Apakah Menghina Orang Lewat Media Sosial Bisa Dipidana?

Apa maksudnya dan siapa yang terkena

Menghina di media sosial dapat berarti banyak hal. Ada yang menuduh seseorang melakukan perbuatan buruk. Ada yang mengumpat. Ada yang mengunggah foto dengan komentar merendahkan. Hukum membedakan tiga hal ini, karena rumusan pasalnya berbeda.

Yang terkena adalah pembuat unggahan, tetapi juga pihak yang membagikan ulang, mengomentari, atau mengelola grup tempat unggahan beredar. Penilaiannya selalu melihat isi, tujuan, dan konteks, bukan sekadar kata yang dipakai.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

KUHP baru mengatur kelompok kejahatan terhadap kehormatan di Pasal 433 sampai 441.

• Pencemaran (Pasal 433 ayat 1). Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal itu diketahui umum. Bentuk lisan.
• Pencemaran tertulis (Pasal 433 ayat 2). Bentuk tertulis atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dengan ancaman lebih tinggi.
• Pengecualian (Pasal 433 ayat 3). Tidak dipidana bila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.
• Fitnah (Pasal 434). Jika pelaku diberi kesempatan membuktikan tuduhannya tetapi tidak dapat membuktikan, padahal tuduhan itu bertentangan dengan yang ia ketahui.
• Penghinaan ringan (Pasal 436). Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran, baik di muka umum maupun langsung di hadapan orang yang dihina, termasuk melalui tulisan yang dikirimkan kepadanya.
• Sarana teknologi informasi (Pasal 441). Ancaman pidana dalam Pasal 433 sampai 439 dapat ditambah sepertiga bila dilakukan dengan sarana teknologi informasi.

Di luar KUHP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE, terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024) memuat larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang melalui sistem elektronik. Sebagian ketentuan ITE telah dicabut atau diatur ulang oleh UU No. 1 Tahun 2023, sehingga teks resmi terbaru perlu diperiksa sebelum merujuk pasal tertentu. Pembahasan terkait ada di pencemaran nama baik: UU ITE dan KUHP.

Kapan bisa dan tidak bisa dipidana

Satu putusan Mahkamah Konstitusi pada 2025 menegaskan bahwa lembaga pemerintah, korporasi, institusi, profesi, atau jabatan tidak termasuk "orang lain" yang dilindungi pasal pencemaran dalam UU ITE. Rujuk teks putusan resminya untuk rincian. Karena itu, kritik terhadap kebijakan atau layanan lembaga berbeda dari menyerang pribadi seseorang.

Apakah delik aduan

Ya. Pasal 440 KUHP baru menyatakan bahwa pencemaran, fitnah, dan penghinaan ringan dalam Pasal 433, 434, serta 436 sampai 438 tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari korban. Pengaduan adalah pernyataan resmi korban agar perkara diproses. Beberapa konsekuensinya:

• Orang lain, misalnya teman korban, tidak dapat melapor atas nama korban kecuali sebagai pihak berwenang yang sah.
• Pengaduan dapat ditarik kembali dalam jangka waktu tertentu menurut ketentuan umum KUHP baru, yaitu tiga bulan sejak diajukan menurut Pasal 30, dan pengaduan yang ditarik tidak dapat diajukan lagi. Pastikan membaca ketentuan itu pada teks resmi.
• Bila korban belum cukup umur atau berada di bawah pengampuan, pengaduan dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengampu.

Perdata atau pidana

Selain pidana, ada gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang merugikan orang lain. Korban dapat meminta ganti rugi atau penghapusan konten. Di jalur pidana, tujuannya menghukum. Di jalur perdata, tujuannya memulihkan kerugian. Sebagian besar sengketa di media sosial lebih cepat selesai dengan klarifikasi dan permintaan maaf, apalagi bila kedua pihak bertetangga atau berbisnis bersama. Lihat penghinaan daring.

Langkah praktis bagi yang merasa dihina

1. Tangkap layar dengan lengkap: isi, nama akun, tanggal, jam, dan tautan. Hindari memotong yang penting.
2. Jangan membalas dengan hal serupa. Balasan emosional bisa menjadi bukti tandingan.
3. Minta penghapusan. Banyak platform menyediakan mekanisme pelaporan konten.
4. Kirim peringatan tertulis kepada pembuat unggahan agar menghapus dan meminta maaf.
5. Konsultasikan laporan. Nilai apakah ada tuduhan perbuatan tertentu yang merugikan nama baik.
6. Buat pengaduan ke polisi bila diperlukan, lengkap dengan bukti. Lalu pantau lewat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).

Langkah praktis bagi yang dilaporkan

1. Jangan menghapus semua jejak secara panik. Simpan salinan unggahan Anda sendiri.
2. Pertimbangkan klarifikasi atau permintaan maaf yang tulus dan tidak mengakui hal yang tidak benar.
3. Kumpulkan bukti bahwa isi unggahan berdasarkan fakta atau bertujuan kepentingan umum.
4. Hadiri pemanggilan polisi dan pertimbangkan didampingi advokat. Hak yang lazim dikenal dijelaskan di didampingi penasihat hukum.
5. Pertimbangkan mediasi atau penyelesaian restoratif bila korban terbuka.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan memuat kehormatan dalam satu bab. Hal yang paling berpengaruh bagi pengguna media sosial adalah penambahan sepertiga bila memakai sarana teknologi informasi dan penegasan pengecualian untuk kepentingan umum serta pembelaan diri. UU ITE juga pernah diubah pada 2024 untuk mempertegas batas pencemaran. Sebagian ketentuannya diatur ulang oleh KUHP baru, sehingga laporan yang masih menggunakan pasal lama perlu disesuaikan. Hukum acara berganti dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru (UU No. 20 Tahun 2025) pada tanggal yang sama, sebagian tata cara teknisnya mengikuti peraturan pelaksana.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang pemilik toko daring menulis di grup komunitas bahwa pembeli tertentu penipu karena memesan lalu membatalkan. Pembeli itu tidak pernah menipu dan hanya membatalkan karena barang terlambat. Pembeli merasa nama baiknya rusak dan membuat pengaduan. Kasus ini punya unsur tuduhan tertentu yang disebar dan dapat dipersoalkan. Berbeda bila pemilik toko hanya menulis ulasan faktual bahwa transaksi dibatalkan sepihak tanpa menyebut kata penipu.

Bagaimana menilai sebuah unggahan

Penilaian atas unggahan biasanya mengikuti beberapa pertanyaan. Siapa sasarannya, dan apakah ia dapat dikenali? Apakah unggahan berisi tuduhan perbuatan tertentu, atau hanya pendapat? Apakah isinya benar dan dapat dibuktikan? Apakah ada kepentingan umum, misalnya peringatan tentang penipuan yang benar-benar terjadi? Seberapa luas unggahan itu beredar?

Pendapat dan penilaian berbeda dari tuduhan fakta. Kalimat seperti "pelayanannya mengecewakan menurut saya" adalah penilaian. Kalimat "dia menggelapkan uang arisan" adalah tuduhan fakta tentang perbuatan tertentu. Tuduhan fakta menimbulkan beban pembuktian lebih berat bagi yang menulis. Itulah sebabnya kehati-hatian paling diperlukan pada tuduhan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Konteks dan niat juga dinilai. Candaan dalam grup kecil yang sudah saling kenal dinilai berbeda dari unggahan terbuka yang ditonton ribuan orang. Namun candaan yang merendahkan tetap dapat menyinggung dan memicu pengaduan, sehingga lebih aman menahan diri.

Peran platform dan pihak yang membagikan

Platform media sosial memiliki mekanisme pelaporan dan penghapusan konten yang melanggar ketentuannya. Mekanisme ini terpisah dari proses hukum. Konten yang dihapus platform belum tentu berarti pembuatnya bersalah, dan konten yang tidak dihapus belum tentu sah. Untuk pihak yang membagikan ulang, risiko tergantung pada sikap batinnya dan apakah ia ikut menyebarkan tuduhan yang ia tahu tidak benar. Karena itu, sebelum membagikan, pastikan sumbernya jelas.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah kata kasar saja sudah pidana? Tidak selalu. Penghinaan ringan dapat berlaku untuk hinaan di muka umum atau yang dikirimkan kepada korban, tetapi penilaiannya melihat konteks dan kelaziman bahasa.

Apakah ulasan negatif bisa dipidana? Ulasan jujur tentang pengalaman nyata dan untuk kepentingan umum dikecualikan. Hindari tuduhan pidana yang tidak bisa dibuktikan.

Bisakah damai menghentikan perkara? Untuk delik aduan, pengaduan yang ditarik dalam jangka waktu yang diatur dapat menghentikan proses. Periksa teks resmi tentang batas waktu.

Ringkasan

• Menuduh orang di media sosial agar diketahui umum dapat menjadi pencemaran (Pasal 433 KUHP baru).
• Pengecualian ada untuk kepentingan umum dan pembelaan diri.
• Ancaman dapat ditambah sepertiga bila memakai sarana teknologi informasi.
• Ini delik aduan: tanpa pengaduan korban, tidak dituntut (Pasal 440).
• Simpan bukti, klarifikasi, dan pertimbangkan mediasi sebelum memperpanjang konflik.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana

Baca juga

• Pencemaran Nama Baik: UU ITE (UU 1/2024) dan KUHP, Unsur, Batasan, dan Delik Aduan
• Unggahan yang menyinggung belum tentu memenuhi unsur pidana
• Konten Hoaks dan UU ITE: Batas Kritik, Informasi Palsu, dan Risiko Hukumnya
• Laporan Polisi dan SP2HP: Cara Melapor, Hak Pelapor, dan Memantau Perkembangan Perkara
• KUHP Baru Berlaku 2026: Yang Perlu Anda Ketahui Dasarnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.