Putusan Serta Merta dan Putusan Provisi: Dijalankan Lebih Dulu Sebelum Berkekuatan Tetap

Putusan serta merta: gagasan dasar

Putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) adalah putusan yang dapat dijalankan lebih dulu, walaupun belum berkekuatan hukum tetap dan masih dapat dilawan dengan banding atau upaya hukum lain. Dasar utamanya adalah Pasal 180 ayat (1) HIR (Herziene Indonesisch Reglement, hukum acara perdata), dengan ketentuan setara dalam RBg. Mahkamah Agung juga mengeluarkan surat edaran untuk membatasi dan mengarahkan penggunaannya.

Manfaatnya bagi penggugat: ia tidak perlu menunggu bertahun-tahun bila haknya sudah sangat jelas. Risikonya bagi tergugat: putusan dapat dijalankan, padahal putusan itu mungkin dibatalkan di tingkat banding atau kasasi. Karena risiko itu, hukum membatasinya.

Kapan hakim dapat menjatuhkannya

Menurut sumber hukum yang merangkum petunjuk Mahkamah Agung, putusan serta merta hanya dijatuhkan dalam perkara tertentu, antara lain:

• gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan yang isi dan tanda tangannya tidak dibantah;
• utang piutang dengan jumlah pasti yang tidak dibantah;
• sewa-menyewa tanah, rumah, atau gudang yang masa sewanya habis, atau penyewa terbukti lalai;
• pembagian harta bersama setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap;
• gugatan provisi yang dikabulkan;
• gugatan berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan berhubungan dengan pokok gugatan;
• sengketa hak penguasaan atas benda.

Ketentuan ini sangat ketat. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta sembarangan. Surat edaran Mahkamah Agung menegaskan perlunya pertimbangan cermat. Periksa surat edaran terbaru yang berlaku.

Hanya pengadilan tingkat pertama yang dapat menjatuhkannya. Pengadilan tinggi tidak menjatuhkan putusan serta merta.

Jaminan sebagai pengaman

Salah satu pengaman terpenting adalah jaminan. Menurut rangkuman yang dirujuk, sebelum putusan serta merta dilaksanakan, permohonan eksekusi disampaikan kepada ketua pengadilan negeri dan berkas dikirim ke pengadilan tinggi, dengan pendapat ketua. Pemohon eksekusi dapat diwajibkan menyerahkan jaminan senilai objek eksekusi, berupa uang atau barang, untuk melindungi pihak lawan bila putusan tingkat pertama kemudian dibatalkan. Tanpa jaminan yang dipersyaratkan, putusan serta merta tidak boleh dilaksanakan.

Dengan jaminan itu, bila di tingkat banding putusan dibatalkan, pihak yang dirugikan dapat dipulihkan kerugiannya.

Contoh: Pak Lukman menyewakan gudang kepada sebuah perusahaan. Sewa berakhir, tetapi penyewa tidak mau mengosongkan dan tidak membantah isi perjanjian. Pengadilan memutus pengosongan dan menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dulu. Penyewa mengajukan banding. Karena kasusnya masuk kategori sewa yang berakhir dan bukti jelas, putusan serta merta dapat dipertimbangkan. Sebelum eksekusi, Pak Lukman mungkin diminta menyerahkan jaminan senilai objek yang dieksekusi sesuai prosedur.

Putusan provisi

Provisi adalah permohonan tindakan sementara yang diajukan penggugat sebelum perkara pokok diputus. Contohnya meminta hakim memerintahkan agar tergugat menghentikan pembangunan di tanah sengketa selama perkara berjalan. Jika dikabulkan, hakim menjatuhkan putusan provisi, yang merupakan jenis putusan sela.

Putusan provisi tidak diatur tegas dalam HIR, tetapi dirujuk secara tidak langsung pada Pasal 180 ayat (1) HIR dan dikelompokkan sebagai putusan sela (Pasal 185 ayat (1) HIR), yaitu tindakan pendahuluan sebelum pokok perkara diputus. Provisi bukan putusan akhir. Ia bersifat sementara dan tidak menyangkut pokok perkara. Syarat khusus berlaku, misalnya adanya kepentingan mendesak. Hakim bersikap hati-hati agar provisi tidak sama dengan memutus pokok perkara lebih dulu.

Perbedaan serta merta dan provisi:

Langkah bagi penggugat

1. Nilai apakah perkara Anda masuk kategori. Misalnya bukti surat otentik, utang yang tidak dibantah, atau sewa yang berakhir.
2. Minta secara tegas dalam petitum: "menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi, atau verzet".
3. Siapkan alasan dalam posita mengapa permintaan itu patut dikabulkan.
4. Bila mengajukan provisi, jelaskan hal mendesak yang perlu ditangani sementara.
5. Siapkan jaminan bila diperintahkan.
6. Ajukan permohonan eksekusi setelah putusan, ikuti prosedur dan kirim berkas sesuai petunjuk.

Pelajari proses eksekusi di Eksekusi Putusan Perdata.

Langkah bagi tergugat

Tergugat yang menghadapi permintaan serta merta dapat:

1. Membantah permintaan itu dalam jawaban. Tunjukkan bahwa perkara tidak masuk kategori, ada bantahan atas bukti, atau risikonya besar.
2. Menyiapkan bukti yang menunjukkan bahwa dalil penggugat belum pasti.
3. Mengajukan banding tepat waktu bila putusan dijatuhkan. Lihat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
4. Mengajukan keberatan terhadap permohonan eksekusi, termasuk soal jaminan.
5. Mempertimbangkan perdamaian. Lihat Pencabutan Gugatan, Perdamaian, dan Akta Van Dading.

Risiko putusan serta merta

Bila putusan dijalankan lebih dulu lalu dibatalkan di tingkat banding, akan terjadi masalah pemulihan keadaan. Contohnya rumah sudah dikosongkan atau barang sudah dijual. Karena itu, jaminan menjadi penting, dan hakim cenderung berhati-hati. Pihak yang mendesak eksekusi tanpa jaminan yang memadai dapat dimintai pertanggungjawaban bila kemudian terbukti keliru.

Bagaimana putusan serta merta dijalankan

Setelah putusan dijatuhkan dengan amar dapat dijalankan lebih dulu, penggugat tidak langsung dapat meminta juru sita bertindak. Menurut rangkuman petunjuk Mahkamah Agung yang dirujuk dalam sumber hukum, alurnya kira-kira sebagai berikut.

1. Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri.
2. Ketua pengadilan negeri mengirim berkas perkara beserta pendapatnya kepada pengadilan tinggi.
3. Pengadilan tinggi menilai apakah putusan serta merta dapat dilaksanakan.
4. Bila disetujui, penggugat diminta menyerahkan jaminan sesuai ketentuan.
5. Setelah jaminan dipenuhi, eksekusi dijalankan melalui ketua pengadilan negeri.

Salinan sah putusan serta merta juga wajib dilaporkan kepada pengadilan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Karena prosedur ini berlapis, penggugat perlu bersabar dan memastikan semua dokumen lengkap. Detail dapat berubah mengikuti surat edaran terbaru, sehingga tanyakan kepada kepaniteraan.

Perbedaan serta merta dengan eksekusi biasa

Eksekusi biasa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Eksekusi serta merta berjalan di tengah upaya hukum. Perbedaan ini membuat pengamanannya lebih ketat.

Proses eksekusi biasa dibahas di Eksekusi Putusan Perdata.

Contoh provisi

Contoh: Bu Dian menggugat pengembang yang membangun tembok di atas saluran air yang mengairi sawahnya. Selama perkara berjalan, air tidak mengalir dan padi terancam gagal panen. Bu Dian mengajukan provisi agar hakim memerintahkan pembukaan sementara saluran itu sampai perkara pokok selesai. Hakim menilai ada kepentingan mendesak dan, bila syarat terpenuhi, dapat mengabulkannya dalam putusan provisi. Perkara pokok tentang pembatalan izin dan ganti rugi tetap diperiksa terpisah.

Provisi tidak boleh sama dengan memutus pokok perkara. Jika yang diminta dalam provisi persis sama dengan tuntutan akhir, hakim cenderung menolaknya. Pelajari perbedaan jenis tindakan sementara di Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).

Putusan serta merta dalam perkara tertentu

Dalam gugatan sederhana, perkara diperiksa dengan cara yang lebih ringkas, dan ada pembahasan tentang apakah putusan serta merta lazim dalam perkara tersebut. Lihat Gugatan Sederhana: Perma 4/2019. Dalam perkara perceraian dan harta bersama, putusan serta merta hanya dimungkinkan pada kategori tertentu, misalnya pembagian harta bersama setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap. Lihat Pembagian Harta Bersama Setelah Cerai.

Syarat praktis agar permintaan serta merta berpeluang

Hakim lebih mungkin mempertimbangkan permintaan serta merta bila:

• bukti utama berupa surat otentik atau surat yang tidak dibantah keasliannya;
• jumlah atau objek jelas dan tidak diperdebatkan;
• kerugian penggugat bertambah bila menunggu;
• penggugat siap memberi jaminan;
• tergugat tidak punya bantahan yang kuat atas dokumen.

Sebaliknya, perkara dengan bukti saling bertentangan, objek yang diperebutkan secara serius, atau dalil rumit biasanya tidak cocok untuk serta merta. Mengajukan permintaan serta merta tidak merugikan, tetapi permintaan yang tidak masuk akal dapat mengurangi kredibilitas gugatan.

Catatan untuk pembaca awam

Bila Anda menerima putusan yang menyatakan "dapat dijalankan lebih dahulu", jangan panik dan jangan abaikan. Fotokopi putusan, catat tenggang waktu banding, dan segera temui advokat. Bila Anda pihak yang menang, jangan langsung mengambil tindakan sendiri seperti mengosongkan rumah. Semua pelaksanaan harus melalui pengadilan.

Konsultasikan sejak awal

Sejak menyusun gugatan atau jawaban, tanyakan kepada advokat apakah permintaan serta merta atau provisi sebaiknya diajukan atau dibantah. Strategi sejak awal lebih efektif daripada reaksi setelah putusan.

Kesalahan umum

• Meminta serta merta untuk semua perkara tanpa melihat kategori.
• Tidak menyiapkan jaminan.
• Mengira banding otomatis menunda eksekusi.
• Menyamakan provisi dengan putusan akhir.
• Meminta provisi untuk hal yang sebenarnya pokok perkara.
• Tidak mengikuti prosedur pengiriman berkas ke pengadilan tinggi.
• Tidak mendokumentasikan kondisi objek sebelum eksekusi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua putusan pengadilan negeri dapat dijalankan lebih dulu? Tidak. Hanya yang dinyatakan dalam amar dan memenuhi syarat. Dalam keadaan biasa, putusan baru dijalankan setelah berkekuatan hukum tetap.

Apakah pengadilan tinggi dapat menjatuhkan putusan serta merta? Menurut rangkuman petunjuk Mahkamah Agung, tidak. Pengadilan tinggi tidak menjatuhkan putusan serta merta.

Apa bedanya provisi dan sita jaminan? Provisi berupa perintah tindakan sementara. Sita jaminan mengamankan harta agar putusan nanti dapat dilaksanakan. Baca Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).

Ringkasan

Putusan serta merta adalah putusan yang dapat dijalankan lebih dulu walau belum berkekuatan hukum tetap, dengan rujukan Pasal 180 ayat (1) HIR dan surat edaran Mahkamah Agung. Penggunaannya dibatasi pada kategori perkara tertentu dan dilengkapi jaminan sebagai pengaman. Putusan provisi adalah tindakan sementara sebelum putusan akhir. Penggugat harus memintanya dalam petitum, sedangkan tergugat dapat membantah dan mengajukan banding. Konsultasikan dengan advokat karena risiko pemulihan keadaan.

Dasar hukum

• Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg tentang putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.
• Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 dan No. 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta dan provisi.
• Pasal 185 ayat (1) HIR tentang pembedaan putusan akhir dan putusan sela, yang mencakup putusan provisi.

Baca juga

• Eksekusi Putusan Perdata: Aanmaning, Sita Eksekusi, dan Lelang
• Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Jenis, Syarat, dan Prosedurnya
• Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata
• Putusan Verstek: Akibat Tergugat Tidak Hadir dan Cara Melawannya
• Gugatan Sederhana: Cara Menagih Utang Kecil Tanpa Proses Panjang

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.