Pemerasan dan Pengancaman: Unsur, Pasal, dan Cara Melapor

Apa itu pemerasan dan pengancaman

Pemerasan adalah memaksa orang lain, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus piutang, demi keuntungan melawan hukum. Pengancaman adalah menakut-nakuti orang dengan akan melakukan sesuatu yang merugikan, misalnya membuka rahasia atau menyakiti, agar orang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang berlaku sejak 2 Januari 2026, kedua perbuatan ini tetap diatur sebagai tindak pidana. Nomor pasalnya perlu dibaca pada teks resmi. Yang penting bagi korban adalah memahami unsurnya agar dapat menceritakan peristiwa dengan tepat.

Perbedaan kasar: pada pemerasan, pelaku mengincar harta atau keuntungan dengan memaksa. Pada pengancaman, pelaku berusaha menekan kehendak korban, dan tidak harus ada uang. Dalam praktik, keduanya sering bercampur.

Unsur yang diperhatikan penyidik

Penyidik umumnya menelaah hal-hal berikut:

• Ada ancaman atau kekerasan, lisan, tertulis, atau lewat pesan.
• Ancaman ditujukan kepada orang tertentu.
• Ada tuntutan: menyerahkan uang atau barang, melakukan sesuatu, atau berhenti melakukan sesuatu.
• Ada maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum.
• Korban merasa takut atau tertekan sehingga kehendaknya terpengaruh.

Ancaman yang dibuat tidak harus terlaksana. Cukup bahwa ancaman itu disampaikan dan dapat menimbulkan rasa takut yang wajar.

Beda dengan penagihan yang wajar

Menagih utang itu sah. Yang tidak sah adalah cara yang memakai kekerasan, teror, atau ancaman. Perhatikan perbedaannya.

Untuk penagihan pinjaman online dan pinjaman lain, korban juga dapat mengadu ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bukti teror penagihan berguna di kedua jalur.

Bentuk yang sering terjadi

Beberapa bentuk yang kerap dilaporkan:

• Ancaman menyebar foto atau video pribadi kecuali korban mengirim uang.
• Pungutan paksa oleh oknum yang mengaku punya kuasa, misalnya "uang keamanan".
• Ancaman melaporkan korban ke pihak berwajib kecuali korban membayar.
• Penagihan utang dengan ancaman kekerasan atau penyebaran data pribadi.
• Tuntutan uang dengan ancaman membuka rahasia pribadi atau keluarga.

Bila ancaman berhubungan dengan konten intim, hukum lain juga dapat relevan, misalnya ketentuan tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Periksa teks resmi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022) dan ketentuan terkait.

Langkah bila Anda korban

1. Jangan terburu-buru memenuhi tuntutan. Membayar sering justru memicu permintaan berikutnya.
2. Simpan semua bukti. Tangkapan layar, rekaman suara, nomor telepon, nomor rekening yang diminta, dan waktu kejadian.
3. Jangan menghapus percakapan. Bila menutup akun karena takut, simpan salinannya lebih dulu.
4. Catat kronologi. Siapa, kapan, apa yang diminta, apa yang diancamkan.
5. Beri tahu orang yang dipercaya. Dukungan keluarga atau teman mengurangi tekanan.
6. Buat laporan polisi. Bawa bukti dan identitas. Minta nomor laporan.
7. Mintalah perlindungan bila merasa terancam. Lihat perlindungan saksi dan LPSK.
8. Pantau perkara. Minta SP2HP berkala; lihat laporan polisi dan SP2HP.

Contoh: Seorang pemilik warung diminta uang oleh sekelompok orang yang menyatakan akan merusak dagangannya jika tidak membayar tiap minggu. Ia merekam ucapan salah satu dari mereka, mencatat tanggal dan jumlah yang diminta, dan melapor bersama pedagang lain di lokasi yang sama. Banyaknya korban dan rekaman yang jelas memperkuat laporan.

Bukti yang paling berguna

Bukti terbaik adalah yang menunjukkan ancaman dan tuntutan dengan jelas:

• Rekaman suara atau video percakapan yang memuat ancaman.
• Pesan teks lengkap dengan nomor pengirim.
• Bukti permintaan transfer atau penyerahan uang.
• Keterangan saksi yang mendengar atau melihat.
• Rekaman kamera pengawas di lokasi.
• Catatan medis bila ada kekerasan fisik.

Perhatikan cara memperolehnya. Merekam percakapan yang Anda ikuti sendiri pada umumnya lebih aman daripada menyadap percakapan orang lain. Hindari meretas ponsel atau akun pelaku karena akses ilegal dapat menimbulkan masalah pidana bagi Anda sendiri.

Kelompok yang membutuhkan kehati-hatian khusus

Korban anak, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan seksual membutuhkan pendampingan khusus. Lembaga seperti unit pelayanan perempuan dan anak di kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan lembaga perlindungan korban dapat membantu. Jangan menghadapi sendirian bila ancamannya berat atau berhubungan dengan konten intim.

Bila pelaku adalah orang dekat atau pasangan, pertimbangkan aturan tentang kekerasan dalam rumah tangga; lihat perlindungan korban KDRT.

Bila Anda dituduh memeras

Tidak jarang seseorang dituduh memeras padahal ia menagih hak atau menyampaikan keberatan. Jika itu terjadi, kumpulkan bukti bahwa tuntutan Anda berdasarkan hak yang sah, misalnya perjanjian, nota, atau somasi. Hindari kalimat bernada ancaman dalam komunikasi selanjutnya. Cari bantuan advokat sebelum diperiksa.

Sebuah ancaman melapor ke polisi tidak otomatis pemerasan jika yang dilaporkan memang peristiwa pidana yang nyata. Namun ancaman "kalau tidak bayar, saya laporkan" kerap dipertanyakan bila tujuannya mengambil uang yang tidak berhak. Garis ini tipis, sehingga kehati-hatian diperlukan.

Kesalahan umum

• Membayar berulang karena takut, sehingga tuntutan terus naik.
• Menghapus pesan ancaman karena jijik atau takut.
• Menunda lapor sampai bukti hilang.
• Menyebarkan identitas pelaku di media sosial sebelum proses hukum.
• Mengira ancaman lisan tidak bisa dibuktikan; saksi dan rekaman dapat membantu.
• Bertemu pelaku sendirian untuk "menyelesaikan" masalah.

Pemerasan dengan konten pribadi dan sarana digital

Salah satu bentuk yang meningkat adalah ancaman menyebarkan foto, video, atau percakapan pribadi agar korban membayar atau menuruti permintaan. Pelaku bisa orang yang dikenal lewat aplikasi kencan, mantan pasangan, atau orang asing yang meretas akun.

Hal pertama yang perlu diingat: korban bukan pihak yang bersalah. Rasa malu sering membuat korban menurut, padahal menuruti justru memperpanjang masalah. Langkah yang disarankan adalah menghentikan komunikasi setelah bukti tersimpan, mengamankan akun (ganti kata sandi, aktifkan verifikasi dua langkah), memberi tahu platform agar konten dapat ditahan atau dihapus, dan melapor ke polisi.

Bila konten bersifat seksual dan disebarkan tanpa persetujuan, undang-undang tentang kekerasan seksual berbasis elektronik dapat diterapkan. Lembaga pendamping korban dapat membantu secara rahasia. Jangan ragu meminta pendampingan psikologis karena dampaknya tidak hanya hukum.

Pemerasan oleh oknum dan pungutan liar

Pungutan oleh pihak yang menyalahgunakan kekuasaan, misalnya meminta uang agar urusan tidak dipersulit, juga bisa masuk ranah pemerasan atau korupsi, tergantung pelakunya. Bila pelaku adalah pejabat atau petugas, jalur pengaduan dapat mencakup atasan pelaku, lembaga pengawas internal, Ombudsman, atau lembaga penegak hukum antikorupsi.

Catatan: satuan tugas khusus pemberantasan pungutan liar yang pernah dibentuk sudah dibubarkan, sehingga pengaduan sebaiknya lewat kanal instansi yang berwenang. Periksa kanal resmi terbaru. Catat nama, jabatan, tanggal, dan jumlah yang diminta, dan simpan bukti bila ada.

Pengancaman dalam hubungan pribadi dan tetangga

Tidak semua pengancaman terjadi dalam konteks uang. Ancaman antartetangga atau dalam hubungan keluarga, seperti "awas kalau kamu lapor, kubakar rumahmu", juga dapat dilaporkan. Ancaman terhadap saksi atau pelapor sering dianggap serius karena menghalangi proses hukum.

Dalam perselisihan seperti ini, penyelesaian lewat ketua lingkungan atau mediasi dapat membantu meredakan keadaan. Namun jika ancaman menyangkut keselamatan, laporan tidak boleh ditunda. Simpan bukti, beri tahu orang terdekat, dan rencanakan tempat aman.

Peran saksi dan perlindungan

Korban atau saksi pemerasan dapat takut terhadap balas dendam. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat memberi perlindungan dalam perkara tertentu sesuai ketentuan. Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban telah diganti oleh UU No. 3 Tahun 2026, sehingga periksa syarat dan tata cara terbaru pada sumber resmi. Informasi dasar ada di perlindungan saksi dan LPSK.

Sebelum mengajukan, siapkan laporan polisi, uraian ancaman yang dialami, dan bukti keadaan yang membahayakan, seperti pesan ancaman atau kejadian pengintaian.

Contoh: Seorang pegawai menerima pesan dari akun tak dikenal yang mengaku memegang foto pribadinya dan meminta transfer. Ia tidak membalas, menyimpan tangkapan layar lengkap dengan nomor rekening, mengganti kata sandi akunnya, dan melapor. Penyidik menelusuri rekening tujuan. Karena ia tidak membayar, kerugian materiilnya nol, sedangkan bukti ancaman tetap utuh.

Menyusun laporan yang jelas

Laporan pemerasan atau pengancaman sebaiknya menjawab pertanyaan berikut dalam satu sampai dua halaman: siapa pelaku (atau akun/nomor yang dipakai), kapan ancaman pertama diterima, apa isi ancaman, apa yang diminta, apakah Anda sudah membayar atau memenuhi tuntutan, dan apa dampaknya. Lampirkan bukti dengan nomor urut.

Jelaskan juga hubungan Anda dengan pelaku, ada atau tidaknya utang piutang, dan upaya yang sudah Anda lakukan. Kejujuran penting karena penyidik akan menanyakan hal ini. Bila ada utang yang sah, sampaikan; hal itu tidak menghilangkan hak Anda untuk melapor bila cara penagihan melanggar hukum.

Kapan perlu segera menghubungi polisi

Ada keadaan yang tidak boleh ditunda: ancaman kekerasan fisik yang dekat dan nyata, pelaku yang mengetahui alamat dan aktivitas harian Anda, ancaman terhadap anak atau keluarga, atau pelaku yang mengikuti Anda. Dalam keadaan itu, utamakan keselamatan: hubungi layanan darurat kepolisian, pindah ke tempat aman, dan beri tahu orang terdekat. Pelaporan lengkap dapat menyusul setelah Anda aman.

Untuk keadaan yang kurang mendesak, Anda masih punya waktu mengumpulkan bukti, tetapi jangan menunda terlalu lama karena pelaku dapat meningkatkan tekanan.

Peran keluarga dan lingkungan

Korban pemerasan sering merasa malu dan menyimpan masalah sendiri. Dukungan keluarga penting. Bila korban masih anak atau remaja, orang tua perlu menanggapi dengan tenang, tidak menyalahkan, dan membantu mengumpulkan bukti serta melapor. Sekolah dan lembaga perlindungan anak dapat membantu pendampingan. Jangan mengonfrontasi pelaku secara langsung bila ada risiko kekerasan; serahkan kepada aparat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah ancaman lewat pesan singkat bisa dilaporkan? Bisa. Simpan pesan dan nomor pengirim. Ancaman melalui sarana elektronik juga dapat dikaitkan dengan UU ITE.

Apakah korban pemerasan yang sudah membayar masih bisa melapor? Bisa. Pembayaran justru menjadi bukti tuntutan. Segera lapor dan simpan bukti transfer.

Apakah penagih pinjaman online boleh mengancam? Tidak. Penagihan harus mengikuti ketentuan, dan teror atau ancaman dapat dilaporkan ke polisi serta diadukan ke OJK.

Ringkasan

• Pemerasan: memaksa dengan kekerasan atau ancaman untuk mendapat harta atau keuntungan.
• Pengancaman: menekan kehendak seseorang dengan ancaman.
• Penagihan wajar berbeda dari teror dan ancaman.
• Simpan bukti, jangan hapus pesan, dan jangan membalas dengan ancaman.
• Lapor ke polisi dan mintalah perlindungan bila terancam.
• Periksa teks resmi KUHP baru untuk nomor pasal dan ancaman pidana.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Baca juga

• Perlindungan Saksi dan Korban: Peran LPSK dan Haknya
• Laporan Polisi dan SP2HP: Cara Melapor, Hak Pelapor, dan Memantau Perkembangan Perkara
• Perlindungan bagi Korban KDRT: Langkah Pertama yang Bisa Dilakukan
• Barang bukti dan berkas yang tidak diubah
• Pencemaran Nama Baik di Grup WhatsApp: Batas Ucapan yang Aman

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.