Uang Pisah bagi Karyawan yang Resign: Kapan Wajib Dibayar dan Berapa Besarnya

Apa itu uang pisah dan uang penggantian hak, dan siapa yang terkena

Pada pengunduran diri atas kemauan sendiri, pekerja tidak mendapat pesangon. Pesangon diberikan pada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diprakarsai pengusaha atau pada alasan tertentu lain. Namun, hukum memberi dua hak lain kepada pekerja yang resign dengan memenuhi syarat.

Uang penggantian hak (UPH). Pengganti hak-hak yang masih melekat pada pekerja ketika hubungan kerja berakhir. Menurut ulasan Hukumonline yang dirujuk, komponennya mencakup cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya pulang bagi pekerja dan keluarganya ke tempat ia diterima bekerja, dan hal lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB).

Uang pisah. Pemberian dari perusahaan kepada pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Besarnya, menurut ulasan yang sama, ditentukan dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja bersama (PKB). Singkatan PP di sini bukan peraturan pemerintah, melainkan peraturan perusahaan.

Yang terkena adalah pekerja tetap maupun pekerja kontrak yang mengundurkan diri, serta perusahaan yang harus menghitung dan membayarnya. Hak ini hanya timbul bila pengunduran diri memenuhi syarat.

Aturan yang berlaku dengan bahasa sehari-hari

Dasar. Pasal 50 PP 35/2021, menurut dua ulasan yang dirujuk, memberi hak uang penggantian hak dan uang pisah kepada pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat. Untuk memastikan redaksi dan nomor pasal, bacalah teks resmi PP tersebut di peraturan.bpk.go.id.

Syarat. Menurut ulasan yang sama, ada tiga syarat kumulatif:

1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
2. tidak terikat ikatan dinas;
3. tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Bila salah satu tidak terpenuhi, hak atas UPH dan uang pisah dapat dipersoalkan. Pembahasan syarat ada di surat pengunduran diri 30 hari dan alasan mendesak.

Siapa menentukan besar uang pisah. Undang-undang dan peraturan pemerintah tidak menetapkan angka tunggal bagi semua pekerja. Besarnya diserahkan pada PK, PP, atau PKB. Karena itu dua pekerja dengan masa kerja sama bisa menerima jumlah berbeda di perusahaan berbeda.

Bila tidak ada aturan internal. Ulasan Hukumonline yang dirujuk menyatakan pekerja tetap berhak atas uang pisah walaupun perusahaan tidak memiliki PP atau PKB yang mengaturnya, selama syarat resign terpenuhi. Menurut ulasan itu, bila terjadi sengketa dan berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), hakim yang menetapkan besarnya. Ulasan itu memberi contoh putusan sebuah pengadilan hubungan industrial yang menetapkan uang pisah sebesar satu bulan upah dengan mempertimbangkan masa pengabdian dan kepatutan, karena perusahaan tidak punya peraturan perusahaan. Contoh tersebut hanya ilustrasi satu putusan dan tidak mengikat perkara lain. Hakim lain dapat menetapkan berbeda.

Perbedaan dengan pesangon. Pesangon dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan masa kerja menurut tabel dalam peraturan. Uang pisah tidak mengikuti tabel itu. Lihat tabel pesangon untuk perbandingan.

Tabel perbandingan hak saat berhenti

Tabel di atas menyederhanakan dan tidak menggantikan teks peraturan. Tiap situasi memiliki detail. Untuk mangkir, baca PHK karena mangkir dan dianggap mengundurkan diri.

Cara menghitung dan menagih

1. Kumpulkan dokumen. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, slip gaji, bukti pengajuan resign, dan catatan cuti.
2. Cari klausul uang pisah. Cari kata "uang pisah", "kompensasi pengunduran diri", atau "penghargaan masa kerja" dalam dokumen internal.
3. Hitung UPH. Hitung sisa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, dikalikan upah per hari menurut aturan perusahaan. Tambahkan biaya pulang bila relevan dan hak lain yang diatur.
4. Hitung uang pisah. Pakai rumus dalam dokumen internal. Jika tidak ada, usulkan angka wajar disertai alasan, misalnya satu bulan upah per beberapa tahun masa kerja, tetapi sadari bahwa angka ini bergantung kesepakatan atau putusan.
5. Ajukan permintaan tertulis. Kirim surat atau surel kepada bagian sumber daya manusia dengan rincian perhitungan dan batas waktu wajar.
6. Tempuh bipartit. Bila perusahaan menolak, ajukan perundingan dan catat risalahnya.
7. Ajukan mediasi di dinas ketenagakerjaan bila bipartit gagal.
8. Gugat ke PHI bila mediasi tidak membuahkan hasil, dengan memperhatikan batas waktu. Lihat gugatan PHI.

Contoh isi klausul yang baik di perusahaan

Pemberi kerja yang menghendaki kepastian dapat menuliskan rumus dalam peraturan perusahaan. Beberapa pola yang dipakai praktik:

• Tetap per tahun masa kerja. Misalnya sekian persen dari upah bulanan untuk setiap tahun kerja.
• Berjenjang. Besar uang pisah naik pada masa kerja tertentu, seperti lima, sepuluh, dan lima belas tahun.
• Dengan syarat. Misalnya diberikan hanya jika serah terima diselesaikan dan tidak ada kerugian perusahaan yang dibuktikan.
• Dengan batas atas. Agar anggaran dapat diperkirakan.

Klausul syarat tidak boleh meniadakan hak yang sudah diberikan peraturan. Menggantungkan uang pisah pada kondisi yang tidak jelas, misalnya "bila perusahaan puas", sulit dipertahankan. Aturan yang transparan mengurangi sengketa dan menjaga hubungan baik dengan mantan karyawan.

Uang pisah dalam kontrak yang tidak mencantumkannya

Banyak perjanjian kerja ringkas tidak menyebut uang pisah. Dalam keadaan itu, ada tiga pendekatan yang umum:

1. Perundingan. Pekerja dan perusahaan menyepakati jumlah yang wajar berdasarkan masa kerja, kontribusi, dan praktik di perusahaan sejenis.
2. Rujukan internal. Bila perusahaan pernah membayar uang pisah kepada pekerja lain dalam situasi serupa, praktik itu dapat menjadi dasar kesetaraan perlakuan.
3. Penetapan hakim. Bila sengketa berlanjut ke pengadilan hubungan industrial, hakim menetapkan jumlahnya dengan mempertimbangkan masa pengabdian dan kepatutan, sebagaimana digambarkan dalam ulasan yang dirujuk.

Saat berunding, pekerja sebaiknya menyiapkan data pendukung: masa kerja, jabatan, prestasi, dan catatan kedisiplinan. Pemberi kerja sebaiknya mempertimbangkan bahwa sengketa membutuhkan waktu dan biaya, sehingga penyelesaian damai dengan angka wajar sering lebih efisien.

Sisa cuti, THR, dan komponen lain saat berhenti

Selain uang pisah, ada komponen lain yang sering dihitung pada saat pekerja berhenti.

Perhitungan upah per hari untuk cuti mengikuti aturan perusahaan dan peraturan pengupahan. Cuti yang sudah gugur menurut ketentuan tidak diuangkan. Karena itu pekerja sebaiknya mengajukan cuti sebelum berhenti bila ingin menikmatinya, atau memastikan sisa cuti dihitung.

Menuangkan kesepakatan akhir secara tertulis

Dalam praktik, banyak perusahaan menyiapkan dokumen kesepakatan akhir (sering disebut surat pelepasan atau quitclaim) yang dilampiri rincian pembayaran. Dokumen ini wajar bila isinya jujur: hak apa yang dibayarkan, jumlahnya, tanggalnya, dan pernyataan bahwa setelah dibayar tidak ada tuntutan lain. Sebelum menandatangani:

• bandingkan jumlah dengan perhitungan Anda sendiri;
• pastikan semua hak tercantum, termasuk sisa cuti dan uang pisah;
• baca klausul tambahan seperti larangan bersaing, kerahasiaan, atau pelepasan tuntutan yang tidak terkait;
• jangan menandatangani sebelum uang diterima atau bukti pembayaran jelas;
• simpan salinan yang sudah ditandatangani kedua pihak.

Perusahaan yang adil akan memberi waktu bagi pekerja membaca. Bila Anda merasa ditekan untuk menandatangani saat itu juga, mintalah waktu dan nasihat hukum. Pembahasan klausul pembatasan pasca-kerja ada di magang, PKL, dan perjanjian non-kompetisi.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Sebelum cipta kerja, pengunduran diri dan haknya diatur dalam UU 13/2003 versi lama. Hak uang pisah dan UPH pada pekerja yang resign sudah dikenal, namun ketentuannya kini dirumuskan ulang dalam UU 13/2003 hasil perubahan, UU 6/2023, dan PP 35/2021. Perubahan yang paling terasa bagi pekerja adalah syarat-syarat resign yang dituliskan lebih eksplisit, termasuk ikatan dinas.

Rujukan hukum perlu diperbarui: UU 11/2020 tentang Cipta Kerja tidak berlaku lagi dan digantikan UU 6/2023. PP 36/2021 tentang pengupahan diubah dengan PP 51/2023. PP 35/2021 sendiri tetap menjadi rujukan utama untuk PHK, tetapi cek apakah ada perubahan terbaru di peraturan.bpk.go.id.

DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Undang-undang itu baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan. Belum dapat dipastikan apakah ketentuan uang pisah berubah.

Kesalahan umum

Contoh: Yuli, karyawan fiktif yang bekerja tujuh tahun di sebuah perusahaan ritel, mengundurkan diri secara tertulis 30 hari sebelumnya, tidak terikat ikatan dinas, dan tetap bekerja sampai hari terakhir. Peraturan perusahaan menyebut uang pisah tanpa rumus. Yuli menghitung sisa cuti yang belum diambil sebagai UPH dan mengusulkan uang pisah satu bulan upah, dengan alasan masa kerja dan praktik di perusahaan sejenis. Perusahaan menawarkan setengahnya. Setelah perundingan bipartit, kedua pihak menyepakati jumlah di antara keduanya dan menandatangani risalah. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah uang pisah wajib dibayar bila perusahaan tidak punya aturan? Menurut ulasan Hukumonline yang dirujuk, pekerja yang memenuhi syarat tetap berhak, dan jumlahnya ditetapkan oleh hakim bila terjadi sengketa. Sebaiknya selesaikan melalui perundingan lebih dulu.

Apakah pekerja kontrak yang resign berhak uang pisah? Ketentuan uang pisah untuk pekerja yang mengundurkan diri berlaku umum bagi pekerja, tetapi bagi pekerja kontrak terdapat aturan tambahan tentang ganti rugi bila berhenti sebelum kontrak selesai. Periksa kontrak dan teks resmi.

Apakah uang pisah dikenakan pajak? Perpajakan tidak dibahas di artikel ini. Konsultasikan dengan petugas pajak atau konsultan pajak.

Apakah perusahaan boleh memotong uang pisah untuk kerugian? Pemotongan memerlukan dasar yang sah dan jelas. Kerugian yang dituduhkan harus dapat dibuktikan, dan pemotongan upah tunduk pada aturan sendiri. Bila ada sengketa, tempuh jalur hubungan industrial.

Ringkasan

• Pekerja yang resign tidak mendapat pesangon, tetapi dapat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah.
• Syaratnya: surat tertulis 30 hari sebelumnya, tidak terikat ikatan dinas, dan tetap bekerja sampai tanggal efektif.
• Besar uang pisah ditentukan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB; bila tidak ada, hakim dapat menetapkan dalam sengketa.
• Hitung, minta tertulis, tempuh bipartit dan mediasi, lalu PHI bila perlu.
• Periksa teks resmi terbaru karena UU Pelindungan Ketenagakerjaan belum berlaku.

Dasar hukum

• PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Baca juga

• Surat Pengunduran Diri: Aturan 30 Hari, Syarat Sah, dan Bila Ada Alasan Mendesak
• Tabel Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak (PP 35/2021)
• PHK dan pengunduran diri tidak boleh tertukar di atas kertas
• PHK karena Mangkir: Aturan Lima Hari Kerja dan Hak yang Tersisa
• Batas Waktu Gugatan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial: Anjuran, Risalah, dan Daluwarsa

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.