dikaitkan dengan penilaian nusyuz (pembangkangan) yang memengaruhi sebagian hak nafkah, sedangkan perselingkuhan suami dapat menjadi dasar istri menggugat. Penilaiannya bergantung pada bukti dan putusan hakim.

Pihak ketiga: apakah dapat digugat

Pasangan yang diselingkuhi sering ingin menuntut pihak ketiga. Beberapa kemungkinan:

• Pengaduan pidana terhadap pelaku perzinaan, termasuk pihak ketiga bila unsur pasalnya terpenuhi.
• Gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum dengan dalil kerugian. Keberhasilannya tidak pasti dan pembuktian kerugian sulit.
• Gugatan pengembalian harta yang diberikan pasangan kepada pihak ketiga, bila berasal dari harta bersama.

Kewaspadaan sama berlaku: tindakan main hakim sendiri, seperti penganiayaan atau persekusi, justru dapat memicu perkara pidana terhadap Anda.

Langkah praktis

1. Redakan emosi. Jangan mengambil keputusan hukum atau menghubungi pihak ketiga saat sangat marah.
2. Amankan dokumen penting: buku nikah, akta kelahiran anak, sertifikat, dan rekening bersama.
3. Kumpulkan bukti secara sah dan simpan salinan di tempat aman.
4. Tentukan tujuan. Rukun, berpisah, atau menempuh pidana.
5. Konsultasi dengan advokat atau lembaga bantuan hukum, serta pendamping psikologis bila perlu.
6. Susun gugatan atau pengaduan sesuai tujuan. Bila ada kekerasan, laporkan terpisah.
7. Lindungi anak dari konflik, dan jangan melibatkan mereka sebagai saksi atau pembawa pesan.

Contoh: Ibu L menemukan pesan mesra suaminya dengan seorang rekan kerja pada ponsel yang biasa dipakai bersama. Ia menyalin pesan itu, menyimpan tangkapan layar, dan meminta penjelasan secara tenang. Suami mengakui secara tertulis. Ibu L memilih mengajukan cerai gugat dan meminta hak asuh serta nafkah anak, tanpa melapor pidana karena ingin menjaga hubungan kedua anak dengan ayahnya. Ia berkonsultasi dengan advokat dan menyiapkan daftar harta bersama. Pilihan ini bersifat pribadi; orang lain mungkin memilih jalur berbeda.

Perdamaian dan pemaafan

Tidak semua pasangan memilih berpisah. Bila ingin melanjutkan, buat kesepakatan tertulis: pengakuan, komitmen, batasan komunikasi dengan pihak ketiga, dan tindak lanjut seperti konseling. Surat itu tidak selalu mengikat secara hukum, tetapi menunjukkan itikad dan dapat menjadi bahan bila masalah berulang. Pengaduan perzinaan yang sudah diajukan dapat ditarik sebelum pemeriksaan sidang dimulai, sebagaimana disebutkan di atas.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menyamakan semua bentuk kedekatan dengan zina yang dapat dipidana.
• Memperoleh bukti dengan meretas atau menyadap.
• Mengunggah tuduhan di media sosial sebelum ada putusan.
• Memutuskan pengaduan pidana tanpa memahami dampaknya pada anak dan proses cerai.
• Menggunakan anak sebagai alat tekanan.
• Menyembunyikan atau mengalihkan harta bersama karena marah.
• Menunda bertahun-tahun hingga bukti hilang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perselingkuhan bisa dipidana? Perzinaan, yaitu persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri, diatur sebagai delik aduan dalam KUHP baru (Pasal 411 ayat (1)). Hubungan yang tidak mencapai unsur itu tidak otomatis pidana. Periksa teks resmi dan konsultasikan sebelum melapor.

Apakah pasangan yang berselingkuh kehilangan hak atas harta bersama? Pada umumnya tidak. Harta bersama dibagi menurut aturan harta bersama. Pengeluaran bersama untuk pihak ketiga dapat diperhitungkan bila dibuktikan.

Apakah pelaku selingkuh otomatis kehilangan hak asuh? Tidak otomatis. Hakim menilai kepentingan terbaik anak. Perilaku orang tua dipertimbangkan sepanjang berdampak pada anak.

Ringkasan

Perselingkuhan tidak punya pasal tunggal, tetapi dapat menjadi dasar perceraian dan, bila berupa persetubuhan di luar perkawinan, dapat menjadi delik aduan perzinaan dalam KUHP baru yang pengaduannya hanya oleh pihak tertentu dan dapat ditarik sebelum sidang dimulai. Perselingkuhan tidak otomatis menghapus hak atas harta bersama atau hak asuh. Kumpulkan bukti dengan cara yang sah, hindari peretasan dan penyebaran di media sosial, utamakan kepentingan anak, dan konsultasikan dengan advokat sebelum memilih jalur.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaannya.
• Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (berlaku 2 Januari 2026): Pasal 411 ayat (1) tentang perzinaan.

Baca juga

• Prosedur Gugatan Cerai di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
• Cerai gugat dan cerai talak: bedanya di pengadilan agama
• Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Siapa yang Berhak dan Bagaimana Diputuskan
• Pembagian Harta Bersama Setelah Cerai: Aturan, Inventarisasi, dan Gugatannya
• Nafkah Iddah dan Mutah Setelah Cerai: Hak Istri yang Sering Terlewat

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.