Hak atas Penerjemah dan Juru Bahasa Isyarat dalam Pemeriksaan

Mengapa penerjemah penting dalam perkara pidana

Keterangan yang dicatat dalam BAP kelak menjadi dasar dakwaan dan putusan. Bila seseorang menandatangani BAP berbahasa Indonesia yang tidak ia pahami, ia pada dasarnya mengesahkan sesuatu yang tidak ia ketahui. Hal ini bertentangan dengan asas peradilan yang adil. Itulah sebabnya hukum acara pidana, sejak KUHAP lama, mengenal hak atas juru bahasa bagi orang yang tidak paham bahasa Indonesia, serta ketentuan khusus untuk orang bisu dan/atau tuli.

Hak ini bukan sekadar urusan warga asing. Di Indonesia, ratusan bahasa daerah digunakan. Seorang lansia di pedalaman yang hanya fasih bahasa daerahnya, seorang pekerja migran, seorang nelayan lintas negara, atau seorang penyandang tuli yang berbahasa isyarat sama-sama berhak dipahami dan memahami.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Prinsip yang sudah lama dikenal dan diperkirakan dipertahankan pada hukum acara pidana baru adalah sebagai berikut.

• Orang yang tidak paham bahasa Indonesia berhak mendapat bantuan penerjemah atau juru bahasa secara cuma-cuma pada setiap tahap pemeriksaan.
• Penerjemah wajib mengucapkan sumpah atau janji akan menerjemahkan dengan benar dan tidak berpihak.
• Penerjemah tidak boleh memberi nasihat hukum, menambah, atau mengurangi isi.
• Penyandang tuli atau wicara dapat dibantu juru bahasa isyarat atau orang yang cakap berkomunikasi dengannya.
• Pada sidang, hakim ketua menunjuk penerjemah, dan terdakwa dapat mengajukan keberatan atas penerjemah yang dinilai tidak sesuai.

Rumusan tepat dan perluasan pada KUHAP baru UU No. 20 Tahun 2025, misalnya apakah bantuan penerjemah mencakup dokumen tertulis atau pemeriksaan jarak jauh, hanya dapat dipastikan pada teks resmi. Hak atas pendampingan dan penerjemah juga selaras dengan hak tersangka saat ditangkap.

Siapa saja yang berhak

Untuk warga negara asing, selain penerjemah ada kebiasaan hubungan konsuler: orang asing yang ditangkap umumnya berhak diberi tahu bahwa ia dapat menghubungi perwakilan negaranya. Rinciannya mengikuti perjanjian dan ketentuan yang berlaku; periksa teks resmi.

Langkah praktis meminta penerjemah

1. Nyatakan sejak awal, dengan kalimat sederhana dalam bahasa yang Anda kuasai atau lewat orang lain, bahwa Anda tidak paham bahasa Indonesia dan membutuhkan penerjemah. Jangan berpura-pura paham.
2. Minta pemeriksaan ditunda sampai penerjemah tersedia. Catat permintaan itu dalam BAP.
3. Pastikan penerjemah tidak berkepentingan. Penerjemah yang adalah kerabat pelapor, pihak yang berselisih dengan Anda, atau orang yang memiliki kepentingan atas perkara bisa mengaburkan keterangan. Bila ragu, sampaikan keberatan.
4. Pastikan penerjemah mengucapkan sumpah atau janji bila disyaratkan, dan nama serta identitasnya dicantumkan dalam BAP.
5. Minta seluruh pertanyaan dan jawaban diterjemahkan secara utuh, bukan diringkas. Bila Anda merasa terjemahan tidak sesuai, katakan.
6. Saat pembacaan BAP, minta dibacakan dan diterjemahkan dalam bahasa Anda sebelum menandatangani. Lihat hak salinan dan pembetulan BAP.
7. Simpan salinan atau catatan yang menunjukkan penerjemah hadir.
8. Bila hak ditolak atau penerjemah tidak layak, laporkan secara tertulis kepada atasan penyidik, dan konsultasikan kepada advokat tentang akibatnya bagi keabsahan BAP.

Bahasa isyarat bukan sekadar tulisan

Sebagian orang menganggap penyandang tuli cukup diberi pertanyaan tertulis. Padahal bahasa isyarat memiliki tata bahasa sendiri, dan bagi banyak penyandang tuli, bahasa Indonesia tertulis adalah bahasa kedua. Pertanyaan tertulis dapat disalahpahami. Karena itu juru bahasa isyarat yang kompeten sering diperlukan. Pembahasan lebih luas ada pada pemeriksaan penyandang disabilitas dan akomodasi layak.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) mengatur hak atas juru bahasa secara singkat. KUHAP baru UU No. 20 Tahun 2025, yang menggantikannya dan berlaku sejak 2 Januari 2026, menyusun ulang hukum acara dengan penekanan pada hak asasi dan keterbukaan. Apakah ada tambahan, seperti kewajiban menerjemahkan dokumen tertentu, perlu dibaca pada teks resmi. KUHP baru UU No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana berlaku pada tanggal yang sama.

Bagi pemeriksaan yang telah berlangsung sebelum 2 Januari 2026, ketentuan peralihan berlaku. Prinsip umum: bila ada perubahan aturan, diterapkan yang lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa. Hak atas penerjemah termasuk hak yang sangat mendasar; BAP yang dibuat tanpa penerjemah bagi orang yang tidak paham bahasa dapat dipersoalkan keabsahannya. Gambaran peralihan: ketentuan peralihan KUHAP baru.

Kesalahan umum

• Mengatakan "paham sedikit" demi menghindari penundaan, lalu menandatangani BAP yang rumit.
• Memakai kerabat atau sesama tahanan sebagai penerjemah tanpa sumpah dan tanpa kenetralan.
• Menggunakan aplikasi penerjemah otomatis untuk istilah hukum yang rumit, sehingga makna bergeser.
• Tidak mencatat bahwa penerjemah hadir, sehingga sulit membuktikan di kemudian hari.
• Mengira warga asing otomatis dilepas karena kendala bahasa. Hak penerjemah tidak menghapus proses hukum.
• Menandatangani dokumen berbahasa Indonesia yang tidak dimengerti dengan alasan "hanya formalitas".

Contoh: Pak Joseph, turis fiktif, diperiksa karena dugaan penggelapan kendaraan sewaan. Ia hanya fasih bahasa Inggris. Pada hari pertama ia menyatakan membutuhkan penerjemah dan menghubungi perwakilan negaranya. Pemeriksaan ditunda sehari sampai penerjemah bahasa Inggris tersedia dan mengucapkan janji. Seluruh BAP dibacakan dan diterjemahkan sebelum Pak Joseph menandatangani. Kisah ini fiktif dan bukan jaminan hasil; penggelapan dalam KUHP baru berada pada Pasal 486.

Kualitas terjemahan: bagaimana menilainya

Anda mungkin tidak dapat menilai bahasa penerjemah, tetapi ada tanda yang mudah dikenali. Terjemahan yang baik terdengar utuh: jawaban panjang diterjemahkan dengan panjang yang setara, bukan diringkas jadi satu kalimat. Penerjemah tidak menambahkan pendapat, tidak berdiskusi sendiri dengan penyidik di luar pengetahuan Anda, dan tidak berhenti menerjemahkan ketika pembicaraan menjadi tegang. Bila penerjemah tampak lebih banyak berbicara kepada penyidik daripada kepada Anda, atau menjawab sendiri tanpa menerjemahkan pertanyaan, sampaikan keberatan dan minta dicatat.

Gunakan kata-kata sederhana dan kalimat pendek. Jeda setelah setiap beberapa kalimat agar penerjemah dapat bekerja. Bila ada istilah tertentu, misalnya nama tempat atau nama barang, ejalah agar tercatat benar. Kesalahan ejaan nama dapat membingungkan bukti kemudian.

Dokumen tertulis dan surat panggilan

Persoalan penerjemah tidak berhenti di ruang pemeriksaan. Surat panggilan, surat penetapan tersangka, surat penahanan, dan putusan pengadilan juga ditulis dalam bahasa Indonesia. Orang yang tidak paham sebaiknya meminta isinya dijelaskan dalam bahasa yang ia kuasai dan, bila perlu, menggunakan jasa penerjemah tersumpah untuk dokumen penting. Apakah KUHAP baru mewajibkan penerjemahan tertulis dokumen tertentu, periksa teks resmi. Sambil menunggu kepastian, mintalah penjelasan lisan yang dicatat, dan jangan mengabaikan tenggat hanya karena suratnya tidak dimengerti: hubungi advokat atau perwakilan negara Anda segera.

Penerjemah di tahap sidang

Pada persidangan, hak atas penerjemah tetap berlaku. Hakim ketua menunjuk penerjemah bagi terdakwa atau saksi yang tidak paham bahasa Indonesia, dan penerjemah mengucapkan sumpah atau janji sebelum bekerja. Terdakwa berhak meminta agar seluruh jalannya sidang, termasuk pembacaan dakwaan, tuntutan, dan putusan, diterjemahkan. Bila penerjemah tidak tersedia pada hari sidang, penasihat hukum dapat meminta penundaan.

Hal yang sering terlewat adalah pembacaan putusan. Terdakwa harus memahami amar putusan dan hak upaya hukumnya, termasuk batas waktu mengajukan banding. Tanpa penerjemah, terdakwa bisa melewatkan tenggat tanpa menyadarinya. Karena itu, setelah putusan dibacakan, mintalah penjelasan lisan dalam bahasa Anda tentang apa yang diputuskan dan ke mana Anda dapat mengajukan upaya hukum; bacaan terkait ada pada hak terdakwa membaca putusan dan salinan putusan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Siapa yang membayar penerjemah? Hak atas penerjemah pada pemeriksaan biasanya diberikan tanpa biaya bagi orang yang diperiksa. Rincian pembiayaan dan penyediaannya perlu diperiksa pada teks resmi KUHAP baru dan peraturan pelaksananya.

Bolehkah saya memakai penerjemah pilihan sendiri? Anda dapat mengusulkan, namun penerjemah harus netral dan disumpah. Penyidik berwenang menilai kelayakannya.

Bagaimana kalau saya terlanjur menandatangani BAP tanpa penerjemah? Segera sampaikan kepada penyidik atau advokat dan minta pemeriksaan ulang dengan penerjemah. Hal ini dapat dipersoalkan di sidang, tetapi lebih baik diperbaiki sedini mungkin.

Apakah hak ini berlaku di persidangan? Ya, pengadilan juga menyediakan penerjemah bagi terdakwa atau saksi yang tidak paham bahasa Indonesia.

Menilai mutu terjemahan secara sederhana

Anda tidak perlu menguasai bahasa hukum untuk menilai apakah terjemahan berjalan baik. Perhatikan beberapa tanda: apakah penerjemah menerjemahkan seluruh kalimat atau hanya meringkas, apakah ia menambah komentar sendiri, dan apakah Anda memahami setiap pertanyaan sebelum menjawab. Bila tidak paham, katakan segera.

Mintalah agar BAP dibacakan atau diterjemahkan sebelum Anda menandatangani. Tanda tangan di atas dokumen yang tidak Anda mengerti adalah sumber masalah yang sering terjadi. Bila terjemahan terasa keliru, sampaikan sopan dan minta dicatat. Bila memungkinkan, advokat atau pendamping yang menguasai bahasa Anda dapat ikut memeriksa. Simpan catatan nama penerjemah dan tanggal pemeriksaan untuk kebutuhan kemudian.

Ringkasan

• Orang yang tidak paham bahasa Indonesia berhak atas penerjemah pada pemeriksaan dan persidangan.
• Penyandang tuli berhak atas juru bahasa isyarat; tulisan saja belum tentu cukup.
• Nyatakan kebutuhan sejak awal dan minta pemeriksaan ditunda sampai penerjemah ada.
• Penerjemah harus netral dan disumpah atau berjanji; seluruh BAP perlu diterjemahkan.
• KUHAP baru UU No. 20 Tahun 2025 berlaku sejak 2 Januari 2026; periksa teks resmi.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Pemeriksaan yang direkam dan berita acara menurut KUHAP baru
• Ditangkap Polisi, Apa Hak Anda Menurut KUHAP Baru 2026?
• Berita acara pemeriksaan yang belum dibaca jangan ditandatangani
• Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan Akomodasi yang Layak
• Hak Diam dan Hak Tidak Menyalahkan Diri Sendiri bagi Tersangka
• Didampingi penasihat hukum: untuk apa di ruang pemeriksaan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.