Eksekusi Putusan Pengadilan Agama: Menagih Nafkah, Mutah, dan Pembagian Harta Bersama

Apa yang dapat dieksekusi dan siapa yang terkena

Pengadilan agama memeriksa perkara perkawinan bagi yang beragama Islam: cerai, hak asuh, nafkah, dan harta bersama. Putusannya dapat memuat kewajiban finansial yang dijalankan setelah berkekuatan hukum tetap. Yang lazim meliputi:

• nafkah iddah, yaitu nafkah selama masa tunggu setelah perceraian bagi istri;
• mutah, yaitu pemberian dari suami kepada bekas istri sebagai penghibur;
• nafkah madhiyah, yaitu nafkah masa lalu yang tidak dipenuhi;
• nafkah anak, yaitu biaya hidup dan pendidikan anak;
• pembagian harta bersama, yaitu pemisahan harta yang diperoleh selama perkawinan.

Yang terkena adalah pihak yang diwajibkan membayar atau menyerahkan harta, biasanya mantan suami, meski tidak selalu. Pihak yang berhak adalah mantan istri atau anak melalui walinya. Pembahasan perkara nafkah dan hak asuh dapat dilihat pada eksekusi putusan nafkah dan hak asuh, sedangkan artikel ini menekankan tahapan dan harta.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Hukum acara pengadilan agama mengikuti hukum acara perdata umum, kecuali yang diatur khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Dengan demikian eksekusi mengikuti pola yang sama: permohonan, teguran, sita, dan lelang. Pelaksananya ketua pengadilan agama dan juru sita pengadilan agama.

Beberapa pokok:

• Putusan harus berkekuatan hukum tetap, kecuali ada ketentuan yang membolehkan dijalankan lebih dulu.
• Pemohon eksekusi harus mengajukan permohonan; pengadilan tidak bergerak sendiri.
• Untuk pembayaran uang, pihak yang kalah ditegur lebih dulu. Lihat aanmaning.
• Untuk pembagian harta, objek dapat dibagi secara natura bila mungkin. Bila tidak mungkin dibagi, objek dijual lelang dan hasilnya dibagi.
• Nafkah anak berlanjut sampai anak dewasa atau mandiri, menurut ukuran yang ditetapkan hukum dan putusan.

Ketika bekas pasangan bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta, ada kemungkinan pengaturan pemotongan gaji. Aturan khusus untuk aparatur negara berada dalam peraturan kepegawaian. Periksa teks resmi.

Langkah praktis menagih nafkah dan pembagian harta

1. Pastikan status putusan. Minta akta cerai dan salinan putusan, serta keterangan bahwa putusan telah berkekuatan hukum tetap. Cara mendapatkannya ada pada salinan putusan.
2. Rinci kewajiban. Hitung jumlah yang belum dibayar: nafkah iddah, mutah, nafkah anak per bulan, atau objek harta.
3. Ajukan permohonan eksekusi. Surat ditujukan kepada ketua pengadilan agama yang memutus pada tingkat pertama. Lampirkan putusan dan perhitungan.
4. Tunggu panggilan teguran. Hadiri sidang aanmaning. Pihak yang berkewajiban akan ditegur agar membayar.
5. Sita bila tidak dipenuhi. Sebutkan harta yang diketahui: tanah, kendaraan, usaha. Ketua menetapkan sita eksekusi.
6. Lelang atau pembagian. Harta dijual lewat lelang, atau diserahkan sesuai putusan. Alurnya sama dengan sita eksekusi dan lelang eksekusi.
7. Terima pembayaran. Hasil diserahkan melalui pengadilan, dan berita acara dibuat.

Biaya umumnya terdiri atas panjar eksekusi dan biaya pemanggilan. Bagi yang tidak mampu, ada layanan pembebasan biaya dan pos bantuan hukum, sebagaimana dijelaskan pada biaya perkara cerai, prodeo, dan posbakum.

Kendala yang sering dihadapi

Eksekusi finansial di perkara keluarga tidak selalu mudah. Kendala yang sering muncul:

Untuk harta bersama, kendala tambahan muncul bila objek sudah dijaminkan di bank atau dikuasai pihak ketiga. Dalam hal ini, objek dapat sulit dibagi atau dilelang. Mintalah informasi dari kantor pertanahan tentang status hak tanggungan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan inti eksekusi di pengadilan agama relatif stabil. Namun ada beberapa perkembangan:

• Mahkamah Agung menerbitkan pedoman yang mendorong hakim memperhatikan perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian, termasuk menjatuhkan nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak dalam putusan. Dengan pedoman itu, kewajiban finansial lebih sering tercantum dalam amar.
• Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dipakai hakim sebagai rujukan. Periksa teks resmi.
• Administrasi perkara secara elektronik membuat pendaftaran dan pemanggilan lebih banyak dilakukan daring.
• Ketentuan khusus tentang pembayaran nafkah anak melalui pemotongan gaji aparatur negara berada dalam peraturan kepegawaian dan dapat berubah.

Karena detailnya dapat bergeser, periksa ketentuan terbaru dan tanya kepada kepaniteraan sebelum menyusun permohonan.

Cara menghitung dan membuktikan tunggakan

Pengadilan membutuhkan angka yang jelas. Buat tabel sederhana berisi bulan, jumlah yang seharusnya dibayar, jumlah yang dibayar, dan selisihnya. Lampirkan bukti transfer untuk setiap pembayaran sebagian. Jika putusan menyebut nafkah anak dengan jumlah tertentu per bulan, tunggakan dihitung dari bulan pertama setelah putusan tetap atau sejak tanggal yang disebut dalam amar.

Untuk nafkah iddah, masa iddah bagi perempuan yang dicerai umumnya mengikuti ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Jumlah yang dihukumkan hakim sudah tertulis dalam amar, sehingga pemohon cukup menagih sesuai angka itu. Untuk mutah, jumlah juga tertulis dalam amar.

Jika amar tidak menyebut jumlah yang dapat dihitung, eksekusi akan terhambat. Pada kasus semacam itu, amar yang tidak jelas dapat membuat putusan sulit dijalankan, sebagaimana dibahas pada putusan non-executable. Pencegahannya adalah meminta hakim merumuskan amar secara terukur sejak persidangan.

Selain itu, catat kondisi kemampuan pihak yang berkewajiban. Hakim biasanya mempertimbangkan kemampuan ketika menetapkan jumlah, tetapi penurunan penghasilan di kemudian hari tidak otomatis mengubah putusan. Pihak yang kesulitan dapat mengajukan permohonan penyesuaian melalui prosedur yang tersedia, bukan berhenti membayar sepihak.

Pilihan damai sebelum dan sesudah eksekusi

Banyak mantan pasangan lebih memilih penyelesaian yang bisa dipenuhi daripada sita yang memakan waktu. Beberapa pola yang dapat dipertimbangkan:

• cicilan tunggakan dengan jadwal tertulis, dan nafkah bulanan berjalan tetap dibayar penuh;
• penyerahan sebagian harta sebagai pelunasan, dicatat dalam akta perdamaian;
• pembayaran melalui rekening khusus anak agar tidak terjadi sengketa penggunaan;
• mediasi ulang dengan bantuan mediator pengadilan atau lembaga lain. Lihat mediasi perkara keluarga.

Kesepakatan sebaiknya ditandatangani kedua pihak, disaksikan, dan diberitahukan kepada pengadilan agar eksekusi ditangguhkan sesuai kesepakatan. Tanpa pencatatan, pemenang tetap bisa melanjutkan eksekusi bila pembayaran terhenti.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang mantan istri fiktif memperoleh putusan yang menghukum mantan suami membayar nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak setiap bulan. Setelah putusan tetap, tiga bulan pertama tidak dibayar. Ia mengajukan eksekusi dan hadir di sidang teguran. Mantan suami mengaku usahanya menurun, lalu menyepakati pembayaran tunggakan dengan cicilan dan membayar nafkah bulanan tepat waktu. Kesepakatan itu dicatat di pengadilan. Bila ia kembali menunggak, permohonan sita dapat dilanjutkan.

Harta bersama: pembagian dan eksekusinya

Putusan pembagian harta bersama biasanya menyebut bagian masing-masing, misalnya seperdua. Objek yang dapat dibagi dalam wujud, seperti dua bidang tanah, dibagi sesuai amar. Objek yang tidak dapat dibagi, seperti satu rumah, dijual lelang dan hasilnya dibagi. Pasangan juga dapat sepakat salah satu pihak mengambil rumah dan membayar bagian pihak lain.

Bila harta yang dibagi sebelumnya disita saat perkara berjalan, sita itu menjadi dasar pelaksanaan. Dasarnya dapat dilihat pada sita marital harta bersama. Bila tidak ada sita, pemenang dapat meminta sita eksekusi atas harta yang jelas. Aturan perjanjian kawin perlu dicek karena dapat membuat harta sudah terpisah.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah nafkah anak bisa dieksekusi? Bisa, terutama tunggakan yang jelas jumlahnya. Nafkah masa depan dibayar bulanan sesuai putusan, dan tunggakannya dapat ditagih melalui eksekusi.

Bisakah eksekusi dilakukan tanpa banding selesai? Jika putusan masih diperiksa di tingkat banding atau kasasi, eksekusi umumnya belum dapat dilakukan kecuali ada putusan yang boleh dijalankan lebih dulu. Lihat banding putusan pengadilan agama.

Bagaimana jika mantan suami berada di luar kota? Eksekusi tetap dapat dimintakan melalui pengadilan yang memutus, dan pelaksanaan dapat didelegasikan ke pengadilan di tempat harta atau pihak berada.

Apakah ada sanksi pidana bagi yang tidak membayar nafkah? Ketentuan pidana tertentu dapat berlaku dalam konteks penelantaran rumah tangga. Nominal atau ancaman dapat berubah, sehingga periksa teks resmi terbaru.

Ringkasan

• Putusan pengadilan agama tentang nafkah dan harta bersama dapat dieksekusi setelah berkekuatan hukum tetap.
• Alurnya: permohonan, teguran, sita, lelang atau pembagian, pembayaran.
• Siapkan rincian jumlah dan data harta pihak yang berkewajiban.
• Kesepakatan tertulis dan dicatat pengadilan lebih kuat daripada janji lisan.
• Hak anak tidak dapat dikorbankan oleh kesepakatan orang tua.
• Periksa teks resmi dan pedoman terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Baca juga

• Sita Marital atas Harta Bersama Suami Istri: Cara Mengamankan Harta Sebelum Dialihkan
• Sita Eksekusi dan Lelang Eksekusi: Tahapan dari Teguran sampai Pembayaran Hasil Lelang

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.