Nama Satu Kata (Mononim) dan Aturan Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan

Apa itu aturan penulisan nama dan siapa yang terkena

Nama pada dokumen kependudukan, yaitu akta kelahiran, KK, KTP elektronik (KTP-el), dan KIA, dicatat menurut aturan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Aturan terbaru adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, yang mulai berlaku pada April 2022. Tujuannya menyeragamkan penulisan agar mudah dibaca dan dipakai di sistem data nasional.

Yang terkena adalah orang tua yang mencatatkan nama anak baru lahir, orang dewasa yang hendak mengubah nama, dan siapa pun yang mengurus dokumen. Mononim, yakni nama yang hanya terdiri dari satu kata, menjadi perhatian karena aturan ini menyebut minimal dua kata. Pembahasan umum tentang sengketa nama pada dokumen ada di nama anak tidak sesuai ijazah dan akta.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Menurut penjelasan resmi Dukcapil, ketentuan pencatatan nama mencakup hal berikut.

• Mudah dibaca dan tidak ganjil. Nama sebaiknya tidak menimbulkan makna negatif atau sulit dilafalkan.
• Minimal dua kata. Untuk pencatatan nama baru. Dukcapil menjelaskan bahwa aturan ini dimaksudkan mencegah nama yang terlalu pendek, misalnya satu huruf.
• Maksimal 60 huruf, termasuk spasi.
• Angka dan tanda baca. Pada umumnya nama ditulis dengan huruf tanpa angka atau simbol; pengecualian terbatas (misalnya untuk singkatan) sebaiknya dicek pada teks resmi.
• Gelar dan singkatan. Gelar pendidikan, keagamaan, atau adat hanya dapat ditulis di dokumen tertentu, terutama KK dan KTP-el. Ketentuan rincinya, termasuk apakah boleh ada di akta, perlu dicek pada teks resmi.
• Marga atau famili boleh dicantumkan.
• Pejabat dapat menolak pencatatan nama yang tidak sesuai ketentuan, dan masyarakat diberi edukasi.

Bagaimana dengan nama satu kata yang sudah ada? Penjelasan resmi yang dapat diakses tidak menyatakan bahwa nama lama otomatis harus diubah. Dukcapil juga menyebut aturan ini bersifat pedoman untuk pencatatan, dan dalam praktik banyak penduduk dengan nama satu kata masih memiliki KTP-el dan dokumen lain yang sah. Untuk memastikan, tanyakan langsung kepada Dukcapil setempat. Jangan mengubah nama hanya karena mendengar kabar bahwa nama satu kata dilarang. Perubahan nama memerlukan penetapan pengadilan negeri dan tidak boleh dilakukan tanpa alasan kuat. Lihat penetapan perubahan nama di pengadilan.

Penulisan nama dalam praktik

Praktik di lapangan bisa berbeda antar daerah. Sebagian petugas menerima nama satu kata dengan menulis nama itu dua kali, atau menambahkan kata tertentu. Hal ini sebaiknya dihindari karena membuat dokumen tidak mencerminkan nama sebenarnya. Mintalah petugas menjelaskan dasar penulisan dan minta tertulis bila menolak.

Langkah praktis memilih dan menuliskan nama

1. Pilih nama dengan memperhatikan dokumen masa depan. Nama akan dipakai seumur hidup di ijazah, paspor, rekening, dan lainnya. Pertimbangkan panjang dan ejaan.
2. Tulis ejaan resmi. Pastikan ejaan di surat keterangan lahir sama dengan yang Anda inginkan. Surat keterangan lahir dari rumah sakit biasanya menjadi dasar pembuatan akta.
3. Periksa batas. Hitung karakter termasuk spasi. Hindari angka dan tanda baca.
4. Tentukan gelar dan marga. Gelar lazimnya hanya di KK dan KTP-el; marga boleh. Cek kebijakan loket.
5. Ajukan akta dan periksa hasil. Lihat akta kelahiran: syarat dan batas waktu. Periksa sebelum cetak.
6. Pakai nama yang sama di semua dokumen. Konsistensi mencegah masalah yang dibahas pada perubahan nama di ijazah dan dokumen lain.
7. Bila nama satu kata Anda ditolak sistem, minta penjelasan. Tanyakan dasar penolakan dan prosedur yang tersedia. Simpan salinan permohonan.
8. Konsultasi bila perlu. Bila perubahan nama diperlukan karena aturan baru, bicarakan dengan penasihat hukum atau pos bantuan hukum.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Sebelum 2022, penulisan nama relatif longgar, dan nama satu kata sangat umum. Permendagri 73/2022 kemudian mengatur batas panjang, jumlah kata, dan karakter. Reaksi publik muncul karena sebagian orang khawatir nama tradisional mereka tidak diakui. Dukcapil menegaskan tujuan aturan itu mengarahkan pencatatan nama baru agar tertib, bukan menghapus dokumen yang sudah ada. Karena penerapan dapat berkembang dan ada perbedaan pemahaman di daerah, rujukan terbaik adalah teks Permendagri di basis data peraturan dan penjelasan resmi Dukcapil. Perlu diingat pula bahwa UU 24/2013 dan Perpres 96/2018 tetap menjadi dasar pencatatan kelahiran dan perubahan nama.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Pasangan Wahyu dan Sari ingin menamai bayi mereka "Arjuna". Di Dukcapil, petugas menyarankan menambah satu kata supaya sesuai ketentuan nama minimal dua kata. Mereka menimbang, lalu memilih "Arjuna Prasetya" dan memastikan ejaannya sama persis di surat keterangan lahir. Di sisi lain, kakek bayi itu bernama satu kata, "Sumarto". Ketika kakek mengurus perpanjangan dokumen, ia khawatir diminta menambah nama. Ia menanyakan hal itu ke Dukcapil dan mendapat penjelasan sesuai kebijakan setempat, lalu menyimpan bukti pelayanan. Contoh ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Nama, budaya, dan agama

Nama sering membawa makna budaya dan agama. Ada nama yang terdiri dari satu kata karena tradisi, ada nama yang memuat gelar bangsawan, dan ada pula nama dengan penulisan khusus seperti tanda kutip atau apostrof pada nama berbahasa asing. Aturan penulisan nama berusaha menyeimbangkan kebutuhan sistem data dan identitas budaya. Bila ada konflik, mintalah penjelasan dari Dukcapil dan jelaskan makna nama Anda. Petugas diberi kewenangan menilai, tetapi mereka tidak boleh menolak sewenang-wenang. Bila Anda merasa diperlakukan tidak adil, ajukan keberatan kepada kepala dinas atau Ombudsman.

Untuk WNI keturunan atau pemeluk kepercayaan tertentu, penulisan nama sesuai kebiasaan komunitas dapat dicatat selama memenuhi ketentuan. Untuk WNA yang menjadi WNI atau perempuan yang menikah dengan WNA, penulisan nama pada paspor dan dokumen mengikuti aturan yang berbeda. Baca paspor WNI menikah dengan WNA untuk gambaran nama di paspor.

Dampak nama pada dokumen lain: paspor, bank, dan ijazah

Nama di dokumen kependudukan menjadi acuan bagi lembaga lain. Imigrasi mencocokkan nama paspor dengan KTP-el atau akta, sehingga paspor untuk pemilik nama satu kata kadang memakai nama itu pada kolom nama dan mengisi kolom lain dengan ketentuan khusus. Bank mengikuti nama di KTP-el, dan formulir dalam jaringan sering memiliki kolom nama depan dan belakang yang wajib diisi. Orang dengan nama satu kata sering menemukan formulir yang menolak input, atau mengisi nama yang sama pada kedua kolom. Jika hal ini terjadi, mintalah bantuan petugas agar penulisan seragam di seluruh sistem, dan simpan bukti bahwa penulisan itu diminta sistem. Bacalah paspor dan hak warga di imigrasi untuk dasar hak Anda atas paspor.

Ijazah dan transkrip mencatat nama menurut dokumen yang diserahkan saat mendaftar. Bila di kemudian hari nama di akta berubah karena penetapan, lembaga pendidikan menyesuaikan dengan prosedur sendiri. Karena itu keputusan menambah kata pada nama sebaiknya dipertimbangkan matang. Nama tambahan yang dicantumkan hanya di KTP-el tanpa penetapan atau perubahan pada akta justru menimbulkan perbedaan antar dokumen. Bila Dukcapil meminta penyesuaian, tanyakan jalur resminya dan apakah diperlukan penetapan pengadilan.

Bagaimana bila Dukcapil menolak atau menyarankan berbeda

Kadang pegawai di dua kantor memberi jawaban berbeda untuk kasus serupa. Itu terjadi karena pemahaman dan kebijakan setempat tidak selalu seragam. Langkah wajar: minta penjelasan dasar aturan, tanyakan apakah ada surat edaran dinas, dan mintalah penolakan secara tertulis. Bawa Permendagri 73/2022 dari basis data peraturan dan tunjukkan dengan sopan. Jika masih buntu, ajukan keberatan kepada kepala dinas, atau kanal pengaduan layanan publik. Ombudsman menerima pengaduan tentang maladministrasi. Selama proses, tetap simpan semua dokumen lama yang masih berlaku, dan jangan membuang KTP-el atau akta yang sudah ada.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah nama satu kata dilarang? Aturan menyebut nama minimal dua kata untuk pencatatan nama. Namun bagi nama satu kata yang sudah tercatat, penjelasan resmi yang tersedia tidak menyebut kewajiban mengubahnya. Pastikan ke Dukcapil setempat.

Berapa panjang maksimal nama? Menurut Permendagri 73/2022, maksimal 60 huruf termasuk spasi.

Bolehkah gelar masuk akta kelahiran? Gelar lazimnya hanya dicantumkan di KK dan KTP-el. Karena rinciannya perlu dicek pada teks resmi, tanyakan Dukcapil sebelum mencantumkannya.

Bagaimana jika petugas menolak nama anak saya? Minta alasan tertulis dan dasar aturan. Anda dapat memilih nama lain yang memenuhi ketentuan atau mengajukan keberatan ke pimpinan dinas.

Ringkasan

• Permendagri 73/2022 mengatur pencatatan nama: mudah dibaca, minimal dua kata, maksimal 60 huruf termasuk spasi, umumnya tanpa angka atau simbol.
• Gelar lazimnya hanya di KK dan KTP-el; marga boleh dicantumkan.
• Nama satu kata yang sudah ada tidak otomatis harus diubah; tanyakan Dukcapil.
• Gunakan ejaan yang sama di semua dokumen.
• Perubahan nama substansial memerlukan penetapan pengadilan.
• Hindari calo dan simpan bukti pelayanan.

Dasar hukum

• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan
• UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Baca juga

• Nama Anak Tidak Sesuai Ijazah dan Akta: Pembetulan Salah Ketik atau Perubahan Nama?
• Penetapan Perubahan Nama di Pengadilan: Syarat, Langkah, dan Tindak Lanjutnya
• Akta Kelahiran: Syarat, Batas Waktu Pelaporan 60 Hari, dan Bila Terlambat
• Perubahan Nama di Ijazah dan Dokumen Lain: Cara Menyamakan Data

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.