Wakaf Produktif dan Usaha Berbasis Wakaf: Peran Nazhir, Batas, dan Pelaporan

Apa itu wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) yang memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai kepentingannya, untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dasar hukum di Indonesia adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

Beberapa istilah dasar:

• Wakif: pemberi wakaf.
• Nazhir: pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.
• Harta benda wakaf: benda yang diwakafkan, misalnya tanah, bangunan, uang, atau benda bergerak lain.
• Mauquf alaih: pihak atau tujuan yang menerima manfaat wakaf.
• Akta ikrar wakaf: dokumen yang menyatakan ikrar wakaf secara resmi.
• Badan Wakaf Indonesia (BWI): lembaga yang memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.

Prinsip pokok wakaf adalah pokok harta tetap, sedangkan manfaat atau hasilnya yang dinikmati. Harta wakaf tidak boleh dijual, dijaminkan, atau diwariskan sembarangan. Pembahasan wakaf tanah ada pada wakaf tanah: syarat dan pendaftaran.

Apa yang dimaksud wakaf produktif

Wakaf produktif adalah pengelolaan harta wakaf agar menghasilkan keuntungan atau manfaat ekonomi yang berkelanjutan, yang kemudian disalurkan sesuai tujuan wakaf. Contohnya:

• tanah wakaf yang disewakan atau dipakai untuk pertanian, perkebunan, atau peternakan;
• bangunan wakaf yang sebagian ruangnya disewakan sebagai toko, klinik, atau kantor;
• wakaf uang yang diinvestasikan dalam usaha sesuai syariah, dengan hasil untuk program sosial;
• unit usaha seperti penginapan, penggilingan, atau toko yang dimiliki dan dikelola dari aset wakaf.

Undang-Undang Wakaf mendukung pendekatan ini. Pasal 42 menyatakan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pasal 43 menegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan oleh nazhir dilaksanakan sesuai prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Dengan demikian, mengembangkan aset wakaf bukan sekadar boleh, tetapi menjadi bagian tugas nazhir.

Peran dan kewajiban nazhir

Nazhir adalah pihak yang paling menentukan keberhasilan wakaf produktif. Nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum, dengan syarat yang diatur undang-undang. Nazhir juga perlu terdaftar pada instansi yang berwenang dan BWI. Kewajiban pokoknya meliputi:

1. Mengadministrasikan harta wakaf. Mencatat aset, bukti kepemilikan, dan perubahan.
2. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta wakaf dari kerusakan, sengketa, atau penguasaan pihak lain.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pihak yang berwenang, termasuk BWI, menurut peraturan pelaksana.
5. Menyalurkan hasil kepada pihak atau tujuan yang ditentukan dalam ikrar wakaf.

Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, dengan batas tertentu menurut undang-undang. Periksa batas persennya pada teks resmi UU Wakaf dan peraturan pelaksananya. Imbalan tidak boleh diambil dari pokok harta wakaf.

Nazhir juga tidak boleh bertindak seolah-olah pemilik. Ia memegang amanah, bukan hak milik. Bila nazhir lalai atau menyalahgunakan, undang-undang menyediakan sanksi administratif dan pidana. Nominal sanksi tidak dirinci di sini; periksa teks resmi terbaru.

Batas pemanfaatan yang tidak boleh dilampaui

Meskipun produktif, wakaf memiliki batas.

Tujuan wakaf tidak boleh berubah. Wakaf untuk masjid tidak otomatis boleh dipakai untuk hal lain. Hasil usaha harus disalurkan sesuai peruntukan dalam ikrar. Pasal 44 menyatakan bahwa nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Perubahan peruntukan hanya mungkin dalam keadaan tertentu yang diatur undang-undang.

Aset tidak boleh dijadikan jaminan atau dijual bebas. Undang-undang melarang harta benda wakaf dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, dengan pengecualian terbatas. Untuk pengecualian itu, ada izin dan syarat tertentu, sehingga jangan bertindak tanpa mengecek teks resmi dan berkonsultasi.

Usaha harus sesuai prinsip syariah. Usaha yang mengandung riba, perjudian, atau hal yang dilarang tidak boleh dilakukan dengan aset wakaf.

Risiko usaha harus dikelola hati-hati. Karena aset wakaf adalah amanah, nazhir sebaiknya tidak mengambil risiko spekulatif yang dapat menghilangkan pokok aset. Prinsip kehati-hatian, perencanaan, dan pencatatan perlu ditegakkan.

Bentuk usaha dan perjanjian yang lazim

Wakaf produktif biasanya dilakukan melalui perjanjian. Pastikan setiap perjanjian tertulis dan jelas.

Untuk kerja sama bagi hasil, baca juga kontrak kerja sama bagi hasil dan investasi usaha dan MoU dan perjanjian kerja sama. Untuk sewa jangka panjang, baca sewa tanah untuk usaha: perpanjangan dan renovasi.

Contoh: Sebuah tanah wakaf seluas dua ratus meter persegi di tepi jalan raya awalnya hanya ditumbuhi rumput. Nazhir, sebuah organisasi pengelola wakaf, bersepakat dengan warga membangun beberapa kios di sebagian lahan. Kios disewakan kepada pedagang dengan harga sewa yang ditetapkan tertulis. Hasil sewa setelah dikurangi biaya perawatan dan imbalan nazhir yang wajar disalurkan untuk operasional masjid sebagaimana tertulis dalam ikrar wakaf. Nazhir mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Pokok tanah tidak dijual dan tidak dijaminkan.

Pelaporan dan transparansi

Transparansi membuat wakaf dipercaya. Nazhir sebaiknya:

1. Memiliki pembukuan terpisah dari keuangan pribadi atau lembaga induk.
2. Membuat laporan berkala tentang pendapatan, biaya, dan penyaluran. Peraturan pelaksana UU Wakaf mewajibkan nazhir membuat laporan kepada pihak berwenang dan BWI.
3. Menyimpan bukti berupa kuitansi, kontrak, dan dokumentasi kegiatan.
4. Memberi akses informasi kepada wakif atau ahli warisnya dan masyarakat penerima manfaat, sepanjang wajar.
5. Memeriksa status hukum tanah dan sertipikat wakaf agar tetap tercatat sesuai peruntukan.

Jika nazhir tidak mampu mengelola, BWI dapat mengganti nazhir menurut ketentuan. Penggantian dilakukan dengan alasan yang diatur peraturan, bukan semata kehendak sepihak.

Wakaf uang dan investasi

Selain tanah dan bangunan, wakaf dapat berupa uang. Wakaf uang memudahkan banyak orang berpartisipasi dengan nominal kecil. Undang-Undang Wakaf mengatur bahwa wakaf uang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah sebagai penerima wakaf uang. Dana yang terkumpul kemudian dikelola nazhir, antara lain dengan menempatkannya pada instrumen keuangan syariah, dan hasilnya disalurkan sesuai peruntukan.

Hal yang perlu dijaga pada wakaf uang adalah keamanan pokok dana. Nazhir sebaiknya memilih instrumen berisiko rendah dan meminta pendapat ahli keuangan syariah. Dana wakaf tidak boleh dicampur dengan dana operasional lembaga atau dana pribadi. Catat setiap penempatan, hasil, dan penyalurannya, dan siap diperiksa. Wakif berhak memperoleh bukti penyetoran wakaf.

Bila terjadi sengketa wakaf

Sengketa wakaf bisa muncul karena ahli waris wakif menggugat tanah yang dianggap masih milik keluarga, karena nazhir dituding menyalahgunakan hasil, atau karena sertipikat tidak pernah dibalik nama menjadi wakaf. Penyelesaiannya umumnya bertahap: musyawarah, mediasi, arbitrase atau alternatif lain, dan terakhir pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dokumen yang memperkuat posisi nazhir:

• akta ikrar wakaf yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
• sertipikat wakaf atau bukti pendaftaran di kantor pertanahan;
• surat pengesahan nazhir;
• laporan keuangan dan bukti penyaluran;
• keterangan saksi ikrar wakaf.

Tanpa dokumen itu, klaim wakaf lebih mudah digugat. Karena itu, pengurus yang selama ini hanya mengandalkan ucapan wakif sebaiknya segera melengkapi administrasi. Pelajari juga sengketa tanah dengan pemerintah desa atau BUMDes dan sertipikat tanah elektronik.

Contoh: Seorang ahli waris wakif mengklaim bahwa tanah di belakang sebuah mushola yang dahulu diwakafkan kakeknya sebenarnya hanya dipinjamkan. Pengurus mushola tidak memiliki akta ikrar wakaf, hanya ingatan para sesepuh. Setelah sengketa muncul, pengurus mengumpulkan keterangan saksi ikrar, surat dari tokoh masyarakat, dan mengajukan pencatatan wakaf kepada pejabat berwenang. Proses itu memakan waktu dan biaya yang tidak kecil. Kejadian seperti ini dapat dicegah bila akta dibuat saat ikrar dilakukan.

Hubungan dengan yayasan, koperasi, dan usaha desa

Nazhir yang berbentuk organisasi atau badan hukum sering berupa yayasan atau lembaga keagamaan. Perbedaan yayasan dan perkumpulan dibahas pada yayasan dan perkumpulan: apa bedanya. Di desa, usaha wakaf kadang bersinggungan dengan badan usaha milik desa. Pastikan pemisahan kepemilikan dan pengelolaan agar aset wakaf tidak tercampur dengan aset desa; lihat usaha desa, BUMDes, dan kerja sama dengan warga.

Pajak atas usaha tidak dibahas dalam artikel ini; konsultasikan dengan pihak berwenang bila diperlukan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menganggap tanah wakaf sebagai milik pengurus masjid atau pribadi.
• Mengelola usaha tanpa pembukuan terpisah.
• Menyewakan jangka panjang tanpa dokumen dan persetujuan yang diperlukan.
• Menjadikan sertipikat wakaf sebagai jaminan.
• Menyalurkan hasil tidak sesuai ikrar.
• Tidak membuat laporan kepada pihak yang berwenang.
• Tidak mendaftarkan nazhir atau mengurus akta ikrar wakaf.
• Bekerja sama dengan pihak yang tidak jelas reputasinya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah tanah wakaf disewakan untuk usaha? Pada prinsipnya wakaf dapat dikelola secara produktif, termasuk disewakan, selama tujuan wakaf tidak berubah, hasilnya disalurkan sesuai ikrar, dan prosedur serta izin dipenuhi. Untuk sewa jangka panjang, periksa syarat dan izin pada pihak berwenang.

Siapa yang mengawasi nazhir? Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan BWI sesuai peraturan, dan masyarakat dapat melaporkan penyimpangan. Nazhir wajib membuat laporan.

Apakah hasil usaha wakaf boleh dipakai untuk keperluan pribadi nazhir? Tidak. Nazhir hanya dapat menerima imbalan yang diatur undang-undang dari hasil bersih. Selebihnya harus disalurkan sesuai peruntukan wakaf.

Ringkasan

Wakaf produktif adalah pengelolaan harta wakaf agar menghasilkan manfaat berkelanjutan tanpa mengubah tujuan wakaf. UU Wakaf mewajibkan nazhir mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya, secara produktif dan sesuai prinsip syariah. Pokok aset tidak boleh dijual atau dijaminkan, perubahan peruntukan memerlukan izin tertulis dari BWI, dan nazhir wajib melaporkan pengelolaannya. Gunakan perjanjian tertulis, pembukuan terpisah, dan komunikasi terbuka kepada masyarakat.

Dasar hukum

• UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, antara lain Pasal 42, 43, dan 44.
• PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
• UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004.

Baca juga

• Wakaf Tanah: Syarat, Akta Ikrar, dan Pendaftarannya
• Yayasan dan Perkumpulan: Bedanya, Cara Mendirikan, dan Tanggung Jawab Pengurus

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.