Kredit Usaha Rakyat (KUR): Syarat Pengajuan dan Hak Debitur Usaha Mikro

Apa itu KUR dan siapa yang terkena

KUR adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi yang disalurkan kepada usaha produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Pemerintah ikut mendukung melalui subsidi bunga dan penjaminan. Dananya tetap berasal dari bank atau lembaga keuangan penyalur, bukan dari kantor pemerintah.

Hal pertama yang perlu dipahami: KUR bukan hibah. Ini utang. Debitur, yaitu pihak yang berutang, wajib mengembalikan pokok dan bunga sesuai perjanjian. Bedanya dengan kredit biasa terletak pada dukungan pemerintah dan syarat agunan yang lebih longgar.

Yang umumnya menjadi sasaran KUR:

• pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah perseorangan;
• badan usaha atau kelompok usaha yang produktif;
• usaha di sektor seperti perdagangan, pertanian, perikanan, dan jasa, sesuai ketentuan yang berlaku saat pengajuan;
• pekerja migran atau calon pekerja migran pada skema tertentu, bila diatur.

Pihak yang biasanya tidak dapat menerima KUR adalah debitur yang sedang menerima kredit program pemerintah lain untuk keperluan yang sama, atau yang kolektibilitasnya buruk dalam catatan pembiayaan. Daftar pastinya berubah, jadi tanyakan kepada penyalur dan baca aturan terbaru.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

KUR diatur melalui peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang pedoman pelaksanaan KUR, yang diperbarui dari waktu ke waktu. Karena itu angka plafon, bunga, dan jangka waktu tidak sama dari tahun ke tahun. Hal yang relatif tetap adalah prinsipnya:

• usahanya produktif dan layak, artinya ada kegiatan usaha nyata dan kemampuan membayar;
• usaha sudah berjalan dalam jangka waktu minimal tertentu, biasanya hitungan bulan;
• untuk plafon kecil, agunan pokok berupa usaha yang dibiayai sudah dianggap cukup, sedangkan agunan tambahan tidak diwajibkan;
• bunga atau marjin bersifat tetap dan jelas, bukan angka yang berubah-ubah sepihak;
• penyalur wajib memberi informasi yang benar dan tidak membebankan biaya yang tidak diatur.

Sebagai hubungan perdata, KUR tunduk pada perjanjian kredit. Syarat sah perjanjian, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal, dibahas pada syarat sah perjanjian. Bank juga tunduk pada aturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hak nasabah bank dibahas pada hak nasabah bank dan pengaduan OJK.

Dokumen dan syarat umum

Setiap penyalur dapat meminta kelengkapan sedikit berbeda. Pada umumnya yang diminta:

NIB adalah Nomor Induk Berusaha, identitas pelaku usaha yang diterbitkan lewat sistem perizinan daring. Cara mengurusnya dibahas pada NIB dan izin usaha UMKM. Bagi usaha yang sangat kecil, sebagian penyalur menerima surat keterangan usaha dari kelurahan. Tanyakan lebih dulu agar tidak bolak-balik.

Langkah praktis mengajukan KUR

1. Hitung kebutuhan modal. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Plafon besar bukan prestasi.
2. Cek kelayakan diri. Pastikan tidak sedang menunggak di bank lain dan tidak menerima kredit program pemerintah yang bertumpuk.
3. Kumpulkan dokumen. Salin dan simpan semuanya, termasuk tanda terima.
4. Datangi penyalur resmi. Bank atau lembaga penyalur yang terdaftar. Jangan lewat perantara yang meminta uang di muka.
5. Ikuti survei. Petugas biasanya datang ke tempat usaha. Tunjukkan kondisi nyata, jangan melebih-lebihkan omzet.
6. Baca draf perjanjian. Perhatikan plafon, bunga, tenor, denda keterlambatan, biaya, dan agunan. Minta salinan sebelum menandatangani.
7. Tanda tangan dan simpan salinan. Simpan juga jadwal angsuran dan bukti pencairan.
8. Bayar tepat waktu. Catatan baik memudahkan kenaikan plafon di kemudian hari.

Hak debitur KUR

Debitur bukan pihak yang hanya wajib membayar. Hak yang patut diketahui:

• mendapat penjelasan yang benar tentang produk, bunga, tenor, dan biaya sebelum menandatangani;
• mendapat salinan perjanjian dan jadwal angsuran;
• mendapat alasan bila permohonan ditolak, setidaknya secara lisan, dan bertanya apa yang kurang;
• diperlakukan tanpa diskriminasi dan tanpa pungutan di luar yang diatur;
• mendapat bukti pembayaran dan informasi sisa utang;
• mengadu kepada penyalur, lalu kepada OJK bila tidak ada penyelesaian;
• meminta keringanan atau restrukturisasi, yaitu penataan ulang syarat kredit, bila usaha terdampak dan memenuhi ketentuan.

Perlakuan saat menunggak juga diatur. Penagihan tidak boleh dengan ancaman atau mempermalukan. Kasus penagihan berlebihan dibahas pada piutang macet UMKM dan cara menagih dan contoh restrukturisasi pada studi kasus kredit macet UMKM.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Program KUR terus dievaluasi. Plafon, bunga bersubsidi, sektor prioritas, dan batas jumlah penerimaan sering berubah mengikuti peraturan menteri terbaru. Perubahan juga terjadi pada cara pendaftaran: penyalur semakin banyak memakai pengajuan daring dan data usaha terintegrasi. Dampaknya bagi debitur, dokumen yang diminta bisa berbeda dari cerita teman yang mengajukan dua tahun lalu.

Yang relatif stabil adalah dua hal. Pertama, KUR tetap utang yang harus dibayar. Kedua, ketentuan umum perjanjian kredit dan perlindungan konsumen berlaku sama untuk KUR dan kredit biasa. Sebelum mengajukan, periksa peraturan terbaru di peraturan.bpk.go.id dan tanyakan kepada penyalur versi aturan yang dipakai.

Kesalahan umum

Meminjam atas nama orang lain atau memberikan keterangan palsu kepada bank dapat berujung pada persoalan pidana, misalnya pemalsuan atau penipuan. Nomor pasalnya di KUHP baru perlu dicek di teks resmi.

Contoh: penjual sayur yang ditolak lalu berhasil

Contoh: Ibu Sari (fiktif) berjualan sayur di pasar sejak tiga tahun lalu dan ingin menambah modal. Ia datang ke bank dengan KTP, kartu keluarga, dan foto lapaknya. Petugas meminta sertifikat rumah. Ibu Sari bertanya apakah plafon yang diajukan memang mewajibkan agunan tambahan. Ia meminta penjelasan tertulis. Setelah dibahas dengan penyelia, ia diminta melengkapi NIB dan catatan penjualan, bukan sertifikat. Pengajuannya disetujui dengan plafon lebih kecil dari yang diminta. Ia menyimpan perjanjian dan jadwal angsuran. Cerita ini fiktif dan bukan jaminan hasil.

Bila permohonan ditolak atau ada pungutan

Penolakan tidak selalu berarti usaha Anda tidak layak. Bisa karena data tidak lengkap, catatan kredit, atau sektor yang tidak termasuk. Tanyakan alasannya dan catat nama petugas. Perbaiki kekurangan lalu ajukan kembali.

Bila ada pungutan di luar ketentuan, kumpulkan bukti: kuitansi, pesan, atau rekaman yang sah. Adukan kepada pimpinan cabang. Jika tidak diselesaikan, ajukan pengaduan kepada OJK melalui kanal konsumen resmi. Untuk dugaan pemerasan atau pungutan liar oleh pihak tertentu, laporan kepada kepolisian dapat dipertimbangkan.

Bila sulit membayar

Beri tahu penyalur sebelum menunggak, bukan sesudah. Jelaskan penyebabnya dan bawa data usaha. Minta kemungkinan restrukturisasi: perpanjangan tenor, penurunan angsuran sementara, atau penataan lain sesuai kebijakan. Tidak ada kewajiban bagi bank untuk menyetujui, tetapi permintaan tertulis yang jelas membantu. Jangan mengabaikan surat peringatan. Jangan pula menjual agunan atau barang usaha secara diam-diam, karena dapat dianggap merugikan kreditur.

Bila sudah masuk proses penagihan, tanyakan hak Anda dalam hal penagihan, termasuk larangan intimidasi. Pelajari juga lelang agunan bank dan hak debitur bila ada agunan.

KUR dibandingkan kredit biasa dan pinjaman daring

Membandingkan pilihan pembiayaan membantu mengambil keputusan yang tidak merugikan. Perbedaan pokoknya sebagai berikut.

Pinjaman daring ilegal dibahas pada pinjol ilegal dan hak debitur. Bila ragu apakah suatu lembaga berizin, periksa daftar entitas berizin di situs OJK sebelum mengajukan apa pun.

Penjaminan dan asuransi dalam skema KUR

Karena agunan tambahan dilonggarkan, risiko kredit macet ditutup antara lain lewat lembaga penjamin dan, pada beberapa skema, asuransi. Bagi debitur ini berarti dua hal. Pertama, debitur mungkin diminta membayar premi atau imbal jasa tertentu sesuai ketentuan, dan jumlahnya harus dijelaskan secara tertulis. Kedua, penjaminan oleh lembaga penjamin tidak menghapus utang debitur. Lembaga penjamin yang membayar kepada bank dapat menagih kembali kepada debitur.

Karena itu, setiap biaya yang muncul di rincian pencairan harus bisa dijelaskan petugas. Tanyakan: biaya ini diatur oleh aturan apa, untuk siapa, dan bisa dilihat di mana? Bila jawabannya mengambang, minta rincian tertulis sebelum menerima dana.

Menjaga catatan kredit

Catatan angsuran Anda tercatat dalam sistem informasi keuangan. Tunggakan kecil sekalipun dapat memengaruhi pengajuan kredit di masa depan, termasuk kenaikan plafon KUR. Bayarlah beberapa hari sebelum jatuh tempo agar tidak terlambat karena gangguan transfer. Simpan bukti pembayaran minimal sampai utang lunas dan surat keterangan lunas diterima.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah KUR selalu tanpa agunan? Tidak selalu. Untuk plafon tertentu agunan tambahan tidak diwajibkan, tetapi batasnya diatur dalam peraturan terbaru dan penyalur dapat meminta agunan pokok berupa usaha yang dibiayai. Tanyakan batas plafon yang berlaku saat Anda mengajukan.

Bolehkah mengajukan KUR bila sudah punya kredit di bank lain? Bisa tergantung ketentuan. Kredit konsumtif biasanya tidak menghalangi, tetapi kredit produktif atau program pemerintah lain dapat membatasi. Penyalur akan memeriksa catatan kredit.

Apakah KUR bisa dipakai untuk membeli kebutuhan rumah tangga? Tidak. KUR untuk modal kerja dan investasi usaha. Pemakaian di luar tujuan dapat menjadi masalah dalam perjanjian.

Ke mana mengadu bila ditolak tanpa alasan atau dimintai biaya? Mulai dari pimpinan cabang penyalur. Bila tidak selesai, ajukan pengaduan kepada OJK. Simpan semua bukti.

Ringkasan

• KUR adalah utang bersubsidi untuk usaha produktif, bukan hibah.
• Angka plafon dan bunga berubah mengikuti peraturan menteri terbaru, jadi periksa sebelum mengajukan.
• Siapkan KTP, NIB atau surat usaha, dan bukti usaha berjalan.
• Debitur berhak atas informasi, salinan perjanjian, dan perlakuan tanpa pungutan tidak resmi.
• Tolak calo dan biaya di muka.
• Bila sulit membayar, minta restrukturisasi sebelum menunggak.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Baca juga

• Hak Tanggungan sebagai Jaminan Kredit Usaha: Fungsi, Syarat, dan Hak Debitur
• Jaminan Fidusia untuk Usaha Kecil: Pendaftaran, Sertifikat, dan Eksekusi setelah Putusan MK
• NIB dan Perizinan Usaha Kecil: Langkah Legal untuk UMKM
• Hak Nasabah Bank dan Cara Mengajukan Pengaduan hingga ke OJK
• Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Modal dan Omzet serta Hak Fasilitasnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.