Undang-UndangBerlaku
UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Penting: Ringkasan dan teks di halaman ini dibuat otomatis dari berkas PDF peraturan dan dapat memuat kesalahan, terutama karena PDF berasal dari hasil pindaian. Ini bukan naskah resmi. Periksa selalu naskah resmi (PDF) dan status berlaku peraturan di sumber resmi sebelum dijadikan rujukan atau dasar tindakan hukum. Bukan nasihat hukum.
Ringkasan
UU ini mengatur Kejaksaan Republik Indonesia. Latarnya adalah bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan syarat mencapai tujuan nasional negara hukum, dan Kejaksaan termasuk badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945.
Diubah dengan: UU No. 11 Tahun 2021
Ringkasan dibuat otomatis dan belum diperiksa advokat. Periksa status berlaku di BPK, karena peraturan dapat sudah diubah atau dicabut.
Baca teks peraturan
Memuat teks…
Teks hasil pengenalan otomatis dari PDF dan bisa mengandung salah ketik. Untuk naskah yang sah, unduh PDF di atas.
Data peraturan
Sumber data: Peraturan BPK (JDIH).