Penetapan Wali Anak di Bawah Umur: Cara Memohon ke Pengadilan

Apa itu perwalian dan siapa yang terkena

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan hukum kepada seseorang untuk mengurus pribadi dan harta anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Orang yang diberi kewenangan itu disebut wali.

Yang terkena adalah anak yatim, yatim piatu, anak yang orang tuanya hilang atau tidak diketahui keberadaannya, dan anak yang orang tuanya dicabut kuasa asuhnya. Calon wali biasanya paman, bibi, kakek, nenek, atau kerabat lain. Pihak ketiga seperti sekolah, bank, BPJS, dan kantor pertanahan juga terkait karena mereka perlu kepastian siapa yang berwenang mewakili anak.

Pembahasan terkait: wali anak dalam UU Perkawinan dan kewajiban wali, perwalian anak menurut UU Perlindungan Anak, perwalian anak: penetapan wali, dan studi kasus perwalian anak yatim.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Dasar hukumnya:

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 dan seterusnya: anak yang belum mencapai delapan belas tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Wali mengurus anak dan hartanya.
• Wali dapat ditunjuk oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum meninggal, melalui surat wasiat atau lisan di hadapan dua orang saksi. Wali sedapat-dapatnya dipilih dari keluarga atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.
• UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 33: dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban, kuasa asuh dapat beralih kepada wali. Wali harus seagama dengan anak, dan penetapan dilakukan oleh pengadilan.
• Untuk umat Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur perwalian. Batas umur dan ketentuan rinci periksa teks KHI dan praktik Pengadilan Agama.
• Untuk yang tunduk pada KUH Perdata (burgerlijk wetboek), ada ketentuan perwalian dengan lembaga wali pengawas dan Balai Harta Peninggalan. Pembahasan: wali pengawas dan Balai Harta Peninggalan untuk anak yatim.

Pengadilan Agama menangani bagi yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain, menurut praktik pembagian kewenangan. Tanyakan kepada kepaniteraan bila keluarga Anda beragama berbeda atau kasusnya bercampur.

Kapan penetapan wali diperlukan

Tidak semua urusan anak memerlukan penetapan pengadilan. Untuk keperluan sehari-hari, kerabat yang merawat anak biasanya cukup dengan surat keterangan dari kelurahan. Penetapan wali diperlukan bila Anda perlu bertindak atas nama anak dalam urusan hukum tertentu, seperti:

• mengurus rekening bank, tabungan, atau deposito atas nama anak;
• mengurus balik nama atau menjual tanah atau rumah milik anak;
• menerima santunan atau klaim asuransi dan jaminan sosial;
• mengurus pembagian warisan yang melibatkan anak. Pembahasan: ahli waris anak di bawah umur, wali, dan penetapan pengadilan;
• mengurus dokumen kependudukan atau perjalanan anak ketika orang tua tidak ada.

Wali tidak boleh menjual atau menggadaikan harta tetap milik anak kecuali kepentingan anak benar-benar menghendaki, dan penjualan memerlukan izin pengadilan. Hal ini sangat penting dipahami sebelum bertindak.

Langkah praktis memohon penetapan wali

1. Pastikan anak masih di bawah umur sesuai ketentuan dan tidak berada dalam kuasa orang tua. Siapkan akta kematian orang tua atau bukti lain mengapa orang tua tidak dapat menjalankan kewajiban.
2. Adakan musyawarah keluarga untuk menentukan siapa yang paling layak menjadi wali. Catat hasilnya dan minta anggota keluarga yang hadir menandatangani. Bila orang tua meninggalkan wasiat penunjukan wali, siapkan salinannya.
3. Kumpulkan berkas (lihat tabel).
4. Siapkan dua saksi yang mengetahui keadaan anak dan keluarga, misalnya tetangga atau kerabat dekat.
5. Susun daftar harta anak, bila ada, seperti tanah, rumah, rekening, kendaraan, dan santunan yang akan diterima. Wali perlu mencatat harta itu pada awal menjabat.
6. Buat surat permohonan penetapan wali, atau minta pos bantuan hukum pengadilan membantu menyusun. Tulis identitas anak, orang tua, calon wali, alasan permohonan, dan permintaan penetapan.
7. Daftarkan permohonan di pengadilan yang berwenang, biasanya di wilayah tempat tinggal anak. Bayar panjar biaya sesuai rincian kepaniteraan, kecuali mengajukan tanpa biaya dan memenuhi syarat.
8. Hadiri sidang. Hakim memeriksa pemohon, saksi, dan bukti, serta menilai kelayakan calon wali. Hakim dapat mendengar pendapat anak yang sudah cukup umur.
9. Setelah penetapan, ambil salinan dan tanyakan kapan berkekuatan tetap.
10. Gunakan penetapan untuk mengurus keperluan anak, dan simpan catatan pengelolaan harta anak.

Dokumen yang perlu disiapkan

Kewajiban wali setelah penetapan

Wali bukan pemilik harta anak. Wali adalah pengurus yang bertanggung jawab. Kewajiban pokoknya:

• mengurus anak dan hartanya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan anak;
• membuat daftar harta anak pada awal menjabat dan mencatat perubahan hartanya;
• tidak memindahkan hak atau menggadaikan harta tetap anak tanpa izin pengadilan, kecuali diizinkan menurut ketentuan;
• memberikan pendidikan, kesehatan, dan nafkah sesuai kemampuan harta anak;
• bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pengadilan dapat mencabut perwalian bila wali sangat melalaikan kewajiban atau berkelakuan buruk, dan menunjuk wali baru. Pembahasan: pencabutan kuasa asuh dan pergantian wali, dan pengelolaan harta pada harta anak yatim, pengelolaan wali, dan uang santunan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan inti perwalian relatif stabil. UU No. 1 Tahun 1974 dan UU Perlindungan Anak (diubah 2014) tetap menjadi dasar, dan pengadilan menetapkan wali. Yang berkembang adalah layanan: pendaftaran elektronik di pengadilan, pos bantuan hukum, dan koordinasi dengan dinas sosial. UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru), berlaku sejak 2 Januari 2026, menyentuh perwalian secara tidak langsung lewat ketentuan pidana tentang penelantaran dan penggelapan harta, yang relevan bagi wali yang menyalahgunakan harta anak. Pembahasan penggelapan: perbandingan penipuan dan penggelapan di KUHP lama dan baru.

Kesalahan umum

Contoh: Pak Ismail dan Bu Nur, pasangan fiktif, meninggal dunia dan meninggalkan dua anak yang masih sekolah serta sebidang tanah. Paman anak-anak itu, Pak Budi, ingin mengurus rekening dan klaim santunan. Setelah musyawarah keluarga, ia mendaftarkan permohonan penetapan wali ke pengadilan dengan membawa akta kematian, kartu keluarga, dan daftar harta. Hakim memeriksa dan menetapkan Pak Budi sebagai wali dengan kewajiban mengelola harta demi kepentingan anak. Kisah ini fiktif dan bukan jaminan hasil.

Bila anak memiliki harta dan ada beberapa calon wali

Situasi yang paling sering memicu sengketa adalah ketika anak mewarisi harta dan beberapa kerabat sama-sama merasa berhak menjadi wali. Pengadilan tidak menilai siapa yang paling dekat secara darah semata, melainkan siapa yang paling mampu menjaga kepentingan anak. Pertimbangan yang lazim: kedekatan emosional dengan anak, kemampuan merawat, kejujuran dalam mengelola harta, tempat tinggal, dan pendapat anak yang sudah cukup umur.

Jika Anda calon wali, siapkan bukti nyata kepedulian, misalnya selama ini ikut merawat anak, membiayai sekolah, atau mendampingi pengobatan. Jika Anda khawatir calon lain akan menyalahgunakan harta, sampaikan kekhawatiran itu secara tertulis dan faktual, bukan menuduh tanpa dasar. Hakim dapat menetapkan syarat tertentu, misalnya laporan berkala pengelolaan harta.

Pada keluarga besar, mekanisme yang meredakan konflik adalah memisahkan fungsi: seorang wali mengurus pribadi anak, sementara pengawasan harta dilakukan bersama anggota keluarga lain melalui laporan rutin. Pembagian seperti ini sebaiknya dituangkan dalam kesepakatan tertulis keluarga dan diajukan kepada hakim sebagai pertimbangan.

Anak yang orang tuanya masih hidup tetapi tidak dapat mengurus

Perwalian tidak hanya untuk anak yatim. Orang tua yang masih hidup tetapi dicabut kuasa asuhnya, sakit berat yang menghilangkan kecakapan, atau tidak diketahui keberadaannya juga dapat menyebabkan kuasa asuh beralih. Untuk keadaan ini, permohonan biasanya memerlukan bukti tambahan, seperti putusan pencabutan kuasa asuh, surat keterangan dokter, atau laporan kehilangan dari kepolisian. Bila orang tua sakit jiwa atau tidak cakap mengurus hartanya sendiri, jalur pengampuan bagi orang dewasa dapat relevan; lihat panduan permohonan pengampuan orang dewasa tidak cakap.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah kakek atau nenek otomatis menjadi wali? Tidak otomatis. Mereka dapat menjadi calon wali yang ditetapkan pengadilan, atau ditunjuk dalam wasiat orang tua.

Apakah wali bisa orang di luar keluarga? Bisa, asalkan memenuhi syarat dan pengadilan menilai layak. Undang-undang menyebut keluarga atau orang lain yang dewasa, sehat pikiran, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

Sampai kapan perwalian berlangsung? Hingga anak dewasa atau kawin menurut ketentuan yang berlaku. Batas umur dalam peraturan dapat berbeda; periksa teks resmi.

Apakah penetapan wali diperlukan untuk menyekolahkan anak? Biasanya tidak harus, tetapi sekolah dapat meminta dokumen tertentu. Untuk urusan harta, penetapan sangat dianjurkan.

Ringkasan

• Perwalian mengatur siapa yang mengurus pribadi dan harta anak di bawah umur yang tidak berada dalam kuasa orang tua.
• Wali ditetapkan pengadilan, atau ditunjuk lebih dulu oleh orang tua melalui wasiat atau lisan di hadapan dua saksi.
• Siapkan akta kematian, kartu keluarga, hasil musyawarah, daftar harta, dan dua saksi.
• Wali wajib mencatat harta anak dan tidak boleh menjual atau menggadaikan harta tetap tanpa izin pengadilan.
• Pengadilan dapat mencabut perwalian bila wali lalai.
• Biaya berbeda antarpengadilan; tanyakan kepada kepaniteraan.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)

Baca juga

• Wali Anak dalam UU Perkawinan: Kewajiban Wali dan Pertanggungjawaban atas Harta Anak
• Perwalian Anak: Siapa yang Bisa Jadi Wali dan Bagaimana Penetapannya
• Harta Anak Yatim: Pengelolaan oleh Wali dan Uang Santunan
• Wali Pengawas dan Balai Harta Peninggalan: Menjaga Harta Anak di Bawah Umur
• Pencabutan Kuasa Asuh dan Pergantian Wali: Alasan, Prosedur, dan Wali Pengganti

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.