Contoh Perjanjian Pembuatan Website dan Cara Mengisinya

Apa itu perjanjian pembuatan website

Website adalah kumpulan halaman daring yang dibangun dari desain, teks, gambar, dan kode program. Pengembang (developer) atau agensi membuatnya atas pesanan klien. Perjanjian pembuatan website mencatat apa yang dipesan, kapan selesai, berapa biayanya, dan siapa memiliki apa.

Sengketa website biasanya berasal dari tiga hal. Pertama, fitur yang diharapkan klien lebih banyak dari yang dikerjakan. Kedua, tidak jelas siapa pemilik kode dan desain. Ketiga, akun domain atau hosting terdaftar atas nama pengembang sehingga klien tidak bisa mengambil alih saat hubungan memburuk. Contoh sengketa serupa dapat dibaca di studi kasus domain dan akun usaha diambil mantan karyawan.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

• Perjanjian mengikuti syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata dan dapat dibuat elektronik. Lihat syarat sah perjanjian dan kontrak elektronik UU ITE, syarat sah dan klik setuju. Transaksi elektronik diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui UU No. 1 Tahun 2024. Beberapa pasal pidana lama dalam undang-undang itu juga dipengaruhi oleh KUHP baru. Periksa teks resmi terbaru.
• Kode program, desain, dan teks dilindungi hak cipta menurut UU No. 28 Tahun 2014. Tanpa perjanjian, pembuat umumnya tetap pemegang hak cipta, dan klien hanya memperoleh hak pakai yang wajar. Lihat hak cipta software dan lisensi aplikasi dan hak cipta karya freelancer dan pesanan desain.
• Komponen pihak ketiga, seperti tema, plugin, font, dan foto stok, biasanya memakai lisensi sendiri. Pengembang tidak dapat menyerahkan hak yang bukan miliknya.
• Situs yang mengumpulkan data pengunjung tunduk pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kewajiban kebijakan privasi dan keamanan perlu dipikirkan sejak awal. Lihat kontrak aplikasi dan hak data pengguna.
• Situs penjualan daring perlu memperhatikan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan perdagangan elektronik terbaru.
• Konten yang melanggar hak cipta atau hukum lain dapat menimbulkan tanggung jawab bagi pemilik situs. Pembagian tanggung jawab antara klien dan pengembang sebaiknya jelas.
• Keterlambatan atau kegagalan menyerahkan hasil dapat menjadi wanprestasi. Lihat somasi dan wanprestasi.

Kerangka perjanjian pembuatan website yang dapat disesuaikan

Berikut kerangka umum. Tanda [....] harus diganti dengan data Anda.

• PERJANJIAN PEMBUATAN WEBSITE Nomor: [....]
• Pada hari ini, [hari], tanggal [....], bertempat di [kota], yang bertanda tangan di bawah ini:
• 1. [Nama Perusahaan/Perorangan], NIB/NIK [....], alamat [....], diwakili [Nama Lengkap], selanjutnya disebut Pihak Pertama (Klien).
• 2. [Nama Perusahaan/Perorangan], NIB/NIK [....], alamat [....], diwakili [Nama Lengkap], selanjutnya disebut Pihak Kedua (Pengembang).
• Pasal 1 Lingkup pekerjaan. Pengembang membuat website [jenis: profil perusahaan/toko daring/lainnya] dengan halaman dan fitur sesuai Lampiran (spesifikasi).
• Pasal 2 Desain dan revisi. Pengembang menyerahkan rancangan desain pada [tanggal]. Klien berhak atas [....] kali revisi. Revisi tambahan dikenai biaya Rp [....].
• Pasal 3 Jadwal. Pekerjaan dimulai [tanggal] dan selesai [tanggal], dengan tahapan: desain, pengembangan, uji, peluncuran. Klien menyediakan materi (teks, logo, foto) paling lambat [tanggal]. Keterlambatan materi menggeser jadwal.
• Pasal 4 Biaya dan pembayaran. Biaya Rp [....], dibayar uang muka [....]%, setelah desain disetujui [....]%, dan pelunasan [....]% saat serah terima.
• Pasal 5 Domain dan hosting. Domain [nama domain] dan hosting didaftarkan atas nama [Klien]. Biaya perpanjangan ditanggung [Klien]. Akses administrator diserahkan kepada Klien saat serah terima.
• Pasal 6 Hak atas hasil. Setelah pelunasan, [hak cipta atas desain dan kode khusus dialihkan kepada Klien / Klien memperoleh lisensi tidak terbatas untuk memakai]. Komponen pihak ketiga tunduk pada lisensinya masing-masing.
• Pasal 7 Materi dari Klien. Klien menjamin berhak memakai teks, gambar, dan merek yang diberikan dan membebaskan Pengembang dari tuntutan pihak ketiga atas materi tersebut.
• Pasal 8 Pengujian dan penerimaan. Klien menguji dalam [....] hari sejak pemberitahuan siap. Bila tidak ada keberatan tertulis, hasil dianggap diterima.
• Pasal 9 Garansi. Pengembang memperbaiki kesalahan (bug) yang timbul dari pekerjaannya selama [....] hari setelah peluncuran tanpa biaya. Perubahan fitur baru dihitung terpisah.
• Pasal 10 Pemeliharaan. Pemeliharaan, pembaruan, dan pencadangan berkala [tidak termasuk / termasuk dengan biaya Rp .... per bulan].
• Pasal 11 Keamanan dan data pribadi. Pengembang menerapkan praktik keamanan yang wajar. Klien bertanggung jawab atas kebijakan privasi dan pemrosesan data pengunjung.
• Pasal 12 Kerahasiaan. Para pihak menjaga kerahasiaan akses, data, dan informasi bisnis.
• Pasal 13 Portofolio. Pengembang [boleh / tidak boleh] mencantumkan karya ini dalam portofolio.
• Pasal 14 Pembatalan. Bila Klien membatalkan, uang muka [tidak dikembalikan / dikembalikan sebagian], dan pekerjaan yang telah selesai dibayar. Bila Pengembang gagal menyelesaikan, ia mengembalikan pembayaran untuk bagian yang tidak dikerjakan.
• Pasal 15 Keadaan memaksa. Keterlambatan karena keadaan di luar kendali tidak dianggap pelanggaran.
• Pasal 16 Penyelesaian perselisihan. Musyawarah; bila gagal, [mediasi/pengadilan negeri ....].
• Pasal 17 Penutup. Dibuat rangkap dua bermeterai cukup, atau dalam bentuk elektronik dengan tanda tangan yang sah.
• Pihak Pertama: [meterai] [tanda tangan] [nama]. Pihak Kedua: [tanda tangan] [nama].

Penjelasan tiap pasal

Lingkup pekerjaan. Lampirkan daftar halaman dan fitur, misalnya beranda, tentang kami, katalog, keranjang belanja, formulir kontak, dan integrasi pembayaran. Hal yang tidak tercantum dianggap di luar lingkup.

Desain dan revisi. Batasi jumlah revisi. Tanpa batas, proyek dapat tak selesai.

Jadwal. Ketergantungan pada materi klien perlu diakui. Banyak situs terlambat karena logo dan teks tidak kunjung dikirim.

Biaya dan pembayaran. Termin yang terkait tahapan melindungi kedua pihak.

Domain dan hosting. Poin yang paling rawan. Daftarkan atas nama klien dan serahkan akses administrator. Ini mencegah situs disandera.

Hak atas hasil. Tegaskan pengalihan atau lisensi. Jelaskan komponen pihak ketiga dan perangkat lunak sumber terbuka yang tetap memakai lisensinya.

Materi dari klien. Klien bertanggung jawab atas materi yang ia berikan. Pengembang bukan penjamin keaslian foto atau merek klien.

Pengujian dan penerimaan. Tetapkan batas waktu uji dan anggapan diterima untuk mencegah perdebatan tanpa akhir.

Garansi dan pemeliharaan. Bedakan perbaikan kesalahan dari permintaan fitur baru. Pemeliharaan sebaiknya diatur terpisah.

Keamanan dan data pribadi. Pengembang menerapkan praktik wajar, sedangkan klien sebagai pemilik situs menentukan kebijakan privasi.

Pembatalan. Atur nasib uang muka dan pekerjaan yang sudah berjalan.

Daftar lampiran yang lazim

• Spesifikasi fitur dan daftar halaman.
• Rancangan atau wireframe yang disetujui.
• Jadwal dan termin pembayaran.
• Daftar komponen pihak ketiga dan lisensinya.
• Formulir serah terima: akses administrator, domain, hosting, kode sumber, panduan.
• Kebijakan privasi dan syarat penggunaan situs, bila diperlukan.

Langkah praktis

1. Tentukan tujuan situs. Siapa pengunjungnya dan tindakan apa yang diharapkan.
2. Susun spesifikasi tertulis. Daftar halaman, fitur, dan integrasi.
3. Pilih pengembang. Periksa portofolio dan referensi.
4. Daftarkan domain atas nama klien.
5. Susun perjanjian dan termin.
6. Siapkan materi tepat waktu.
7. Uji dan setujui secara tertulis.
8. Serah terima akses dan dokumentasi, lalu bayar pelunasan.

Kesalahan umum

Kapan perlu advokat

Proyek kecil dapat memakai kerangka sederhana. Gunakan advokat bila:

• nilai proyek besar atau situs menjadi tulang punggung bisnis;
• situs mengelola data pribadi dalam jumlah besar atau transaksi keuangan;
• ada hak kekayaan intelektual bernilai, seperti sistem milik sendiri;
• pengembang berada di luar negeri;
• terjadi sengketa kepemilikan domain atau penyanderaan akses;
• ada dugaan penipuan, peretasan, atau penggelapan. KUHP baru dan hukum acara pidana baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026, dan format resmi dokumen perkara mengikuti ketentuan pengadilan dan hukum acara yang berlaku.

Contoh penerapan

Contoh: Sebuah toko kerajinan memesan situs penjualan daring. Perjanjian merinci 12 halaman, keranjang belanja, integrasi pembayaran, dua kali revisi desain, dan pembayaran tiga termin. Domain dan hosting didaftarkan atas nama pemilik toko. Setelah peluncuran, ada garansi perbaikan kesalahan selama tiga puluh hari. Pengembang menyerahkan akses administrator dan panduan penggunaan saat pelunasan.

Contoh: Seorang pemilik usaha meminta kenalannya membuat situs tanpa perjanjian tertulis. Domain dan hosting dibeli atas nama kenalan itu. Hubungan memburuk karena soal biaya tambahan. Kenalan menolak menyerahkan akses sebelum dibayar lebih. Pemilik usaha harus bernegosiasi panjang untuk mengambil kembali situsnya. Pelajarannya, kepemilikan akses perlu diatur sejak awal.

Perubahan aturan yang perlu diketahui

UU ITE telah diubah beberapa kali, terakhir melalui UU No. 1 Tahun 2024, dan sebagian ketentuan pidananya dipengaruhi oleh KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Periksa teks resmi. UU Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) telah berlaku penuh, meskipun lembaga pengawas belum terbentuk per September 2026. Aturan perdagangan melalui sistem elektronik juga berubah, sehingga situs toko daring perlu memeriksa ketentuan terbaru. Aturan pokok hak cipta dan perjanjian relatif stabil. Ketentuan pidana di luar KUHP dapat disesuaikan melalui UU No. 1 Tahun 2026.

Pertanyaan yang sering diajukan

Siapa pemilik website yang dibuatkan pengembang? Tergantung perjanjian. Tanpa pengaturan, pembuat umumnya tetap pemegang hak cipta atas kode dan desainnya, dan klien memperoleh hak pakai. Karena itu atur pengalihan atau lisensi secara tertulis.

Bolehkah pengembang menahan akses sampai dibayar penuh? Itu tergantung perjanjian. Cara yang wajar adalah menyerahkan akses saat pelunasan. Domain dan hosting sebaiknya sejak awal atas nama klien.

Apakah garansi perbaikan sudah termasuk fitur baru? Umumnya tidak. Garansi mencakup perbaikan kesalahan dari pekerjaan pengembang, bukan penambahan fitur.

Apakah perlu kebijakan privasi? Bila situs mengumpulkan data pribadi pengunjung, perlu dipikirkan kebijakan privasi sesuai UU Pelindungan Data Pribadi. Konsultasikan bentuknya.

Ringkasan

• Perjanjian pembuatan website mengatur lingkup, jadwal, biaya, hak atas hasil, domain, hosting, dan pemeliharaan.
• Daftarkan domain dan hosting atas nama klien dan serahkan akses saat serah terima.
• Atur hak cipta, komponen pihak ketiga, dan tanggung jawab atas materi klien.
• Batasi revisi dan tetapkan kriteria penerimaan.
• Gunakan advokat untuk proyek besar, data pribadi banyak, atau sengketa akses.
• Contoh dalam artikel harus disesuaikan dengan fakta dan hukum yang berlaku.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), bagian perikatan
• UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (berlaku sejak 2 Januari 2026)

Baca juga

• Hak Cipta Software dan Lisensi Aplikasi: Risiko Memakai Perangkat Lunak Bajakan di Usaha
• Kontrak Aplikasi dan Hak Data Pengguna: Apa yang Sebenarnya Anda Setujui Saat Menekan "Setuju"
• Studi Kasus: Mantan Karyawan Menguasai Akun Media Sosial dan Domain Toko
• Hak Cipta Karya Freelancer: Siapa Pemilik Desain, Ilustrasi, atau Tulisan Pesanan
• Kontrak Elektronik dan Klik Setuju: Syarat Sah Menurut UU ITE dan KUH Perdata

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.