Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Modal dan Omzet serta Hak Fasilitasnya

Apa itu UMKM dan siapa yang terkena

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Dasar pengelompokannya ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang diubah sebagian oleh UU 6/2023 (Cipta Kerja), dan diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Kriteria lama yang memakai kekayaan bersih dan penjualan dalam UU 20/2008 telah disesuaikan melalui PP tersebut.

Yang terkena: perseorangan dan badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi produktif, mulai dari pedagang kaki lima, warung, usaha online, perajin, hingga perusahaan manufaktur menengah. Golongan usaha tidak bergantung pada bentuk badan usaha. Usaha perseorangan, CV, dan PT sama-sama dapat tergolong mikro, kecil, atau menengah. Gambaran izin dasar ada pada NIB dan izin usaha UMKM.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Menurut PP 7/2021, kriteria usaha ditetapkan berdasarkan dua ukuran: modal usaha, atau hasil penjualan tahunan. Pelaku usaha dapat dikelompokkan berdasarkan salah satu, sesuai ketentuan. Berdasarkan pemahaman umum atas peraturan itu, batasnya sebagai berikut. Angka ini harus dicek ulang karena bisa disesuaikan.

Beberapa hal yang sering membingungkan:

• Modal usaha adalah modal sendiri dan pinjaman untuk menjalankan usaha, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Peralatan, persediaan, dan kas masuk hitungan.
• Hasil penjualan tahunan adalah total penjualan dalam satu tahun buku, bukan laba. Penjualan Rp2 miliar tidak berarti untung Rp2 miliar.
• Modal usaha dan hasil penjualan dipakai pada keadaan berbeda. Menurut PP 7/2021, ukuran modal usaha dipakai untuk pelaku usaha yang baru mendirikan atau mendaftarkan kegiatan usaha, sedangkan ukuran hasil penjualan tahunan dipakai untuk usaha yang sudah berjalan. Periksa teks resmi untuk rumusan lengkapnya. Pemerintah juga dapat menambahkan kriteria lain, seperti nilai investasi atau jumlah tenaga kerja, untuk sektor tertentu.
• Usaha besar. Usaha di atas batas usaha menengah tergolong usaha besar. Ini penting untuk kewajiban lain, seperti kemitraan.
• Golongan dapat berubah. Bila usaha tumbuh, golongan naik; fasilitas yang melekat pada golongan lama dapat berakhir. Pembahasan kemitraan dengan usaha besar ada pada perjanjian kemitraan UMKM dan usaha besar.

Cara menentukan golongan usaha

1. Hitung modal usaha. Jumlahkan modal sendiri dan modal pinjaman yang dipakai, kecuali tanah dan bangunan tempat usaha. Contoh: peralatan, persediaan, kendaraan usaha, dan kas.
2. Hitung hasil penjualan satu tahun. Gunakan catatan penjualan 12 bulan terakhir atau tahun buku terakhir.
3. Bandingkan dengan tabel. Bila angka modal dan penjualan menunjukkan golongan berbeda, tanyakan kepada pembina atau gunakan golongan yang diminta oleh sistem pendaftaran.
4. Catat dalam dokumen. Golongan usaha dicantumkan saat mengurus nomor induk berusaha (NIB) melalui sistem OSS.
5. Perbarui bila berubah. Jika modal atau penjualan berubah jauh, perbarui data pada NIB.
6. Simpan bukti. Pembukuan sederhana, rekening koran, dan faktur membantu bila ada verifikasi.

Fasilitas dan hak yang dapat dimanfaatkan

PP 7/2021 dan peraturan terkait memberi sejumlah kemudahan, yang rinciannya terus berkembang. Beberapa yang lazim dikenal:

• Perizinan. Usaha mikro dan kecil memperoleh kemudahan pendaftaran berusaha melalui NIB, dan pernyataan mandiri untuk beberapa jenis dokumen, termasuk sertifikasi halal melalui jalur pernyataan pelaku usaha untuk produk tertentu yang tidak berisiko.
• Pembiayaan. Program kredit untuk UMKM, seperti kredit usaha rakyat (KUR), dan skema pembiayaan lain dari pemerintah dan lembaga keuangan. Syarat dan plafon berubah-ubah, sehingga periksa ke bank penyalur atau situs resmi.
• Pengadaan pemerintah. Pemerintah mendorong belanja barang dan jasa dari produk UMKM dan koperasi, dan pengusaha kecil dapat mengikuti pengadaan lewat katalog elektronik. Lihat pengadaan pemerintah untuk UMKM. Besaran porsi alokasi ditentukan peraturan; periksa teks resmi.
• Pembinaan dan pendampingan. Pelatihan, pendampingan, promosi, dan akses pasar melalui dinas koperasi dan UMKM.
• Kekayaan intelektual. Beberapa keringanan biaya pendaftaran merek atau hak kekayaan intelektual bagi UMKM dapat tersedia menurut peraturan yang berlaku. Lihat juga nama usaha dan merek.

Perlu dicatat, hal-hal terkait perpajakan tidak dibahas di sini. Konsultasikan kewajiban dan fasilitas perpajakan dengan sumber yang berwenang.

Cara membuktikan golongan usaha

Dalam praktik, ada pihak yang meminta bukti golongan usaha: bank saat mengajukan kredit, panitia pengadaan, pemberi hibah, atau pembina. Bukti yang lazim dipakai antara lain NIB yang mencantumkan skala usaha, laporan keuangan sederhana, rekening koran usaha selama beberapa bulan, faktur penjualan, dan daftar aset. Surat keterangan usaha dari kelurahan membantu menunjukkan keberadaan usaha, tetapi bukan bukti angka. Karena itu, pembukuan yang teratur jauh lebih berguna daripada surat keterangan.

Pembukuan tidak perlu rumit. Cukup buku kas yang mencatat penerimaan dan pengeluaran harian, daftar persediaan dan peralatan, serta daftar utang dan piutang. Pisahkan catatan pribadi dari catatan usaha. Bila memakai aplikasi pencatatan, simpan cadangan data. Usaha yang tertib mencatat lebih mudah memperoleh kepercayaan lembaga keuangan, dan lebih sulit disalahkan bila ada pemeriksaan.

Kapan angka kriteria ikut menentukan akibat hukum

Ada beberapa situasi di mana golongan usaha menentukan akibat hukum yang nyata.

Kemitraan dengan usaha besar. Larangan menguasai mitra berlaku bagi usaha mikro dan kecil. Bila usaha Anda sudah menengah, perlindungan itu tidak lagi berlaku dengan cara yang sama.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah. Beberapa paket pekerjaan dicadangkan bagi usaha kecil. Usaha yang sudah berkembang menjadi menengah atau besar tidak dapat mengikuti paket tersebut.

Pembiayaan. Program pembiayaan bersubsidi biasanya ditujukan bagi usaha mikro dan kecil. Mengaku mikro padahal sudah lebih besar dapat berujung pada penarikan fasilitas.

Perizinan. Persyaratan sertifikat standar dan kewajiban dokumen lingkungan berbeda untuk usaha mikro dan kecil dibanding usaha menengah dan besar. Bahasan dokumen lingkungan ada pada dokumen lingkungan usaha kecil.

Penyelesaian utang. Debitur UMKM dapat memperoleh perlakuan restrukturisasi tertentu dari bank; lihat piutang macet UMKM dan cara menagih untuk sudut pandang penagih.

Karena akibat-akibat tersebut, tinjau golongan usaha minimal setahun sekali, misalnya ketika menutup buku.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dahulu, UU 20/2008 mengelompokkan usaha berdasarkan kekayaan bersih tanpa tanah dan bangunan serta hasil penjualan tahunan dengan angka yang jauh lebih kecil. PP 7/2021 menaikkan batas dan mengubah dasar pengukuran menjadi modal usaha atau hasil penjualan. Dampaknya, lebih banyak pelaku usaha tergolong UMKM, dan fasilitas pemerintah dapat menjangkau usaha yang lebih besar. Pemerintah juga telah memisahkan urusan koperasi dan UMKM dalam kementerian, sehingga nama instansi dan sistem layanan dapat berbeda dari panduan lama. Wacana penyesuaian batas kriteria sempat muncul, tetapi belum diverifikasi pada teks resmi untuk artikel ini. Karena itu, cek peraturan terbaru sebelum menggunakan angka dalam dokumen resmi.

Mengapa golongan usaha penting dalam hubungan hukum

Golongan usaha bukan sekadar label. Dalam kemitraan, usaha besar dilarang menguasai usaha mikro dan kecil mitranya. Dalam pengadaan pemerintah, kualifikasi usaha kecil menentukan paket pekerjaan yang dapat diikuti. Dalam sengketa utang dengan bank, restrukturisasi UMKM mengikuti kebijakan tertentu. Dalam perizinan, usaha mikro dan kecil memperoleh penyederhanaan. Karena itu, mencantumkan golongan yang salah, terlalu rendah atau terlalu tinggi, bisa merugikan sendiri, bahkan dapat dipersoalkan sebagai penyampaian data tidak benar.

Contoh: Ibu T memiliki usaha katering. Peralatan dan persediaan senilai sekitar Rp300 juta, dan ia menyewa dapur. Penjualan setahun sekitar Rp1,2 miliar. Berdasarkan angka tersebut, usahanya tergolong mikro menurut batas modal maupun penjualan. Ketika usahanya membesar menjadi penjualan Rp4 miliar dengan peralatan Rp1,5 miliar, ia perlu memperbarui data karena sudah masuk usaha kecil. Ia juga mencatat penjualan bulanan sehingga mudah menunjukkan angka bila diminta bank atau pembina.

Kesalahan umum

• Mengira kriteria hanya berdasarkan jumlah karyawan.
• Memasukkan tanah dan bangunan tempat usaha ke dalam modal.
• Menyamakan penjualan dengan laba.
• Memakai angka kriteria dari peraturan lama.
• Tidak memperbarui data NIB setelah usaha tumbuh.
• Mencampur keuangan pribadi dan usaha sehingga angka tidak jelas.
• Menganggap golongan usaha ditentukan bentuk badan usaha.
• Mengira fasilitas otomatis tanpa mendaftar.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah PT bisa tergolong usaha mikro? Bisa. Golongan ditentukan angka modal dan penjualan, bukan bentuk badan usaha. PT perorangan untuk UMK dibahas pada PT perorangan untuk UMKM.

Apakah harus memenuhi kedua syarat, modal dan penjualan? Tidak harus keduanya. Modal usaha dipakai saat mendirikan atau mendaftar, sedangkan hasil penjualan dipakai untuk usaha yang sudah berjalan. Sistem pendaftaran bisa meminta kedua data. Baca ketentuan terbaru.

Apakah usaha rumahan online tergolong UMKM? Ya, bila memenuhi kriteria angka. Kewajiban perizinan usaha daring dibahas pada artikel tentang PMSE.

Siapa yang menetapkan golongan usaha saya? Pelaku usaha menyatakan saat mengurus NIB, dan pembina atau sistem dapat memverifikasi. Pemerintah dapat menetapkan kriteria tambahan untuk sektor tertentu.

Ringkasan

• Golongan usaha ditentukan modal usaha (tanpa tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan menurut PP 7/2021.
• Batas umum: mikro sampai Rp1 miliar modal atau Rp2 miliar penjualan; kecil sampai Rp5 miliar atau Rp15 miliar; menengah sampai Rp10 miliar atau Rp50 miliar.
• Fasilitas mencakup perizinan, pembiayaan, pengadaan, dan pembinaan.
• Angka dapat berubah; cek teks resmi terbaru.
• Catat keuangan dengan rapi dan perbarui data bila usaha tumbuh.
• Jangan menyampaikan angka yang tidak benar.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
• PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Baca juga

• NIB dan Perizinan Usaha Kecil: Langkah Legal untuk UMKM
• PT Perorangan untuk UMKM: Syarat, Cara Mendirikan, dan Tanggung Jawabnya
• Perjanjian Kemitraan UMKM dan Usaha Besar: Pola, Isi Perjanjian, dan Larangan Menguasai Mitra

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.