Dividen PT: Hak Pemegang Saham dan Syarat Pembagiannya

Apa itu dividen dan siapa yang berhak

Dividen adalah bagian laba bersih PT yang dibagikan kepada pemegang saham sesuai jumlah saham yang dimiliki. Dividen bukan gaji dan bukan pinjaman. Ia hanya muncul bila PT menghasilkan laba dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) memutuskan untuk membagikannya.

Yang berhak menerima dividen adalah pemegang saham yang tercatat pada saat yang ditentukan dalam keputusan RUPS atau aturan yang berlaku. Karena itu daftar pemegang saham penting. Lihat daftar pemegang saham dan daftar khusus PT. Pemegang saham dengan klasifikasi khusus, misalnya saham dengan hak dividen lebih dahulu, menerima sesuai hak yang tertulis dalam anggaran dasar.

Pembahasan ini relevan bagi pendiri usaha keluarga, investor kecil, dan karyawan yang memegang saham. Dalam banyak PT tertutup, dividen menjadi sumber sengketa karena pengurus sekaligus pemegang saham mayoritas dapat menahan laba demi kepentingan lain.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Intinya:

• Dividen berasal dari laba bersih. PT hanya boleh membagi dividen bila saldo laba positif. Membagikan dividen padahal PT masih menanggung kerugian dari tahun-tahun sebelumnya tidak diperbolehkan.
• Ada cadangan wajib. PT wajib menyisihkan sebagian laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, selama masih ada saldo laba positif, sampai cadangan mencapai persentase tertentu dari modal ditempatkan dan disetor. UU PT menyebut angka persentase ini; periksa teks resmi untuk angka dan ketentuan penggunaannya.
• RUPS yang memutuskan. Penggunaan laba bersih, termasuk jumlah cadangan dan dividen, diputuskan RUPS. Prinsipnya, laba bersih setelah dikurangi cadangan dibagikan sebagai dividen, kecuali RUPS menentukan lain, misalnya laba ditahan untuk ekspansi.
• Dividen interim (sementara) boleh dibagikan sebelum tahun buku berakhir bila anggaran dasar mengizinkan, dengan syarat tidak mengganggu kekayaan PT atau kemampuan memenuhi kewajiban kepada kreditor. Keputusannya diambil direksi dengan persetujuan komisaris menurut ketentuan UU PT. Bila ternyata tahun itu merugi, dividen interim harus dikembalikan oleh pemegang saham, dan direksi serta komisaris bisa bertanggung jawab bila ada kelalaian.
• Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu tertentu dimasukkan ke cadangan khusus dan dapat diambil kemudian; setelah jangka lebih panjang berikutnya, ia menjadi hak PT. Lamanya jangka waktu diatur UU PT, jadi periksa teks resmi.

Poin penting: tidak ada hak otomatis untuk menagih dividen sebelum RUPS memutuskan. Pemegang saham berhak atas dividen setelah ada keputusan pembagian yang sah. Sebaliknya, RUPS tidak bebas semaunya menahan seluruh laba selamanya tanpa alasan wajar. Penahanan yang tidak adil dapat dipersoalkan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan inti tentang laba, cadangan, dan dividen dalam UU PT relatif stabil dan tidak diubah secara besar oleh UU Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023). Perubahan yang terasa lebih ke arah praktik.

Pertama, RUPS dapat diselenggarakan dan keputusan dapat diambil lewat sarana elektronik, sehingga persetujuan laporan keuangan dan dividen lebih mudah dilakukan. Lihat RUPS sirkuler dan rapat online PT.

Kedua, hadirnya PT perorangan untuk usaha mikro dan kecil membuat keputusan dividen pada PT jenis ini diambil oleh pemegang saham tunggal, tanpa rapat. Tetap ada batas: dividen sah hanya bila ada laba dan kewajiban kepada kreditor tidak terganggu. Lihat PT perorangan untuk UMKM.

Ketiga, aturan sektor tertentu, seperti bank atau asuransi, dapat membatasi pembagian dividen lebih ketat daripada UU PT. Periksa regulasi sektor Anda.

Langkah praktis pembagian dividen

1. Susun laporan keuangan. Direksi menyusun laporan tahunan dan laporan keuangan setelah tahun buku berakhir. Lihat laporan tahunan dan laporan keuangan PT.
2. Pastikan ada laba positif. Periksa apakah masih ada kerugian tahun lalu yang harus ditutup lebih dahulu dan apakah kewajiban kepada kreditor aman.
3. Sisihkan cadangan wajib. Catat penyisihan sesuai ketentuan UU PT dan anggaran dasar.
4. Selenggarakan RUPS. Agenda: persetujuan laporan keuangan, penetapan penggunaan laba, dan besaran dividen. Panggilan RUPS harus mengikuti tata cara UU PT dan anggaran dasar.
5. Buat risalah dan keputusan. Risalah mencatat jumlah dividen, tanggal pembayaran, dan siapa yang berhak.
6. Bayar sesuai keputusan. Transfer kepada pemegang saham tercatat, simpan bukti transfer, dan catat dalam pembukuan.
7. Informasikan pemegang saham. Kirim salinan keputusan agar semua pihak mengetahui haknya.

Karena aspek akuntansi dan perpajakan terpisah dari uraian hukum ini, konsultasikan dengan akuntan untuk perhitungannya.

Tabel: situasi dividen dan sikap yang masuk akal

Bila dividen tidak dibagikan atau dibagi tidak adil

Pemegang saham minoritas sering menghadapi pola: laba besar, tetapi RUPS tidak pernah membagi dividen sementara pengurus menikmati gaji dan fasilitas tinggi. Beberapa jalur terbuka.

• Gunakan hak di RUPS. Ajukan agenda dividen, minta penjelasan tertulis atas laporan keuangan, dan catat keberatan dalam risalah.
• Gunakan hak melihat dokumen. Pemegang saham berhak memeriksa laporan keuangan dan dokumen tertentu menurut UU PT.
• Mintalah pemeriksaan perseroan bila ada dugaan perbuatan melawan hukum. Lihat hak pemegang saham minoritas meminta pemeriksaan PT.
• Gugat bila terjadi ketidakadilan. UU PT memberi pemegang saham hak menggugat PT bila dirugikan karena tindakan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar. Lihat juga pemegang saham minoritas hak dan perlindungan hukum.
• Pertimbangkan jalan keluar. Ada hak meminta saham dibeli dalam keadaan tertentu, atau keluar lewat penjualan saham. Lihat sengketa antar pemegang saham dan deadlock.

Contoh: Tiga bersaudara mewarisi saham PT percetakan keluarga. Si sulung memegang mayoritas dan menjabat direktur. Selama beberapa tahun, laporan keuangan menunjukkan laba, tetapi RUPS selalu memutuskan laba ditahan untuk membeli mesin. Adik bungsu yang memegang saham kecil meminta penjelasan rencana investasi dan neraca terperinci. Setelah pertemuan keluarga, RUPS memutuskan membagi dividen dengan persentase tetap dari laba, sisanya untuk investasi, dan menuliskannya dalam kesepakatan pemegang saham. Penyelesaian itu mencegah sengketa berlarut yang akan memerlukan biaya jauh lebih besar.

Kesalahan umum

• Mengira kas banyak berarti boleh membagi dividen. Yang menentukan adalah laba bersih positif, bukan saldo kas.
• Membayar dividen tanpa keputusan RUPS. Pembayaran tanpa dasar keputusan dapat dipersoalkan.
• Menyebut gaji direksi sebagai "dividen" atau sebaliknya. Keduanya berbeda dasar hukumnya.
• Tidak menyisihkan cadangan wajib. Itu kewajiban undang-undang, bukan pilihan.
• Pinjam dari PT dan menyebutnya dividen. Pengambilan dana PT oleh pemegang saham tanpa dasar jelas bisa dianggap penggunaan harta PT secara tidak sah.
• Tidak mencatat pemegang saham yang berhak. Salah bayar penerima dapat menimbulkan tuntutan.

Dividen dalam keluarga, investor, dan karyawan pemegang saham

Prinsip dividen sama bagi semua pemegang saham, tetapi dinamikanya berbeda menurut jenis PT.

PT keluarga. Pemegang saham sering juga pengurus yang menerima gaji dan fasilitas, sehingga dividen tampak tidak penting. Masalah muncul ketika anggota keluarga yang tidak menjadi pengurus hanya bergantung pada dividen. Kesepakatan tertulis tentang kebijakan dividen, misalnya persentase minimum laba yang dibagikan bila kas mencukupi, mengurangi konflik. Perhatikan juga pewarisan saham agar hak dividen jelas bagi ahli waris. Lihat saham dan usaha keluarga saat pewaris meninggal.

PT dengan investor. Investor biasanya meminta hak dividen preferen (didahulukan) atau kebijakan penahanan laba yang disepakati. Klasifikasi saham dengan hak dividen berbeda harus tertulis di anggaran dasar. Perjanjian investasi dapat memuat batasan: dividen tidak dibagikan sebelum utang tertentu lunas, atau pembagian memerlukan persetujuan investor. Syarat-syarat ini mengikat para pihak, tetapi tetap harus sejalan dengan UU PT.

Karyawan pemegang saham. Jika karyawan mendapat saham melalui program opsi, hak dividen baru muncul setelah saham benar-benar terbit dan tercatat atas namanya. Lihat ESOP, opsi saham karyawan startup. Perjanjian sering mengatur pembelian kembali saham ketika karyawan keluar, sehingga perlu diperhatikan hak dividen sepanjang masa transisi.

Dividen dan utang pemegang saham. Pemegang saham yang berutang kepada PT atau kepada pemegang saham lain kadang ingin dividen "dipotong" sebagai pelunasan. Hal itu perlu dilakukan dengan dokumen jelas dan persetujuan para pihak. Lihat utang piutang antar pemegang saham.

Dalam semua kasus, catat keputusan dividen dalam risalah RUPS dan simpan bukti pembayaran. Dokumen itu adalah bukti hak sekaligus pelindung bagi direksi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pemegang saham bisa menuntut dividen sebelum RUPS memutuskan? Umumnya belum, karena hak menagih lahir setelah ada keputusan pembagian. Namun pemegang saham dapat menggunakan haknya di RUPS dan menggugat bila penahanan laba dianggap tidak adil.

Siapa yang menentukan besar dividen, direksi atau RUPS? RUPS. Direksi hanya mengusulkan dan melaksanakan. Pengecualian terbatas berlaku untuk dividen interim sesuai anggaran dasar dan persetujuan komisaris.

Apakah dividen untuk pemegang saham asing berbeda? Dasar pembagiannya sama menurut UU PT. Aspek lain, seperti transfer dana lintas negara, mengikuti aturan terkait yang perlu diperiksa pada sumber resmi.

Bagaimana jika pemegang saham meninggal sebelum dividen dibayar? Hak atas dividen yang sudah diputuskan menjadi bagian harta warisan. Lihat balik nama saham dan surat berharga karena waris.

Ringkasan

• Dividen adalah bagian laba bersih PT yang dibagikan kepada pemegang saham sesuai keputusan RUPS.
• PT hanya boleh membagi dividen bila saldo laba positif dan setelah menyisihkan cadangan wajib.
• Tidak ada hak menagih sebelum ada keputusan pembagian yang sah, tetapi penahanan laba yang tidak adil dapat dipersoalkan.
• Dividen interim hanya sah bila diizinkan anggaran dasar dan tidak merugikan kreditor.
• Sengketa dapat diselesaikan lewat RUPS, kesepakatan tertulis, pemeriksaan, atau gugatan.

Dasar hukum

• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Baca juga

• RUPS dan Hak Pemegang Saham: Kuorum, Pemanggilan, dan Perlindungan Minoritas
• Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT: Kewajiban Direksi
• Pemegang Saham Minoritas: Meminta Pemeriksaan PT dan Hak Menjual Sahamnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.