Asas Legalitas dan Berlaku Surut: KUHP Lama dan KUHP Baru

Apa itu asas legalitas dan siapa yang terkena

Asas legalitas berbunyi kira-kira begini: tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali sudah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam bahasa Latin dikenal sebagai nullum crimen sine lege, artinya tidak ada kejahatan tanpa undang-undang. Intinya melindungi warga agar tidak dihukum berdasarkan aturan yang dibuat belakangan.

Asas ini menyentuh siapa saja: orang yang sedang diperiksa polisi, terdakwa, terpidana yang menjalani hukuman, keluarga mereka, korban, dan advokat. Bagi awam, manfaat praktisnya sederhana. Anda berhak tahu aturan mana yang dipakai untuk menilai perbuatan Anda.

Ada tiga turunan yang sering dibahas. Pertama, tidak boleh memidana dengan aturan yang belum ada saat perbuatan terjadi (larangan berlaku surut). Kedua, aturan pidana harus tertulis dan jelas. Ketiga, tidak boleh memakai analogi untuk menciptakan tindak pidana baru.

Aturan di KUHP lama

KUHP lama (warisan Belanda yang berlaku sejak masa kolonial, disesuaikan beberapa kali) memuat asas ini di Pasal 1. Ayat (1) menyatakan tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Ayat (2) mengatur perubahan perundang-undangan: jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, digunakan ketentuan yang paling menguntungkan tersangka.

Dua hal yang perlu diingat. Pertama, rumusan lama berbicara tentang perundang-undangan, sehingga hukum tidak tertulis tidak dapat menjadi dasar pidana. Kedua, rumusan ayat (2) berlaku selama perkara belum diputus. Bagaimana nasib orang yang sudah dihukum ketika aturan berubah, lama tidak mengaturnya secara rinci dalam pasal itu.

Aturan di KUHP baru

KUHP baru mempertahankan asas legalitas pada awal Buku Kesatu. Garis besarnya, menurut teks UU No. 1 Tahun 2023 (periksa teks resmi untuk nomor ayat):

• Pasal 1 menegaskan asas legalitas dan melarang penggunaan analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana.
• Pasal 2 memberi tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan batasan; ini dibahas pada perbandingan hukum yang hidup dalam masyarakat.
• Pasal 3 mengatur perubahan peraturan setelah perbuatan dilakukan. Pada pokoknya dipakai aturan baru, kecuali aturan lama lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa. Pasal ini juga mengatur apa yang terjadi bila perbuatan ternyata tidak lagi dipidana atau ancamannya menjadi lebih ringan setelah putusan berkekuatan tetap.

Perbedaan kunci dengan KUHP lama ada pada dua hal. KUHP baru lebih eksplisit melarang analogi, dan lebih rinci mengatur nasib perkara yang sudah selesai diputus. Pembahasan lanjutan ada pada asas legalitas dan aturan lebih menguntungkan terdakwa.

Berlaku surut: kapan boleh, kapan tidak

Larangan berlaku surut berarti aturan baru yang memberatkan tidak boleh dikenakan pada perbuatan sebelum aturan itu ada. Contohnya, perbuatan yang baru dijadikan tindak pidana oleh KUHP baru tidak dapat dipidana bila dilakukan sebelum 2 Januari 2026. Pembahasan ini ada pada perbuatan yang baru dipidana di KUHP baru dan asas tidak berlaku surut.

Sebaliknya, aturan baru yang menguntungkan boleh dan malah harus diterapkan pada perbuatan lama. Misalnya perbuatan yang tidak lagi dipidana, atau ancamannya lebih ringan. Itulah makna ketentuan yang paling menguntungkan. Pembahasan terkait: perbuatan yang tidak lagi dipidana, ancaman diperberat, dan ancaman diperingan.

Pertanyaan praktisnya: bagaimana menentukan mana yang lebih menguntungkan? Penilaian dilakukan secara keseluruhan terhadap perbuatan yang sama. Pertimbangkan unsur perbuatannya, ancaman pidana pokok dan tambahan, serta kemungkinan pidana alternatif. Rumusan yang lebih sempit dan ancaman yang lebih ringan umumnya lebih menguntungkan. Kadang hasil penilaian tidak sederhana, sehingga penasihat hukum dapat membantu.

Langkah praktis menghadapi pertanyaan "aturan mana yang dipakai"

1. Catat dengan tepat tanggal dan waktu perbuatan menurut berita acara atau dakwaan. Tanggal inilah titik awal analisis. Bila perbuatan berlangsung terus-menerus, catat kapan mulai dan kapan berakhir.
2. Ambil teks pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan. Catat nomor pasal, unsur-unsurnya, dan ancaman pidananya.
3. Cari padanan pasal itu di KUHP baru. Gunakan tabel perbandingan resmi atau lampiran korelasi bila tersedia, atau minta bantuan advokat. Jangan mengandalkan tebakan nomor pasal.
4. Bandingkan unsur dan ancaman lama dengan baru. Buat tabel dua kolom.
5. Tentukan mana yang menguntungkan. Bila aturan baru lebih menguntungkan, sampaikan secara tertulis.
6. Ajukan dalam tahapan yang tepat: pada penyidikan lewat penasihat hukum, pada sidang lewat eksepsi atau nota pembelaan, pada upaya hukum lewat memori banding atau kasasi.
7. Bila perkara sudah berkekuatan tetap dan Anda sedang menjalani pidana, tanyakan kepada penasihat hukum atau jaksa pelaksana apakah pidana perlu disesuaikan. Pembahasan: terpidana yang menjalani pidana lama dan ancaman lebih ringan.
8. Simpan salinan putusan dan dokumen yang menunjukkan tanggal perbuatan.

Dokumen yang perlu disiapkan

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Asas legalitas, sebagai asas inti, tetap dipertahankan, tetapi rumusannya lebih rinci: ada larangan analogi dan ada ketentuan yang mengatur perubahan setelah putusan. Hukum acaranya, KUHAP baru UU No. 20 Tahun 2025, juga berlaku sejak tanggal sama. Untuk perkara yang sudah berjalan, perhatikan ketentuan peralihan; pembahasannya ada pada gambaran umum ketentuan peralihan KUHP baru.

UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyelaraskan ancaman di undang-undang lain dengan KUHP baru. Karena itu perbandingan ancaman perlu memakai teks terbaru, bukan teks lama yang beredar di internet.

Kesalahan umum

Contoh: Pak Surya, pedagang fiktif, didakwa melakukan suatu perbuatan pada Desember 2025. Sidang berlangsung pada 2026. Penasihat hukumnya membuat tabel perbandingan unsur dan ancaman antara KUHP lama dan baru. Ia menemukan bahwa rumusan baru mengancam pidana yang lebih ringan untuk perbuatan itu. Dalam pembelaan, ia meminta hakim menerapkan aturan yang lebih menguntungkan. Hakim mempertimbangkannya dalam putusan. Kisah ini fiktif dan bukan jaminan hasil.

Contoh perbandingan yang lazim dilakukan

Agar tidak abstrak, bayangkan tiga pola yang sering muncul. Semuanya ilustrasi umum.

Pola pertama: perbuatan yang tetap dilarang di kedua KUHP dengan ancaman yang hampir sama. Di sini perbedaan aturan jarang berpengaruh, dan pengadilan cenderung memakai ketentuan yang berlaku saat perbuatan dilakukan atau yang lebih menguntungkan bila ada selisih.

Pola kedua: perbuatan yang di KUHP baru ancamannya lebih ringan atau tersedia pidana alternatif. Terdakwa berkepentingan meminta aturan baru dipakai. Pembelaan perlu menunjukkan unsur dan ancaman pada kedua teks secara berdampingan.

Pola ketiga: perbuatan yang baru dijadikan tindak pidana oleh KUHP baru. Bila dilakukan sebelum 2 Januari 2026, perbuatan itu tidak dapat dipidana berdasarkan KUHP baru. Bila dilakukan sesudahnya, aturan baru berlaku penuh.

Mengapa larangan analogi penting bagi warga

Analogi berarti memperluas pasal ke perbuatan yang tidak disebut secara jelas karena dianggap mirip. Larangan ini melindungi warga dari rumusan karet. Contohnya, bila pasal hanya menyebut barang, penyidik tidak boleh begitu saja memperluasnya ke hal lain tanpa dasar tertulis. Hakim tetap boleh menafsirkan kata-kata pasal secara wajar. Perbedaan antara penafsiran dan analogi memang tipis, sehingga sering menjadi bahan perdebatan di persidangan. Bila Anda merasa pasal dipaksakan, mintalah penasihat hukum menyoroti unsur yang tidak terpenuhi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah KUHP baru dapat dipakai untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026? Dapat, terutama bila lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa. Bila memberatkan, tidak boleh diterapkan surut.

Apakah analogi benar-benar dilarang? KUHP baru melarang penggunaan analogi dalam menetapkan tindak pidana. Penafsiran biasa tetap dipakai hakim untuk memahami unsur pasal.

Bagaimana jika hakim tidak mempertimbangkan aturan yang menguntungkan? Hal itu dapat dijadikan alasan upaya hukum, sesuai hukum acara. Tenggat dan caranya periksa teks KUHAP baru, dan konsultasikan dengan advokat.

Apakah asas ini berlaku pada hukum acara? Hukum acara umumnya berlaku sejak berlakunya, dengan ketentuan peralihan bagi perkara berjalan. Periksa teks resmi.

Ringkasan

• Asas legalitas melarang memidana dengan aturan yang belum ada saat perbuatan terjadi.
• KUHP lama menempatkannya di Pasal 1, KUHP baru memperluasnya dengan larangan analogi dan ketentuan setelah putusan.
• Aturan baru yang menguntungkan dapat dipakai untuk perbuatan lama.
• Mulailah dari tanggal perbuatan dan buat tabel perbandingan.
• Sampaikan keberatan sejak dini dan simpan dokumen pendukung.
• Periksa teks resmi untuk nomor pasal dan peralihan.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Asas Legalitas dan Aturan yang Lebih Menguntungkan Terdakwa dalam KUHP Baru
• Ketentuan Peralihan KUHP Baru: Gambaran Umum untuk Awam dan Siapa yang Terdampak
• Perbuatan yang Baru Dipidana di KUHP Baru dan Asas Tidak Berlaku Surut
• Terpidana Menjalani Pidana Lama dan Ancaman Lebih Ringan di KUHP Baru: Mekanisme Penyesuaian
• KUHP Baru Berlaku 2026: Yang Perlu Anda Ketahui Dasarnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.