Pekerja Ditahan Polisi: Hak Upah dan Status Hubungan Kerja

Penahanan, penangkapan, dan pemeriksaan: apa bedanya

Tidak semua pertemuan dengan polisi berarti penahanan. Beberapa istilah penting:

• Pemeriksaan atau dipanggil sebagai saksi adalah proses mengambil keterangan. Orang yang diperiksa pulang setelah selesai.
• Penangkapan adalah tindakan menahan kebebasan seseorang untuk sementara waktu dalam rangka penyelidikan atau penyidikan.
• Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu berdasarkan penetapan pejabat berwenang.

Bagi hubungan kerja, yang paling berpengaruh adalah penahanan, karena pekerja tidak dapat datang bekerja. Pembahasan hukum acara tentang batas waktu penahanan ada di KUHAP baru, penahanan, batas waktu, dan keberatan. Hukum acara pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026 adalah KUHAP baru, sehingga batas dan prosedurnya perlu dibaca pada teks resmi.

Penting diingat: penahanan bukan putusan bersalah. Seseorang yang ditahan masih dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip praduga tak bersalah ini juga mempengaruhi cara hukum ketenagakerjaan memperlakukan pekerja yang ditahan.

Hak keluarga atas bantuan selama pekerja ditahan

Undang-Undang Ketenagakerjaan memuat ketentuan bahwa bila pekerja ditahan oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, pengusaha tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberi bantuan kepada keluarga pekerja yang menjadi tanggungannya. Bantuan itu dihitung sebagai persentase dari upah, bergantung jumlah tanggungan, dan diberikan paling lama enam bulan terhitung sejak hari pertama pekerja ditahan.

Menurut ketentuan yang lazim dirujuk, besarannya sebagai berikut:

Karena bunyi ketentuan ini pernah mengalami perubahan dalam rangkaian Cipta Kerja dan aturan pelaksana, periksa teks resmi terbaru untuk memastikan angka dan syaratnya. Bantuan berbeda dari upah. Selama penahanan, pekerja tidak bekerja, maka upah pada dasarnya tidak dibayar, tetapi keluarga yang bergantung padanya mendapat bantuan.

"Tanggungan" biasanya mencakup istri atau suami, anak, dan anggota keluarga lain yang secara nyata dibiayai pekerja. Tunjukkan lewat kartu keluarga dan surat keterangan bila diminta.

Hal yang perlu diperhatikan: ketentuan bantuan ini berlaku bila pekerja ditahan bukan karena pengaduan perusahaan. Jika perusahaan sendiri yang melaporkan pekerja, pengaturannya dapat berbeda. Telaah kasus per kasus.

Batas waktu dan PHK

Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja yang ditahan dalam dua keadaan umum:

1. Penahanan melewati enam bulan dan pekerja tidak dapat melaksanakan pekerjaan.
2. Sebelum enam bulan, pekerja diputus bersalah oleh pengadilan.

Sebelum itu, pengusaha pada dasarnya tidak boleh mem-PHK semata-mata karena pekerja ditahan. Perlu diingat bahwa ketentuan praduga tak bersalah dan prosedur PHK tetap berlaku. Pemberi kerja yang bertindak tergesa-gesa dapat dinilai melanggar hak pekerja.

Kompensasi PHK dalam keadaan ini ditentukan oleh peraturan pelaksana. Karena rumus dapat berbeda menurut alasan PHK, hitung berdasarkan PP 35 Tahun 2021 pada artikel alasan PHK yang sah dan teks resmi. Pekerja atau keluarganya perlu meminta rincian tertulis dari perusahaan.

Pemulihan bila pekerja dibebaskan

Bila pekerja tidak terbukti bersalah, misalnya perkara dihentikan atau pengadilan membebaskannya, ia berhak meminta dipekerjakan kembali. Ketentuan menyebut bahwa pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja setelah ia bebas, dalam jangka waktu tertentu setelah pekerja memberitahu bahwa ia bebas. Periksa teks resmi untuk jangka waktu tepatnya.

Langkah praktisnya:

• Segera beritahu perusahaan secara tertulis setelah bebas, lampirkan surat pembebasan atau putusan.
• Minta kepastian tanggal kembali bekerja dan jabatan semula.
• Jika perusahaan menolak, adukan ke pengawas ketenagakerjaan dan tempuh perundingan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Jika sebelumnya perusahaan sudah memutus hubungan kerja sebelum waktunya, pekerja dapat mempersoalkan PHK itu. Dasar hukumnya adalah larangan melakukan PHK tanpa alasan yang sah dan tanpa tahapan yang benar.

Langkah bagi keluarga pekerja yang ditahan

1. Cari tahu status pasti melalui surat penahanan. Salinan surat diberikan kepada keluarga. Catat tanggal mulai penahanan karena menjadi dasar hitungan enam bulan.
2. Hubungi bagian kepegawaian atau pimpinan perusahaan secara tertulis. Jelaskan bahwa pekerja ditahan dan tidak dapat hadir, bukan mangkir.
3. Ajukan permohonan bantuan untuk keluarga, lampirkan kartu keluarga dan data tanggungan.
4. Cari pendampingan hukum atau bantuan hukum bagi pekerja dalam perkara pidananya. Lihat surat panggilan polisi dan hak terperiksa.
5. Simpan semua dokumen: surat penahanan, surat perpanjangan, putusan, dan komunikasi dengan perusahaan.
6. Catat batas waktu enam bulan. Bila mendekati batas, minta kejelasan tertulis dari perusahaan tentang rencana status hubungan kerja.
7. Ajukan pemulihan segera setelah pekerja bebas.

Contoh: Agus, pekerja pabrik dengan istri dan dua anak, ditahan polisi pada 1 Maret. Istrinya memberi tahu perusahaan dengan membawa salinan surat penahanan dan kartu keluarga. Dengan tiga tanggungan, perusahaan memberikan bantuan 45 persen dari upah bulanan mulai bulan berikutnya. Pada bulan keempat, perkara dihentikan dan Agus dibebaskan. Ia segera memberi tahu perusahaan secara tertulis dan kembali bekerja pada posisi semula.

Hubungan dengan jaminan sosial

Selama penahanan, status kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan perlu diperhatikan. Iuran umumnya dipotong dari upah. Bila upah tidak dibayar, iuran bisa menunggak sehingga kepesertaan terganggu. Keluarga sebaiknya menanyakan apakah perusahaan tetap membayar iuran atau bagaimana cara melanjutkan. Bacaan: tunggakan BPJS Kesehatan dan BPJS saat berhenti bekerja.

Jika PHK terjadi, pekerja dapat mempertimbangkan klaim jaminan hari tua dan, bila memenuhi syarat, jaminan kehilangan pekerjaan. Lihat jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Syarat JKP dapat bergantung pada alasan PHK, sehingga periksa dulu pada teks resmi.

Bila perusahaan sendiri yang melaporkan pekerja

Ada kasus ketika pengusaha yang melaporkan pekerja, misalnya atas dugaan penggelapan dalam hubungan kerja. Dalam keadaan ini, ketentuan bantuan keluarga yang berlaku bila pekerja ditahan bukan karena pengaduan pengusaha tidak serta-merta sama. Perselisihan hubungan kerja sering berjalan paralel dengan perkara pidana. Pekerja tetap berhak membela diri di jalur pidana, dan hak ketenagakerjaannya dinilai tersendiri. Bacaan: pasal penggelapan dalam hubungan kerja.

Sebaiknya pekerja dan keluarga tidak menandatangani surat pengakuan, kuitansi ganti rugi, atau pengunduran diri tanpa pendampingan hukum selama proses berlangsung.

Kesalahan umum

• Tidak mengabari perusahaan sehingga dianggap mangkir.
• Menandatangani pengunduran diri di bawah tekanan saat pekerja di tahanan.
• Tidak menyimpan surat penahanan dan tanda terima.
• Mengira upah penuh tetap dibayar selama penahanan.
• Tidak mencatat batas enam bulan.
• Menyangka bahwa ditahan berarti otomatis boleh di-PHK sejak hari pertama.
• Lupa meminta kembali bekerja setelah bebas.

Contoh: Dedi ditahan karena perkara yang bukan dilaporkan perusahaan. Setelah empat bulan, perusahaan mengirim surat PHK dengan alasan "tidak bisa bekerja". Keluarga Dedi menunjukkan bahwa belum lewat enam bulan dan belum ada putusan bersalah. Mereka menyampaikan keberatan tertulis dan meminta perundingan. Perusahaan mencabut surat tersebut dan menunggu perkembangan perkara.

Praduga tak bersalah dan menjaga martabat pekerja

Pekerja yang ditahan sering menghadapi stigma di tempat kerja. Padahal hukum acara pidana menganut praduga tak bersalah: seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hubungan kerja, prinsip ini berarti perusahaan perlu berhati-hati agar tidak menjatuhkan sanksi atau menyebarkan informasi yang merugikan sebelum perkara jelas. Informasi tentang penahanan seseorang juga termasuk data pribadi yang sebaiknya hanya diketahui pihak yang perlu tahu. Bacaan: data pribadi karyawan dan pemantauan di tempat kerja.

Rekan kerja dan atasan pun sebaiknya tidak menyebarkan kabar penahanan lewat grup pesan. Selain mencederai martabat pekerja, penyebaran informasi yang keliru dapat menimbulkan sengketa lain.

Pekerjaan sebagai tulang punggung keluarga

Bagi banyak keluarga, penghasilan pekerja yang ditahan adalah satu-satunya sumber nafkah. Beberapa langkah yang dapat membantu selama masa sulit:

• Bicarakan jadwal pembayaran bantuan dengan perusahaan agar bisa diterima rutin.
• Periksa kemungkinan bantuan sosial pemerintah daerah atau program perlindungan keluarga.
• Tanyakan kepada bagian kepegawaian apakah ada dana kesejahteraan karyawan atau koperasi yang bisa membantu.
• Periksa kewajiban cicilan dan jaminan, dan bila perlu hubungi pemberi pinjaman untuk meminta keringanan. Lihat restrukturisasi kredit bank.

Keluarga juga perlu menjaga komunikasi dengan penasihat hukum pekerja agar mengetahui perkembangan perkara dan kemungkinan masa penahanan.

Perkara di luar pekerjaan dan perkara terkait pekerjaan

Perkara pidana dapat berhubungan dengan pekerjaan, misalnya dugaan penggelapan atau kecelakaan kerja yang menimbulkan korban, atau tidak berhubungan, misalnya perkara pribadi di luar jam kerja. Perbedaan ini mempengaruhi sikap perusahaan dan cara menilai bantuan serta PHK. Pada perkara terkait pekerjaan, perusahaan mungkin menjadi pelapor atau saksi sehingga mempunyai posisi berbeda. Pada perkara di luar pekerjaan, hubungan kerja dinilai dari fakta ketidakhadiran dan batas waktu yang diatur.

Pekerja dan keluarga sebaiknya tidak berspekulasi. Mintalah penasihat hukum menjelaskan kedudukan perkara agar sikap terhadap perusahaan tepat.

Mengurus perwakilan dan kuasa selama penahanan

Pekerja yang ditahan tidak dapat mengurus urusan kepegawaiannya sendiri, misalnya mengambil upah terakhir, menandatangani dokumen, atau mengajukan klaim. Keluarga dapat mengurusnya dengan surat kuasa tertulis yang ditandatangani pekerja dan diketahui oleh pihak yang berwenang di tempat penahanan. Surat kuasa sebaiknya menyebut dengan jelas hal yang dikuasakan, misalnya menerima dokumen, menerima pembayaran, atau berunding dengan perusahaan. Hindari kuasa umum yang terlalu luas agar tidak disalahgunakan. Penasihat hukum pekerja dapat membantu menyusun surat kuasa dan menjembatani komunikasi dengan perusahaan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah gaji tetap dibayar penuh saat karyawan ditahan? Pada dasarnya tidak. Namun keluarga yang menjadi tanggungan berhak atas bantuan sebagai persentase upah dalam jangka waktu hingga enam bulan, sesuai ketentuan yang berlaku. Periksa teks resmi terbaru.

Kapan perusahaan boleh mem-PHK pekerja yang ditahan? Umumnya setelah penahanan melewati enam bulan dan pekerja tidak dapat bekerja, atau sebelum enam bulan bila ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah. Prosedur PHK tetap harus ditaati.

Bagaimana kalau pekerja bebas dan perusahaan sudah merekrut pengganti? Jika pekerja dibebaskan, ia berhak meminta dipekerjakan kembali. Perusahaan perlu mencari penyelesaian. Bila ditolak, pekerja dapat mengadukan dan menempuh penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Ringkasan

Pekerja yang ditahan tidak bekerja, sehingga upah pada dasarnya tidak dibayar, tetapi keluarga yang menjadi tanggungan berhak atas bantuan sebagian dari upah dalam batas waktu enam bulan, sesuai ketentuan. PHK baru dapat dipertimbangkan setelah enam bulan atau bila ada putusan bersalah sebelum itu. Bila bebas, pekerja berhak meminta dipekerjakan kembali. Beri kabar tertulis ke perusahaan, simpan dokumen, catat batas waktu, dan periksa teks resmi terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan pekerja yang ditahan pihak berwajib.
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

Baca juga

• PHK karena Mangkir: Aturan Lima Hari Kerja dan Hak yang Tersisa
• Hak Pesangon PHK: Berapa yang Seharusnya Anda Terima?

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.