Skorsing Karyawan: Hak Upah Selama Skorsing

Apa itu skorsing

Skorsing adalah pembebasan sementara seorang pekerja dari kewajiban bekerja, sementara hubungan kerja belum berakhir. Pekerja tidak masuk kerja atas perintah perusahaan, tetapi statusnya masih karyawan.

Skorsing dapat muncul dalam dua keadaan yang berbeda.

Pembedaan ini penting karena akibatnya berbeda, terutama soal upah.

Hak upah selama skorsing

Aturan pokoknya: selama proses penyelesaian PHK berlangsung, pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya. Pengusaha dapat melakukan skorsing, dengan tetap membayar upah beserta hak lain yang biasa diterima pekerja. Ketentuan ini ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui aturan Cipta Kerja. Artinya, skorsing tidak sama dengan tidak menggaji.

Beberapa hal penting:

• Upah tetap dibayar. Skorsing dalam rangka proses PHK tidak membenarkan perusahaan berhenti membayar upah.
• Hak lain ikut berlaku. Hak yang biasa diterima, seperti tunjangan tetap dan iuran jaminan sosial, tetap diperhatikan.
• Berlangsung selama proses. Kewajiban ini berjalan selama proses penyelesaian perselisihan PHK sesuai tingkatannya, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu menekankan hal ini. Praktik peradilan juga memiliki batas kebiasaan tentang lamanya pembayaran upah selama proses. Periksa aturan terbaru karena rinciannya dapat berubah.

Untuk skorsing sebagai sanksi disiplin atas pelanggaran yang terbukti, pengaturannya mengikuti peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB), selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Perusahaan tidak boleh mengarang sanksi yang tidak diatur lalu memotong upah semaunya.

Syarat skorsing yang sah

Skorsing yang baik umumnya memenuhi beberapa syarat:

1. Ada dasar yang jelas. Alasannya berkaitan dengan dugaan pelanggaran atau proses PHK, bukan sekadar tidak suka.
2. Tertulis. Perusahaan menerbitkan surat yang memuat alasan, tanggal mulai, dan jangka waktu skorsing.
3. Mengikuti aturan internal. Jenis dan lama sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan atau PKB.
4. Ada kesempatan membela diri. Karyawan berhak memberi penjelasan sebelum atau selama pemeriksaan.
5. Proporsional. Lama dan bentuk skorsing sepadan dengan dugaan pelanggaran.
6. Tidak diskriminatif. Perusahaan memperlakukan karyawan lain dengan standar yang sama.

Skorsing yang tidak memenuhi syarat ini dapat dipersoalkan melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial. Pembahasan dasar tahapannya ada di Perselisihan hubungan industrial dan tahapannya.

Jika skorsing berkepanjangan

Masalah paling sering bukan skorsing itu sendiri, melainkan lamanya. Karyawan dibebastugaskan berbulan-bulan tanpa kejelasan, kadang dengan upah dipotong atau dihentikan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan:

• Tanyakan secara tertulis kapan pemeriksaan selesai dan apa tahap berikutnya.
• Minta salinan surat skorsing dan perpanjangannya, bila ada.
• Pastikan upah dan tunjangan tetap diterima setiap bulan. Catat tanggal dan jumlahnya.
• Ingatkan perusahaan bahwa karyawan siap bekerja kembali dan menunggu kepastian.
• Ajukan perundingan bipartit bila tidak ada jawaban.

Skorsing tanpa batas waktu yang jelas dan tanpa penyelesaian terkesan menggantung status karyawan. Hal ini dapat dibawa ke mediasi sebagai perselisihan hak atau perselisihan PHK, tergantung kondisi.

Langkah bila upah tidak dibayar selama skorsing

1. Kumpulkan bukti. Surat skorsing, slip upah sebelumnya, mutasi rekening, dan pesan dari perusahaan.
2. Hitung upah yang tertunggak. Kalikan jumlah bulan dengan upah dan tunjangan tetap yang biasa diterima.
3. Kirim tagihan tertulis. Minta pembayaran dalam jangka waktu yang wajar.
4. Bipartit. Rundingkan langsung dan buat berita acara.
5. Mediasi. Catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan.
6. Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Tuntut upah yang tertunggak.
7. Pelaksanaan putusan. Bila putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak dipatuhi, mohon eksekusi melalui pengadilan.

Contoh: Seorang staf keuangan dinyatakan diskors selama pemeriksaan dugaan selisih kas. Surat skorsing hanya menyebut "sampai pemeriksaan selesai". Setelah dua bulan, upahnya tidak dibayar. Ia menyiapkan tagihan tertulis dengan menyertakan surat skorsing dan bukti penerimaan upah tiga bulan terakhir, lalu meminta perundingan. Dalam perundingan, perusahaan menjelaskan bahwa pemeriksaan belum selesai. Staf tersebut menegaskan bahwa upah selama skorsing tetap menjadi kewajiban, dan kedua pihak menuliskan jadwal pembayaran serta batas waktu pemeriksaan.

Skorsing dan dugaan tindak pidana

Bila karyawan diduga melakukan tindak pidana, perusahaan kadang melapor kepada polisi dan mengskors karyawan. Proses pidana dan proses ketenagakerjaan berjalan terpisah. Karyawan yang ditahan memiliki aturan hak upah sendiri yang dibahas di Pekerja ditahan polisi: hak upah dan status hubungan kerja. Perlu dibedakan pula antara dugaan dan pembuktian. Perusahaan tidak boleh menjatuhkan hukuman seolah-olah kesalahan sudah terbukti hanya karena ada laporan.

Bagi karyawan, sikap paling aman adalah kooperatif dalam pemeriksaan, tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mencatat setiap perintah dari perusahaan. Bila diperlukan, didampingi penasihat hukum.

Bedanya dengan dirumahkan

Dirumahkan dan skorsing sering dianggap sama, padahal berbeda. Dirumahkan biasanya terjadi karena keadaan usaha, misalnya penurunan produksi, bukan karena dugaan pelanggaran karyawan. Aturan upah saat dirumahkan bergantung pada kesepakatan dan peraturan yang relevan. Pembahasannya ada di Dirumahkan tanpa kepastian upah.

Surat skorsing: apa yang sebaiknya tertulis

Surat skorsing yang baik memberi kepastian bagi kedua pihak. Karyawan sebaiknya memeriksa apakah surat memuat hal berikut:

• identitas karyawan dan jabatannya;
• alasan skorsing, misalnya dugaan pelanggaran tertentu yang dirinci;
• dasar aturan internal yang dipakai;
• tanggal mulai dan tanggal berakhir, atau peristiwa yang mengakhirinya;
• pernyataan tentang upah dan hak lain selama skorsing;
• kewajiban karyawan selama skorsing, misalnya tetap dapat dihubungi dan tidak mengakses sistem tertentu;
• nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Bila surat tidak memuat sebagian unsur itu, karyawan boleh meminta perbaikan secara tertulis. Perusahaan yang sungguh-sungguh biasanya bersedia melengkapinya. Penolakan tanpa alasan menjadi catatan yang berguna bila perkara berlanjut.

Simpan juga bukti penerimaan surat. Bila surat dikirim lewat pesan singkat atau surel, tangkap layar lengkap dengan tanggal dan pengirimnya. Bila diserahkan langsung, minta tanda terima atau tulis tanggal penerimaan pada salinan Anda.

Kewajiban karyawan selama skorsing

Skorsing tidak menghapus semua kewajiban. Karyawan yang diskors umumnya tetap wajib:

• menjaga kerahasiaan informasi perusahaan;
• tidak merusak atau menghilangkan barang atau data milik perusahaan;
• bersedia diperiksa dan memberi keterangan secara jujur;
• tetap dapat dihubungi sesuai nomor atau alamat yang dilaporkan;
• mengembalikan barang inventaris bila diminta secara patut.

Sebaliknya, perusahaan tidak berhak menghukum lebih jauh sebelum pemeriksaan selesai, mempermalukan karyawan di depan rekan kerja, atau menyebarkan tuduhan sebelum terbukti. Tindakan seperti ini dapat menimbulkan masalah tersendiri bagi perusahaan.

Peran serikat pekerja dan pendamping

Karyawan berhak didampingi dalam pemeriksaan internal. Pengurus serikat pekerja, rekan kerja yang dipercaya, atau penasihat hukum dapat membantu. Pendamping bermanfaat untuk mencatat jalannya pemeriksaan, memastikan pertanyaan relevan, dan membantu menyusun tanggapan tertulis. Bila perusahaan melarang pendamping tanpa alasan, sampaikan keberatan secara tertulis.

Kesalahan umum

• Menerima skorsing lisan tanpa surat.
• Tidak mencatat tanggal mulai dan berakhirnya skorsing.
• Menganggap skorsing otomatis berarti tidak digaji.
• Tidak menjawab surat pemeriksaan karena merasa dirugikan. Pembelaan tertulis penting.
• Datang ke kantor dan berdebat dengan atasan, yang dapat dipakai sebagai catatan negatif.
• Menunggu terlalu lama sebelum menagih upah.
• Menyetujui "damai" tanpa menghitung hak.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah gaji tetap dibayar penuh saat diskors? Dalam rangka proses PHK, aturan menyebut upah beserta hak lain yang biasa diterima tetap dibayar. Untuk skorsing sebagai sanksi disiplin, lihat peraturan perusahaan atau PKB yang sah. Periksa teks resmi terbaru untuk rincian.

Berapa lama skorsing boleh berlangsung? Tidak ada angka tunggal yang berlaku untuk semua keadaan. Skorsing harus proporsional dan jelas jangka waktunya. Dalam proses PHK, skorsing berlangsung sampai penyelesaian sesuai tingkatannya.

Apakah karyawan yang diskors boleh bekerja di tempat lain? Selama hubungan kerja masih ada, kewajiban tertentu seperti kerahasiaan dan larangan bersaing tetap berlaku. Periksa kontrak. Bekerja ganda dibahas di Bekerja sampingan atau ganda: apakah dilarang perusahaan.

Ringkasan

Skorsing adalah pembebasan sementara dari pekerjaan, bukan pemutusan hubungan kerja. Dalam rangka proses PHK, perusahaan boleh mengskors dengan tetap membayar upah dan hak lain yang biasa diterima. Skorsing yang sah tertulis, beralasan, proporsional, dan memberi kesempatan membela diri. Bila skorsing berkepanjangan atau upah tidak dibayar, tagih secara tertulis, berunding, lalu tempuh mediasi dan PHI. Periksa teks resmi terbaru untuk rincian dan batas waktu.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan tentang skorsing dan penyelesaian PHK.
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
• UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Baca juga

• Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Bipartit sampai Pengadilan
• Alasan PHK yang Sah Menurut PP 35/2021 dan Kewajiban Pemberitahuannya
• Hak Pesangon PHK: Berapa yang Seharusnya Anda Terima?

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.