Bayi Tabung dan Status Hukum Anak: Syarat Umum bagi Pasangan Sah

Apa itu bayi tabung

Bayi tabung, dalam istilah medis fertilisasi in vitro (in vitro fertilization, IVF), adalah proses mempertemukan sel telur dan sperma di luar tubuh, kemudian embrio yang terbentuk ditanamkan ke dalam rahim. Dalam peraturan kesehatan, hal ini termasuk upaya kehamilan di luar cara alamiah, bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi. Pelayanannya dilakukan oleh tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat.

Dasar hukumnya ada pada undang-undang kesehatan. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebelumnya mengatur hal ini, dan kini UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk PP No. 28 Tahun 2024, mengatur layanan kesehatan reproduksi. Nomor pasal dan rincian syarat sebaiknya diperiksa pada teks resmi terbaru karena menyangkut peraturan pelaksana.

Syarat umum: pasangan suami istri yang sah

Prinsip yang konsisten dalam peraturan kesehatan Indonesia adalah bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Syarat lain yang lazim dikenal dalam aturan:

• Hasil pembuahan sel sperma dan sel telur berasal dari suami dan istri yang bersangkutan.
• Embrio ditanamkan ke dalam rahim istri yang menjadi sumber sel telurnya.
• Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan.
• Dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat.
• Ada persetujuan dari pasangan setelah mendapat penjelasan yang memadai.

Dengan kata lain, pengaturan Indonesia pada umumnya tidak memperbolehkan penggunaan sel dari pihak ketiga atau penitipan embrio pada rahim perempuan lain. Praktik ibu pengganti (surrogate mother) umumnya tidak diizinkan. Rincian larangan dan sanksinya perlu dicek pada teks resmi terbaru.

Pengantar tentang pernikahan dan pencatatannya ada di Pencatatan Perkawinan KUA dan Dukcapil. Pernikahan yang tidak dicatat dapat menyulitkan pembuktian status sebagai pasangan sah; lihat Isbat Nikah dan Nikah Siri.

Status hukum anak hasil bayi tabung

Status anak ditentukan oleh hukum perkawinan, bukan oleh cara pembuahannya. Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian, anak yang lahir dari program bayi tabung yang memakai sel sperma dan sel telur pasangan suami istri sah, dan ditanamkan pada rahim istri, diperlakukan sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Konsekuensi hukumnya sama dengan anak yang lahir secara alamiah: nasab, hak waris, hak nafkah, dan perwalian mengikuti hukum yang berlaku.

Dalam hukum Islam, para ulama dan lembaga fatwa umumnya membolehkan bayi tabung bila memakai sel suami dan istri yang sah dan ditanamkan pada rahim istri, dan umumnya melarang yang melibatkan pihak ketiga. Rujukan agama dapat berbeda sedikit, sehingga pasangan Muslim dapat berkonsultasi kepada otoritas agama setempat.

Pasangan yang ingin memahami hak anak dari sisi lain dapat membaca Anak Sah dan Anak Lahir Sebelum Nikah dan Hak Anak Luar Kawin, sebagai perbandingan atas status anak.

Dokumen yang perlu disimpan

Karena status anak bergantung pada status pernikahan orang tua, dokumen berikut penting:

Simpan salinan seluruh dokumen. Bila kelak ada sengketa tentang asal-usul anak, dokumen ini membantu. Dalam keadaan tertentu, pembuktian asal-usul anak dilakukan dengan tes DNA; lihat Tes DNA dan Pembuktian Asal-Usul Anak.

Akta kelahiran dan pencatatan

Anak yang lahir dari program bayi tabung dicatatkan kelahirannya sebagaimana anak lain. Dokumen yang umumnya diperlukan adalah surat keterangan lahir dari dokter atau bidan atau rumah sakit, buku nikah orang tua, Kartu Keluarga, dan identitas orang tua serta saksi. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah dicatat sebagai anak dari ayah dan ibu yang bersangkutan. Pencatatan dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat. Lihat Akta Kelahiran dan Pengakuan Anak.

Surat keterangan lahir biasanya tidak mencantumkan cara pembuahan, sehingga pasangan tidak perlu mengungkapkannya kepada pihak lain. Hal itu menjadi keputusan pribadi keluarga.

Hal yang tidak diperbolehkan atau berisiko

Beberapa praktik di luar kerangka umum yang berisiko hukum:

• Memakai sel dari pihak ketiga atau donor tanpa dasar hukum yang jelas.
• Menitipkan embrio pada rahim perempuan lain (ibu pengganti).
• Program oleh pihak yang tidak berizin, termasuk klinik tidak resmi.
• Penggunaan sel atau embrio setelah salah satu pasangan meninggal atau bercerai tanpa dasar hukum jelas. Persoalan seperti ini sangat kompleks, sehingga hindari tindakan sebelum berkonsultasi dengan ahli hukum.
• Membuat perjanjian di bawah tangan dengan pihak ketiga untuk menyerahkan anak. Itu dapat berimplikasi pada pengangkatan anak ilegal atau perdagangan orang.

Bila seseorang ingin membangun keluarga melalui jalur lain, pengangkatan anak diatur tersendiri; lihat Pengangkatan Anak: Prosedur.

Tanggung jawab fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan program ini wajib berizin, memiliki tenaga ahli, dan memberikan informasi yang jelas mengenai peluang keberhasilan, risiko, dan biaya. Pasien berhak atas informasi dan persetujuan setelah penjelasan (informed consent). Jika terjadi masalah, misalnya kesalahan prosedur atau informasi menyesatkan, pasien dapat menempuh pengaduan dan tuntutan sesuai hukum kesehatan. Baca Malpraktik dan Hak Pasien dan Layanan Rumah Sakit: Biaya Tidak Transparan.

Pasien juga perlu waspada terhadap klaim keberhasilan yang berlebihan. Tidak ada program yang menjamin kehamilan; hasil bergantung kondisi medis masing-masing.

Contoh: Pasangan suami istri yang telah menikah dan mencatatkan pernikahannya di KUA menjalani program bayi tabung di rumah sakit yang berizin. Sebelum tindakan, kedua pasangan menandatangani persetujuan setelah mendapat penjelasan dokter. Embrio dari sperma suami dan sel telur istri ditanamkan ke rahim istri. Setelah anak lahir, mereka meminta surat keterangan lahir dan mengurus akta kelahiran dengan membawa buku nikah. Anak tercatat sebagai anak sah pasangan itu. Mereka menyimpan salinan persetujuan dan catatan medis sebagai arsip keluarga.

Hak waris dan perwalian anak

Anak sah hasil program bayi tabung memiliki hak yang sama dengan anak sah lain: hak nafkah, perwalian, dan waris. Dalam pewarisan, ia dihitung sebagai anak dari kedua orang tuanya. Pembahasan umum tentang waris ada di Waris: Siapa Ahli Waris Dicatat Dulu. Untuk perlindungan tambahan, orang tua dapat menyiapkan wasiat dan perencanaan keuangan keluarga dalam batas hukum; lihat Wasiat dan Hibah.

Kesalahan umum

• Mengira cara pembuahan menentukan status anak, padahal yang menentukan adalah status perkawinan dan peraturan.
• Tidak mencatatkan pernikahan sebelum program.
• Tidak menyimpan dokumen persetujuan dan catatan medis.
• Memilih klinik hanya berdasarkan iklan tanpa memeriksa izin.
• Mengabaikan konsultasi hukum dan etika, terutama bila ada pihak ketiga.
• Menganggap program ini menjamin kehamilan.

Persetujuan, biaya, dan hak pasien

Sebelum program dimulai, pasangan berhak mendapat penjelasan tentang prosedur, tahapan, kemungkinan keberhasilan, efek samping obat hormon, risiko kehamilan ganda, serta biaya total termasuk kemungkinan siklus ulang. Minta rincian biaya secara tertulis dan tanyakan apa yang terjadi bila program dihentikan di tengah jalan. Persetujuan tindakan harus diberikan secara sadar oleh kedua pasangan, dan salinannya diserahkan kepada mereka. Pasien juga berhak atas kerahasiaan data kesehatan. Lihat Data Kesehatan dan Aplikasi Telemedis untuk gambaran perlindungan data kesehatan, serta Hak Subjek Data Pribadi UU PDP.

Jika pasangan memutuskan menyimpan embrio untuk digunakan kelak, tanyakan kebijakan penyimpanan, batas waktu, biaya, dan apa yang terjadi bila pasangan bercerai, salah satu meninggal, atau tidak lagi menghubungi fasilitas. Hal ini perlu dituangkan dalam dokumen yang jelas dan dikonsultasikan dengan ahli hukum karena menyangkut persoalan yang kompleks.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah anak bayi tabung dianggap anak sah? Jika program dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, memakai sel mereka sendiri, dan embrio ditanamkan pada rahim istri, anak diperlakukan sebagai anak sah dari pasangan itu menurut prinsip hukum perkawinan.

Bolehkah pasangan yang belum menikah menjalani program bayi tabung? Peraturan kesehatan umumnya mensyaratkan pasangan suami istri yang sah, sehingga pasangan yang belum menikah tidak termasuk. Periksa ketentuan terbaru pada teks resmi atau tanyakan kepada fasilitas kesehatan.

Apakah boleh memakai donor sperma atau sel telur? Kerangka umum peraturan kesehatan Indonesia mensyaratkan sel berasal dari suami dan istri yang bersangkutan, sehingga penggunaan donor tidak sejalan dengan kerangka itu. Konsultasikan dengan ahli hukum dan periksa teks resmi terbaru.

Ringkasan

Program bayi tabung di Indonesia pada umumnya hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang sah, dengan sel sperma dan sel telur dari pasangan itu dan embrio ditanamkan pada rahim istri, di fasilitas dan oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Anak yang lahir dalam kerangka itu diperlakukan sebagai anak sah. Catatkan pernikahan, simpan persetujuan dan catatan medis, dan urus akta kelahiran. Hindari praktik melibatkan pihak ketiga atau klinik tidak berizin, dan periksa teks resmi UU 17/2023 serta peraturan pelaksananya.

Dasar hukum

• UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
• PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain Pasal 42.
• UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Baca juga

• Anak Sah dan Anak yang Lahir Sebelum Orang Tuanya Menikah: Status dan Akta Lahir
• Hak Anak Luar Kawin: Status Hukum dan Hubungan dengan Ayah
• Tes DNA dan Pembuktian Asal-Usul Anak di Pengadilan
• Akta Kelahiran dan Pengakuan Anak: Dokumen Penting yang Sering Terlewat
• Malpraktik dan Hak Pasien: Persetujuan Tindakan, Rekam Medis, dan Jalur Pengaduan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.