Panduan Pendirian PT Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil

Apa itu PT perorangan dan siapa yang cocok

PT perorangan adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh satu orang untuk usaha mikro dan kecil. Berbeda dengan PT biasa yang pendirinya minimal dua orang, PT perorangan hanya memerlukan satu pendiri. Pendiri itu sekaligus pemegang saham, dan umumnya juga direktur. PT jenis ini adalah badan hukum, sehingga kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pribadi pendirinya.

Bentuk ini cocok bagi pedagang, pengrajin, pelaku jasa, dan pemilik toko daring yang bekerja sendiri atau dengan karyawan, tetapi belum membutuhkan investor. Perbandingan dengan bentuk lain bisa dibaca di PT perorangan untuk UMKM dan perbedaan CV, firma, dan PT. Kisah pendirian yang disederhanakan ada di studi kasus pendirian PT perorangan UMKM.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Dasarnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksananya yang mengatur modal dasar dan pendaftaran PT untuk usaha mikro dan kecil. Status peraturan pelaksana dapat berubah; periksa teks resmi terbaru. Ringkasannya:

• Pendiri adalah satu orang warga negara Indonesia yang telah mencapai usia dewasa menurut ketentuan dan cakap hukum.
• Kegiatan usaha harus memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Kriteria itu menyangkut modal usaha atau hasil penjualan tahunan dan ditetapkan peraturan. Periksa angka terbaru.
• Pendirian dilakukan dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia secara elektronik, tanpa akta notaris. Pernyataan itu memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan data pendiri.
• PT perorangan tidak mempunyai RUPS dan komisaris dalam arti pada PT biasa, karena pemegang saham, direksi, dan pengambil keputusan adalah orang yang sama.
• Pendiri bertanggung jawab hanya sebatas modal yang disetor, selama tidak ada pelanggaran seperti pencampuran kekayaan atau penyalahgunaan badan hukum.
• Bila usaha melampaui kriteria mikro dan kecil, PT perorangan wajib berubah menjadi PT biasa dengan syarat dan prosedur tertentu.

Langkah praktis mendirikan PT perorangan

1. Cek kriteria. Hitung modal usaha dan hasil penjualan, lalu bandingkan dengan kriteria yang berlaku.
2. Siapkan identitas dan NPWP. Pastikan data pribadi sesuai.
3. Tentukan nama. Gunakan nama yang belum dipakai dan sesuai aturan. Cek juga kemiripan dengan merek. Baca pendaftaran merek dagang.
4. Tentukan kegiatan usaha. Cari kode KBLI yang sesuai dan jelas. Kegiatan menentukan izin lanjutan.
5. Tentukan alamat usaha. Alamat harus benar dan dapat dihubungi.
6. Siapkan modal. Tentukan modal dasar dan modal disetor sesuai ketentuan dan kemampuan.
7. Isi pernyataan pendirian secara elektronik. Gunakan sistem pendaftaran yang disediakan Kementerian Hukum. Isi data dengan teliti.
8. Terima sertifikat pendaftaran. Setelah divalidasi, perseroan memperoleh status badan hukum sesuai prosedur.
9. Urus NIB. Daftarkan usaha di sistem perizinan berusaha terintegrasi. Baca NIB dan izin usaha UMKM.
10. Buka rekening atas nama PT. Pisahkan keuangan pribadi dan usaha.
11. Pelajari kewajiban lanjutan. Pembukuan, laporan, dan izin sektor tertentu.

Jika Anda belum yakin mengisi sendiri, notaris atau konsultan dapat membantu, walaupun akta notaris tidak diwajibkan untuk pendirian jenis ini.

Dokumen yang perlu disiapkan

Perbedaan PT perorangan dan PT biasa

Perbedaan ini menunjukkan bahwa PT perorangan ibarat pakaian yang pas untuk ukuran badan sekarang. Ketika bisnis tumbuh, pakaian itu perlu diganti. Penjelasan peralihannya ada di PT perorangan bubar atau berubah menjadi PT biasa.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang pengrajin tas kulit memiliki bengkel kecil dan penjualan daring. Selama ini ia memakai nama pribadi pada kontrak dengan toko. Ia memutuskan mendirikan PT perorangan agar kekayaan pribadi terpisah dari usaha. Setelah memastikan usahanya masuk kriteria kecil, ia mengisi pernyataan pendirian secara elektronik, memilih KBLI industri barang dari kulit, dan mengurus NIB. Ia membuka rekening atas nama PT dan memakainya hanya untuk transaksi usaha. Dua tahun kemudian, penjualannya meningkat, sehingga ia berkonsultasi tentang kemungkinan berubah menjadi PT biasa.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

PT perorangan adalah hal baru dibanding PT tradisional. Bentuk ini diperkenalkan lewat UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah UU Perseroan Terbatas, dengan peraturan pelaksana yang mengatur kriteria dan tata cara pendaftaran. Karena merupakan bidang yang baru, rincian sistem pendaftaran, format pernyataan, dan kriteria usaha dapat disesuaikan dari waktu ke waktu. Dampaknya, rujuk selalu sumber resmi dan jangan mengandalkan tangkapan layar lama atau panduan pihak ketiga yang sudah usang.

Hubungan dengan perizinan dan perbankan

Setelah PT perorangan berdiri, urusan berikutnya adalah perizinan berusaha melalui sistem terintegrasi. NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha dan, untuk usaha berisiko rendah, dapat sekaligus menjadi izin. Usaha berisiko lebih tinggi memerlukan sertifikat standar atau izin tambahan. Bank biasanya meminta dokumen pendirian, NIB, NPWP, dan identitas pendiri saat membuka rekening badan hukum. Tanyakan persyaratan bank sejak awal agar tidak terhambat.

Perlu pula memahami bahwa bank atau mitra yang menilai risiko bisa meminta jaminan pribadi untuk pinjaman. Jaminan pribadi membuat pendiri bertanggung jawab melampaui modal untuk pinjaman itu. Pahami perjanjiannya sebelum menandatangani.

Memutuskan: PT perorangan, CV, atau usaha perorangan biasa

Tidak semua usaha kecil membutuhkan PT perorangan. Usaha perorangan biasa paling sederhana, tetapi tidak memisahkan harta pribadi dan harta usaha: seluruh kekayaan Anda dapat dipakai membayar utang usaha. CV memerlukan sedikitnya dua pihak dan salah satu sekutunya menanggung risiko pribadi. PT perorangan memberi perlindungan badan hukum untuk satu pendiri, dengan syarat disiplin memisahkan keuangan.

Pertimbangkan tiga hal. Pertama, apakah ada risiko utang atau gugatan yang cukup besar sehingga pemisahan harta bermanfaat? Kedua, apakah mitra bisnis atau pelanggan besar mensyaratkan badan hukum? Ketiga, apakah rencana pertumbuhan menuntut investor dalam waktu dekat? Jika ya, mungkin lebih efisien langsung mendirikan PT biasa. Bacalah mendirikan CV dan tanggung jawab sekutu sebagai pembanding.

Kewajiban rutin setelah PT perorangan berdiri

Berdirinya badan hukum bukan akhir urusan. Perseroan perlu menjaga pembukuan, menyimpan bukti transaksi, dan menyusun laporan keuangan sederhana. Bila ada karyawan, daftarkan jaminan sosial. Bila ada perubahan data seperti alamat atau kegiatan usaha, perbarui di sistem. Pantau juga kriteria usaha setiap tahun; bila modal atau penjualan melampaui batas, siapkan perubahan bentuk. Kelalaian pada hal-hal rutin ini sering menjadi penyebab masalah pada saat mengajukan pinjaman atau mengikuti pengadaan. Lihat laporan tahunan dan laporan keuangan PT.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah PT perorangan boleh punya karyawan? Boleh. Kewajiban ketenagakerjaan, seperti perjanjian kerja dan jaminan sosial, tetap berlaku.

Apakah pendiri bisa mengajak investor kemudian? Tidak langsung. Karena sahamnya hanya satu pemegang, masuknya investor memerlukan perubahan bentuk menjadi PT biasa. Periksa prosedurnya pada teks resmi.

Apakah satu orang boleh mendirikan beberapa PT perorangan? Ketentuan dapat membatasi. Periksa teks resmi sebelum mendaftar.

Apakah tetap perlu notaris? Tidak untuk pendirian. Namun notaris tetap dibutuhkan untuk perubahan bentuk menjadi PT biasa dan untuk akta lain, misalnya perjanjian dengan pihak tertentu.

Ringkasan

• PT perorangan didirikan satu orang untuk usaha mikro dan kecil.
• Pendirian lewat pernyataan pendirian elektronik, tanpa akta notaris.
• Pendiri sekaligus pemegang saham dan direktur, dan bertanggung jawab sebatas modal bila tidak ada pelanggaran.
• Urus NIB dan izin lanjutan, pisahkan rekening pribadi dan usaha.
• Jika usaha melampaui kriteria, bentuk harus berubah menjadi PT biasa.
• Kriteria dan sistem dapat berubah; periksa teks resmi.

Dasar hukum

• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Baca juga

• PT Perorangan untuk UMKM: Syarat, Cara Mendirikan, dan Tanggung Jawabnya
• PT Perorangan: Kapan Wajib Berubah Menjadi PT Biasa atau Dibubarkan
• Studi Kasus: Mendirikan PT Perorangan untuk Usaha Kuliner Skala UMKM
• NIB dan Perizinan Usaha Kecil: Langkah Legal untuk UMKM
• Perbedaan CV, Firma, dan PT: Tanggung Jawab, Modal, dan Pajak
• Mendirikan CV dan Tanggung Jawab Sekutu Aktif serta Pasif

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.