Pemalsuan Surat Tanah dalam KUHP Baru: Unsur, Pasal 391, dan Cara Melapor

Apa itu pemalsuan surat tanah dan siapa yang terkena

Pemalsuan surat berarti membuat surat yang tidak benar atau mengubah surat yang asli sehingga seolah-olah benar, dan surat itu dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau dipakai sebagai bukti suatu hal. Pada urusan tanah, surat bisa berupa kuitansi jual beli, surat keterangan waris, surat keterangan tanah dari desa, akta jual beli, kuasa, atau identitas yang dipakai untuk mengurus balik nama.

Pihak yang terkait dengan masalah ini:

• korban, yaitu pemilik tanah atau pembeli yang dirugikan;
• pelaku langsung yang membuat atau mengubah surat;
• pihak yang menyuruh membuat surat palsu;
• pihak yang memakai surat palsu, sekalipun ia bukan pembuatnya;
• saksi dan pejabat yang dimintai keterangan.

Pembaca juga perlu membedakan antara dokumen yang palsu (dibuat tidak benar) dan dokumen yang keliru atau cacat (misalnya kesalahan tulis oleh petugas). Tidak setiap dokumen bermasalah merupakan pemalsuan pidana. Unsur kesengajaan dan maksud memakai seolah-olah benar harus terbukti.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, berlaku sejak 2 Januari 2026. Menurut penjelasan yang dibuka untuk artikel ini, padanan Pasal 263 KUHP lama tentang pemalsuan surat terdapat pada Pasal 391 UU 1/2023.

Isi pokok pengaturan itu, dalam bahasa sehari-hari:

• Ayat pertama: orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau dipakai sebagai bukti suatu hal, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah isinya benar, dapat dipidana.
• Ayat kedua: orang yang memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, juga dapat dipidana.

Besar ancaman pidananya, termasuk bila yang dipalsukan adalah akta otentik (akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum), perlu dibaca langsung pada teks UU 1/2023 dan peraturan penyesuaian pidana terbaru. Artikel ini sengaja tidak menyebut angka agar tidak menyesatkan.

Dua hal penting untuk pembaca awam:

• Kerugian tidak harus sudah terjadi pada tahap membuat surat palsu, cukup ada maksud memakainya. Namun pada pemakaian surat palsu, pemakaian itu harus dapat menimbulkan kerugian.
• Pembuat dan pemakai dapat sama-sama dijerat. Orang yang hanya memakai surat yang ia tahu palsu pun bisa bertanggung jawab pidana.

Proses penanganannya dilakukan menurut hukum acara pidana. Hukum acara baru (UU 20/2025) berlaku sejak tanggal yang sama; periksa teks resmi bagi tahap-tahap yang berubah, karena artikel ini tidak mengutip nomor pasal hukum acara.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dampaknya bagi korban dan pelapor: rujukan pasal pada laporan polisi sebaiknya memakai KUHP baru untuk perbuatan yang terjadi setelah berlakunya. Untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026, pengadilan menilai ketentuan mana yang diterapkan berdasarkan asas peralihan; ini perlu dikonsultasikan dengan advokat.

Perubahan nilai bukti girik juga berimbas pada pemalsuan: surat tanah lama sering dipalsukan karena dulu dianggap cukup. Sekarang pendaftaran semakin bertumpu pada pemeriksaan fisik dan riwayat yang dapat dibuktikan. Baca sertipikat dan tanah girik.

Dokumen pertanahan yang rawan dipalsukan

• Kuitansi jual beli di bawah tangan. Mudah dibuat karena tanpa pejabat. Lihat studi kasus jual beli akta di bawah tangan.
• Surat keterangan waris atau keterangan tanah. Sering dipakai untuk mengajukan balik nama.
• Identitas. KTP dan kartu keluarga yang dipakai saat penandatanganan akta.
• Surat kuasa. Tanda tangan pemberi kuasa dipalsukan.
• Peta, gambar ukur, dan surat ukur.
• Sertipikat itu sendiri, termasuk salinan yang dipalsukan untuk agunan.
• Berita acara dan pernyataan saksi.

Salah satu cara pemeriksaan adalah membandingkan dokumen dengan arsip di kantor pertanahan (buku tanah dan warkah) dan arsip desa. Pembandingan tanda tangan sering memerlukan pemeriksaan laboratorium forensik atas permintaan penyidik atau pengadilan.

Langkah praktis bila Anda menduga ada surat palsu

1. Jangan menuduh dulu. Pastikan dokumen mana yang dicurigai dan alasannya.
2. Amankan bukti. Simpan dokumen asli yang Anda miliki, salinan dokumen yang dicurigai, amplop, dan pesan yang berkaitan. Jangan mencoret atau melipat dokumen penting.
3. Cek ke sumber. Mintalah keterangan tertulis dari kantor pertanahan, desa atau kelurahan, atau pejabat pembuat akta tanah tentang asal dokumen.
4. Catat kronologi. Siapa menyerahkan dokumen, kapan, dan dalam konteks apa.
5. Cari saksi. Orang yang hadir saat penandatanganan, tetangga, perangkat desa, atau pihak lain.
6. Buat laporan polisi. Laporan disampaikan ke kepolisian yang berwenang. Sertakan bukti dan identitas terlapor bila diketahui. Mintalah tanda terima laporan.
7. Ikuti proses. Penyelidikan dan penyidikan dapat memakan waktu. Penyidik bisa meminta dokumen asli dan pembanding.
8. Pada saat bersamaan pertimbangkan jalur perdata atau administrasi: pembatalan sertipikat atau gugatan. Lihat sertipikat tanah dibatalkan BPN.
9. Pertimbangkan pemblokiran yang sah untuk mencegah pengalihan lebih lanjut. Lihat pemblokiran sertifikat dan sita tanah.

Biaya melapor ke polisi pada prinsipnya tidak dipungut. Jika diminta uang di luar ketentuan, mintalah rincian resmi dan laporkan ke pengawas internal. Biaya jasa advokat dan pemeriksaan ahli disepakati tersendiri.

Hubungan pidana dan perdata

Pemalsuan surat adalah perkara pidana, tetapi dampaknya sering perdata, misalnya soal kepemilikan tanah. Keduanya bisa berjalan, tetapi tidak saling menggantikan. Putusan pidana yang menyatakan surat palsu memperkuat gugatan perdata, tetapi hakim perdata tetap memeriksa pokok perkaranya. Ringkasan perbedaannya ada pada pidana dan perdata.

Contoh: Bu Ratna mengetahui bahwa tanahnya telah dijual melalui akta yang menyebut ia hadir dan menandatangani, padahal pada tanggal itu ia sedang dirawat di rumah sakit. Ia mengumpulkan surat rawat inap, meminta salinan akta dari pejabat pembuat akta, dan melapor ke polisi dengan menyebut dugaan pemakaian identitas dan tanda tangan palsu. Secara paralel ia mengadu ke kantor pertanahan untuk meminta blokir dan pengkajian pembatalan. Dengan dua jalur ini, hak perdatanya dan proses pidananya bergerak bersama.

Contoh: Pak Eko membeli tanah dengan kuitansi dan surat keterangan desa. Saat balik nama, kantor pertanahan menemukan bahwa surat keterangan itu tidak tercatat di desa. Pak Eko menjadi korban karena penjual menyerahkan surat palsu. Ia melapor, menuntut pengembalian uang, dan belajar bahwa pengecekan ke desa sebelum membayar bisa menghindarkan kerugian. Bacaan terkait: membeli tanah bermasalah.

Kesalahan umum

• Menganggap setiap dokumen salah sebagai pemalsuan. Perlu bukti niat dan penggunaan.
• Melapor tanpa bukti dasar. Laporan yang lemah mudah dihentikan.
• Menunda melapor. Bukti bisa hilang, saksi lupa, dan tanah berpindah ke pembeli berikutnya.
• Hanya menempuh pidana tanpa mengurus tanah. Menang pidana tidak otomatis mengembalikan sertipikat. Perlu langkah administrasi atau perdata.
• Memakai dokumen yang diragukan. Memakai dokumen yang diketahui palsu dapat membuat Anda dijerat.
• Menyebarkan tuduhan di media sosial. Dapat menimbulkan masalah lain.

Alat bukti pemalsuan: apa yang dicari penyidik

Dalam perkara pemalsuan, kekuatan laporan sangat bergantung pada bukti. Penyidik dan pengadilan biasanya memperhatikan beberapa hal.

• Dokumen asli dan pembanding. Contoh tanda tangan asli pemilik pada dokumen resmi seperti KTP, buku tabungan, atau akta lain digunakan sebagai pembanding.
• Keterangan ahli. Ahli forensik dokumen dapat menilai tanda tangan, cap, tinta, jenis kertas, atau tahun pembuatan. Pemeriksaan semacam ini umumnya diminta penyidik.
• Rangkaian peristiwa. Siapa yang menyerahkan dokumen, siapa yang menerima, kapan dan di mana, serta apa dasar klaim.
• Keterangan saksi. Orang yang hadir, perangkat desa, atau pegawai yang namanya tertera pada dokumen.
• Catatan resmi. Buku register desa, buku tanah, dan warkah pada kantor pertanahan dapat menunjukkan apakah dokumen itu pernah tercatat.
• Bukti penggunaan. Dokumen palsu yang tidak pernah dipakai berbeda kedudukannya dengan dokumen palsu yang dipakai mengajukan balik nama atau menjual tanah.

Pelapor tidak perlu menjadi ahli. Tugasnya menyampaikan fakta dan bukti yang dimiliki, kemudian membiarkan penyidik menilai. Hindari memberikan keterangan yang tidak Anda ketahui sendiri.

Peran pejabat dan profesi: kapan mereka dapat dimintai keterangan

Dokumen pertanahan melibatkan banyak pihak: perangkat desa, notaris, pejabat pembuat akta tanah, petugas kantor pertanahan, dan penilai. Tidak otomatis mereka bersalah ketika dokumen yang lewat tangan mereka ternyata palsu. Penyidik akan menilai apakah mereka melakukan, menyuruh, membantu, atau sekadar menerima dokumen yang tampak sah.

Pejabat yang lalai dapat dikenai sanksi etik atau disiplin, terlepas dari ada tidaknya pidana. Pengaduan etik terhadap notaris dan PPAT dijelaskan pada pengaduan terhadap notaris dan PPAT dan majelis pengawas notaris. Pengaduan etik berjalan di jalur sendiri dan tidak menggantikan laporan pidana.

Untuk kepercayaan terhadap akta, pahami juga bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian tertentu, tetapi isinya tetap dapat dibantah bila terbukti palsu. Lihat akta notaris dan kekuatan pembuktian.

Contoh kalimat dalam laporan yang jelas

Laporan yang tertib memudahkan penyidik. Contoh unsur yang perlu ada, dalam bahasa umum dan tanpa nama:

1. Identitas pelapor dan hubungannya dengan tanah.
2. Uraian dokumen yang diduga palsu: jenis, tanggal, nomor, dan di mana ditemukan.
3. Alasan dugaan palsu, misalnya tanda tangan berbeda atau pemilik tidak pernah menandatangani.
4. Dampak yang dialami, misalnya sertipikat berganti nama atau tanah dijual.
5. Nama atau ciri pihak yang diduga terlibat, bila diketahui, tanpa tuduhan berlebihan.
6. Daftar bukti dan saksi.

Pelapor sebaiknya meminta salinan laporan dan nomor pengaduan. Bila tidak ada kemajuan, tanyakan perkembangan secara tertulis dan ajukan pengaduan ke bagian pengawasan internal kepolisian.

Contoh kronologi laporan pemalsuan

Sebuah keluarga menemukan bahwa tanah mereka telah dijual berdasarkan akta yang memuat tanda tangan pewaris, padahal pewaris sudah meninggal setahun sebelum tanggal akta. Keluarga mengumpulkan akta kematian, salinan akta jual beli, dan keterangan saksi. Mereka melapor ke kepolisian dan mengadu ke kantor pertanahan. Pengaduan administratif membuat kantor pertanahan menunda proses lanjutan, sementara penyidik memeriksa dokumen dan para pihak.

Kronologi seperti ini mudah dipahami karena ada penanda objektif, yaitu tanggal kematian. Cari penanda objektif serupa dalam kasus Anda: tanggal, tempat, atau fakta lain yang tidak mungkin diputar balik.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa ancaman pidana pemalsuan surat dalam KUHP baru? Rujukannya Pasal 391 UU 1/2023. Besar ancaman dan kategorinya perlu dilihat langsung pada teks resmi terbaru, termasuk perubahan lewat penyesuaian pidana.

Apakah memakai surat palsu tanpa membuatnya bisa dipidana? Bisa, bila ia tahu surat itu palsu dan pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian.

Apakah akta notaris atau PPAT bisa dipalsukan? Dokumen dengan bentuk akta bisa dipalsukan atau dibuat dengan keterangan palsu. Pejabatnya juga bisa dimintai keterangan, dan pengaduan etik dapat ditempuh, sebagaimana dijelaskan pada pengaduan terhadap notaris dan PPAT.

Apakah laporan pidana menghentikan proses perdata? Tidak otomatis. Proses perdata dapat berjalan, tetapi hakim kadang mempertimbangkan perkembangan perkara pidana.

Catatan penutup

pemalsuan surat tanah merugikan korban secara berlapis, yaitu kehilangan hak, waktu, dan biaya. Karena itu, kebiasaan mengecek dokumen ke sumber resmi sebelum bertransaksi adalah pencegahan terbaik. Jika sudah terjadi, bertindak cepat dengan bukti yang tertata memberi peluang lebih baik, baik di jalur pidana maupun perdata dan administrasi.

Ringkasan

• Pemalsuan surat tanah dirujuk pada Pasal 391 UU 1/2023 (padanan Pasal 263 KUHP lama), berlaku sejak 2 Januari 2026.
• Unsur pokok: membuat atau memakai surat palsu yang dapat menimbulkan hak atau kerugian, dengan maksud dianggap benar.
• Amankan bukti, cek ke arsip resmi, laporkan ke polisi, dan tempuh jalur perdata atau administrasi paralel.
• Ancaman pidana: periksa teks resmi terbaru.
• Jangan memalsukan, dan jangan memakai dokumen yang diragukan.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
• PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Baca juga

• Mafia Tanah: Modus Umum dan Cara Pemilik Mencegahnya
• Perkara pidana dan perdata: kerugian uang tidak otomatis satu pintu
• Pemblokiran Sertipikat dan Sita Tanah: Cara Mengajukan, Akibatnya, dan Cara Mencabutnya
• Sertipikat Tanah Dibatalkan BPN: Dasar, Prosedur, dan Hak Pemegang
• Pengaduan terhadap Notaris dan PPAT: Jalur, Bukti, dan Sanksi

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.