Formula Kenaikan Upah Minimum: Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu

Apa itu formula penyesuaian upah minimum

Upah minimum perlu naik agar nilainya tidak tergerus harga barang. Peraturan pengupahan menyediakan rumus tetap supaya kenaikan bisa dihitung dengan cara yang sama setiap tahun. Rumus ini dipakai oleh dewan pengupahan provinsi dan kabupaten/kota ketika menyusun usulan angka kepada gubernur.

Pihak yang terkena rumus ini adalah pekerja yang upahnya mengikuti upah minimum dan pengusaha yang harus membayarnya. Pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun tidak otomatis naik sebesar persentase yang sama, karena upah mereka seharusnya mengikuti struktur dan skala upah perusahaan. Jenis-jenis upah minimum yang dihitung dibahas pada perbedaan UMP, UMK, dan upah minimum sektoral.

Tiga bahan dalam rumus

Menurut naskah PP 49/2025, penyesuaian upah minimum dilakukan setiap tahun dengan tiga variabel:

• Inflasi, yaitu kenaikan harga secara umum. Penjelasan naskah menyebut inflasi provinsi, yang dibandingkan antara bulan September tahun berjalan dengan September tahun sebelumnya.
• Pertumbuhan ekonomi (PE), yang dihitung dari produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di provinsi atau kabupaten/kota. PDRB adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah.
• Indeks tertentu, dilambangkan huruf Yunani alfa (α). Indeks ini adalah angka pengali yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi berasal dari lembaga statistik yang berwenang, bukan dari perhitungan pengusaha atau serikat pekerja.

Rumusnya

Rumus dalam naskah itu dapat dibaca begini:

Upah minimum tahun depan = upah minimum tahun ini + nilai penyesuaian

Nilai penyesuaian = (inflasi + (pertumbuhan ekonomi × α)) × upah minimum tahun ini

Jadi inflasi dihitung penuh, sedangkan pertumbuhan ekonomi hanya dihitung sebagian sesuai nilai α. Semakin besar α, semakin besar bagian pertumbuhan ekonomi yang masuk ke kenaikan upah.

Ada satu pengaman. Jika nilai penyesuaian kurang dari atau sama dengan nol, misalnya karena ekonomi daerah menyusut, upah minimum yang ditetapkan sama dengan upah minimum tahun berjalan. Dengan kata lain, upah minimum tidak diturunkan oleh rumus ini.

Perubahan nilai indeks: dari PP 51/2023 ke PP 49/2025

Di sinilah letak perubahan terpenting.

Rentang 0,10 sampai 0,30 untuk PP 51/2023 juga disebut dalam pemberitaan saat PP 49/2025 terbit sebagai rentang sebelumnya; naskah resminya tetap sebaiknya diperiksa langsung. Rentang 0,50 sampai 0,90 tercantum dalam naskah PP 49/2025 yang ditetapkan dan diundangkan pada 17 Desember 2025. Menurut pemberitaan, ketentuan peralihan naskah itu menyebut upah minimum tahun 2026 ditetapkan dan diumumkan paling lambat 24 Desember 2025, dan berlaku mulai 1 Januari 2026.

Dampaknya mudah dilihat. Dengan rumus yang sama, alfa yang lebih tinggi menghasilkan kenaikan yang lebih besar bila ekonomi tumbuh. Karena rentangnya lebar, dewan pengupahan di tiap daerah punya ruang untuk mencapai angka yang berbeda. Itu sebabnya persentase kenaikan antar daerah bisa tidak sama.

Peran putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK nomor 168/PUU-XXI/2023 memengaruhi cara membaca indeks tertentu. Menurut ulasan Hukumonline, indeks tertentu harus mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, memperhatikan kepentingan pengusaha dan pekerja, serta menerapkan prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Putusan itu juga menekankan keterlibatan aktif dewan pengupahan, bukan sekadar pemberi saran formal. Hal ini menjelaskan mengapa PP 49/2025 menyebut dewan pengupahan menentukan alfa dengan menimbang perbandingan upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak. Uraian lengkap ada pada putusan MK 168/2023 dan pengaruhnya bagi pekerja.

Langkah praktis membaca atau menghitung kenaikan

1. Cari upah minimum tahun berjalan di keputusan gubernur untuk wilayah tempat kerja Anda.
2. Cari angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari rilis resmi lembaga statistik untuk provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Cari nilai alfa yang dipakai dewan pengupahan. Angka ini biasanya tercantum dalam berita acara atau pengumuman dewan.
4. Hitung nilai penyesuaian dengan rumus di atas.
5. Tambahkan ke upah minimum tahun berjalan, lalu bandingkan dengan keputusan gubernur.
6. Perhatikan tanggal berlaku, yaitu 1 Januari tahun berikutnya.

Perhitungan Anda hanya perkiraan. Angka resmi tetap yang tertulis dalam keputusan gubernur.

Contoh hitungan

Contoh: Anggaplah upah minimum suatu kota fiktif tahun ini Rp3.000.000. Inflasi provinsi 3 persen, pertumbuhan ekonomi 5 persen, dan dewan pengupahan memilih alfa 0,7. Pertumbuhan ekonomi yang masuk ke rumus adalah 5 persen dikali 0,7, yaitu 3,5 persen. Ditambah inflasi 3 persen, totalnya 6,5 persen. Nilai penyesuaian adalah 6,5 persen dikali Rp3.000.000, yaitu Rp195.000. Upah minimum tahun depan menjadi Rp3.195.000. Jika alfa yang dipilih 0,5, pertumbuhan yang masuk hanya 2,5 persen, total 5,5 persen, dan upah minimum menjadi Rp3.165.000. Selisih Rp30.000 itulah akibat pilihan alfa. Seluruh angka ini fiktif.

Keterbatasan rumus yang sering luput

Rumus ini hanya mengurus satu hal, yaitu berapa persen upah minimum naik. Ia tidak menjawab beberapa pertanyaan lain yang sering muncul.

Pertama, rumus tidak otomatis menyamakan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak adalah ukuran biaya hidup pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. PP 49/2025 meminta dewan pengupahan membandingkan upah minimum dengan ukuran itu ketika memilih alfa, tetapi perbandingan tersebut tetap membutuhkan data dan pertimbangan, bukan perhitungan mekanis.

Kedua, rumus tidak menentukan kenaikan upah di atas upah minimum. Pekerja yang upahnya sudah lebih tinggi dari batas bawah tunduk pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Bila dokumen itu memuat klausul kenaikan berkala, klausul itulah yang mengikat. Dokumen tersebut dibahas pada perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan.

Ketiga, rumus tidak mengatur kondisi darurat. Aturan pengupahan menyediakan ketentuan terpisah bagi keadaan tertentu, misalnya bencana atau kondisi luar biasa ekonomi yang ditetapkan oleh Presiden. Menurut ulasan putusan MK, ketentuan itu kini diperketat. Pengusaha tidak bisa menyatakan "keadaan tertentu" hanya karena usahanya sedang lesu.

Keempat, rumus tidak menghilangkan kewajiban pengusaha menyampaikan perubahan upah secara jelas. Pekerja berhak mendapatkan rincian upah baru pada bukti pembayaran. Hak ini dibahas di slip gaji, hak pekerja dan rincian komponen.

Cara serikat pekerja dan pengusaha memakai rumus

Dalam praktik, dewan pengupahan sering menyiapkan beberapa skenario: satu dengan alfa di batas bawah, satu di tengah, dan satu di batas atas. Pihak pengusaha biasanya mengajukan alfa lebih rendah dengan alasan kemampuan usaha, sedangkan pihak pekerja mengajukan alfa lebih tinggi dengan alasan daya beli. Keputusan akhir diusulkan kepada gubernur, dan gubernur menetapkannya melalui keputusan resmi. Karena itu, perundingan tentang alfa sebaiknya didukung data, bukan sekadar tuntutan.

Bagi pekerja yang tidak tergabung dalam serikat, informasi ini tetap berguna. Anda dapat menanyakan kepada bagian sumber daya manusia apakah angka upah baru perusahaan sudah memakai keputusan gubernur terbaru. Pertanyaan yang sopan dan berdasar angka biasanya lebih cepat mendapat jawaban.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Alur perubahan aturan ini cukup panjang. UU Cipta Kerja (UU 11/2020) tidak lagi berlaku dan digantikan oleh UU 6/2023. Peraturan pelaksana pengupahan, PP 36/2021, mula-mula memakai rumus yang bergantung pada batas atas dan batas bawah upah minimum. PP 51/2023 menyederhanakan menjadi rumus inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa dengan rentang kecil. Kemudian putusan MK pada akhir Oktober 2024 mengoreksi sejumlah ketentuan pengupahan. Terakhir, PP 49/2025 melebarkan rentang alfa dan menegaskan peran dewan pengupahan. Jangan merujuk PP 36/2021 versi asli untuk rumus, karena rumus itu sudah diganti.

Selain itu, UU Pelindungan Ketenagakerjaan telah disahkan DPR pada 6 Oktober 2026 dan baru berlaku satu tahun setelah ditetapkan dan diundangkan. Sampai saat itu, rumus di atas tetap menjadi pegangan. Isi undang-undang baru itu perlu dibaca setelah naskah resminya terbit; ulasan awal ada di UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan DPR, apa artinya.

Kesalahan umum

Mengapa angka antardaerah bisa berbeda

Dua daerah dengan upah minimum awal sama dapat berakhir di angka berbeda. Penyebabnya ada tiga. Pertama, inflasi tiap provinsi berbeda. Kedua, pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota berbeda, terutama antara daerah industri dan daerah pertanian. Ketiga, dewan pengupahan memilih alfa yang berbeda dalam rentang yang diperbolehkan. Selain itu, ada daerah yang belum menetapkan UMK sama sekali, sehingga mengikuti UMP. Karena alasan itu, jangan membandingkan persentase kenaikan antar kota tanpa melihat data dasarnya.

Pekerja juga perlu paham bahwa kenaikan upah minimum berlaku untuk upah yang sudah menjadi batas bawah. Bila upah Anda sejak awal jauh di atas upah minimum, kenaikan upah minimum tidak berdampak langsung pada Anda. Namun sering kali perusahaan menjadikannya acuan perundingan. Untuk menilai kecukupan upah Anda, lihat struktur dan skala upah yang wajib disusun perusahaan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Kapan upah minimum baru berlaku? Umumnya mulai 1 Januari tahun berikutnya. Untuk penetapan 2026, PP 49/2025 menyatakan berlaku terhitung 1 Januari 2026.

Apakah pengusaha boleh menunda pelaksanaan kenaikan? Aturan tidak membuka penundaan sebebas itu. Keadaan tertentu seperti bencana atau kondisi ekonomi luar biasa diatur secara khusus dan, menurut ulasan putusan MK, diperketat. Periksa teks resmi bila pengusaha mengajukan alasan ini.

Siapa yang menghitung alfa? Dewan pengupahan provinsi atau kabupaten/kota. Alfa dipilih dalam rentang yang ditetapkan peraturan.

Apakah rumus ini berlaku untuk upah minimum sektoral? Naskah PP 49/2025 mengatur bahwa nilai upah minimum sektoral harus lebih tinggi dari UMP atau UMK. Cara tepat menetapkannya diserahkan pada rekomendasi dewan pengupahan, jadi baca keputusan gubernur untuk sektor yang bersangkutan.

Ringkasan

• Kenaikan upah minimum dihitung dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (alfa).
• Nilai penyesuaian adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa, lalu dikali upah minimum berjalan.
• Alfa dalam PP 49/2025 berada di rentang 0,50 sampai 0,90, lebih lebar daripada aturan sebelumnya.
• Jika hasil hitungan nol atau negatif, upah minimum tetap sama dengan tahun berjalan.
• Angka resmi hanya yang tertulis dalam keputusan gubernur.
• Periksa selalu naskah resmi terbaru sebelum menuntut atau memutuskan.

Dasar hukum

• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• PP No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• PP No. 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Baca juga

• UMP, UMK, dan Upah Minimum Sektoral: Apa Bedanya dan Mana yang Berlaku untuk Anda
• Putusan MK 168/PUU-XXI/2023: Apa Pengaruhnya bagi Pekerja dan Pengusaha
• Upah Minimum dan Komponen Pengupahan: Hak Pekerja yang Perlu Diketahui
• UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan DPR: Apa Artinya bagi Pekerja dan Pengusaha
• Struktur dan Skala Upah: Kewajiban Perusahaan dan Hak Pekerja untuk Mengetahuinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.