Cuti Tahunan yang Tidak Diambil: Hangus atau Diuangkan Saat Berhenti Kerja
Isi artikel
DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan yang dikutip media, undang-undang itu baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan. Nomor dan naskah resminya belum kami temukan, sehingga uraian di bawah memakai aturan yang berlaku saat ini. Periksa teks resmi dan perkembangan terbaru sebelum bertindak.
Apa itu cuti tahunan dan siapa yang berhak
Cuti tahunan adalah istirahat berupah yang diberikan kepada pekerja setiap tahun. Menurut ulasan Hukumonline berdasarkan UU 13/2003 sebagaimana diubah, pekerja yang telah bekerja dua belas bulan terus-menerus berhak atas cuti tahunan dua belas hari kerja. Pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB), antara lain kapan boleh diambil, apakah boleh dipecah, dan apakah ada batas waktu penggunaannya.
Aturan ini berlaku bagi pekerja tetap maupun pekerja kontrak yang memenuhi masa kerja, selama bukan pekerja dengan pola kerja yang diatur khusus. Pekerja harian lepas dan pekerja dengan jadwal tidak tetap perlu memeriksa dokumen masing-masing. Pembahasan dasar ada di hak cuti tahunan karyawan.
Hangus atau diuangkan: dua situasi berbeda
Jawaban atas pertanyaan hangus atau diuangkan bergantung pada situasinya.
Situasi pertama: pekerja masih bekerja. Cuti tahunan adalah hak istirahat, bukan hak untuk dijual. Pada prinsipnya, tujuan cuti adalah istirahat, sehingga perusahaan tidak wajib menguangkan cuti selama pekerja masih aktif, dan pekerja tidak boleh menukar cuti dengan uang sepihak. Banyak perusahaan menetapkan bahwa cuti yang tidak diambil sampai batas waktu tertentu dinyatakan gugur, atau hangus, atau memberi kesempatan menunda sebagian ke tahun berikutnya. Aturan batas waktu ini diatur dokumen internal. Karena itu, kata hangus kerap benar selama hubungan kerja masih berjalan, asalkan aturan internalnya jelas dan wajar serta pekerja sungguh diberi kesempatan mengambil cuti.
Situasi kedua: hubungan kerja berakhir. Di sinilah uang penggantian hak muncul. Pasal 40 ayat (4) huruf a PP 35/2021 menyebut komponen uang penggantian hak yang meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Jadi, bila hubungan kerja berakhir karena PHK, sisa cuti yang belum diambil dan belum gugur dihitung dan dibayar. Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri juga umumnya berhak atas uang penggantian hak, dan uang pisah bila diatur dokumen internal. Periksa teks resmi untuk jenis berakhirnya hubungan kerja yang Anda alami.
Arti belum gugur
Kata kunci pada aturan itu adalah "belum gugur". Cuti dapat gugur bila lewat batas waktu penggunaannya menurut perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. Contohnya: dokumen menyebut cuti harus diambil paling lambat enam bulan setelah tahun cuti berakhir. Cuti yang melewati batas itu gugur. Cuti yang masih dalam batas waktu berarti belum gugur dan masih dapat diuangkan saat berhenti.
Dua catatan penting. Pertama, batas gugur harus tertulis dan diketahui pekerja. Aturan lisan atau aturan yang baru diumumkan di akhir tahun mudah dipersoalkan. Kedua, bila perusahaan sendiri yang melarang atau menunda pekerja mengambil cuti karena beban kerja, gugurnya cuti menjadi bahan perdebatan. Pekerja dapat menyatakan bahwa kegagalan mengambil cuti bukan kesalahannya. Contoh sengketa yang mirip dapat dilihat pada studi kasus cuti bukan pesangon.
Cara menghitung nilai cuti yang diuangkan
Aturan tidak memberi rumus tunggal, tetapi praktik yang umum adalah mengalikan jumlah hari cuti dengan upah per hari. Upah per hari lazimnya diperoleh dari upah bulanan (upah pokok dan tunjangan tetap) dibagi jumlah hari kerja dalam sebulan sesuai ketentuan perusahaan. Beberapa perusahaan memakai pembagi 25 untuk enam hari kerja, atau 21 untuk lima hari kerja, tetapi pembagi itu mengikuti kesepakatan dan harus konsisten. Hitungan sederhana: sisa cuti dikali upah harian.
Contoh hitungan: seorang pekerja fiktif berupah pokok dan tunjangan tetap Rp5.250.000 sebulan. Perusahaan memakai pembagi 21 hari. Upah harian Rp250.000. Ada tujuh hari cuti yang belum diambil dan belum gugur. Nilainya Rp1.750.000. Angka ini hanya ilustrasi; pembagi dan komponen upah harus dicek pada dokumen internal.
Perhatikan komponen upah yang dipakai. Jika perusahaan hanya memakai upah pokok, pekerja dapat menanyakan dasarnya. Pembahasan tentang upah yang dipakai ada pada upah yang dipakai untuk menghitung hak.
Langkah praktis menagih
- Hitung sisa cuti. Kumpulkan catatan cuti dari HRD atau aplikasi kehadiran. Jika belum ada, buat sendiri dari kalender.
- Periksa aturan gugur. Baca perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan PKB tentang batas waktu pengambilan cuti.
- Hitung nilai uang. Gunakan upah harian sesuai dokumen internal.
- Minta rincian tertulis. Mintalah HRD menyusun rincian uang penggantian hak, termasuk cuti. Catat tanggal permintaan.
- Periksa slip atau surat rincian. Pastikan cuti tercantum. Hak ini sering terlewat.
- Ajukan keberatan tertulis bila tidak dibayar atau dihitung terlalu kecil.
- Tempuh bipartit, lalu pengawas atau mediasi bila buntu. Rincian ada di di-PHK: panduan lengkap hak pesangon dan langkah dari bipartit sampai PHI.
Cuti yang ditunda atas permintaan perusahaan
Situasi umum: atasan meminta pekerja menunda cuti karena proyek besar, lalu cuti tak pernah terambil dan tiba-tiba dinyatakan gugur. Pekerja yang berada dalam keadaan ini sebaiknya menyimpan bukti permintaan penundaan, seperti pesan atau surat elektronik. Bukti itu menunjukkan bahwa cuti tidak terambil bukan karena kelalaian pekerja. Dalam perundingan, pekerja dapat meminta agar cuti itu dijadwalkan ulang atau diuangkan sebagai bentuk kompensasi. Perusahaan yang menunda cuti tanpa kompensasi sambil menerapkan aturan gugur secara kaku akan kesulitan membela aturan itu bila perkara dibawa ke mediator atau hakim.
Sebaliknya, pekerja yang berulang kali menolak tawaran jadwal cuti dari perusahaan juga sulit menuntut kompensasi. Jadi catatan kedua belah pihak sama pentingnya: tawaran jadwal, penolakan, penundaan, dan alasannya.
Perbedaan cuti tahunan, cuti bersama, dan cuti lain
Salah satu penyebab salah hitung adalah mencampur beberapa jenis cuti. Cuti tahunan adalah jatah dua belas hari kerja. Cuti bersama ditetapkan pemerintah dan sering memotong cuti tahunan menurut kebijakan perusahaan, atau dijadikan libur tambahan. Izin alasan keluarga seperti menikah atau kematian keluarga berdiri sendiri dan tidak mengurangi cuti tahunan; lihat upah tidak masuk kerja karena alasan keluarga. Cuti sakit, cuti haid, dan cuti melahirkan juga berdiri sendiri. Kalau perusahaan memotong cuti tahunan karena hari-hari itu, tanyakan dasarnya dan bandingkan dengan peraturan perusahaan. Untuk cuti bersama yang memotong cuti tahunan, aturan pastinya bergantung pada kebijakan perusahaan dan surat keputusan pemerintah tentang cuti bersama pada tahun itu; periksa dokumen yang berlaku.
Ringkasan perhitungan dengan tabel
| Komponen | Contoh nilai fiktif |
|---|---|
| Upah pokok dan tunjangan tetap per bulan | Rp5.250.000 |
| Pembagi harian menurut aturan perusahaan | 21 |
| Upah harian | Rp250.000 |
| Sisa cuti belum gugur | 7 hari |
| Nilai uang penggantian cuti | Rp1.750.000 |
Tabel ini hanya contoh. Cantumkan pembagi, komponen upah, dan jumlah hari sesuai dokumen perusahaan Anda ketika meminta rincian.
Cuti yang diambil setengah hari dan cuti yang dipecah
Banyak perusahaan membolehkan cuti diambil per setengah hari atau dipecah menjadi beberapa bagian. Hal ini mengikuti kebijakan internal, bukan ketentuan undang-undang yang rinci. Ketika menghitung sisa cuti, pastikan sistem perusahaan menghitung pecahan itu. Setengah hari yang diambil tetapi tidak dicatat akan membuat sisa cuti tampak lebih besar atau lebih kecil dari seharusnya. Minta rekap tertulis dan cocokkan dengan catatan pribadi.
Cuti yang dibayar, bukan diambil, sebagai kebijakan
Sebagian perusahaan, terutama di sektor tertentu, mengganti cuti yang tidak diambil dengan uang pada akhir tahun. Itu adalah kebijakan perusahaan, bukan kewajiban umum. Bila kebijakan itu tertulis dan pernah dilaksanakan, pekerja dapat menagihnya sesuai dokumen. Sebaliknya, pekerja tidak boleh mendesak diuangkan bila peraturan perusahaan menyatakan cuti hanya untuk istirahat. Pastikan Anda tahu mana yang berlaku di tempat kerja Anda.
Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui
Aturan tentang cuti tahunan yang belum diambil sebagai komponen uang penggantian hak merupakan bagian dari PP 35/2021, peraturan pelaksana UU Cipta Kerja untuk PHK. UU Cipta Kerja kemudian ditetapkan menjadi UU 6/2023, tetapi prinsip uang penggantian hak untuk cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur masih sama menurut naskah PP 35/2021. Dengan kata lain, aturan inti relatif stabil.
Yang bergeser adalah teknis. Banyak perusahaan beralih ke sistem cuti elektronik dengan batas kedaluwarsa otomatis. Sistem ini praktis, tetapi pekerja harus tahu aturan kedaluwarsanya. Selain itu, DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, yang baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan. Karena naskah resminya belum ditemukan, belum dapat dipastikan apakah aturan cuti dan uang penggantian hak berubah. Selama itu, ketentuan yang ada berlaku. Informasi terkait: aturan ketenagakerjaan lama tetap berlaku sebelum UU baru.
Kesalahan umum
| Kesalahan | Akibat | Cara menghindari |
|---|---|---|
| Menganggap semua cuti pasti hangus | Kehilangan hak | Baca aturan gugur di dokumen |
| Menganggap semua cuti pasti diuangkan | Tuntutan ditolak | Pisahkan antara masih bekerja dan berhenti |
| Tidak menyimpan catatan cuti | Sulit menghitung | Catat dan minta rekap |
| Lupa menagih saat serah terima | Tidak masuk perhitungan | Sebutkan cuti dalam surat resign atau rincian PHK |
| Menerima rincian tanpa membaca | Cuti tak terhitung | Periksa tiap komponen |
Jangan menandatangani surat penerimaan hak akhir atau pelepasan tuntutan sebelum Anda memastikan sisa cuti sudah dihitung. Tanda tangan itu dapat dipakai sebagai bukti bahwa semua hak telah dipenuhi.
Setiap awal tahun, minta rekap cuti ke HRD atau cek aplikasi. Tulis sisa cuti dan batas pengambilan. Dengan begitu, Anda tahu kapan cuti akan gugur dan dapat menjadwalkannya sebelum itu.
Contoh: Ayu, pekerja fiktif di sebuah usaha ritel, mengundurkan diri setelah enam tahun. Ia memiliki sisa cuti sepuluh hari, tetapi peraturan perusahaan menyatakan cuti gugur enam bulan setelah akhir tahun cuti. Setelah menghitung, Ayu menemukan empat hari yang masih dalam batas waktu. Ia meminta HRD memasukkan empat hari itu dalam rincian hak akhir. HRD semula hanya mencantumkan gaji terakhir, tetapi setelah Ayu melampirkan hitungannya dan kutipan peraturan perusahaan, empat hari tersebut dimasukkan. Kisah ini fiktif.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah perusahaan boleh menghanguskan cuti tanpa pemberitahuan? Aturan gugur sebaiknya tertulis dan diketahui pekerja. Penghangusan mendadak tanpa dasar tertulis mudah dipersoalkan.
Apakah cuti yang dihanguskan bisa diganti uang saat masih bekerja? Tidak ada kewajiban umum. Ada perusahaan yang menguangkan sebagai kebijakan, tetapi hukum tidak mewajibkannya selama pekerja masih aktif.
Apakah pekerja resign berhak atas uang cuti? Pekerja yang mengundurkan diri umumnya berhak atas uang penggantian hak, termasuk cuti yang belum diambil dan belum gugur. Periksa teks resmi dan dokumen internal untuk kepastian. Lihat juga mengundurkan diri: hak pekerja.
Bagaimana pajaknya? Perlakuan pajak atas uang penggantian hak mengikuti aturan perpajakan yang terpisah. Tanyakan kepada bagian penggajian atau konsultan pajak.
Ringkasan
- Cuti tahunan adalah hak istirahat dua belas hari kerja bagi pekerja yang memenuhi masa kerja dua belas bulan.
- Selama masih bekerja, cuti yang tidak diambil dapat gugur sesuai aturan internal.
- Saat hubungan kerja berakhir, cuti yang belum diambil dan belum gugur menjadi bagian uang penggantian hak (Pasal 40 ayat (4) huruf a PP 35/2021).
- Hitung nilai dengan upah harian sesuai dokumen internal.
- Minta rincian tertulis dan jangan tanda tangan pelepasan sebelum cuti dihitung.
- Periksa teks resmi terbaru sebelum menagih.
Artikel ini informasi umum untuk edukasi, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap kasus punya fakta dan dokumen yang berbeda, sehingga sebaiknya dikonsultasikan dengan advokat.
- PP 35/2021, naskah asli di peraturan.go.id — peraturan.go.id/files3/pp-no-35-tahun-2021_asli.pdf
- Hukumonline: pelaksanaan ibadah bagi karyawan (rujukan cuti tahunan) — www.hukumonline.com/klinik/a/pelaksanaan-ibadah-umrah-bagi-karyawan-cl6852/
Informasi per Oktober 2026. Peraturan dapat berubah; cek teks resmi di peraturan.go.id atau situs instansi terkait.
Dasar hukum
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
Baca juga
- Hak Cuti Tahunan Karyawan Menurut UU Ketenagakerjaan
- Cuti yang belum diambil tidak sama dengan pesangon
- Mengundurkan Diri dari Pekerjaan: Hak yang Tetap Didapat
- Tabel Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak (PP 35/2021)
- Cuti Panjang dan Istirahat Panjang: Apakah Itu Hak Pekerja dan Bagaimana Mendapatkannya
Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.