Studi Kasus: Istri Mengalami Kekerasan Fisik Berulang dari Suami

Kasus singkat

Bu Sari dan Pak Andi menikah delapan tahun dan memiliki dua anak. Sejak Pak Andi kehilangan pekerjaan pada awal 2026, ia mudah marah. Beberapa kali ia memukul Bu Sari, terakhir hingga Bu Sari memar dan harus berobat. Bu Sari sempat pulang ke rumah orang tuanya, tetapi Pak Andi menjemput dengan janji berubah. Kekerasan terulang. Seorang tetangga menyarankan Bu Sari melapor. Ia bertanya: apa yang akan terjadi pada rumah tangganya, anak-anaknya, dan keselamatannya?

Pola yang digambarkan di sini sering disebut siklus kekerasan: ketegangan, kekerasan, penyesalan, lalu masa tenang yang semu. Korban sering bertahan karena berharap pelaku berubah. Hukum tidak mewajibkan korban berpisah, tetapi memberi alat agar korban dapat melindungi diri tanpa harus menunggu keadaan menjadi lebih buruk.

Kronologi

Masalah hukum yang muncul

• Apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum?
• Apa hak korban, dan siapa yang dapat membantu?
• Bagaimana cara melapor dan apa gunanya visum?
• Apa itu perlindungan sementara dan perintah perlindungan?
• Apakah korban harus bercerai, dan bagaimana dengan anak?

Aturan yang berlaku

Undang-undang PKDRT. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur kekerasan dalam rumah tangga. Bentuknya mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5). Siapa pun di lingkup rumah tangga dapat menjadi korban: istri, suami, anak, dan orang yang menetap di rumah tangga itu.

Hak korban. UU PKDRT memberi korban hak atas perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Korban juga berhak atas pelayanan kesehatan, penanganan khusus terkait kerahasiaan, pendampingan pekerja sosial dan bantuan hukum, serta pelayanan bimbingan rohani (Pasal 10).

Siapa yang boleh melapor. Korban dapat melapor sendiri. Keluarga, teman, atau orang lain yang mengetahui juga dapat melapor atau membantu korban. Laporan diajukan ke kepolisian, umumnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kantor polisi.

Perlindungan sementara. Menurut UU PKDRT, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu 1 x 24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan, dan dalam 24 jam berikutnya meminta penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (Pasal 16). Perlindungan sementara dapat berlaku dalam waktu terbatas dan dapat diperpanjang. Nomor pasal sebaiknya diperiksa pada teks resmi.

Perintah perlindungan. Korban atau pihak lain dapat meminta pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan yang melarang pelaku mendekati korban atau melakukan kekerasan. Pelanggaran terhadap perintah itu dapat dikenai sanksi. Ketentuan rinci ada di UU PKDRT.

Delik aduan dan bukan. Untuk sebagian kekerasan dalam hubungan suami istri, seperti kekerasan fisik yang tergolong ringan dan kekerasan psikis, undang-undang menetapkan sebagai delik aduan, yaitu perkara yang diproses bila korban mengadu. Kekerasan fisik yang lebih berat diproses tanpa bergantung pada pencabutan aduan. Pencabutan laporan tidak selalu menghentikan perkara. Lihat Perlindungan korban KDRT.

Ancaman pidana. Ancaman pidana kekerasan fisik tercantum dalam UU PKDRT dan dapat terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 Tahun 2023, berlaku 2 Januari 2026) serta penyesuaian pidana. Nominal dan lama pidana tidak disebut di sini; periksa teks resmi terbaru.

Hukum acara. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026. Prosedur pelaporan, pemeriksaan, dan perlindungan saksi mengikuti ketentuan yang berlaku. Artikel ini tidak mengutip nomor pasalnya.

Layanan. Selain kepolisian, korban dapat mencari bantuan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di daerahnya, lembaga bantuan hukum, atau layanan pengaduan nasional seperti SAPA 129 milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketersediaan dan nomor kontak dapat berubah; periksa situs resmi. Lihat juga Laporan dan gugatan KDRT.

Kewajiban lingkungan. UU PKDRT menyebut bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya sesuai batas kemampuannya, antara lain mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Tetangga dan keluarga karena itu tidak perlu ragu menolong, dan hal ini dapat menjadi dasar tindakan yang wajar.

Tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang menangani korban diwajibkan memeriksa sesuai standar profesi, membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan, dan dapat membuat visum et repertum atas permintaan penyidik. Informasi korban dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan.

Pemulihan korban. Pemulihan mencakup pelayanan kesehatan, konseling, bimbingan rohani, dan pendampingan. Layanan ini dapat diakses melalui puskesmas, rumah sakit, dan UPTD PPA. Biaya dan ketersediaan berbeda-beda menurut daerah.

Analisis: bagaimana aturan diterapkan pada fakta

Posisi Bu Sari

Bu Sari adalah korban kekerasan fisik berulang. Ia berhak mencari perlindungan dan melapor. Buktinya dapat berupa hasil visum, catatan berobat, foto luka, pesan ancaman atau permintaan maaf, serta keterangan saksi seperti tetangga yang menolong. Rangkaian bukti ini memperlihatkan pola, bukan sekadar satu kejadian.

Hambatannya bersifat nyata. Korban sering takut, bergantung secara ekonomi, atau mengkhawatirkan anak. Pelaku dapat meminta maaf, mengancam, atau menggunakan anak sebagai alat tekanan. Pada titik ini, dukungan dari keluarga dan pendamping sangat menentukan. Titik lemah dari sisi pembuktian: bila kejadian terdahulu tidak pernah dicatat atau diperiksa, bukti masa lalu bergantung pada kesaksian.

Posisi Pak Andi

Pak Andi mungkin menyangkal, berkata hanya bertengkar, atau berkata ia khilaf dan sudah berubah. Ia mungkin menekan agar laporan dicabut. Pembelaan semacam itu tidak menghapus bukti medis dan saksi. Ia juga berhak atas pembelaan dan pendampingan advokat dalam proses hukum. Titik lemahnya: pengulangan perbuatan dan bukti pemeriksaan kesehatan.

Soal hubungan pernikahan

Pelaporan tidak berarti korban harus bercerai. Korban dapat memilih bercerai, hidup terpisah sementara, atau tetap bersama dengan syarat perlindungan. Keputusan itu sepenuhnya milik korban. Namun KDRT dapat menjadi alasan gugatan cerai, dan korban dapat menuntut nafkah serta pengasuhan anak. Lihat Alasan cerai menurut hukum Indonesia.

Soal anak

Anak yang menyaksikan kekerasan terdampak secara psikologis. Korban dapat meminta pendampingan psikologis bagi anak melalui layanan setempat. Keselamatan anak adalah pertimbangan utama dalam setiap keputusan.

Langkah yang dapat ditempuh

1. Utamakan keselamatan. Bila dalam bahaya, pergi ke tempat aman, hubungi keluarga tepercaya, tetangga, atau kepolisian.
2. Periksa ke fasilitas kesehatan. Mintalah pemeriksaan dan, bila hendak melapor, visum et repertum (laporan dokter untuk keperluan hukum). Visum biasanya diminta melalui kepolisian, tetapi rumah sakit dapat membantu menjelaskan alurnya.
3. Dokumentasikan. Foto luka, simpan pesan, catat tanggal kejadian. Simpan di tempat aman yang tidak dapat diakses pelaku.
4. Laporkan ke Unit PPA kepolisian atau hubungi layanan pengaduan. Minta surat tanda terima laporan.
5. Minta perlindungan. Tanyakan tentang perlindungan sementara dan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Cari tempat tinggal aman. Tanyakan rumah aman (shelter) melalui UPTD PPA atau lembaga layanan perempuan.
7. Minta pendampingan. Pendamping hukum dan psikologis tersedia di lembaga bantuan hukum dan UPTD PPA.
8. Pertimbangkan langkah keluarga. Gugatan cerai, nafkah, dan hak asuh dapat diajukan terpisah sesuai kebutuhan.

Bagi keluarga dan tetangga, cara membantu yang aman adalah mendengarkan tanpa menghakimi, membantu menghubungi layanan, menemani ke fasilitas kesehatan, dan menawarkan tempat bermalam jika memungkinkan. Hindari menghadapi pelaku secara langsung karena dapat meningkatkan bahaya. Bila ada kekerasan berlangsung, hubungi kepolisian.

Bagi korban yang memiliki anak, berbicara dengan anak sesuai usia dan memastikan mereka tahu cara meminta tolong adalah bagian dari rencana keselamatan. Informasikan juga pihak sekolah bila diperlukan, agar anak mendapat dukungan.

Kemungkinan hasil

Hasil tergantung bukti dan penilaian hakim.

Penting dipahami bahwa hukum tidak menjamin pelaku berubah. Karena itu rencana keselamatan tetap perlu dibuat, apa pun hasil prosesnya.

Setiap perkara KDRT berbeda. Ada korban yang memilih berpisah, ada yang memilih bertahan dengan perlindungan, ada pula yang menempuh pidana sampai putusan. Pilihan apa pun layak dihormati, dan dukungan tidak boleh bersyarat. Yang terpenting, korban tidak sendirian dan memiliki informasi yang cukup untuk memutuskan.

Pelajaran dan kesalahan yang bisa dihindari

Contoh rencana keselamatan sederhana

Contoh: "Sari menyiapkan tas berisi salinan KTP, kartu keluarga, buku nikah, akta anak, obat, dan uang tunai secukupnya, lalu menitipkannya ke rumah ibunya. Ia menyimpan nomor kepolisian setempat dan nomor layanan pengaduan di ponsel. Ia memberi tahu seorang tetangga tepercaya dan menyepakati kata sandi sebagai tanda meminta tolong. Ia memotret luka dan menyimpannya di akun penyimpanan yang tidak diketahui suaminya."

Rencana ini fiktif dan perlu disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Bacaan terkait: Perlindungan korban KDRT, Laporan dan gugatan KDRT, dan Penelantaran rumah tangga dan KDRT psikis.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah KDRT bisa dilaporkan oleh orang lain selain korban? Bisa. Keluarga, tetangga, atau pihak lain yang mengetahui dapat melapor atau membantu korban melapor.

Apakah visum wajib? Visum sangat membantu sebagai bukti, tetapi laporan tetap dapat diajukan dan bukti lain dapat dipakai. Segera periksakan diri agar luka terdokumentasi.

Apakah laporan bisa dicabut? Sebagian perkara adalah delik aduan sehingga dapat dicabut, tetapi sebagian tidak. Pertimbangkan keselamatan dan konsultasikan dengan pendamping sebelum mencabut.

Ke mana anak dititipkan selama proses? Anak dapat tinggal bersama korban di tempat aman. Hakim atau lembaga layanan dapat mengatur lebih lanjut. Tanyakan UPTD PPA.

Ringkasan

• KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, dan korban berhak atas perlindungan.
• Visum, foto, pesan, dan saksi memperkuat pembuktian.
• Kepolisian wajib memberi perlindungan sementara dan pengadilan dapat mengeluarkan perintah perlindungan.
• Keselamatan korban dan anak adalah prioritas utama.
• Hasil tergantung bukti dan penilaian hakim; tidak ada jaminan.

Dasar hukum

• UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana

Baca juga

• Perlindungan bagi Korban KDRT: Langkah Pertama yang Bisa Dilakukan
• Kekerasan dalam rumah tangga: laporan dan gugatan itu dua jalur
• Penelantaran Rumah Tangga dan Kekerasan Psikis dalam KDRT: Bukti dan Cara Melapor

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.