Contoh Perjanjian Pemegang Saham dan Cara Mengisinya

Apa itu perjanjian pemegang saham

Pemegang saham adalah pemilik sebagian modal sebuah PT. Perjanjian pemegang saham dibuat oleh para pemilik itu sendiri, kadang bersama perseroan, untuk mengatur hubungan di antara mereka yang tidak cukup diatur dalam anggaran dasar. Anggaran dasar adalah aturan dasar PT yang dibuat dengan akta notaris dan disahkan oleh pemerintah. Perjanjian pemegang saham bersifat lebih fleksibel dan umumnya tidak diumumkan kepada publik.

Perjanjian ini penting bagi usaha yang dimiliki beberapa orang, usaha keluarga, atau rintisan yang menerima investor. Banyak sengketa PT bukan karena persoalan hukum rumit, melainkan karena para pemilik tidak pernah menyepakati hal dasar seperti siapa memutuskan apa, bagaimana bila ada yang ingin keluar, dan bagaimana dividen dibagi. Contoh sengketa ada di sengketa antar pemegang saham dan deadlock.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

• PT diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah diubah sebagian melalui UU No. 6 Tahun 2023. Periksa teks resmi terbaru.
• Perjanjian pemegang saham mengikat para pihak sebagai perjanjian, tetapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun anggaran dasar. Bila bertentangan dengan anggaran dasar, ketentuan anggaran dasar umumnya yang diutamakan terhadap pihak ketiga, sehingga banyak klausul perlu diselaraskan dengan perubahan anggaran dasar. Lihat anggaran dasar PT, isi wajib dan perubahan.
• Hak pemegang saham, seperti hak suara dan hak atas dividen, diatur undang-undang dan anggaran dasar. Keputusan penting diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Lihat RUPS dan hak pemegang saham dan dividen PT.
• Kewenangan mengelola ada pada direksi, dan pengawasan pada dewan komisaris. Perjanjian pemegang saham tidak boleh melumpuhkan tanggung jawab direksi menurut undang-undang.
• Perlindungan pemegang saham minoritas diatur dalam undang-undang, termasuk hak meminta pemeriksaan. Lihat pemegang saham minoritas, hak dan perlindungan hukum.
• Pemegang saham harus tercatat dalam daftar pemegang saham. Lihat daftar pemegang saham dan daftar khusus PT. Penggunaan nama orang lain (nominee) berisiko. Lihat pemegang saham nominee dan risiko pinjam nama.
• Peralihan saham mengikuti anggaran dasar dan tata cara yang berlaku, termasuk persetujuan dan pemberitahuan kepada pemerintah. Periksa teks resmi.
• Isi yang menyangkut persaingan usaha, pengambilalihan, atau investor asing dapat tunduk pada aturan lain. Lihat akuisisi saham PT, notifikasi KPPU dan karyawan.

Kerangka perjanjian pemegang saham yang dapat disesuaikan

Berikut kerangka umum. Perjanjian nyata biasanya lebih panjang dan perlu disesuaikan dengan struktur modal. Tanda [....] harus diganti dengan data Anda.

• PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM PT [Nama Perseroan] Nomor: [....]
• Pada hari ini, [hari], tanggal [....], bertempat di [kota], yang bertanda tangan di bawah ini:
• 1. [Nama Lengkap], NIK [....], pemegang [....] saham, selanjutnya disebut Pemegang Saham A.
• 2. [Nama Lengkap], NIK [....], pemegang [....] saham, selanjutnya disebut Pemegang Saham B.
• 3. [PT [Nama Perseroan], diwakili ...., selanjutnya disebut Perseroan, bila ikut menandatangani].
• Pasal 1 Latar belakang. Para Pemegang Saham memegang saham pada Perseroan sebagaimana akta pendirian nomor [....] tanggal [....] dan data pada Lampiran.
• Pasal 2 Modal dan setoran. Modal ditempatkan dan disetor adalah Rp [....]. Penambahan modal dilakukan [sesuai porsi / dengan persetujuan ....].
• Pasal 3 Direksi dan komisaris. Pemegang Saham A berhak mengusulkan [....] direktur dan Pemegang Saham B berhak mengusulkan [....]. Susunan awal tercantum pada Lampiran.
• Pasal 4 Keputusan penting. Keputusan berikut memerlukan persetujuan [semua/mayoritas ....%] pemegang saham: [mengubah anggaran dasar, menerbitkan saham baru, menjaminkan aset, menjual aset utama, mengangkat direksi, utang di atas Rp ....].
• Pasal 5 Dividen. Dividen dibagikan [....]% dari laba bersih setelah memperhatikan cadangan dan kemampuan keuangan, sesuai keputusan RUPS.
• Pasal 6 Pengalihan saham. Pemegang saham yang hendak menjual wajib lebih dahulu menawarkan kepada pemegang saham lain dengan harga dan syarat yang sama (hak didahulukan) dalam waktu [....] hari.
• Pasal 7 Ikut menjual (tag-along). Bila satu pemegang saham menjual sebagian besar sahamnya kepada pihak ketiga, pemegang saham lain berhak ikut menjual dengan syarat yang sama.
• Pasal 8 Wajib ikut menjual (drag-along). Bila pemegang saham yang memiliki [....]% saham menerima tawaran beli seluruh saham dari pihak ketiga, pemegang saham lain wajib ikut menjual dengan syarat yang sama.
• Pasal 9 Larangan. Pemegang saham tidak menjaminkan atau mengalihkan sahamnya tanpa persetujuan sesuai perjanjian ini.
• Pasal 10 Kebuntuan. Bila keputusan penting tidak tercapai dalam [....] hari, para pihak melakukan [musyawarah, mediasi, lalu salah satu pihak boleh menawarkan membeli saham pihak lain dengan harga yang ia tetapkan sendiri dan pihak lain memilih membeli atau menjual (mekanisme beli-jual)].
• Pasal 11 Keluar dan pensiun. Pemegang saham yang meninggal, sakit, atau mengundurkan diri: sahamnya [dapat dibeli oleh pemegang saham lain pada harga ....].
• Pasal 12 Penilaian saham. Harga ditetapkan oleh [penilai independen yang disepakati / rumus ....].
• Pasal 13 Kerahasiaan dan non-persaingan. Pemegang saham menjaga rahasia Perseroan dan tidak menjalankan usaha yang bersaing langsung selama [....] tahun dan di wilayah [....].
• Pasal 14 Informasi. Pemegang saham berhak memperoleh laporan keuangan dan informasi penting secara berkala.
• Pasal 15 Pembubaran. Pembubaran Perseroan dilakukan menurut undang-undang dan anggaran dasar, dengan pembagian sisa kekayaan sesuai porsi.
• Pasal 16 Hubungan dengan anggaran dasar. Para pihak sepakat menyelaraskan anggaran dasar dengan perjanjian ini sepanjang diperbolehkan hukum.
• Pasal 17 Penyelesaian perselisihan. Musyawarah; bila gagal, [mediasi/arbitrase/pengadilan negeri ....].
• Pasal 18 Penutup. Dibuat rangkap [....] bermeterai cukup.
• Tanda tangan: [Pemegang Saham A] [Pemegang Saham B] [Perseroan, bila ikut].

Penjelasan tiap pasal

Latar belakang dan identitas. Rujuk akta pendirian dan susunan saham saat ini. Jika data kepemilikan berubah, perjanjian perlu diperbarui.

Modal dan setoran. Siapa menyetor berapa, kapan, dan akibat bila terlambat. Penambahan modal sering memicu pengenceran, yaitu persentase kepemilikan yang menyusut. Atur hak untuk ikut menambah modal.

Direksi dan komisaris. Mengatur hak mengusulkan pengurus. Angkat pengurus tetap harus melalui mekanisme RUPS.

Keputusan penting. Daftar hal yang membutuhkan persetujuan khusus melindungi minoritas. Jangan terlalu banyak, karena dapat melumpuhkan operasional.

Dividen. Pembagian dividen bergantung laba dan keputusan RUPS. Kebijakan tertulis mengurangi konflik.

Hak didahulukan, tag-along, dan drag-along. Tiga alat klasik. Hak didahulukan menjaga kelompok pemilik tetap tertutup. Tag-along melindungi minoritas. Drag-along memudahkan penjualan seluruh perusahaan.

Kebuntuan. Dua pemilik 50:50 mudah buntu. Mekanisme penyelesaian bertahap menghindari kelumpuhan.

Keluar dan penilaian. Apa yang terjadi bila pemegang saham meninggal atau mundur. Rumus atau penilai independen mencegah sengketa harga.

Kerahasiaan dan non-persaingan. Batasi wilayah dan waktu agar wajar.

Informasi. Hak melihat laporan keuangan menjaga transparansi.

Hubungan dengan anggaran dasar. Banyak klausul efektif bila dimasukkan juga ke anggaran dasar.

Daftar lampiran yang lazim

• Akta pendirian dan perubahan terakhir PT.
• Daftar pemegang saham dan susunan modal.
• Susunan direksi dan komisaris.
• Fotokopi KTP para pihak.
• Rencana usaha atau anggaran awal.
• Kebijakan dividen.
• Daftar aset yang tidak boleh dijual tanpa persetujuan.

Langkah praktis

1. Petakan kepemilikan. Tuliskan siapa pemilik berapa dan sumber modalnya.
2. Periksa anggaran dasar. Catat hal yang sudah diatur.
3. Diskusikan skenario sulit. Keluar, meninggal, kebuntuan, penambahan modal.
4. Susun perjanjian. Gunakan kerangka di atas.
5. Selaraskan anggaran dasar melalui notaris bila perlu.
6. Tandatangani oleh semua pemegang saham.
7. Perbarui daftar pemegang saham.
8. Tinjau berkala, terutama saat ada investor baru.

Kesalahan umum

Kapan perlu notaris atau advokat

Perjanjian pemegang saham hampir selalu memerlukan bantuan profesional, karena menyangkut kepemilikan perusahaan. Gunakan:

• Notaris untuk menyelaraskan anggaran dasar, mencatat perubahan pemegang saham, dan menyampaikan pemberitahuan atau persetujuan kepada pemerintah.
• Advokat untuk menyusun klausul, menilai risiko, dan menangani sengketa.
• Bantuan khusus bila ada investor asing, pendanaan rintisan, rencana akuisisi, atau perusahaan keluarga. Lihat juga ESOP, opsi saham karyawan.

Bila sengketa berlanjut ke pengadilan, format resmi dokumen perkara mengikuti ketentuan pengadilan dan hukum acara yang berlaku. Untuk dugaan pidana seperti penggelapan, KUHP baru dan hukum acara pidana baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026.

Contoh penerapan

Contoh: Tiga sahabat mendirikan PT bidang makanan dengan porsi saham 40:30:30. Mereka menyepakati bahwa penambahan modal, penjualan aset utama, dan utang di atas batas tertentu perlu persetujuan dua pertiga pemegang saham. Mereka juga mengatur hak didahulukan, tag-along, dan penilaian oleh penilai independen bila ada yang keluar. Perjanjian ditandatangani, lalu notaris menyesuaikan anggaran dasar.

Contoh: Dua pemilik PT dengan porsi 50:50 berselisih tentang rencana ekspansi dan tidak punya mekanisme penyelesaian. RUPS tidak pernah memperoleh keputusan, direksi tidak berani bertindak, dan perusahaan berhenti berkembang. Pelajarannya, kebuntuan perlu diatur sebelum terjadi.

Perubahan aturan yang perlu diketahui

UU PT mengalami perubahan terbatas melalui UU No. 6 Tahun 2023, termasuk pengaturan PT perorangan untuk usaha mikro dan kecil dan kemudahan administrasi. Tata cara pendaftaran dan perubahan data perseroan juga berubah mengikuti sistem elektronik pemerintah, sehingga periksa ketentuan terbaru. Kementerian yang mengurus badan hukum kini adalah Kementerian Hukum. Aturan inti bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar relatif stabil. Untuk pidana seperti penggelapan, KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perjanjian pemegang saham wajib ada? Tidak wajib. Namun bagi PT dengan beberapa pemilik, perjanjian ini sangat berguna untuk mencegah sengketa.

Apakah perjanjian ini harus dibuat notaris? Tidak wajib untuk sahnya sebagai perjanjian. Namun bila isi perlu masuk anggaran dasar, peran notaris diperlukan.

Apa bedanya dengan anggaran dasar? Anggaran dasar mengikat perseroan dan pemegang saham sebagai aturan organisasi, dan didaftarkan. Perjanjian pemegang saham mengikat para pihak secara privat dan lebih fleksibel.

Bagaimana jika ada yang melanggar? Pihak yang dirugikan dapat menuntut sesuai perjanjian, misalnya melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan, tergantung klausul penyelesaian perselisihan.

Ringkasan

• Perjanjian pemegang saham mengatur hubungan antar pemilik PT di luar anggaran dasar.
• Atur keputusan penting, dividen, pengalihan saham, kebuntuan, dan cara keluar.
• Selaraskan dengan anggaran dasar agar efektif.
• Hindari nominee dan klausul yang melanggar hukum.
• Libatkan notaris dan advokat sejak awal.
• Contoh dalam artikel harus disesuaikan dengan fakta dan hukum yang berlaku.

Dasar hukum

• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), bagian perikatan
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (berlaku sejak 2 Januari 2026)

Baca juga

• Sengketa Antarpemegang Saham dan Deadlock: Jalan Keluar Menurut Hukum
• RUPS dan Hak Pemegang Saham: Kuorum, Pemanggilan, dan Perlindungan Minoritas
• Anggaran Dasar PT: Isi Wajib dan Cara Mengubahnya
• Pemegang Saham Minoritas: Hak dan Perlindungan Hukum
• Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus PT: Isi dan Hak Melihatnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.