Merusak Barang Milik Orang Lain: Pidana, Perdata, dan Ganti Rugi

Apa itu perusakan barang dan siapa yang terkena

Perusakan barang adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang milik orang lain. KUHP lama mengaturnya dalam Pasal 406 dan seterusnya. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang berlaku sejak 2 Januari 2026, memuat pasal-pasal pengganti; periksa teks resmi untuk nomor dan rumusannya.

Yang terkena adalah pemilik barang, pelaku, dan pihak ketiga seperti penyewa atau pengguna barang. Perusakan umum terjadi pada sengketa tetangga, sengketa tanah, perselisihan antarpendukung, hubungan kerja, dan penagihan utang. Barang yang dirusak bisa berupa pagar, kendaraan, tanaman, bangunan, peralatan usaha, atau barang elektronik.

Penting untuk membedakan perusakan dari kerusakan karena kelalaian atau kecelakaan. Perusakan pidana mensyaratkan kesengajaan. Kerusakan karena kelalaian lebih sering diselesaikan sebagai ganti rugi perdata, kecuali ada aturan pidana khusus.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Berikut gambaran umumnya.

• Unsur pidana. Ada barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; ada perbuatan merusak atau menghilangkan; perbuatan dilakukan dengan sengaja; dan perbuatan itu melawan hukum, artinya tanpa hak.
• Barang milik sendiri atau bersama. Merusak barang milik sendiri biasanya bukan perusakan. Barang milik bersama memerlukan penilaian khusus.
• Perbuatan melawan hukum (perdata). Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian mewajibkan pelaku mengganti kerugian. Dasar ini dipakai untuk menggugat ganti rugi akibat perusakan, termasuk bila perbuatan tidak dituntut pidana.
• Pidana dan perdata dapat berjalan bersama. Korban dapat melapor pidana dan menggugat ganti rugi. Lihat perkara perdata dan pidana berjalan bersamaan dan pidana dan perdata.
• Delik aduan atau tidak. Sebagian perusakan, misalnya dalam lingkungan keluarga, dapat bersifat delik aduan; sebagian tidak. Periksa teks resmi.
• Pemberatan. Perusakan yang disertai kekerasan, dilakukan bersama-sama, atau menimbulkan bahaya umum dapat diancam lebih berat. Perusakan bersama sering dikaitkan dengan pengeroyokan; lihat pengeroyokan dan kekerasan bersama.
• Ancaman pidana. Karena menyangkut KUHP baru dan potensi penyesuaian, periksa teks resmi terbaru untuk ancaman.

Pembahasan pengantar perusakan ada di perusakan barang milik orang lain dan contoh kasus di studi kasus perusakan pagar sengketa tetangga.

Perbedaan jalur pidana dan perdata

Memilih jalur bergantung pada tujuan. Jika korban hanya ingin barangnya diganti, penyelesaian damai atau gugatan ganti rugi mungkin lebih tepat. Jika perbuatan disengaja dan berulang, laporan pidana patut dipertimbangkan.

Langkah praktis bagi korban

1. Amankan lokasi dan jangan membalas. Hindari bentrokan. Jika ada ancaman, hubungi polisi.
2. Dokumentasikan kerusakan. Foto dan video dari banyak sudut, lengkap dengan tanggal. Rekam kondisi sebelum perbaikan.
3. Cari saksi dan rekaman. CCTV, tetangga, atau pesan yang menunjukkan pelaku.
4. Kumpulkan bukti kepemilikan. Sertifikat, bukti pembelian, STNK, kuitansi, atau surat lain.
5. Hitung kerugian. Minta taksiran dari tukang, bengkel, atau penilai. Simpan penawaran dan kuitansi perbaikan.
6. Komunikasikan secara tertulis. Sampaikan tuntutan ganti rugi dalam surat atau pesan yang sopan. Bila perlu, kirim somasi.
7. Pertimbangkan mediasi. Libatkan RT, RW, kepala desa, atau mediator.
8. Lapor ke polisi bila perlu. Datang ke SPKT membawa bukti. Lihat laporan polisi, SP2HP, dan tindak lanjut.
9. Pertimbangkan gugatan ganti rugi. Bila damai gagal, konsultasikan gugatan perdata.
10. Simpan semua dokumen. Dari awal hingga akhir.

Langkah praktis bagi pihak yang dituduh merusak

1. Jangan menghapus bukti atau menghindar. Hadapi dengan tenang.
2. Pahami tuduhan. Apa barang yang dirusak, kapan, dan siapa pemiliknya.
3. Periksa hak Anda. Apakah Anda merasa berhak atas barang atau lahan itu? Apakah terjadi karena kecelakaan?
4. Kumpulkan bukti pembelaan. Dokumen kepemilikan, saksi, rekaman.
5. Pertimbangkan ganti rugi dan damai. Menawarkan perbaikan atau ganti rugi tertulis dapat meredakan perkara dan menjadi pertimbangan.
6. Dampingi pemeriksaan dengan pembela. Lihat didampingi penasihat hukum.
7. Baca BAP sebelum menandatangani. Lihat BAP yang belum dibaca.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Rumusan inti perusakan sudah lama stabil, tetapi ada beberapa perubahan konteks. Pertama, KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mengganti nomor serta rumusan pasal perusakan. Kedua, KUHP baru memperkenalkan pidana alternatif seperti kerja sosial dan sistem denda dalam kategori; lihat pidana alternatif kerja sosial. Ketiga, KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak tanggal yang sama dan memperkuat jalur keadilan restoratif; lihat KUHAP baru: keadilan restoratif dan pengakuan bersalah. Keempat, UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyelaraskan ancaman di undang-undang lain. Untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026, periksa aturan peralihan.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Dua tetangga berselisih soal batas pagar. Suatu malam, pemilik rumah A merobohkan pagar rumah B yang baru dibangun. Pemilik rumah B memotret reruntuhan, menyimpan kuitansi material dan upah tukang, dan meminta keterangan tetangga yang melihat. Ia mengirim surat kepada pemilik rumah A untuk meminta ganti rugi dan klarifikasi batas tanah dengan petugas pertanahan. Mediasi di tingkat RW gagal. Pemilik rumah B kemudian melapor ke polisi atas perusakan dan memikirkan gugatan ganti rugi. Sengketa batas tanah tetap diselesaikan secara perdata. Contoh ini fiktif.

Perusakan dalam hubungan kerja, sewa, dan transaksi

Perusakan juga terjadi dalam hubungan sewa-menyewa dan kerja. Penyewa yang merusak properti dapat dimintai ganti rugi berdasarkan perjanjian sewa. Pekerja yang dituduh merusak barang perusahaan perlu memperhatikan perbedaan antara kelalaian dan kesengajaan serta batasan pemotongan upah; lihat pekerja dituduh merusak barang atau uang kasir kurang. Dalam jual beli, barang yang rusak akibat pengiriman diatur oleh hak konsumen; lihat hak konsumen jasa pengiriman barang rusak atau hilang.

Menghitung dan membuktikan kerugian

Ganti rugi dalam perkara perusakan biasanya dihitung dari biaya memperbaiki atau mengganti barang, ditambah kerugian yang timbul akibat perusakan, misalnya kehilangan pendapatan karena usaha berhenti. Ambil minimal dua penawaran perbaikan agar nilai wajar. Untuk barang lama, nilai penggantian memperhitungkan penyusutan, sehingga mengganti barang bekas dengan yang baru bisa dianggap berlebihan. Simpan juga bukti kerugian tidak langsung, seperti catatan penjualan sebelum dan sesudah kejadian, namun hubungannya dengan perusakan harus jelas dan masuk akal.

Penggugat perlu menjelaskan jumlah dan dasar perhitungan secara rinci. Hakim menilai kewajaran. Tuntutan yang masuk akal dan terdokumentasi lebih mudah dikabulkan daripada tuntutan yang tinggi tanpa bukti.

Kesepakatan damai yang baik

Bila para pihak sepakat berdamai, tulis kesepakatan yang memuat identitas, uraian kejadian, jumlah ganti rugi, cara dan tanggal pembayaran, kewajiban memperbaiki, pernyataan tidak mengulang, serta konsekuensi jika ingkar. Libatkan saksi, misalnya ketua RT atau kepala desa. Jika perkara sudah dilaporkan ke polisi, tanyakan apakah kesepakatan dapat dipertimbangkan, dan apakah pencabutan laporan dimungkinkan menurut jenis deliknya. Kesepakatan sebaiknya tidak memuat klausul yang melarang pihak melapor pelanggaran lain di masa depan. Untuk gambaran penyelesaian, lihat restorative justice.

Perusakan yang melibatkan tanah, tanaman, atau hewan

Sengketa tanah sering menimbulkan perusakan tanaman atau bangunan. Pihak yang merasa berhak atas lahan tetap tidak boleh merusak, karena hak diputuskan pengadilan atau diselesaikan lewat mekanisme resmi. Lihat tanah diserobot atau dikuasai orang lain. Jika hewan peliharaan menyebabkan kerusakan, tanggung jawab ada pada pemilik menurut hukum perdata. Jika seseorang melukai hewan orang lain, aturan lain dapat berlaku; lihat penyiksaan hewan peliharaan dan ancaman hukumnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah merusak barang karena tidak sengaja bisa dipidana? Perusakan pidana mensyaratkan kesengajaan. Kerusakan tidak sengaja biasanya diselesaikan sebagai ganti rugi perdata.

Bisakah saya meminta ganti rugi tanpa lapor polisi? Bisa. Anda dapat bernegosiasi, mengirim somasi, atau menggugat perdata.

Apakah damai menghentikan perkara? Pada delik aduan, pengaduan dapat dicabut menurut ketentuan. Pada delik biasa, perdamaian menjadi pertimbangan tetapi perkara dapat berlanjut. Lihat pencabutan laporan dan perdamaian delik aduan.

Berapa lama sampai ganti rugi dibayar? Tidak ada kepastian. Penyelesaian damai bisa cepat, sedangkan proses pengadilan memerlukan waktu.

Ringkasan

• Perusakan pidana mensyaratkan barang milik orang lain, perbuatan merusak, kesengajaan, dan melawan hukum.
• Ganti rugi dapat dituntut secara perdata, termasuk berdasarkan perbuatan melawan hukum.
• Dokumentasikan kerusakan, hitung kerugian, dan komunikasikan secara tertulis.
• Pertimbangkan mediasi sebelum lapor atau gugat; jangan membalas dengan merusak.
• KUHP baru, KUHAP baru, dan UU 1/2026 berlaku sejak 2 Januari 2026; periksa teks resmi.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Baca juga

• Perkara pidana dan perdata: kerugian uang tidak otomatis satu pintu

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.