Studi Kasus: Merobohkan Pagar Tetangga yang Dianggap Melewati Batas Tanah

Kasus singkat

Bu Sari dan Pak Hendra bertetangga di sebuah perumahan lama di pinggiran kota. Pada Februari 2026 Pak Hendra membangun pagar bata baru di sisi kiri rumahnya. Bu Sari yakin pagar itu bergeser sekitar empat puluh sentimeter ke dalam tanahnya, karena ia ingat tiang batas lama berada di tempat lain. Sebelum sempat mengukur, Bu Sari menyewa dua tukang dan merobohkan sebagian pagar pada akhir Maret 2026. Pak Hendra marah dan melapor ke polisi dengan tuduhan perusakan.

Kasus semacam ini sangat umum. Banyak sengketa batas tanah tidak berhenti di perdata, melainkan menjalar ke pidana karena salah satu pihak "mengambil tindakan sendiri".

Kronologi

Masalah hukum yang muncul

Dari kronologi tadi, ada beberapa pertanyaan hukum yang perlu dijawab satu per satu.

• Apakah merobohkan pagar yang diyakini berdiri di tanah sendiri tetap dapat disebut perusakan barang milik orang lain?
• Siapa yang lebih dulu harus membuktikan letak batas tanah yang sebenarnya?
• Apakah perkara pidana harus menunggu urusan kepemilikan atau batas tanah selesai di pengadilan perdata?
• Apakah Pak Hendra berhak atas ganti rugi, dan bagaimana kalau pagarnya memang melewati batas?
• Apakah perkara dapat diselesaikan dengan damai, dan apa yang harus dituliskan agar damai itu kuat?

Pertanyaan-pertanyaan ini saling berkaitan. Jawaban atas pertanyaan tentang batas tanah memengaruhi jawaban tentang perusakan, dan sebaliknya. Karena itu, penyidik biasanya menanyakan dokumen tanah sejak pemeriksaan pertama. Satu hal lagi yang sering luput: pertanyaan "siapa yang benar soal batas" dan pertanyaan "apakah cara Bu Sari dapat dibenarkan" adalah dua pertanyaan berbeda. Seseorang bisa benar soal batas tetapi tetap salah soal caranya.

Aturan yang berlaku

Perusakan barang. Perusakan barang milik orang lain adalah tindak pidana. Pada KUHP lama (Wetboek van Strafrecht, aturan pidana warisan Belanda), perusakan diatur dalam Pasal 406. KUHP baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023, berlaku sejak 2 Januari 2026 dan memuat ketentuan sejenis dengan nomor pasal yang berbeda. Karena nomor pasal baru belum terverifikasi dalam penyusunan artikel ini, periksa teks resmi KUHP baru untuk nomor dan ancamannya. Kejadian dalam kasus ini terjadi pada Maret 2026, sehingga yang dipakai adalah KUHP baru.

Unsur pokoknya mudah dipahami. Ada barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, ada perbuatan merusak, menghancurkan, atau membuatnya tidak dapat dipakai, dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja serta melawan hukum. "Melawan hukum" berarti tanpa hak.

Kepemilikan dan batas tanah. Siapa pemilik sebuah bidang tanah dan di mana batasnya, pada dasarnya ditentukan lewat bukti pertanahan, yaitu sertipikat, gambar ukur, dan patok batas. Instansi yang berwenang mengukur adalah kantor pertanahan. Sengketa hak diputus oleh pengadilan perdata, bukan oleh pihak yang bersengketa.

Larangan main hakim sendiri. Hukum Indonesia tidak membolehkan warga menegakkan haknya dengan kekerasan atau perusakan. Istilah Belandanya eigenrichting. Walaupun seseorang benar tentang batas tanah, cara memperjuangkannya tetap harus lewat jalur yang sah.

Persoalan prejudisial. Dalam praktik peradilan dikenal gagasan *prejudicieel geschil*, yaitu sengketa awal yang harus diselesaikan lebih dulu. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1956 memberi ruang bagi hakim pidana untuk menunda pemeriksaan sampai ada putusan perdata mengenai hak milik. Ruang itu bersifat kebijakan hakim, bukan kewajiban otomatis. Penggunaannya dalam kasus tertentu perlu diperiksa dengan advokat.

Keadilan restoratif. Kepolisian dan kejaksaan memiliki pedoman penyelesaian perkara kecil lewat perdamaian dan pemulihan kerugian. Syarat dan batasnya diatur dalam peraturan internal masing-masing lembaga. Periksa teks resmi terbaru sebelum mengandalkannya.

Hukum acara pidana. KUHAP baru, yaitu UU No. 20 Tahun 2025, berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP lama. Pembaca disarankan memeriksa teks resminya untuk prosedur pelaporan, pemanggilan, dan penghentian perkara. Artikel ini tidak mengutip nomor pasalnya.

Istilah yang perlu dipahami

• Terlapor adalah orang yang dilaporkan ke polisi. Status ini belum berarti bersalah.
• Penyidik adalah petugas kepolisian yang memeriksa dugaan tindak pidana.
• Sertipikat adalah tanda bukti hak atas tanah yang diterbitkan kantor pertanahan. Ia memuat data fisik berupa luas dan batas.
• Gambar ukur atau surat ukur adalah peta bidang tanah hasil pengukuran resmi. Dokumen inilah yang membantu menjawab pertanyaan batas.
• Patok batas adalah tanda fisik di lapangan, biasanya tugu beton atau pipa, yang dipasang saat pengukuran. Menggeser atau mencabut patok dapat memicu masalah tersendiri.

Kesalahan paham yang sering muncul

Banyak orang mengira bahwa asal tanahnya benar, tindakan apa pun terhadap bangunan di perbatasan menjadi sah. Anggapan ini keliru. Hukum membedakan antara punya hak dan menjalankan hak dengan cara yang benar. Pemilik tanah yang bangunannya dilanggar tetangga mempunyai jalur: menegur, mengukur, mediasi, lalu gugatan. Tidak ada satu pun jalur yang berbunyi "bongkar sendiri".

Sebaliknya, tetangga yang membangun juga tidak kebal. Bila pagar terbukti melewati batas, ia dapat diminta membongkar atau menggeser bagian itu. Hanya saja, permintaan itu disampaikan dan diperintahkan lewat proses yang sah, bukan lewat tukang yang datang tanpa pemberitahuan.

Analisis: bagaimana aturan diterapkan pada fakta

Argumen Pak Hendra (pelapor)

Pak Hendra akan berkata bahwa pagar itu miliknya, dibangun dengan biaya sendiri, lalu dirobohkan oleh orang lain tanpa izin. Unsur barang milik orang lain, perbuatan merusak, dan kesengajaan tampak terpenuhi, karena Bu Sari memang menyuruh tukang. Ia juga akan menunjukkan foto sebelum dan sesudah, serta nota biaya pembangunan pagar.

Titik lemahnya ada pada letak pagar. Bila nanti pengukuran resmi membuktikan sebagian pagar berdiri di tanah Bu Sari, maka sebagian dalil "ini barang di atas tanah saya" menjadi goyah. Ia juga tidak menyimpan bukti bahwa Bu Sari pernah diajak mengukur bersama sebelum pagar dibangun.

Argumen Bu Sari (terlapor)

Bu Sari akan berkata bahwa ia bertindak karena yakin pagar itu berdiri di tanahnya. Ia tidak berniat jahat kepada orang lain, melainkan hendak mengembalikan batas yang menurutnya benar. Ia akan menyebut bahwa keberatannya sudah disampaikan lebih dahulu dan tidak diindahkan.

Titik lemahnya cukup berat. Keyakinan saja bukan bukti. Ia merobohkan pagar sebelum ada pengukuran resmi, dan ia melakukannya dengan menyuruh tukang, yang menunjukkan perbuatan dilakukan secara sadar. Alasan "saya yakin itu tanah saya" mungkin dipertimbangkan hakim sebagai hal yang meringankan, tetapi tidak otomatis menghapus kesalahan. Penilaiannya tergantung bukti dan penilaian hakim.

Titik temu

Kedua pihak sebenarnya memiliki satu pertanyaan yang sama: di mana batas tanah yang benar? Selama pertanyaan itu belum dijawab oleh pengukuran resmi, argumen kedua pihak masih berdiri di atas dugaan. Karena itu, pengukuran menjadi langkah yang paling menentukan, baik untuk jalur damai, pidana, maupun perdata.

Bagaimana hakim dan penyidik biasanya menimbang

Dalam perkara perusakan yang berlatar sengketa tanah, ada beberapa hal yang lazim ditelaah. Pertama, apakah pelaku tahu bahwa barang itu dimiliki orang lain. Dalam kasus ini, Bu Sari tahu persis bahwa pagar dibangun Pak Hendra. Kedua, apakah ada upaya lain yang ditempuh sebelum merusak. Bu Sari sudah menegur lisan dan ikut pertemuan RT, tetapi tidak ada surat dan tidak ada pengukuran. Ketiga, apakah kerugiannya nyata dan terukur. Pagar enam meter yang roboh memiliki nilai yang bisa dihitung dari biaya bahan dan upah.

Keempat, penyidik biasanya menanyakan apakah masih ada ruang untuk penyelesaian damai. Dalam perkara antartetangga, aparat sering mendorong mediasi lebih dulu, terutama bila pihak terlapor bersedia mengganti kerugian. Sikap kooperatif, yaitu hadir saat dipanggil, jujur memberi keterangan, dan menunjukkan itikad memperbaiki, umumnya dinilai lebih baik daripada sikap menghindar.

Posisi tukang

Dua tukang yang melaksanakan perintah mungkin dipanggil sebagai saksi. Mereka akan ditanya siapa yang menyuruh, apa yang dikatakan kepada mereka, dan apakah mereka tahu pagar itu milik orang lain. Keterangan mereka dapat memperjelas siapa yang mengambil keputusan. Karena itu, pemberi perintah tidak sebaiknya menekan atau mengarahkan keterangan tukang. Tindakan itu dapat memperburuk keadaan.

Langkah yang dapat ditempuh

Bagi Bu Sari, urutan yang masuk akal adalah sebagai berikut.

1. Hentikan tindakan sepihak. Jangan memperbaiki, merobohkan, atau menggeser apa pun lagi di sekitar pagar. Tindakan tambahan hanya memperkuat laporan.
2. Kumpulkan dokumen tanah. Siapkan sertipikat, gambar ukur atau surat ukur, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta foto patok batas lama.
3. Ajukan permohonan pengukuran ke kantor pertanahan setempat. Pengukuran resmi melibatkan pemilik tanah yang berbatasan, sehingga Pak Hendra perlu diundang.
4. Datangi panggilan polisi dengan didampingi advokat. Berikan keterangan jujur, tanpa menyangkal fakta yang sudah jelas seperti menyuruh tukang.
5. Tawarkan penyelesaian damai tertulis. Misalnya biaya perbaikan pagar ditanggung Bu Sari, dan kedua pihak sepakat mengikuti hasil ukur.
6. Siapkan gugatan perdata bila damai gagal. Gugatan dapat meminta pengadilan menetapkan batas tanah dan memerintahkan pembongkaran bagian yang melewati batas.

Bagi Pak Hendra, langkah yang sepadan adalah menyimpan bukti kerusakan, menghitung biaya perbaikan, dan bersedia mengikuti pengukuran. Menolak pengukuran justru merugikannya bila ternyata pagarnya melewati batas.

Bukti yang paling dibutuhkan: foto atau video sebelum dan sesudah, sertipikat dan gambar ukur, hasil pengukuran resmi, keterangan Ketua RT, bukti pembicaraan sebelum kejadian, serta nota biaya perbaikan.

Rincian praktis per langkah

Tentang pengukuran. Permohonan pengukuran diajukan ke kantor pertanahan di wilayah tanah berada. Petugas ukur datang ke lokasi, memeriksa patok, dan memetakan ulang bidang tanah. Pihak yang bertetangga diundang hadir dan diminta menandatangani berita acara batas. Bila salah satu tidak hadir tanpa alasan, hal itu dicatat. Biaya dan waktu mengikuti ketentuan kantor pertanahan; tanyakan langsung karena dapat berbeda antarwilayah.

Tentang mediasi lingkungan. Ketua RT dan kelurahan dapat memfasilitasi pertemuan. Agar hasilnya berguna, tuliskan berita acara yang memuat tanggal, nama yang hadir, pokok persoalan, dan hasil. Tanda tangani oleh kedua pihak dan saksi.

Tentang pendampingan. Pendampingan advokat saat dipanggil polisi tidak berarti bersalah. Tujuannya memastikan hak terperiksa dipenuhi dan keterangan tidak menyimpang dari fakta. Bila biaya menjadi kendala, tanyakan layanan bantuan hukum di pengadilan atau lembaga bantuan hukum.

Tentang perbaikan pagar. Jika Bu Sari ingin menunjukkan itikad baik, ia dapat menawarkan membangun kembali pagar pada posisi yang disepakati setelah pengukuran. Tawaran itu sebaiknya tertulis dan tidak dilakukan sebelum ada kesepakatan, supaya tidak menambah sengketa baru.

Kemungkinan hasil

Hasil perkara tidak dapat dipastikan. Tergantung bukti dan penilaian hakim, beberapa skenario berikut dapat terjadi.

Perlu diingat bahwa perdamaian tidak selalu menghentikan perkara pidana secara otomatis. Itu tergantung jenis perkara dan kebijakan aparat. Karena itu, kesepakatan damai sebaiknya dibuat tertulis dan dikonsultasikan lebih dulu.

Setiap skenario di atas bergantung pada bukti yang dapat ditunjukkan di depan pejabat yang berwenang. Misalnya, bila pengukuran menunjukkan pagar sebagian melewati batas, hal itu tidak otomatis menghapus kerugian Pak Hendra atas bagian pagar yang berdiri sah. Sebaliknya, bila pagar seluruhnya sah, posisi Bu Sari melemah, tetapi damai dengan mengganti kerugian tetap membuka jalan. Waktu yang diperlukan juga berbeda. Damai dapat selesai dalam hitungan minggu, sedangkan perkara yang berlanjut ke persidangan dapat berbulan-bulan.

Satu pertimbangan praktis lain: hubungan bertetangga masih akan berlanjut setelah perkara selesai. Karena itu, banyak pihak memilih penyelesaian yang menjaga hubungan, bahkan bila itu berarti salah satu pihak sedikit mengalah.

Pelajaran dan kesalahan yang bisa dihindari

Contoh surat teguran tertulis

Berikut contoh singkat surat teguran fiktif yang dapat dikirim sebelum persoalan membesar.

Contoh: "Kepada Yth. Bapak Hendra di tempat. Dengan hormat, saya Sari, pemilik rumah di sebelah kanan rumah Bapak. Saya mengamati bahwa pagar yang baru dibangun kemungkinan melewati batas tanah saya sekitar empat puluh sentimeter. Untuk menghindari salah paham, saya mengusulkan agar kita bersama-sama mengajukan pengukuran ke kantor pertanahan dalam waktu empat belas hari. Biaya pengukuran dapat kita bagi dua. Apabila hasil pengukuran membuktikan saya keliru, saya akan menerima hasilnya. Mohon tanggapan tertulis Bapak. Demikian, terima kasih."

Surat seperti ini tidak menjamin hasil, tetapi menunjukkan itikad baik dan membuat pihak lain sulit mengatakan bahwa ia tidak pernah diberi kesempatan.

Panduan lain yang berkaitan: Perusakan barang milik orang lain, Pagar dan bangunan melewati batas tanah tetangga, dan Sengketa batas tanah dan pengukuran.

Pertanyaan yang sering diajukan

Kalau memang pagar itu berdiri di tanah saya, apakah merobohkannya tetap perusakan? Bisa tetap dipersoalkan. Hak atas tanah tidak otomatis memberi hak untuk merobohkan bangunan secara sepihak. Jalur yang benar adalah pengukuran, musyawarah, dan gugatan. Penilaian akhirnya ada pada penyidik dan hakim.

Apakah laporan polisi bisa dicabut kalau sudah damai? Beberapa perkara dapat dihentikan lewat penyelesaian damai, tetapi tidak semua. Syaratnya ditentukan aparat penegak hukum. Karena itu, jangan menganggap damai pasti menghentikan perkara.

Siapa yang menanggung biaya pengukuran? Pemohon biasanya membayar biaya pengukuran, tetapi para pihak dapat sepakat membaginya. Biaya resmi dapat ditanyakan langsung ke kantor pertanahan.

Bolehkah tukang yang disuruh ikut dipidana? Orang yang melaksanakan perbuatan dapat dimintai keterangan dan, tergantung peran dan kesengajaannya, dapat ikut bertanggung jawab. Karena itu, siapa pun sebaiknya tidak melakukan pekerjaan merusak tanpa kejelasan hak.

Ringkasan

• Memiliki hak atas tanah tidak membenarkan tindakan merobohkan pagar secara sepihak.
• Letak batas ditentukan oleh pengukuran resmi, bukan oleh dugaan.
• Perusakan barang diatur dalam KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Periksa nomor pasalnya pada teks resmi.
• Jalur perdata dan jalur pidana berjalan berdampingan, dan perdamaian tertulis dapat menolong.
• Hasil perkara tergantung bukti dan penilaian hakim, sehingga tidak ada kepastian.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
• PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Baca juga

• Sengketa Batas Tanah: Pengukuran Ulang, Mediasi BPN, dan Gugatan ke Pengadilan
• Perkara pidana dan perdata: kerugian uang tidak otomatis satu pintu

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.