Daluwarsa Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana dalam KUHP Baru: Gugurnya Perkara karena Waktu

Apa itu daluwarsa dan siapa yang terkena

Daluwarsa adalah berakhirnya hak atau kewenangan karena lewatnya waktu. Dalam hukum pidana ada dua macam yang perlu dibedakan.

• Daluwarsa penuntutan. Negara tidak lagi berwenang menuntut seseorang atas suatu tindak pidana karena sudah lewat waktu tertentu sejak perbuatan terjadi.
• Daluwarsa pelaksanaan pidana. Putusan sudah ada, tetapi hukuman tidak dijalankan dalam jangka waktu tertentu, sehingga kewenangan menjalankannya berakhir.

Dasar pemikirannya: seiring waktu, bukti hilang, saksi lupa, dan kepentingan menghukum berkurang. Selain itu, orang berhak atas kepastian hukum. Namun tidak semua hal bisa daluwarsa: misalnya pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang daluwarsa menurut KUHP baru. Pembahasan ringkas konsep ini ada pada daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana. Artikel ini menambahkan sudut praktis dan perbandingan dengan alasan lain gugurnya perkara.

Yang terkena adalah pelapor, korban, terlapor, tersangka, dan terpidana yang perkaranya lama tertunda. Pembaca sering bertanya karena laporan polisi tidak ditindaklanjuti selama bertahun-tahun.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Gambaran umum, dengan rincian yang harus dicek pada teks resmi KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

• Jangka waktu dikaitkan dengan berat ancaman. Menurut Pasal 136 UU No. 1 Tahun 2023, kewenangan menuntut gugur setelah 3 tahun (ancaman penjara paling lama 1 tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III), 6 tahun (penjara di atas 1 sampai 3 tahun), 12 tahun (di atas 3 sampai 7 tahun), 18 tahun (di atas 7 sampai 15 tahun), dan 20 tahun (ancaman penjara paling lama 20 tahun, seumur hidup, atau pidana mati). Bila pelakunya anak, jangka itu dikurangi menjadi sepertiganya.
• Dihitung dari hari setelah perbuatan. Hitungan dimulai keesokan hari setelah perbuatan dilakukan. Untuk pemalsuan dan perusakan mata uang, hitungan dimulai keesokan hari setelah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan (Pasal 137).
• Ada hal yang dapat menghentikan atau menunda waktu. Tindakan penuntutan menghentikan tenggang waktu daluwarsa, lalu berlaku tenggang baru (Pasal 138). Bila penuntutan dihentikan sementara karena ada sengketa hukum yang harus diputus lebih dulu, tenggang daluwarsa tertunda sampai sengketa itu diputus (Pasal 139).
• Tidak ada pengecualian umum di KUHP baru. Bahkan ancaman pidana mati dan seumur hidup memiliki jangka penuntutan paling lama 20 tahun. Undang-undang khusus dapat berbeda, misalnya untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Periksa teks resmi undang-undang yang dipakai dalam perkara Anda.
• Daluwarsa pelaksanaan pidana. Dihitung keesokan harinya sejak putusan dapat dilaksanakan (Pasal 143). Jangkanya sama dengan jangka daluwarsa menuntut ditambah sepertiga, dan harus melebihi lama pidana yang dijatuhkan, kecuali untuk penjara seumur hidup (Pasal 142). Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang daluwarsa.
• Peralihan ke KUHP baru. Untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026, aturan peralihan menentukan apakah ketentuan lama atau baru yang dipakai, dengan prinsip ketentuan yang menguntungkan terdakwa. Konsultasikan penasihat hukum.

Alasan lain gugurnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana

Selain daluwarsa, ada alasan lain yang membuat perkara berhenti.

Ne bis in idem adalah istilah Latin yang berarti "tidak dua kali untuk hal yang sama". Prinsip ini melindungi orang dari penuntutan berulang.

Langkah praktis menilai apakah perkara sudah daluwarsa

1. Tentukan tindak pidana yang dimaksud. Tanyakan pasal yang disangkakan atau dilaporkan, dan ancaman pidananya.
2. Tentukan tanggal perbuatan. Catat kapan perbuatan terjadi, atau, untuk perbuatan berkelanjutan, kapan berakhir.
3. Tentukan apakah ada tindakan hukum setelahnya. Misalnya pemanggilan, penetapan tersangka, atau pelimpahan. Tindakan ini dapat memengaruhi hitungan.
4. Baca jangka daluwarsa dalam KUHP yang berlaku. Gunakan teks resmi. Jangan memakai angka dari artikel lama.
5. Bandingkan. Hitung tanggal berakhirnya, lalu bandingkan dengan tanggal sekarang atau tanggal tindakan hukum.
6. Konsultasikan dengan penasihat hukum. Perhitungan daluwarsa mudah keliru, terutama bila ada pergantian undang-undang.
7. Bila terlapor, ajukan keberatan secara tertulis. Sampaikan kepada penyidik atau jaksa bahwa perkara sudah daluwarsa, dengan perhitungan. Bila perkara tetap dilanjutkan, praperadilan atau eksepsi dapat dipertimbangkan.
8. Bila korban, laporkan segera. Jangan menunda. Waktu adalah musuh pembuktian dan dapat menghilangkan kewenangan menuntut.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

KUHP lama memiliki daluwarsa yang tertulis dalam beberapa golongan. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur ulang ketentuan tentang gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, termasuk memasukkan beberapa konsep baru yang lebih modern. Jangka penuntutan dalam KUHP baru dibagi lima tingkat menurut berat ancaman pidana, yaitu 3, 6, 12, 18, dan 20 tahun (Pasal 136), dan ada ketentuan tersendiri bagi anak serta bagi daluwarsa pelaksanaan pidana (Pasal 142 dan 143). KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) yang berlaku bersamaan memengaruhi tata cara penuntutan. Penyesuaian ancaman pidana melalui UU No. 1 Tahun 2026 dapat mengubah golongan ancaman, sehingga jangka daluwarsa untuk tindak pidana di luar KUHP juga perlu dicek ulang. Tetap bacalah teks resmi dan aturan peralihan untuk perkara Anda.

Dampak praktisnya: perkara lama yang dulu tampak sudah daluwarsa atau belum bisa saja berubah penilaiannya setelah aturan baru. Jangan mengambil kesimpulan tanpa menghitung ulang.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Bu Rina melaporkan penggelapan yang menurutnya terjadi bertahun-tahun lalu oleh rekan usahanya. Penyidik menghitung berdasarkan tanggal perbuatan dan ancaman pidana, lalu memeriksa apakah ada tindakan yang mengubah hitungan. Di sisi lain, terlapor merasa perkara sudah daluwarsa dan meminta penasihat hukum menghitung ulang. Hasilnya bergantung pada tanggal pasti, pasal yang dipakai, dan aturan peralihan. Contoh ini fiktif dan hanya ilustrasi, bukan prediksi hasil.

Kaitan dengan laporan yang mandek

Daluwarsa sering dikaitkan dengan laporan polisi yang tidak berkembang. Penyidik tidak boleh membiarkan laporan menggantung tanpa kepastian. Pelapor berhak menanyakan perkembangan melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP). Bila tidak ada kabar, pelapor dapat mengajukan permohonan gelar perkara atau mengadu ke pengawas internal. Bacalah laporan polisi, SP2HP, dan tindak lanjutnya dan gelar perkara: hak pelapor dan terlapor. Dengan begitu korban tidak kehilangan haknya karena waktu berjalan tanpa tindakan.

Contoh perhitungan sederhana dan cara berpikirnya

Untuk memahami logikanya, bayangkan perhitungan fiktif berikut yang hanya menggambarkan cara berpikir, bukan angka hukum yang sebenarnya. Misalkan sebuah tindak pidana punya jangka daluwarsa penuntutan sekian tahun menurut KUHP yang berlaku. Perbuatan terjadi pada tanggal tertentu. Hitungan dimulai sehari sesudahnya. Bila selama jangka itu tidak ada tindakan penuntutan yang diakui sebagai penghenti atau penunda waktu, kewenangan menuntut berakhir ketika jangka habis. Bila ada tindakan penuntutan yang sah, hitungan dapat berjalan dari awal atau tertunda menurut rumusan undang-undang.

Dari sini terlihat tiga data yang menentukan: pasal dan ancaman pidananya, tanggal perbuatan, dan riwayat tindakan hukum. Kekeliruan pada salah satu data mengubah seluruh hasil. Karena itu, buat tabel kronologi yang memuat tanggal kejadian, tanggal laporan, tanggal pemeriksaan, dan tanggal setiap tindakan penyidik atau jaksa. Tabel ini sangat berguna bagi penasihat hukum.

Daluwarsa dan korban kekerasan terhadap anak atau kekerasan seksual

Pada kejahatan tertentu seperti kekerasan seksual, korban sering baru berani bicara bertahun-tahun kemudian. Karena itu perlu diperhatikan bahwa undang-undang khusus dapat mengatur titik mulai atau jangka daluwarsa secara berbeda demi melindungi korban. Misalnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat ketentuan yang memperhatikan kondisi korban. Karena rincian harus dicek pada teks resmi, korban jangan menyimpulkan sendiri bahwa perkaranya sudah daluwarsa. Tanyakan kepada lembaga bantuan hukum atau pendamping korban. Bacalah tindak pidana kekerasan seksual untuk gambaran umum hak korban.

Daluwarsa pelaksanaan pidana bagi buron

Terpidana yang melarikan diri tidak serta-merta aman. Bila terpidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana, hitungan daluwarsa dimulai keesokan harinya sejak tanggal ia melarikan diri, dan hitungan ditunda selama pelaksanaan pidana ditunda menurut peraturan atau selama terpidana dirampas kemerdekaannya (Pasal 143). Jangka yang harus dilewati juga panjang, dan pidana mati tidak daluwarsa. Selain itu, jaksa dapat mencatat terpidana dalam daftar pencarian orang. Sebaiknya terpidana yang masih memiliki kewajiban menjalani pidana menghubungi penasihat hukum untuk mengetahui posisi hukumnya dan menyerahkan diri secara baik-baik. Menghindar tidak memperbaiki keadaan dan dapat menutup peluang pertimbangan yang meringankan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua tindak pidana bisa daluwarsa? Menurut Pasal 136 KUHP baru, ancaman pidana apa pun, termasuk mati dan seumur hidup, memiliki jangka penuntutan paling lama 20 tahun, tetapi pelaksanaan pidana mati yang sudah dijatuhkan tidak daluwarsa. Undang-undang khusus dapat mengatur berbeda, jadi cek rumusan terbaru.

Kapan waktu mulai dihitung? Pada umumnya sejak hari setelah perbuatan terjadi, dengan pengecualian untuk jenis tindak pidana tertentu. Periksa teks resmi.

Apakah laporan polisi menghentikan daluwarsa? Tidak otomatis. Yang berpengaruh adalah tindakan penuntutan tertentu menurut aturan. Konsultasikan.

Apakah hukuman yang tidak pernah dijalankan bisa hilang? Ada daluwarsa pelaksanaan pidana dengan jangka berbeda menurut jenis pidana. Jangan berasumsi tanpa menghitung.

Ringkasan

• Daluwarsa membuat negara kehilangan kewenangan menuntut atau menjalankan pidana karena lewat waktu.
• Jangka penuntutan berkaitan dengan berat ancaman, dari 3 sampai 20 tahun; pelaksanaan pidana mati tidak daluwarsa.
• Alasan lain gugurnya perkara: ne bis in idem, meninggal dunia, pencabutan pengaduan, amnesti, abolisi.
• KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026; periksa rumusan dan aturan peralihan.
• Hitung dari tanggal perbuatan dan konsultasikan perhitungannya.
• Korban sebaiknya melapor secepat mungkin.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Laporan Polisi dan SP2HP: Cara Melapor, Hak Pelapor, dan Memantau Perkembangan Perkara
• Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi: Perbedaan dan Wewenang Presiden

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.