Tiga Dimensi Kekuatan Pembuktian Akta Otentik: Lahiriah, Formil, Materiil

Apa itu kekuatan pembuktian dan siapa yang terkena

Kekuatan pembuktian adalah seberapa jauh suatu alat bukti dapat meyakinkan hakim. Untuk akta otentik, Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan akta itu memberi bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Hakim terikat menganggap isinya benar, kecuali dibuktikan sebaliknya.

Dalam doktrin hukum dan putusan pengadilan, kekuatan tersebut dibedakan menjadi tiga dimensi. Pembagian ini tidak tertulis sebagai tiga pasal dalam KUH Perdata, melainkan hasil penafsiran para ahli yang dipakai luas. Artikel ini menjelaskannya secara praktis.

Pembahasan ini relevan bagi:

• pemegang akta yang ingin memastikan aktanya kuat,
• pihak yang merasa dirugikan akta notaris atau akta PPAT,
• pihak yang akan digugat dan perlu memahami apa yang harus dibuktikan penggugat.

Gambaran umum perbandingan akta otentik dan di bawah tangan ada di perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan.

Tiga dimensi dalam bahasa sehari-hari

1. Kekuatan lahiriah (uitwendige bewijskracht). Akta tampak sebagai akta otentik dari luar. Artinya, dilihat dari bentuk fisiknya, akta itu tampak dibuat oleh pejabat, memuat kepala akta, judul, nomor, tanda tangan, dan penutup. Selama tampak demikian, akta dianggap asli. Siapa yang mengatakan akta itu palsu harus membuktikannya. Inilah yang membedakannya dari akta di bawah tangan, ketika orang yang mengajukan akta harus membuktikan keasliannya bila disangkal.

2. Kekuatan formil (formele bewijskracht). Akta membuktikan bahwa pejabat dan para pihak benar-benar mengatakan atau melakukan apa yang tertulis, pada tanggal, tempat, dan waktu yang tercantum. Misalnya bahwa penghadap A dan B hadir pada tanggal tertentu, menyatakan sesuatu, dan menandatangani akta. Untuk membantah dimensi ini, pihak penyangkal harus membuktikan bahwa pejabat atau penghadap tidak hadir, pernyataan tidak diberikan, atau tanggal salah.

3. Kekuatan materiil (materiele bewijskracht). Isi pernyataan para pihak dalam akta dianggap benar sebagai keterangan mereka. Misalnya jika dalam akta tertulis penjual menerima pembayaran penuh, itu dianggap benar sebagai keterangan penjual. Namun materiil tidak berarti dijamin benar di luar para pihak. Notaris tidak menjamin bahwa apa yang diucapkan para pihak sesuai kenyataan. Pihak yang dirugikan dapat membuktikan bahwa keterangan itu bohong, misalnya pembayaran sebenarnya belum diterima.

Tabel ringkasnya:

Akta partij dan akta relaas

Tingkat kekuatan juga dipengaruhi jenis akta. Akta relaas memuat apa yang dilihat dan dialami pejabat sendiri, sedangkan akta partij memuat keterangan para pihak. Pada akta partij, dimensi materiil bergantung pada kebenaran keterangan pihak. Dijelaskan lebih lanjut di akta partij dan akta relaas.

Aturan pembuktian di pengadilan

Hukum acara perdata (HIR/RBg) menetapkan alat bukti: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Akta termasuk bukti surat. Hakim menilai bukti dengan memperhatikan bukti lawan. Bila pihak lawan hanya menyangkal tanpa bukti, kekuatan akta otentik tidak runtuh. Penjelasan umum ada di alat bukti perdata saksi dan surat.

Perlu dicatat bahwa pengadilan tidak otomatis menganggap isi akta benar bila ada bukti kuat yang menunjukkan sebaliknya. Misalnya akta jual beli menyebut harga, tetapi rekening koran memperlihatkan pembayaran jauh lebih rendah. Hakim dapat mempertimbangkan bukti itu.

Langkah praktis membantah akta otentik

1. Baca akta dengan teliti. Minta salinan lengkap, bukan kutipan. Catat tanggal, tempat, nama penghadap, saksi, dan kalimat yang dipersoalkan.
2. Tentukan dimensi yang diserang. Apakah tanda tangan dipalsukan (lahiriah/formil)? Apakah penghadap tidak hadir (formil)? Apakah isi pernyataan salah atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan (materiil)?
3. Kumpulkan bukti sesuai dimensi. Untuk kehadiran, minta catatan, rekaman CCTV, atau saksi. Untuk isi, kumpulkan bukti transfer, korespondensi, atau pengakuan.
4. Pilih jalur. Gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk meminta pembatalan atau pernyataan tidak sah. Untuk pemalsuan, ada pembuktian pemalsuan dalam perkara perdata (disebut pemalsuan insidentil) atau laporan pidana ke polisi.
5. Ajukan gugatan dengan dasar yang jelas. Uraikan fakta, dimensi yang dibantah, dan petitum.
6. Hadirkan bukti dan saksi. Saksi instrumentair (saksi akta) dapat dimintai keterangan.
7. Gugat pihak yang tepat. Para pihak akta dan, jika ada dasar, pejabat yang membuatnya.
8. Siapkan bukti lawan atas bantahan. Lawan akan membela keabsahan akta.

Untuk pembatalan akta oleh ahli waris, lihat gugatan pembatalan akta hibah atau akta jual beli oleh ahli waris.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan hukum acara dalam HIR/RBg bersifat lama dan stabil. Perubahan yang perlu diperhatikan terkait pidana dan perkembangan bukti elektronik. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan memuat ketentuan tentang pemalsuan surat; nomor pasal dan ancaman pidananya sebaiknya dibaca dari teks resmi. KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) juga mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mengubah hukum acara pidana, sehingga tata cara pelaporan dan pemeriksaan pemalsuan dapat berbeda dari praktik lama. Untuk perkara perdata, hukum acara perdata lama tetap menjadi acuan.

UU No. 2 Tahun 2014 yang mengubah UU Jabatan Notaris mengatur kewajiban notaris, bentuk akta, dan sanksi pelanggaran bentuk. Dampaknya bagi pembuktian: akta yang melanggar syarat tertentu dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Dijelaskan di akta notaris batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Kesalahan umum

Contoh: Bu Maya menandatangani akta jual beli rumah, tetapi pembeli belum melunasi. Akta menyebut harga dibayar lunas. Beberapa bulan kemudian Bu Maya menggugat. Ia tidak menyangkal tanda tangannya (lahiriah dan formil kuat), tetapi mengatakan keterangan lunas tidak benar (materiil). Ia menyodorkan mutasi rekening dan pesan percakapan yang menunjukkan pembayaran baru sebagian. Hakim menilai bukti itu sebagai bukti lawan atas isi akta. Hasilnya tidak bisa dipastikan sebelumnya, dan bergantung pada seluruh bukti. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Peran bukti lawan

Pembuktian di pengadilan adalah adu bukti. Akta otentik memegang posisi awal yang kuat, tetapi bukti lawan yang meyakinkan dapat menggeser. Bukti lawan dapat berupa surat lain, saksi yang tidak bertentangan dengan akta secara hukum, keterangan ahli, dan hasil laboratorium forensik untuk tanda tangan. Perlu diingat bahwa bukti saksi lisan untuk membantah akta tertulis tidak selalu mudah diterima, terutama bila saksi hanya menyatakan sebaliknya tanpa dukungan dokumen. Karena itu, kumpulkan bukti tertulis sedini mungkin.

Hakim memiliki ruang menilai. Ia dapat menggabungkan banyak bukti kecil menjadi keyakinan. Itu sebabnya dokumentasi sehari-hari, seperti bukti transfer dan pesan, bernilai tinggi saat sengketa.

Contoh bagian akta yang kerap disengketakan

Dalam praktik, ada beberapa titik rawan yang sering muncul dalam sengketa. Pertama, tanggal dan tempat: penghadap mengaku tidak berada di kota yang disebut pada hari tersebut. Ini menyerang dimensi formil, dan dapat dibuktikan dengan bukti perjalanan atau saksi. Kedua, kedudukan penghadap: seseorang mengaku sebagai direktur atau kuasa, padahal tidak berwenang. Ini menyerang dimensi materiil dan formil sekaligus karena menyangkut identitas dan kewenangan yang dinyatakan. Ketiga, pernyataan pembayaran: akta menyebut sudah lunas padahal belum. Ini menyerang materiil. Keempat, tanda tangan: pihak mengaku tidak pernah menandatangani. Ini menyerang lahiriah atau formil dan biasanya berujung pada pemeriksaan forensik.

Memetakan serangan ke dimensi yang tepat membuat gugatan fokus. Gugatan yang menuliskan semua keberatan tanpa struktur sering kehilangan arah. Hakim lebih mudah memahami dalil yang menyebutkan secara tegas bagian akta yang dibantah, alasan bantahan, dan bukti yang menopang.

Batas peran notaris dalam kebenaran isi

Notaris wajib memeriksa identitas, menjelaskan isi akta, dan memastikan para pihak memahami akibatnya. Namun notaris bukan penyidik yang menguji kebenaran setiap klaim. Karena itu, pihak yang menyatakan sesuatu secara palsu di hadapan notaris menanggung akibatnya sendiri, dan dalam keadaan tertentu bisa berhadapan dengan proses pidana. Notaris yang lalai menjalankan kewajibannya dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas; lihat majelis pengawas notaris, cara mengadu dan sanksinya dan pengaduan terhadap notaris dan PPAT.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah akta otentik bisa dibatalkan? Bisa, tetapi melalui putusan pengadilan dengan dasar hukum yang kuat, misalnya cacat syarat sah perjanjian, pemalsuan, atau pelanggaran syarat bentuk.

Siapa yang menanggung beban pembuktian? Pihak yang membantah akta otentik umumnya harus membuktikan bantahannya. Ini berbeda dari akta di bawah tangan yang disangkal.

Apakah notaris bertanggung jawab atas isi keterangan para pihak? Notaris bertanggung jawab atas prosedur dan bentuk akta, tetapi tidak menjamin kebenaran keterangan para pihak. Tanggung jawab dapat timbul bila notaris lalai atau melanggar kewajiban.

Berapa lama waktu untuk menggugat? Batas waktu bergantung pada jenis gugatan dan dasarnya. Jangan menunda; konsultasikan secepatnya agar bukti tidak hilang.

Ringkasan

• Kekuatan pembuktian akta otentik dibagi tiga: lahiriah, formil, dan materiil.
• Lahiriah: tampak otentik; formil: peristiwa dan pernyataan memang terjadi; materiil: isi keterangan dianggap benar bagi para pihak.
• Membantah tiap dimensi memerlukan bukti yang berbeda.
• Jalur bantahan: gugatan perdata, pembuktian pemalsuan, atau laporan pidana.
• Bukti tertulis yang konsisten lebih kuat daripada keterangan lisan.
• Akta yang cacat bentuk dapat turun menjadi akta di bawah tangan.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
• Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
• UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana

Baca juga

• Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan: Perbedaan Kekuatan Bukti
• Akta Partij dan Akta Relaas: Perbedaan, Contoh, dan Dampak Pembuktian
• Akta Notaris dan Kekuatan Pembuktiannya: Akta Otentik vs Akta di Bawah Tangan
• Alat Bukti dalam Perkara Perdata: Surat, Saksi, dan Lainnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.