UMP, UMK, dan Upah Minimum Sektoral: Apa Bedanya dan Mana yang Berlaku untuk Anda

Apa itu upah minimum dan siapa yang terkena

Upah minimum adalah batas bawah upah bulanan yang boleh dibayar pengusaha. Pengusaha tidak boleh membayar lebih rendah dari angka ini. Upah yang dimaksud adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap, bukan total pendapatan yang sudah termasuk lembur atau bonus.

Upah minimum dirancang sebagai jaring pengaman. Ia melindungi pekerja yang baru mulai bekerja, yang posisi tawarnya paling lemah. Karena itu, aturan memakai upah minimum terutama untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Bagi pekerja yang sudah satu tahun atau lebih, upah sebaiknya mengikuti struktur dan skala upah perusahaan, yaitu tangga gaji yang disusun berdasarkan golongan, jabatan, masa kerja, dan kompetensi. Pembahasan struktur ini ada di struktur dan skala upah yang wajib disusun perusahaan.

Yang terkena aturan ini adalah pekerja dan pengusaha di sektor formal. Usaha mikro dan kecil punya pengaturan upah tersendiri dalam peraturan pemerintah tentang pengupahan, jadi pemilik warung atau usaha rumahan perlu membaca teks resminya. Untuk persoalan upah di toko kecil, lihat upah pekerja toko dan warung di bawah upah minimum.

Empat jenis upah minimum

Peraturan pemerintah tentang pengupahan mengenal empat jenis upah minimum. Pada naskah PP 36/2021 sebagaimana telah diubah dengan PP 49/2025, jenis-jenis itu adalah:

1. upah minimum provinsi (UMP);
2. upah minimum kabupaten/kota (UMK), yang ditetapkan dengan syarat tertentu;
3. upah minimum sektoral provinsi (UMSP);
4. upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), yang juga ditetapkan dengan syarat tertentu.

Singkatan UMSP dan UMSK sering muncul di berita dan perjanjian. Cukup ingat bahwa kata "sektoral" berarti upah minimum untuk sektor usaha tertentu, bukan untuk semua perusahaan.

Perhatikan bahwa yang menetapkan semuanya adalah gubernur, termasuk UMK. Bupati atau wali kota hanya mengusulkan melalui dewan pengupahan setempat. Dewan pengupahan adalah lembaga tripartit, artinya berisi wakil pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, ditambah unsur pakar.

UMP, UMK, dan sektoral dalam bahasa sehari-hari

UMP adalah lantai paling dasar di satu provinsi. Kabupaten atau kota yang tidak punya UMK memakai angka ini.

UMK berlaku di satu kabupaten atau kota. Angka UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP provinsinya. Di provinsi dengan daerah industri besar, UMK kota industri biasanya jauh di atas UMP. Itu sebabnya dua pekerja di provinsi yang sama bisa punya upah minimum berbeda.

Upah minimum sektoral berlaku bagi sektor yang dinilai punya karakteristik dan risiko kerja berbeda. Menurut naskah PP 49/2025, sektor yang bisa mendapat upah minimum sektoral harus memenuhi kriteria, antara lain klasifikasi usahanya dikenal dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima digit, terdiri atas lebih dari satu perusahaan skala menengah dan/atau besar, serta berbeda karakter dan risiko kerjanya dari sektor lain. Kriteria lengkapnya sebaiknya dicek langsung pada teks PP 49/2025. Kriteria lengkapnya sebaiknya dicek langsung pada teks PP 49/2025. Nilainya harus lebih tinggi dari UMP atau UMK. Penetapannya didasarkan pada rekomendasi dewan pengupahan.

Mana yang berlaku jika ada lebih dari satu

Aturan praktisnya sederhana. Jika perusahaan Anda berada dalam sektor yang punya upah minimum sektoral di wilayah itu, angka sektoral itulah yang menjadi batas bawah, karena nilainya memang harus lebih tinggi. Jika tidak ada upah minimum sektoral, pakai UMK. Jika kabupaten atau kota Anda tidak punya UMK, pakai UMP.

Sebagai gambaran urutan memeriksa:

• cari UMK kabupaten/kota tempat Anda bekerja;
• jika tidak ada, cari UMP provinsinya;
• cek apakah sektor usaha perusahaan memiliki upah minimum sektoral di wilayah itu;
• ambil angka yang tertinggi di antara yang berlaku.

Yang dilihat adalah lokasi tempat kerja, bukan alamat kantor pusat atau tempat tinggal Anda. Pekerja pabrik cabang di satu kota mengikuti angka kota cabang itu.

Peran putusan Mahkamah Konstitusi

Pada akhir Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi memutus perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 tentang sejumlah ketentuan UU Cipta Kerja. Menurut ulasan Hukumonline, dampaknya pada pengupahan antara lain: gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota; dewan pengupahan harus dilibatkan secara aktif; dan struktur skala upah harus proporsional. Putusan ini penting karena sebelumnya upah minimum sektoral dipandang opsional. Pembahasan lain tentang putusan ini ada di putusan MK 168/2023 dan pengaruhnya bagi pekerja.

Cara mengecek angka yang berlaku

1. Cari keputusan gubernur. Upah minimum ditetapkan dengan keputusan gubernur untuk tahun tertentu. Cari di situs resmi pemerintah provinsi, biasanya pada bagian dokumen hukum (JDIH).
2. Tanya dinas tenaga kerja. Dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota atau provinsi dapat memberi salinan keputusan dan menjelaskan upah minimum sektoral.
3. Periksa tanggal berlaku. Upah minimum baru berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya. Untuk penyesuaian 2026, PP 49/2025 menetapkan angkanya berlaku mulai 1 Januari 2026.
4. Cocokkan dengan slip gaji. Bandingkan upah pokok ditambah tunjangan tetap dengan angka resmi. Jangan membandingkan dengan total take home pay.
5. Simpan salinan. Cetak halaman atau unduh dokumennya sebagai bahan bila nanti perlu mengadu.

Untuk memahami cara angka itu naik tiap tahun, baca formula kenaikan upah minimum menurut PP 51/2023.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Tiga perubahan layak dicatat. Pertama, UU Cipta Kerja (UU 11/2020) tidak lagi berlaku sebagai dasar; yang dipakai sekarang UU 6/2023. Kedua, peraturan pelaksananya, PP 36/2021, telah diubah dua kali: dengan PP 51/2023 dan PP 49/2025 yang ditetapkan pada 17 Desember 2025. PP 49/2025 antara lain menegaskan empat jenis upah minimum, merinci kriteria sektoral, dan mengatur ulang rentang indeks tertentu dalam formula kenaikan. Ketiga, putusan MK 168/PUU-XXI/2023 mengubah cara membaca beberapa pasal pengupahan, termasuk kewajiban gubernur terkait upah minimum sektoral provinsi.

Pada Oktober 2026, DPR juga telah mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi undang-undang itu baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan. Sampai saat itu, aturan di atas tetap menjadi pegangan. Bacaan lanjutan ada di aturan ketenagakerjaan lama tetap berlaku sebelum UU baru.

Kesalahan umum

Contoh: Dewi, pekerja fiktif di sebuah pabrik pengolahan di kota industri, menerima upah pokok Rp3.000.000 dan tunjangan tetap Rp300.000. Ia melihat berita bahwa UMP provinsinya Rp2.500.000 dan merasa aman. Ternyata kota tempat pabrik berdiri memiliki UMK yang lebih tinggi dari angka itu, dan sektornya punya upah minimum sektoral yang lebih tinggi lagi. Setelah mengecek keputusan gubernur di situs provinsi, Dewi menemukan bahwa upahnya masih di bawah angka sektoral. Ia membawa fotokopi keputusan itu ke serikat pekerja dan meminta pertemuan bipartit dengan perusahaan. Angka-angka di sini fiktif dan hanya ilustrasi.

Pekerja yang masa kerjanya sudah lebih dari satu tahun

Banyak pekerja mengira upah minimum adalah upah standar yang berlaku seumur hidup. Padahal aturan pengupahan membedakan dua kelompok. Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun memakai upah minimum sebagai batas bawah. Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih seharusnya dibayar berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan. Artinya, seorang pekerja yang sudah bertahun-tahun bekerja idealnya menerima upah di atas upah minimum, sesuai golongan, jabatan, dan masa kerjanya.

Dalam praktik, perusahaan yang tidak menyusun struktur skala upah sering menaikkan upah semua orang hanya sebesar kenaikan upah minimum. Hal ini tidak otomatis melanggar aturan, tetapi pekerja berhak bertanya mengapa masa kerja tidak tercermin dalam upahnya. Pertanyaan itu bisa dibawa ke perundingan atau ke serikat pekerja.

Upah minimum dan hak lain yang bergantung padanya

Upah minimum tidak berdiri sendiri. Beberapa hak dihitung dari upah yang diterima pekerja, misalnya upah lembur, tunjangan hari raya (THR), dan uang pesangon. Bila upah dibayar terlalu rendah, semua hak turunan itu ikut menyusut. Karena itu, selisih kecil pada upah bulanan bisa menjadi selisih besar ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Contoh perhitungannya ada di contoh menghitung pesangon pekerja lima tahun.

Iuran jaminan sosial juga biasanya dihitung dari upah. Jika upah yang dilaporkan ke BPJS lebih rendah dari upah sebenarnya, manfaat yang diterima pekerja ikut lebih kecil. Persoalan ini dibahas pada upah yang dilaporkan lebih rendah ke BPJS.

Usaha mikro dan kecil

Pemilik usaha kecil sering bertanya apakah mereka juga wajib membayar sebesar UMK. Peraturan pengupahan memberi pengaturan khusus bagi usaha mikro dan kecil, antara lain upah berdasarkan kesepakatan pemberi kerja dan pekerja dengan patokan tertentu. Karena rumus dan patokannya dapat berubah, bacalah teks terbaru PP 36/2021 sebagaimana diubah atau tanyakan kepada dinas tenaga kerja. Meski begitu, kesepakatan harus tertulis, jelas, dan tidak merugikan salah satu pihak secara sepihak. Catatan tertulis sangat membantu bila di kemudian hari muncul selisih paham.

Bila upah Anda di bawah upah minimum

Mulailah dengan bicara baik-baik ke bagian sumber daya manusia atau pimpinan. Bila tidak ada tanggapan, ajukan perundingan bipartit secara tertulis, yaitu perundingan dua pihak antara pekerja dan pengusaha. Jika buntu, pengaduan dapat disampaikan kepada pengawas ketenagakerjaan di dinas tenaga kerja. Tata caranya ada di cara mengajukan pengaduan ke pengawas ketenagakerjaan. Peraturan juga menyediakan sanksi bagi pengusaha yang membayar di bawah upah minimum, tetapi besar dan bentuknya perlu dicek pada teks resmi terbaru. Contoh kasus ada di studi kasus upah di bawah UMK.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah upah minimum berlaku untuk pekerja kontrak? Ya. Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu maupun tidak tertentu, selama pekerjaannya di bawah aturan pengupahan. Status kontrak tidak membuat upah boleh lebih rendah.

Apakah upah minimum sama dengan gaji kotor? Tidak selalu. Yang dibandingkan dengan upah minimum adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap seperti uang makan yang dihitung per kehadiran umumnya tidak dihitung ke dalam angka pembanding. Periksa rincian pada slip gaji.

Apakah bupati bisa menetapkan UMK sendiri? Menurut naskah PP 49/2025, UMK ditetapkan dengan keputusan gubernur. Bupati atau wali kota mengusulkan melalui dewan pengupahan kabupaten/kota.

Bagaimana jika perusahaan beralasan tidak mampu membayar upah minimum? Alasan itu tidak otomatis dibenarkan. Upah yang lebih rendah dari upah minimum tidak sah menurut aturan pengupahan, kecuali ada ketentuan khusus yang jelas. Bawa persoalan ini ke perundingan bipartit atau pengawas ketenagakerjaan.

Ringkasan

• Ada empat jenis upah minimum: UMP, UMK, upah minimum sektoral provinsi, dan sektoral kabupaten/kota.
• Gubernur menetapkan semuanya; bupati dan wali kota mengusulkan lewat dewan pengupahan.
• Jika ada angka sektoral, itulah batas bawahnya; bila tidak, pakai UMK; bila tidak ada, pakai UMP.
• Lokasi tempat kerja yang menentukan angka, bukan alamat kantor pusat.
• Cek keputusan gubernur tahun berjalan di situs provinsi atau dinas tenaga kerja.
• Aturan inti dapat berubah, jadi periksa teks resmi terbaru sebelum bertindak.

Dasar hukum

• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• PP No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• PP No. 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Baca juga

• Formula Kenaikan Upah Minimum: Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu
• Struktur dan Skala Upah: Kewajiban Perusahaan dan Hak Pekerja untuk Mengetahuinya
• Upah Minimum dan Komponen Pengupahan: Hak Pekerja yang Perlu Diketahui
• Putusan MK 168/PUU-XXI/2023: Apa Pengaruhnya bagi Pekerja dan Pengusaha
• Cara Mengajukan Pengaduan ke Pengawas Ketenagakerjaan: Dokumen, Proses, dan Hasilnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.