Kartu Penyandang Disabilitas dan Layanan Sosial di Tingkat Daerah

Dasar hak penyandang disabilitas

Hak penyandang disabilitas diatur terutama dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang itu memandang disabilitas sebagai keterbatasan jangka panjang yang berinteraksi dengan hambatan lingkungan, sehingga penyandang disabilitas dapat terhambat berpartisipasi secara setara. Dasar ini menekankan hak, bukan belas kasihan.

Hak-hak yang diatur mencakup, antara lain, hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pelayanan publik, aksesibilitas, jaminan sosial, perlindungan dari diskriminasi, serta hak atas pendataan. Peraturan pelaksanaannya antara lain PP No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, PP No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, serta PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Ragam penyandang disabilitas

Undang-undang mengenal beberapa ragam, yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik, yang dapat dialami tunggal, ganda, atau multi, dalam jangka waktu lama atau permanen. Pengelompokan ini penting karena kebutuhan layanan berbeda: seseorang dengan hambatan penglihatan memerlukan layanan berbeda dari seseorang dengan hambatan mobilitas.

Penilaian ragam dan derajat disabilitas biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tim yang berwenang. Hasilnya dituangkan dalam surat keterangan yang dapat menjadi dasar pengurusan kartu dan layanan.

Pendataan: pintu masuk layanan

Banyak program mengacu pada data yang dikelola pemerintah. Bila nama penyandang disabilitas tidak tercatat, ia sulit menerima program yang dirancang untuknya. Pendataan umumnya dimulai dari tingkat terbawah:

1. Ketua RT atau RW mencatat keberadaan warga penyandang disabilitas.
2. Kelurahan atau desa mengirim data kepada dinas sosial.
3. Dinas sosial dan instansi terkait memverifikasi.
4. Data masuk ke basis data sosial nasional.

Bagi keluarga, langkah praktisnya adalah memastikan data keluarga dan anggota yang menyandang disabilitas tercatat dengan benar, dan memperbaikinya bila salah. Untuk bantuan sosial yang berbasis data nasional, lihat juga Bantuan Sosial Dihentikan: Cara Menyanggah.

Kartu penyandang disabilitas

Pemerintah pusat maupun daerah memiliki bentuk kartu atau tanda pengenal bagi penyandang disabilitas yang dapat memudahkan akses ke layanan, misalnya potongan layanan tertentu, prioritas antrean, atau pendaftaran program. Nama kartu, penerbit, syarat, dan manfaatnya dapat berbeda di tiap daerah dan dapat berubah. Karena itu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menanyakan kepada dinas sosial kabupaten atau kota: kartu apa yang tersedia, siapa penerbitnya, dan apa syaratnya.

Dokumen yang umumnya diminta:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), atau Kartu Identitas Anak untuk anak.
• Surat keterangan dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit mengenai ragam disabilitas.
• Pas foto dan formulir permohonan.
• Surat pengantar RT, RW, dan kelurahan atau desa.
• Surat kuasa bila diurus pendamping atau keluarga.

Jika Anda tidak memiliki dokumen kependudukan, urus dulu di kantor kependudukan. Lihat Perbaikan Data NIK dan KK yang Salah dan Membuat KTP Elektronik Hilang atau Rusak.

Layanan yang dapat diakses

Ketersediaan tiap layanan berbeda antar daerah dan bergantung anggaran. Jangan menganggap semua layanan pasti ada; tanyakan ke instansi.

Pekerjaan dan kuota

UU 8/2016 mengatur kewajiban pemberi kerja untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dalam persentase tertentu dari jumlah pekerja: pemerintah, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara atau daerah sedikitnya dua persen, dan perusahaan swasta sedikitnya satu persen (Pasal 53). Periksa teks resmi terbaru untuk memastikan ketentuan ini tetap sama. Perusahaan juga diminta menyediakan akomodasi yang layak di tempat kerja. Pembahasan lebih lanjut ada di Pekerja Penyandang Disabilitas.

Contoh: Pak A, penyandang disabilitas daksa, tinggal di desa dan belum pernah menerima layanan apa pun. Putrinya membantu mengurus: ia meminta surat pengantar RT dan kelurahan, membawa KTP, KK, dan surat keterangan dari puskesmas, lalu mendaftar ke dinas sosial. Petugas menjelaskan bahwa Pak A dapat dimasukkan dalam pendataan dan diarahkan ke program yang sesuai, termasuk bantuan alat bantu yang tersedia. Putrinya meminta tanda terima dan mencatat nomor kontak petugas. Hasil akhir bergantung pada verifikasi dan ketersediaan program.

Aksesibilitas pelayanan publik

Penyandang disabilitas berhak mendapat pelayanan publik yang dapat diakses: jalur landai, toilet yang sesuai, petunjuk yang jelas, bantuan petugas, dan informasi dalam format yang dapat dipahami. Jika layanan tidak ramah disabilitas, Anda dapat menyampaikan keluhan kepada instansi dan, bila tidak ditanggapi, kepada Ombudsman. Lihat Pengaduan Layanan Publik ke Ombudsman.

Hak ini juga berlaku di pengadilan dan kantor polisi. Penyandang disabilitas yang menjadi saksi, korban, atau terperiksa berhak atas pendampingan dan akomodasi yang layak.

Bila layanan ditolak atau diabaikan

1. Tanyakan alasan penolakan dan dasar aturannya, secara tertulis bila bisa.
2. Lengkapi dokumen yang kurang dan ajukan kembali.
3. Sampaikan keberatan kepada atasan petugas atau kepala dinas.
4. Gunakan kanal pengaduan layanan publik, kemudian Ombudsman.
5. Pertimbangkan pendampingan dari lembaga bantuan hukum atau organisasi penyandang disabilitas. Lihat Bantuan Hukum Gratis: Posbakum dan Syarat.

Diskriminasi karena disabilitas dilarang. Bila terjadi diskriminasi di tempat kerja, lihat Diskriminasi di Tempat Kerja dan Pengaduan.

Kesalahan umum

• Tidak mendata anggota keluarga yang menyandang disabilitas karena malu atau tidak tahu.
• Membawa dokumen yang tidak lengkap dan tidak menyimpan salinan.
• Mengurus lewat perantara yang meminta biaya.
• Tidak memperbarui data setelah pindah atau perubahan kondisi.
• Menganggap kartu otomatis memberi semua layanan; manfaatnya bergantung program.
• Tidak menanyakan akomodasi yang layak di sekolah atau tempat kerja.

Peran keluarga dan pendamping

Banyak penyandang disabilitas membutuhkan pendampingan dalam mengurus dokumen. Keluarga, relawan, dan pendamping sosial dapat membantu, tetapi keputusan tetap sebisa mungkin melibatkan penyandang disabilitas sendiri. Hukum menekankan hak untuk menyatakan pendapat dan mengambil keputusan, dengan dukungan sesuai kebutuhan. Bagi penyandang disabilitas intelektual atau mental tertentu, pendampingan dalam pengambilan keputusan hukum dapat diperlukan, dan dalam kondisi khusus diatur lewat penetapan pengadilan. Lihat Perwalian Anak: Penetapan Wali untuk gambaran umum perwalian bagi yang belum dewasa.

Pendamping sebaiknya menjelaskan setiap langkah dengan bahasa sederhana, memberi waktu, dan tidak mengambil alih keputusan tanpa alasan. Dokumen yang ditandatangani harus dipahami oleh penyandang disabilitas sebisa mungkin; bila perlu gunakan juru bahasa isyarat, huruf Braille, atau format yang mudah dibaca.

Perlindungan dari kekerasan dan penelantaran

Penyandang disabilitas, terutama anak dan perempuan, lebih rentan terhadap kekerasan dan penelantaran. Hukum menyediakan jalur pelaporan dan pendampingan. Jika Anda mengetahui kekerasan, laporkan ke polisi, layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah, atau lembaga bantuan hukum. Kekerasan seksual diatur dalam UU TPKS; lihat Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bila terjadi dalam rumah tangga, lihat Perlindungan Korban KDRT. Korban penyandang disabilitas berhak atas pendampingan dan akomodasi yang layak selama proses hukum.

Menyiapkan diri sebelum datang ke kantor layanan

Kunjungan ke kantor dinas akan lebih lancar jika dipersiapkan. Hubungi kantor lebih dulu untuk menanyakan jam layanan, kebutuhan akses, dan dokumen. Bawa salinan dokumen tambahan, alat tulis, dan, bila perlu, pendamping. Jika sulit bepergian, tanyakan apakah petugas dapat melakukan kunjungan atau menerima berkas lewat perwakilan. Catat nama petugas, tanggal, dan nomor berkas. Bila ada hambatan aksesibilitas di kantor, sampaikan secara sopan dan tertulis, sebab masukan itu membantu perbaikan layanan bagi penyandang disabilitas lain.

Pembaruan data berkala

Kondisi seseorang dan keluarganya dapat berubah. Karena itu, perbarui data ketika terjadi perubahan alamat, status pekerjaan, pernikahan, atau kondisi kesehatan. Data yang usang bisa membuat layanan terhenti. Tanyakan jadwal pemutakhiran data di kelurahan atau desa Anda, lalu ikuti prosesnya. Penyandang disabilitas yang sudah menerima layanan tertentu juga perlu mengetahui syarat keberlanjutannya agar tidak terputus secara tiba-tiba.

Alat bantu dan rehabilitasi

Banyak penyandang disabilitas memerlukan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, atau kaki palsu. Tanyakan ke dinas sosial, puskesmas, dan rumah sakit tentang program bantuan alat serta rehabilitasi, termasuk syarat dan daftar tunggunya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua penyandang disabilitas otomatis mendapat bantuan? Tidak otomatis. Bantuan bergantung pada program, kondisi ekonomi, ragam disabilitas, dan verifikasi data. Pendataan membuka kesempatan, tetapi bukan jaminan.

Siapa yang menentukan ragam disabilitas? Biasanya tenaga kesehatan atau tim penilai yang berwenang di fasilitas kesehatan atau dinas terkait. Hasilnya dituangkan dalam surat keterangan.

Bisakah keluarga mengurus kartu tanpa kehadiran penyandang disabilitas? Kadang bisa dengan surat kuasa dan bukti pendukung, terutama bila sulit bepergian. Tanyakan prosedur ke dinas sosial karena tiap daerah berbeda.

Ringkasan

Penyandang disabilitas berhak atas layanan sosial, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik yang dapat diakses, sebagaimana diatur UU 8/2016 dan peraturan pelaksanaannya. Pendataan yang benar adalah pintu masuk layanan. Tanyakan kepada dinas sosial kartu dan program apa yang tersedia di daerah Anda, siapkan dokumen, dan simpan bukti permohonan. Bila layanan ditolak atau tidak ramah disabilitas, sampaikan keberatan dan gunakan kanal pengaduan seperti Ombudsman.

Dasar hukum

• UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
• PP No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
• PP No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
• PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
• UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Baca juga

• Pekerja Penyandang Disabilitas: Kuota, Akomodasi Layak, dan Larangan Diskriminasi
• Pengaduan Layanan Publik ke Ombudsman: Hak Warga, Tahapan, dan Hasilnya
• Bantuan Sosial Tiba-tiba Berhenti: Cara Mengecek Data dan Menyanggah
• Bantuan Hukum Gratis, Posbakum, dan Syaratnya bagi Warga Tidak Mampu

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.