Yayasan dan Perkumpulan: Bedanya, Cara Mendirikan, dan Tanggung Jawab Pengurus

Dua bentuk lembaga nirlaba

Nirlaba berarti tujuan utamanya bukan membagi keuntungan kepada pemilik. Dua bentuk yang paling sering dipakai di Indonesia adalah yayasan dan perkumpulan.

• Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan bagi tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan tidak mempunyai anggota. Definisi ini ada di Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
• Perkumpulan adalah wadah orang-orang yang berhimpun untuk tujuan bersama yang bukan mencari laba. Perkumpulan memiliki anggota. Dasar hukum klasiknya adalah Staatsblad 1870 No. 64 dan ketentuan KUH Perdata. Perkumpulan dapat berbadan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Kementerian Hukum.

Ada juga organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diatur UU tersendiri, yaitu UU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah. Pembahasan ormas tidak dilakukan di sini.

Perbedaan pokok

Cara mudah mengingat: yayasan seperti harta yang diberi tujuan, perkumpulan seperti orang yang berkumpul dengan tujuan.

Aturan yayasan dalam bahasa sehari-hari

1. Harus ada harta yang dipisahkan. Pendiri memisahkan sebagian hartanya sebagai kekayaan awal. Setelah itu harta itu milik yayasan, bukan milik pendiri.
2. Didirikan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
3. Mendapat status badan hukum setelah akta disahkan oleh menteri yang menangani urusan hukum. Setelah itu pengesahan diumumkan sesuai ketentuan.
4. Punya tiga organ. Pembina memegang kewenangan tertinggi, pengurus menjalankan kegiatan, pengawas mengawasi.
5. Kekayaan dan hasil kegiatan usaha tidak boleh dibagikan kepada pembina, pengurus, atau pengawas. Hasil harus dipakai untuk mencapai tujuan yayasan.
6. Yayasan boleh menjalankan kegiatan usaha untuk menunjang tujuan, misalnya mendirikan usaha, tetapi hasilnya kembali ke yayasan.
7. Ada kewajiban laporan. Yayasan menyusun laporan tahunan dan, untuk yayasan besar, tunduk pada ketentuan audit.

Perubahan dalam UU 28/2004 memperkuat pengawasan dan sanksi bagi pengurus yang menyalahgunakan aset yayasan.

Contoh: Bapak Anwar mendirikan yayasan beasiswa dengan menyerahkan Rp100 juta sebagai kekayaan awal. Ia menjadi pembina. Pengurus menjalankan program, dan pengawas memeriksa laporan. Suatu saat yayasan mendapat laba dari usaha koperasi sekolah. Laba tidak boleh dibagikan kepada Pak Anwar atau pengurus, melainkan dipakai untuk beasiswa.

Aturan perkumpulan dalam bahasa sehari-hari

1. Ada anggota. Anggota membayar iuran dan ikut memutuskan hal penting lewat rapat anggota.
2. Kekuasaan tertinggi ada di rapat anggota, bukan pembina.
3. Anggaran dasar menentukan banyak hal: cara menerima dan memberhentikan anggota, hak suara, masa jabatan pengurus.
4. Dapat berbadan hukum atau tidak. Perkumpulan tanpa badan hukum tetap dapat berkegiatan, tetapi tanggung jawab pengurusnya bisa lebih terbuka secara pribadi.
5. Pengesahan badan hukum dilakukan melalui akta notaris dan permohonan ke Kementerian Hukum.

Perkumpulan cocok untuk komunitas yang anggotanya aktif dan ingin ikut menentukan arah, seperti paguyuban, asosiasi profesi, atau klub olahraga. Yayasan cocok bila ada pemberi dana yang ingin harta dikelola untuk tujuan tertentu tanpa ada pemilik.

Langkah mendirikan yayasan

1. Tentukan tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.
2. Tentukan pendiri (satu orang atau lebih) dan harta awal yang dipisahkan.
3. Susun anggaran dasar: nama, tujuan, organ, wewenang, masa jabatan, pembubaran.
4. Buat akta pendirian di notaris.
5. Ajukan pengesahan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Periksa syarat dan persyaratan terbaru dari notaris.
6. Urus NPWP dan dokumen perizinan yang relevan dengan kegiatan, misalnya izin pendidikan atau sosial.
7. Buka rekening atas nama yayasan dan catat semua pemasukan serta pengeluaran.

Yayasan yang didirikan pihak asing memiliki syarat tambahan, antara lain besar harta awal dan syarat kewarganegaraan pengurus. Periksa peraturan pemerintah yang berlaku.

Pembina, pengurus, dan pengawas

Pembagian tugas organ yayasan penting untuk mencegah penyalahgunaan.

• Pembina menetapkan kebijakan utama, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas, dan menyetujui perubahan anggaran dasar.
• Pengurus menjalankan kegiatan, mewakili yayasan di dalam dan luar pengadilan, dan membuat laporan.
• Pengawas memeriksa dan memberi nasihat kepada pengurus.

UU melarang rangkap jabatan tertentu antarorgan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Periksa teks UU dan anggaran dasar sebelum menyusun susunan organ. Pengurus yang menggunakan kekayaan yayasan untuk kepentingan pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara perdata maupun pidana. Bandingkan dengan tanggung jawab pengurus PT di Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris.

Pembubaran dan sisa kekayaan

Yayasan dapat bubar karena jangka waktunya berakhir, tujuannya tercapai atau tidak tercapai, putusan pengadilan, atau sebab lain menurut UU dan anggaran dasar. Pembubaran diikuti likuidasi: utang dilunasi dan sisa kekayaan diserahkan sesuai anggaran dasar kepada yayasan lain atau badan lain yang tujuannya serupa, atau kepada negara. Sisa kekayaan tidak dibagikan kepada pendiri atau pengurus.

Perkumpulan bubar menurut anggaran dasar dan keputusan rapat anggota. Sisa kekayaan mengikuti anggaran dasar. Untuk perusahaan, lihat bandingannya di Pembubaran dan Likuidasi PT.

Yayasan bukan "perusahaan terselubung"

Sering terdengar anggapan bahwa yayasan dipakai untuk menyembunyikan harta. Secara hukum, yayasan memang bukan wadah untuk memperkaya pendiri. Kekayaan yang sudah diserahkan ke yayasan bukan lagi milik pendiri. Penarikan kembali atau penggunaan untuk kepentingan pribadi dapat berakibat hukum.

Contoh memilih bentuk yang tepat

Contoh: Sekelompok warga di sebuah kelurahan ingin mengelola taman baca. Mereka sudah punya 40 orang yang rutin iuran dan ingin memilih ketua secara bergilir lewat rapat. Karena ada anggota yang ikut memutuskan, perkumpulan lebih sesuai.

Contoh: Seorang dermawan ingin menyerahkan sebidang tanah dan dana untuk panti asuhan, dan tidak mau ada orang yang "memiliki" lembaga itu. Ia memerlukan wadah yang kekayaannya terpisah dan dikelola pengurus untuk tujuan sosial. Yayasan lebih sesuai.

Tidak ada bentuk yang selalu lebih baik. Yayasan lebih tertata untuk pengelolaan harta jangka panjang, tetapi aturan organnya ketat. Perkumpulan lebih fleksibel dan demokratis, tetapi keputusan bergantung pada dinamika anggota, dan kontrol keuangan perlu dijaga ketat.

Keuangan dan pembukuan lembaga nirlaba

Tidak membagi laba bukan berarti tidak perlu administrasi keuangan. Lembaga nirlaba tetap membutuhkan pembukuan yang tertib karena mengelola uang publik atau uang sumbangan.

Praktik baik yang disarankan:

• Catat setiap sumbangan: siapa, kapan, berapa, dan untuk apa.
• Simpan bukti pengeluaran dan kuitansi.
• Pisahkan rekening lembaga dari rekening pribadi pengurus.
• Buat laporan keuangan berkala dan sampaikan kepada pembina atau anggota.
• Bila ada dana dengan tujuan khusus, catat terpisah.

Untuk penggunaan akta dan dokumen resmi lainnya, baca Akta Notaris dan Kekuatan Pembuktian. Soal perpajakan lembaga, konsultasikan dengan konsultan pajak karena artikel ini tidak membahasnya.

Bila terjadi sengketa internal

Konflik di yayasan atau perkumpulan biasanya muncul dari: pergantian pengurus yang diperdebatkan, dugaan penyalahgunaan dana, atau perbedaan tafsir anggaran dasar. Langkah yang biasanya ditempuh:

1. Baca ulang anggaran dasar dan catat pasal yang dipersoalkan.
2. Minta rapat resmi (rapat pembina atau rapat anggota) sesuai prosedur.
3. Kumpulkan dokumen: akta, risalah rapat, laporan keuangan, mutasi rekening.
4. Tempuh musyawarah atau mediasi lebih dulu. Lihat Mediasi Wajib di Pengadilan.
5. Bila buntu, pertimbangkan gugatan ke pengadilan atau laporan ke pihak berwenang.

Keabsahan keputusan sering bergantung pada apakah prosedur rapat diikuti. Karena itu risalah rapat yang rapi sangat membantu.

Pengawasan dan transparansi

Lembaga nirlaba yang menerima sumbangan publik sebaiknya membuka laporan kegiatan dan keuangan secara berkala. Transparansi membangun kepercayaan donor dan mencegah dugaan penyalahgunaan. Untuk pengaduan terhadap pengelolaan, pihak yang berkepentingan dapat menyampaikannya kepada organ lembaga, instansi pemerintah terkait, atau pengadilan, sesuai fakta dan ketentuan yang berlaku.

Langkah memeriksa legalitas lembaga

Sebelum menyumbang atau bergabung, minta salinan akta pendirian, bukti pengesahan, dan susunan pengurus. Periksa apakah kegiatan sesuai tujuan dalam anggaran dasar. Lembaga yang terbuka biasanya tidak keberatan menunjukkan dokumen ini.

Kesalahan umum

• Memakai nama yayasan, tetapi tidak pernah mengurus pengesahan badan hukum.
• Menganggap yayasan punya "anggota" atau "pemilik".
• Mengangkat keluarga dalam semua organ tanpa pembagian tugas yang jelas.
• Mencampur uang pribadi dengan uang yayasan.
• Tidak membuat laporan tahunan dan pembukuan.
• Memilih yayasan padahal kegiatan sebenarnya membutuhkan rapat anggota, atau sebaliknya.
• Menyalahgunakan aset yayasan untuk usaha pribadi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah yayasan boleh berbisnis? Boleh sebatas menunjang tujuan, misalnya lewat badan usaha yang sahamnya dimiliki yayasan. Hasil kegiatan usaha tidak boleh dibagikan kepada pembina, pengurus, atau pengawas.

Apakah perkumpulan harus berbadan hukum? Tidak selalu. Namun perkumpulan yang berbadan hukum lebih kuat saat bertransaksi, memiliki aset, atau berperkara. Perkumpulan tanpa badan hukum lebih terbatas.

Bagaimana jika pengurus yayasan menyalahgunakan dana? Pengurus dapat digugat atau dilaporkan. Pengawas atau pembina dapat mengambil langkah sesuai anggaran dasar dan UU. Bukti pembukuan dan mutasi rekening sangat membantu.

Ringkasan

Yayasan terdiri atas harta yang dipisahkan untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, tanpa anggota, dengan organ pembina, pengurus, dan pengawas. Perkumpulan adalah perhimpunan anggota dengan rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi. Keduanya dapat berbadan hukum setelah akta disahkan. Hasil kegiatan tidak boleh dibagikan kepada pengelola, dan sisa kekayaan saat bubar mengikuti aturan. Pilih bentuk berdasarkan ada tidaknya anggota dan tujuan lembaga, serta konsultasikan dengan notaris atau advokat.

Dasar hukum

• UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, antara lain Pasal 1 angka 1.
• UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
• Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (periksa status dan aturan pelaksananya).

Baca juga

• Perbedaan CV, Firma, dan PT: Tanggung Jawab, Modal, dan Pajak
• Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris PT: Itikad Baik dan Risiko Pribadi
• Pembubaran dan Likuidasi PT: Alasan, Peran Likuidator, dan Tahapannya
• Akta Notaris dan Kekuatan Pembuktiannya: Akta Otentik vs Akta di Bawah Tangan
• Wakaf Tanah: Syarat, Akta Ikrar, dan Pendaftarannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.