Putusan Gugatan Sederhana: Keberatan, Batas Waktu, dan Cara Menagih Hasilnya

Apa itu keberatan dan siapa yang terkena

Pada perkara perdata biasa, pihak yang tidak puas dapat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Gugatan sederhana tidak mengikuti jalur itu. Upaya hukum satu-satunya adalah keberatan, yaitu permohonan agar putusan hakim tunggal diperiksa kembali oleh majelis hakim di pengadilan yang sama. Aturannya ada pada Peraturan Mahkamah Agung, disingkat Perma, Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019.

Yang terkena ketentuan ini adalah:

• penggugat yang gugatannya ditolak atau dikabulkan sebagian;
• tergugat yang dihukum membayar;
• pihak yang tidak hadir saat putusan dibacakan dan baru kemudian diberi tahu;
• kuasa atau wakil yang mendampingi para pihak;
• pihak yang menang dan hendak melaksanakan putusan.

Banyak orang mengira masih ada banding. Tidak ada. Memahami hal ini sejak awal mencegah salah langkah dan kehilangan hak karena tenggat yang pendek.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Pokok aturan keberatan menurut Perma gugatan sederhana, yang perlu dicocokkan dengan teks resmi, adalah sebagai berikut.

• Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan pengadilan yang memutus. Dokumennya berupa permohonan keberatan yang memuat alasan.
• Batas waktunya hanya tujuh hari menurut Perma. Perlu dipastikan pada teks resmi dan kepaniteraan apakah hitungannya hari kalender atau hari kerja. Hitungannya dimulai sejak putusan diucapkan atau sejak putusan diberitahukan, tergantung apakah pihak yang bersangkutan hadir ketika putusan dibacakan.
• Pihak lawan dapat menyampaikan jawaban atas keberatan, yang disebut kontra keberatan, dalam waktu yang sangat singkat setelah menerima permohonan. Perma menyebut batas hitungan hari yang pendek. Periksa angka pastinya.
• Ketua pengadilan menunjuk majelis hakim, biasanya tiga orang, untuk memeriksa keberatan. Majelis memeriksa berdasarkan putusan dan berkas, tanpa pemeriksaan ulang seperti sidang pertama, dan memutus dalam waktu yang singkat.
• Putusan majelis atas keberatan bersifat final. Tidak tersedia banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali terhadapnya.

Batas waktu ini sangat pendek, dan cara menghitungnya (apakah Sabtu, Minggu, dan hari libur ikut dihitung) perlu dipastikan pada teks resmi. Agar aman, anggaplah tujuh hari kalender sebagai batas terakhir dan bertanya kepada kepaniteraan tentang hitungan hari terakhir adalah langkah yang aman.

Jika tidak ada keberatan dalam batas waktu, putusan hakim tunggal berkekuatan hukum tetap, artinya sudah mengikat dan dapat dilaksanakan. Pengertian putusan berkekuatan hukum tetap dijelaskan juga pada banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Alasan keberatan dan cara menyusunnya

Keberatan bukan sidang ulang atas seluruh perkara. Majelis memeriksa apakah putusan hakim tunggal sudah tepat. Karena itu permohonan keberatan harus memuat alasan yang konkret. Contoh alasan yang lazim:

• hakim keliru menilai bukti, misalnya mengabaikan kuitansi yang sudah diajukan;
• hakim salah menerapkan syarat gugatan sederhana, misalnya menilai nilai tuntutan melebihi batas padahal tidak;
• ada pelanggaran prosedur, seperti pihak tidak dipanggil secara patut;
• putusan tidak memuat pertimbangan yang cukup;
• ada kekeliruan menghitung jumlah yang harus dibayar.

Susun permohonan secara singkat dan rapi. Sebutkan nomor perkara, para pihak, tanggal putusan, dan butir keberatan bernomor. Lampirkan salinan putusan. Jangan menambah bukti baru tanpa alasan kuat, karena majelis cenderung menilai berdasarkan berkas yang sudah ada.

Kalau gugatan ditolak karena dianggap bukan gugatan sederhana, hal itu berbeda. Penggugat dapat mengajukan perkara itu melalui jalur biasa. Penjelasan syarat ada pada syarat gugatan sederhana.

Langkah praktis setelah putusan

1. Catat tanggal. Tulis tanggal putusan diucapkan, apakah Anda hadir, dan kapan salinan diterima. Tanggal ini menentukan tenggat tujuh hari.
2. Baca putusan seksama. Cari amar putusan, yaitu bagian akhir yang berisi perintah pengadilan, serta pertimbangannya.
3. Putuskan keberatan atau tidak. Pertimbangkan apakah ada kesalahan nyata. Jika tidak, mungkin lebih baik menerima putusan dan menyelesaikan pembayaran.
4. Ajukan keberatan di kepaniteraan. Bawa permohonan tertulis, salinan putusan, dan bukti identitas. Minta tanda terima bertanggal.
5. Pantau jadwal majelis. Pengadilan memberitahukan penetapan majelis dan putusan keberatan.
6. Bila putusan sudah tetap, beri waktu pelaksanaan sukarela. Hubungi pihak lawan secara tertulis dan ingatkan isi putusan.
7. Ajukan permohonan eksekusi bila tidak dipenuhi. Eksekusi, yaitu pelaksanaan putusan secara paksa, diajukan kepada ketua pengadilan.
8. Ikuti tahapan eksekusi. Biasanya diawali teguran, kemudian sita eksekusi, dan penjualan lelang bila perlu.

Tahap-tahap teguran dan lelang dibahas pada aanmaning, teguran pengadilan sebelum eksekusi dan sita eksekusi dan lelang eksekusi.

Pelaksanaan putusan: sukarela dahulu, paksa kemudian

Perma gugatan sederhana mendorong pelaksanaan putusan secara sukarela dalam waktu singkat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, yaitu sekitar tujuh hari. Pihak yang kalah diharapkan membayar atau menyerahkan apa yang diperintahkan tanpa menunggu paksaan. Pembayaran sebaiknya lewat transfer atau kuitansi yang jelas, supaya tidak ada sengketa tentang sudah atau belum membayar.

Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan, penggugat mengajukan permohonan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi mengikuti hukum acara perdata biasa, yaitu HIR (Herziene Inlandsch Reglement) untuk Jawa dan Madura atau RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) untuk luar Jawa dan Madura. Kedua aturan itu dijelaskan pada HIR dan RBg, hukum acara perdata yang masih dipakai. Ada kemungkinan penjelasan rinci tentang harta yang dapat disita, pengecualian barang yang tidak dapat disita, dan urutan lelang. Kesemuanya perlu dibaca dalam artikel eksekusi dan pada petunjuk pengadilan.

Satu fakta penting: pengadilan tidak mencari harta debitur untuk penggugat. Pihak yang menang sebaiknya membantu dengan informasi: alamat usaha, rekening, kendaraan, atau tanah milik tergugat. Informasi yang jelas mempercepat sita. Penjelasan lain ada pada eksekusi putusan perdata.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Perma 4/2019 mengubah banyak hal dalam Perma 2/2015. Untuk tahap pasca-putusan, hal yang paling sering ditanyakan adalah kemungkinan sita jaminan dan pendaftaran elektronik. Beberapa pokok perubahan dapat dirangkum sebagai berikut.

Prinsip inti, yaitu keberatan sebagai satu-satunya upaya hukum, relatif stabil. Pembaca tetap perlu memeriksa apakah Mahkamah Agung menerbitkan perubahan lagi setelah 2019, termasuk penyesuaian untuk persidangan elektronik.

Kesalahan umum

Contoh: penggugat menang tetapi tergugat tidak membayar

Contoh: Pak Anton (fiktif) menang dalam gugatan sederhana atas utang sewa alat Rp70 juta. Tergugat tidak mengajukan keberatan dalam batas waktu tujuh hari, sehingga putusan berkekuatan hukum tetap. Pak Anton mengirim surat pengingat dan menawarkan pembayaran dicicil, tetapi tergugat diam. Ia lalu mengajukan permohonan eksekusi dengan melampirkan putusan dan informasi alamat usaha tergugat. Ketua pengadilan memanggil tergugat untuk ditegur, dan proses berlanjut sesuai aturan. Cerita ini fiktif dan hanya ilustrasi, bukan jaminan hasil.

Hal yang perlu disiapkan sebelum eksekusi

Sebelum mengajukan eksekusi, kumpulkan dokumen: salinan putusan, bukti bahwa putusan berkekuatan hukum tetap, bukti bahwa pelaksanaan sukarela sudah diminta, dan informasi harta tergugat. Pengadilan biasanya meminta biaya eksekusi di muka. Besarnya ditetapkan pengadilan dan dapat dibebankan kepada pihak yang kalah. Bila objek eksekusi berupa tanah atau bangunan, prosesnya lebih rumit dan memerlukan koordinasi dengan kantor pertanahan. Prosedur pengosongan dibahas pada eksekusi pengosongan tanah dan bangunan.

Perlu diingat pula bahwa tidak semua putusan dapat dieksekusi. Putusan yang tidak jelas objeknya atau tidak dapat dilaksanakan dinyatakan non-executable. Rinciannya ada pada non-executable, putusan tidak dapat dieksekusi. Karena itu, saat menyusun gugatan sejak awal, rumuskan tuntutan seterang mungkin: jumlah uang, cara bayar, dan jangka waktu.

Bila Anda tergugat dan kalah

Pihak yang dihukum membayar punya pilihan yang perlu ditimbang dengan tenang. Pertama, menilai apakah ada kesalahan nyata pada putusan yang cukup kuat untuk keberatan. Kedua, bila tidak, mempertimbangkan membayar dalam waktu yang ditentukan agar tidak ada biaya eksekusi tambahan. Biaya eksekusi, seperti biaya juru sita dan lelang, pada akhirnya dapat dibebankan kepada pihak yang kalah.

Jika Anda tidak mampu membayar sekaligus, hubungi pihak lawan secara tertulis sebelum tenggat sukarela habis. Tawarkan jadwal cicilan yang realistis. Pihak yang menang sering lebih memilih menerima cicilan pasti daripada menempuh eksekusi yang lama. Simpan semua korespondensi dan bukti transfer. Bila kesepakatan dicapai, minta ditulis dan ditandatangani kedua pihak.

Jangan memindahkan harta ke nama keluarga untuk menghindari eksekusi. Tindakan itu dapat dibatalkan lewat gugatan dan dapat menimbulkan masalah hukum lain. Jangan pula mengabaikan teguran pengadilan. Ketidakhadiran saat dipanggil tidak menghentikan proses.

Menghitung jumlah yang ditagih setelah putusan

Amar putusan biasanya menyebut pokok utang dan biaya perkara. Bunga atau denda hanya dibayar bila dikabulkan dalam putusan. Jika amar menyebut jumlah tetap, itulah yang ditagih. Pihak yang menang sebaiknya membuat rincian tertulis: jumlah pokok, biaya perkara yang sudah dibayar sebagai panjar dan dibebankan kepada tergugat, serta pembayaran sebagian yang sudah diterima. Rincian itu mencegah salah hitung ketika pembayaran dilakukan.

Pembayaran harus ditujukan kepada penggugat atau rekening yang disepakati. Jangan menerima pembayaran tunai tanpa kuitansi. Bila putusan diperintahkan dilaksanakan melalui pengadilan, minta panitera mencatat pembayaran. Setelah lunas, mintalah surat keterangan pelunasan agar perkara tertutup tuntas dan tidak ada tagihan ulang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa lama waktu mengajukan keberatan? Menurut Perma gugatan sederhana, tujuh hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan. Hitungan persisnya perlu dicocokkan dengan teks resmi dan kepaniteraan.

Apakah keberatan menunda pelaksanaan putusan? Pada dasarnya putusan belum berkekuatan hukum tetap selama keberatan diperiksa, sehingga pelaksanaan menunggu. Tanyakan kepada pengadilan bagaimana penerapannya dalam perkara Anda.

Apakah putusan keberatan bisa dibawa ke kasasi? Tidak. Putusan majelis atas keberatan merupakan putusan akhir dalam jalur gugatan sederhana.

Apa yang dapat dilakukan bila tergugat tidak punya harta? Eksekusi tidak berhasil bila tidak ada harta yang dapat disita. Penggugat dapat memantau perubahan keadaan tergugat, tetapi tidak ada jaminan pembayaran.

Ringkasan

• Satu-satunya upaya hukum atas putusan gugatan sederhana adalah keberatan, dalam tujuh hari menurut Perma.
• Keberatan diperiksa majelis hakim dan putusannya final.
• Putusan yang sudah tetap sebaiknya dilaksanakan secara sukarela dahulu.
• Bila tidak, ajukan eksekusi kepada ketua pengadilan.
• Informasi harta tergugat membantu kelancaran eksekusi.
• Cek selalu teks Perma terbaru sebelum menghitung tenggat.

Dasar hukum

• Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
• Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Baca juga

• Eksekusi Putusan Perdata: Aanmaning, Sita Eksekusi, dan Lelang
• Aanmaning: Teguran Pengadilan kepada Pihak yang Kalah Sebelum Eksekusi
• Sita Eksekusi dan Lelang Eksekusi: Tahapan dari Teguran sampai Pembayaran Hasil Lelang
• Syarat Gugatan Sederhana: Batas Nilai, Domisili Para Pihak, dan Siapa yang Boleh Mengajukan
• Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.