Perkara Kasasi Sedang Berjalan Saat KUHAP Baru Berlaku: Dampaknya bagi Pemohon

Apa itu kasasi dan siapa yang terkena

Kasasi adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat banding yang diperiksa oleh Mahkamah Agung. Berbeda dengan banding, kasasi tidak memeriksa ulang fakta secara menyeluruh. Fokusnya adalah apakah hukum diterapkan dengan benar. Pemohon kasasi bisa terdakwa atau jaksa penuntut umum, sesuai ketentuan.

Menurut KUHAP lama, alasan kasasi pada pokoknya ada tiga: peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; atau pengadilan melampaui batas wewenangnya. KUHAP lama kini sudah dicabut, jadi pembaca perlu memeriksa teks KUHAP baru untuk memastikan apakah alasan-alasan itu dipertahankan atau berubah. Gambaran awam ada di Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata.

Yang terkena peralihan: pemohon kasasi yang menunggu putusan, korban yang berkepentingan, kuasa hukum, dan keluarga terdakwa. Karena kasasi berpusat pada penerapan hukum, perubahan aturan pidana dan acara punya bobot khusus.

Aturan pokok pada masa peralihan

• Permohonan kasasi yang sudah diajukan secara sah tidak otomatis gugur. Mahkamah Agung tetap memeriksa.
• Tata cara pemeriksaan kasasi ditentukan oleh Ketentuan Peralihan KUHAP Baru: Perkara yang Berjalan dan Hak Para Pihak, bukan otomatis oleh tata cara baru. Menurut ulasan Mahkamah Agung (MariNews), perkara yang pemeriksaan terdakwanya sudah dimulai sebelum 2 Januari 2026 tetap diperiksa, diadili, dan diputus menurut KUHAP lama. Banding dan kasasi merupakan kelanjutan perkara semacam itu, tetapi kami belum menemukan rumusan tegas untuk tahap upaya hukum, sehingga periksa teks resmi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026.
• Aturan pidana materiil dinilai dengan asas peralihan: aturan saat perbuatan terjadi sebagai titik tolak, dengan kemungkinan aturan baru yang lebih menguntungkan.
• Kekeliruan penerapan aturan peralihan dapat menjadi alasan kasasi tersendiri. Lihat Kasasi dengan Alasan Salah Menerapkan Aturan Peralihan KUHP.
• Mahkamah Agung tidak otomatis menerima argumen baru yang tidak diajukan di tingkat sebelumnya. Namun, argumen tentang penerapan hukum yang lebih menguntungkan, terutama bila aturan berubah setelah putusan banding, lazim dipertimbangkan sebagai persoalan hukum. Periksa perkembangan putusan.

Memori kasasi dan argumen aturan baru

Memori kasasi adalah dokumen tertulis yang menguraikan keberatan atas putusan. Kualitasnya menentukan karena kasasi berbasis berkas. Pada masa peralihan, bagian perbandingan aturan merupakan nilai tambah bila perbuatan terjadi sebelum KUHP baru.

Struktur yang disarankan.

1. Identitas perkara dan riwayat putusan. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, tanggal tiap putusan.
2. Uraian alasan kasasi. Pilih alasan yang sungguh relevan, jangan menumpuk alasan yang lemah.
3. Penerapan hukum yang keliru. Tunjukkan unsur pasal dan bagaimana judex facti (hakim yang memeriksa fakta, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) keliru menerapkannya.
4. Perbandingan aturan. Bila aturan baru lebih menguntungkan, uraikan secara ringkas dengan tabel.
5. Permohonan. Membatalkan putusan, mengadili sendiri, atau meringankan pidana.

Perhatikan pula tenggat memori kasasi. Karena angka dan perhitungannya perlu dicek pada teks resmi, jangan mengandalkan ingatan atau kabar dari pihak lain.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dampaknya bagi pemohon: kasasi tetap sulit, karena ruang lingkupnya sempit. Perubahan aturan tidak membuka kasasi menjadi tingkat pemeriksaan ulang fakta. Namun perbedaan aturan yang nyata, apalagi bila memengaruhi ancaman pidana, dapat menjadi persoalan hukum yang layak disampaikan.

Penahanan selama kasasi

Terdakwa yang ditahan pada tingkat kasasi memiliki batas waktu penahanan tersendiri. Pada masa peralihan, hitung ulang dengan teliti berdasarkan penetapan penahanan oleh Mahkamah Agung dan ketentuan hukum acara yang berlaku bagi perkara Anda. Catat tanggal penetapan, tanggal berakhir, dan perpanjangan. Bila ada keraguan, penasihat hukum dapat mengirim surat kepada pengadilan pengaju atau Mahkamah Agung untuk meminta kepastian. Rujukan umum: Masa Penahanan Habis: Bebas Demi Hukum dan Cara Keluarga Memastikan Hak dan Tahanan Saat Peralihan KUHAP Baru: Masa Penahanan dan Hak Keberatan.

Langkah praktis

1. Kumpulkan dokumen. Putusan negeri dan tinggi, akta permohonan kasasi, tanda terima memori kasasi.
2. Telusuri nomor perkara kasasi. Statusnya dapat dicek melalui sistem informasi perkara Mahkamah Agung.
3. Periksa kelengkapan. Pastikan memori kasasi diterima, kontra memori ditanggapi bila ada.
4. Susun perbandingan aturan. Tabel satu halaman cukup.
5. Kirim tambahan argumen bila diperbolehkan. Tanyakan lewat kepaniteraan apakah tambahan memori dapat diterima.
6. Pantau penahanan. Catat dan hitung.
7. Siapkan rencana bila ditolak. Putusan kasasi lazimnya menjadikan putusan berkekuatan hukum tetap; opsi lanjutan terbatas, antara lain peninjauan kembali; lihat Peninjauan Kembali dan Peralihan KUHAP Baru bagi Terpidana: Dasar Hukum dan Hak.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang terdakwa menyatakan kasasi atas putusan pengadilan tinggi pada November 2025. Memori kasasi diserahkan Desember 2025. Pada Januari 2026, kuasa hukum menyusun tambahan permohonan yang membahas bahwa perbuatan terjadi pada 2024 dan bahwa KUHP baru memuat rumusan sejenis dengan ancaman lebih ringan menurut analisisnya. Ia lalu menanyakan kepada kepaniteraan apakah tambahan dapat diterima. Bila ditolak, argumen itu dapat disampaikan sebagai bagian dari upaya hukum luar biasa kelak, tetapi hal ini perlu dinilai oleh penasihat hukum.

Putusan kasasi dan akibatnya

Putusan kasasi dapat menolak permohonan, mengabulkan dan membatalkan putusan sebelumnya, atau mengadili sendiri. Setelah putusan kasasi diberitahukan, putusan umumnya menjadi berkekuatan hukum tetap, yang dikenal sebagai inkrah. Inkrah berarti tidak ada lagi upaya hukum biasa; pelaksanaan putusan oleh jaksa dapat dijalankan. Bila putusan kasasi terbit setelah 2 Januari 2026 atas perbuatan sebelum tanggal itu, majelis kasasi menilai aturan pidana yang berlaku berdasarkan asas peralihan. Setelah inkrah, pembahasan beralih ke Putusan Berkekuatan Tetap Sebelum 2026: Apakah Bisa Berubah karena KUHP Baru? dan peninjauan kembali.

Salinan putusan kasasi dikirim ke pengadilan pengaju dan kemudian disampaikan kepada para pihak. Terdakwa atau penasihat hukum sebaiknya memastikan tanggal penerimaan salinan, karena tanggal itu bisa penting bagi langkah berikutnya. Jika Anda tidak kunjung menerima pemberitahuan, tanyakan ke kepaniteraan pengadilan pengaju secara tertulis.

Hal yang perlu disiapkan keluarga

Keluarga sering menanggung beban emosional dan praktis selama kasasi. Ada beberapa hal yang membantu. Pertama, siapkan dokumen identitas dan kartu keluarga untuk keperluan administrasi. Kedua, tetap jalin komunikasi dengan kuasa hukum, tetapi hindari menelepon berkali-kali dalam sehari; satu laporan berkala biasanya cukup. Ketiga, siapkan rencana keuangan karena proses panjang membutuhkan biaya. Keempat, bila terdakwa ditahan, tanyakan prosedur kunjungan dan penitipan barang. Kelima, hindari janji dari perantara yang mengaku bisa "mengurus" putusan; hal itu berbahaya dan dapat berujung penipuan.

Perbedaan banding dan kasasi dalam satu tabel

Banyak pemohon mengira kasasi hanyalah banding tingkat kedua. Perbedaannya mendasar, dan perbedaan itu menentukan cara menyusun argumen pada masa peralihan.

Dengan tabel ini, kuasa hukum dapat menjelaskan kepada keluarga mengapa memori kasasi tidak mengulang seluruh cerita perkara. Hal yang diuji adalah apakah hakim di tingkat sebelumnya keliru menerapkan hukum, bukan apakah ia mempercayai saksi yang tepat.

Menjelaskan kepada pemohon apa yang realistis

Jujur kepada pemohon adalah bagian dari etika pendampingan. Kasasi yang dikabulkan relatif jarang dibandingkan jumlah permohonan, dan perubahan aturan tidak mengubah kenyataan itu secara otomatis. Yang dapat dilakukan: memastikan memori disusun cermat, memastikan perbandingan aturan lama dan baru tersaji ringkas, serta mengelola harapan keluarga. Penasihat hukum yang baik tidak menjanjikan hasil, tetapi memastikan kesempatan hukum terpakai dengan tertib.

Pemohon juga perlu memahami bahwa setelah kasasi diputus, ruang untuk mengubah putusan menyempit. Karena itu, bila ada fakta penting yang belum disampaikan, pertimbangkan dengan penasihat hukum sejak awal apakah itu layak dimasukkan melalui jalur yang tepat. Bukti baru yang belum pernah diajukan tidak lagi relevan di kasasi, tetapi dapat relevan pada upaya hukum luar biasa, dengan syarat tertentu. Pembahasannya ada pada artikel peninjauan kembali.

Contoh daftar periksa memori kasasi

Sebelum menandatangani memori kasasi, kuasa hukum dan pemohon dapat memeriksa hal berikut: identitas dan nomor perkara benar; riwayat putusan lengkap; alasan kasasi disebut tegas dan tidak sekadar mengulang pembelaan; tiap alasan dikaitkan dengan bagian putusan yang dipersoalkan; perbandingan aturan pidana lama dan baru dimasukkan bila relevan; permohonan akhir jelas; tanda tangan dan kuasa lengkap; ada tanda terima penyerahan. Daftar ini sederhana, tetapi kesalahan administratif kecil sering menjadi sumber masalah besar.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah kasasi saya gugur karena KUHAP lama dicabut? Tidak ada aturan umum yang menggugurkan kasasi yang sudah diajukan secara sah. Periksa ketentuan peralihan.

Apakah KUHP baru bisa dipakai di tingkat kasasi? Bisa dipersoalkan sebagai penerapan hukum bila aturan baru lebih menguntungkan terdakwa, tetapi keputusan ada pada majelis kasasi.

Berapa lama kasasi diputus? Lamanya berbeda-beda. Angka tidak disebut di sini karena bergantung beban perkara dan aturan internal.

Apakah penahanan dapat ditangguhkan selama kasasi? Permohonan dapat diajukan sesuai ketentuan; keputusannya ada pada pejabat yang berwenang menahan pada tingkat tersebut.

Ringkasan

• Kasasi yang sudah diajukan sebelum KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026 tetap diperiksa; tata cara selanjutnya ditentukan ketentuan peralihan, yang memilah perkara menurut tahapnya.
• Kasasi fokus pada penerapan hukum, bukan penilaian ulang fakta.
• Perbandingan aturan pidana lama dan baru dapat disampaikan sebagai persoalan hukum.
• Catat tenggat dan masa penahanan, simpan tanda terima.
• Periksa teks resmi dan konsultasikan dengan penasihat hukum.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata
• Kasasi dengan Alasan Salah Menerapkan Aturan Peralihan KUHP
• Perkara Banding Sedang Berjalan Saat KUHAP Baru Berlaku: Catatan bagi Terdakwa dan Kuasa Hukum
• Peninjauan Kembali dan Peralihan KUHAP Baru bagi Terpidana: Dasar Hukum dan Hak
• Putusan Berkekuatan Tetap Sebelum 2026: Apakah Bisa Berubah karena KUHP Baru?

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.