Pemegang Saham Nominee dan Risiko Pinjam Nama di PT

Apa itu nominee dan siapa yang terkena

Dalam dunia usaha, nominee (secara harfiah "orang yang ditunjuk") adalah seseorang yang namanya tercatat sebagai pemegang saham, padahal pemilik sebenarnya atau penerima manfaatnya orang lain. Hubungan mereka biasanya diatur dalam perjanjian atau surat pernyataan yang tidak ikut didaftarkan, misalnya "nama saya dipakai, tetapi saham ini milik Bapak X".

Pihak yang terkena meliputi: pemilik sebenarnya yang menyetor uang, orang yang namanya dipinjam, notaris yang menyusun akta, serta pihak luar seperti kreditor dan mitra bisnis yang mengandalkan data resmi. Motif yang sering muncul adalah:

• pemilik sebenarnya adalah warga negara asing dan ingin menguasai PT yang bidangnya dibatasi untuk modal asing;
• pemilik tidak ingin namanya terlihat, misalnya karena kedudukan atau hubungan keluarga;
• pemilik sebenarnya tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya syarat pengalaman atau kepemilikan;
• alasan keluarga, misalnya menitipkan saham atas nama anak atau saudara tanpa pencatatan jelas.

Tidak semua penitipan nama sama beratnya. Membeli saham atas nama anak sebagai hibah yang terang dan tercatat berbeda dengan perjanjian rahasia yang tujuannya mengelabui aturan. Pembahasan hibah ada pada hibah saham dan aset usaha kepada keluarga.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Ada dua lapisan aturan yang perlu dipahami.

Pertama, prinsip dasar UU PT. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), saham dikeluarkan atas nama pemiliknya, dan kepemilikan dicatat dalam daftar pemegang saham. Pemegang saham yang tercatat itulah yang diakui perseroan. PT tidak wajib dan tidak berwenang mengakui "pemilik bayangan" yang hanya ada di perjanjian rahasia. Lihat daftar pemegang saham dan daftar khusus PT.

Kedua, larangan dalam hukum penanaman modal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal melarang penanam modal, baik dalam negeri maupun asing, yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT untuk membuat perjanjian atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham di PT itu adalah untuk dan atas nama orang lain. Perjanjian atau pernyataan semacam itu dinyatakan batal demi hukum. Rumusan persisnya perlu dibaca pada teks resmi undang-undang tersebut.

Arti "batal demi hukum" sederhana tetapi berat: perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak bisa ditegakkan di pengadilan. Siapa pun yang berharap pengadilan akan memaksa pemegang saham yang tercatat untuk "mengembalikan" saham berdasarkan perjanjian pinjam nama, sangat mungkin kecewa.

Di luar dua lapisan itu, ada aturan tentang pemilik manfaat korporasi yang mewajibkan PT melaporkan siapa pengendali sebenarnya. Pembahasannya ada pada pencatatan pemilik manfaat korporasi.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Larangan pada UU Penanaman Modal bukan hal baru, tetapi lingkungan pengawasannya makin ketat. Kewajiban melaporkan pemilik manfaat korporasi, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, membuat pengendali sebenarnya lebih mudah dilacak. Data PT di sistem AHU (Administrasi Hukum Umum) dan perizinan berusaha elektronik makin terhubung. Dampaknya, struktur pinjam nama yang dulu sulit dilihat dari luar kini lebih berisiko terungkap, terutama saat PT mengajukan izin, kredit, atau tender.

Sementara itu, daftar bidang usaha yang terbuka bagi penanam modal asing berubah dari waktu ke waktu. UU Cipta Kerja dan aturan turunan membuka banyak bidang usaha yang sebelumnya tertutup atau dibatasi, sehingga sebagian alasan lama untuk meminjam nama sudah tidak relevan. Periksa teks resmi terbaru tentang daftar bidang usaha penanaman modal sebelum menyimpulkan bahwa suatu bidang masih tertutup bagi asing.

Risiko hukum bagi semua pihak

Bagi pemilik sebenarnya:

• perjanjian pinjam nama dapat batal demi hukum, sehingga tidak ada dasar menuntut saham;
• bila nama yang dipinjam menolak mengembalikan saham, pemilik sebenarnya sulit membuktikan haknya karena jejak resmi atas nama orang lain;
• bila pemegang saham yang tercatat meninggal, sahamnya dapat dianggap bagian dari harta warisan, sehingga ahli warisnya ikut menuntut. Lihat saham dan usaha keluarga saat pewaris meninggal;
• bila nama yang dipinjam menjaminkan atau menjual saham kepada pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik sebenarnya bisa kehilangan semuanya;
• bila praktik itu dipakai untuk mengelabui aturan, ada risiko sanksi administratif atau tuduhan lain di luar perdata. Besarnya sanksi bergantung aturan sektor, jadi periksa teks resmi.

Bagi orang yang namanya dipinjam:

• ia tercatat sebagai pemegang saham dan bisa ditagih bila PT bermasalah;
• bila ia juga tercatat sebagai direksi atau komisaris, tanggung jawab pribadinya bisa timbul meskipun ia tidak pernah ikut mengelola. Lihat tanggung jawab direksi dan komisaris;
• namanya dapat terseret dalam sengketa, pemeriksaan, atau perkara yang tidak ia kenal.

Bagi notaris dan pihak luar: notaris dapat dimintai keterangan bila akta digunakan untuk tujuan menghindari aturan. Mitra usaha dapat dirugikan karena data resmi tidak mencerminkan siapa pengendali sesungguhnya.

Langkah praktis bila Anda berada dalam situasi pinjam nama

1. Kumpulkan dokumen yang ada. Akta pendirian, daftar pemegang saham, bukti setor, dan setiap surat pernyataan.
2. Identifikasi tujuan dan masalahnya. Apakah alasannya syarat kewarganegaraan, kerahasiaan, atau kemudahan? Jawabannya menentukan jalan keluar.
3. Cek apakah hambatan awal masih ada. Mungkin bidang usaha kini terbuka bagi investor asing atau memenuhi syarat dengan struktur yang sah.
4. Rapikan kepemilikan secara terang. Bila pemilik sebenarnya boleh memiliki saham, lakukan pengalihan saham yang sah dengan akta, pencatatan, dan pelaporan. Panduannya ada pada pengalihan saham dan perubahan pengurus PT dan jual beli bisnis dan pengalihan saham.
5. Laporkan pemilik manfaat. Bila PT termasuk yang wajib, perbarui data pemilik manfaat dengan benar.
6. Bila tidak boleh dimiliki, pertimbangkan struktur lain. Misalnya kemitraan, perjanjian lisensi, perjanjian jasa, atau pembentukan PT penanaman modal asing yang patuh aturan. Struktur harus nyata dan sah, bukan nominee dengan nama lain.
7. Dapatkan nasihat sebelum bertindak. Karena akibat hukumnya berat, konsultasikan dengan advokat atau notaris yang memahami aturan penanaman modal.

Contoh: Seorang pengusaha asing berniat membuka kafe di sebuah kota. Seorang kenalan menawarkan namanya sebagai pemegang seluruh saham, dengan perjanjian bahwa keuntungan mengalir kepada si pengusaha. Setahun kemudian kafe ramai, tetapi kenalan itu mengaku sahamnya miliknya dan menolak membagi hasil. Si pengusaha menunjukkan perjanjian pinjam nama, tetapi perjanjian itu justru dinilai bertentangan dengan larangan undang-undang. Ia tidak memiliki dasar yang kuat untuk menuntut, dan investasinya terancam hilang. Seandainya sejak awal ia berkonsultasi, ia mungkin mendapati bahwa bidang kafe terbuka bagi penanam modal asing dengan struktur PT penanaman modal asing yang sah.

Kesalahan umum

Mengenali tanda-tanda praktik nominee

Tidak semua pinjam nama tampak sebagai "perjanjian pinjam nama". Dalam praktik, ada pola yang dapat dikenali:

• seseorang tercatat memegang saham besar tetapi tidak pernah menyetor uang, menghadiri rapat, atau menerima dividen;
• uang untuk modal berasal dari rekening orang lain yang kemudian mengendalikan seluruh keputusan;
• ada surat kuasa menjual saham atau surat pengunduran diri yang sudah ditandatangani tanpa tanggal ("blanko");
• ada surat pernyataan terpisah bahwa saham "hanya titipan" atau bahwa dividen harus diserahkan kepada orang lain;
• orang yang tercatat sebagai direktur tidak mengetahui kegiatan perusahaan.

Pola semacam ini biasanya menjadi sorotan ketika bank memeriksa debitor, ketika pemeriksa menelusuri aliran dana, atau ketika sengketa muncul antar pihak yang dulunya bersahabat. Dokumen blanko dan surat pernyataan rahasia juga dapat dipersoalkan sebagai bukti bahwa struktur kepemilikan tidak sebagaimana tercatat.

Perbedaan antara nominee dengan beberapa pengaturan sah yang sering dikacaukan:

• Kuasa memberikan suara di RUPS untuk satu rapat tertentu adalah hal biasa dan sah, selama pemberi kuasa tetap pemegang saham yang tercatat.
• Kustodian di pasar modal adalah lembaga berizin yang menyimpan efek untuk nasabah dengan aturan pengawasan sendiri.
• Hibah atau penjualan yang tercatat memindahkan kepemilikan secara terang, sehingga pemilik baru tercatat dalam daftar.
• Perjanjian pembiayaan dengan jaminan saham diungkap dan dicatat sebagai jaminan, bukan sebagai kepemilikan atas nama orang lain.

Rumusnya sederhana: jika ada orang yang tercatat sebagai pemilik tetapi menurut perjanjian rahasia bukan pemilik sebenarnya, di situlah letak masalahnya. Bila Anda ragu apakah struktur Anda termasuk, konsultasikan dengan advokat sebelum menandatangani atau meneruskan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua penitipan saham dilarang? Larangan di UU Penanaman Modal menyasar perjanjian atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain pada PT penanaman modal. Penitipan lain perlu dinilai satu per satu menurut tujuan dan akibatnya. Konsultasikan dengan advokat.

Bisakah saya menuntut saham kembali berdasarkan surat pernyataan? Ruangnya sempit, karena perjanjian atau pernyataan semacam itu dapat dianggap batal demi hukum. Pengadilan menilai setiap perkara menurut faktanya, jadi tidak ada kepastian hasil.

Bagaimana dengan trustee atau pemegang saham yang bertindak untuk lembaga lain? Kustodian di pasar modal dan pemegang saham atas nama lembaga yang diizinkan undang-undang berbeda dengan nominee rahasia. Syarat dan pengawasannya diatur sektor masing-masing; periksa teks resmi.

Apakah pemilik manfaat harus selalu orang yang tercatat sebagai pemegang saham? Tidak. Pemilik manfaat adalah orang yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan korporasi sesuai kriteria peraturan. Justru karena itu, selisih antara nama tercatat dan pengendali sebenarnya menjadi sorotan pengawasan.

Ringkasan

• Nominee adalah orang yang tercatat sebagai pemegang saham untuk kepentingan pemilik sebenarnya.
• Perjanjian atau pernyataan yang menegaskan saham PT penanaman modal dimiliki untuk dan atas nama orang lain dilarang dan dapat batal demi hukum.
• Pemilik sebenarnya sulit menuntut haknya, sementara orang yang dipinjam namanya menanggung risiko.
• Pelaporan pemilik manfaat membuat struktur tersembunyi makin mudah terlihat.
• Jalan aman adalah kepemilikan yang terang, tercatat, dan sesuai aturan bidang usaha.

Dasar hukum

• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
• Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Baca juga

• Pemilik Manfaat Korporasi: Kewajiban Melaporkan Beneficial Owner
• Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus PT: Isi dan Hak Melihatnya
• Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris PT: Itikad Baik dan Risiko Pribadi
• WNA Mendirikan PT dan Memiliki Saham di Indonesia: Prosedur dan Izin Tinggal
• Saham PT dan Usaha Keluarga Saat Pemilik Meninggal: Hak Ahli Waris dan Langkah Mengurusnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.