Pungutan Liar saat Mengurus Dokumen: Mengenali dan Melaporkan

Apa itu pungutan liar

Pungutan liar (pungli) adalah pemungutan uang atau imbalan lain oleh petugas atau pihak lain di luar ketentuan, tanpa dasar hukum, atau melebihi tarif resmi. Bentuknya bisa berupa permintaan langsung, "uang rokok", "uang lelah", "uang percepatan", atau biaya yang rinciannya tidak pernah jelas.

Perlu dibedakan:

• Biaya resmi: tarif yang ditetapkan peraturan, dibayarkan lewat mekanisme resmi (misalnya penerimaan negara bukan pajak), dan diberi tanda bukti.
• Pungli: permintaan di luar tarif, tanpa bukti resmi, atau dibayarkan langsung ke perorangan.
• Suap atau gratifikasi: pemberian kepada petugas agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Baca gratifikasi dan suap bagi warga dan pegawai.

Dalam praktik, batasnya sering tipis. Karena itu, kenali dahulu apakah layanan yang Anda urus gratis atau berbayar, dan berapa tarifnya.

Hak warga atas pelayanan publik

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggara layanan publik menyusun dan menetapkan standar pelayanan serta mengumumkannya. Standar pelayanan umumnya memuat persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya atau tarif, produk layanan, dan mekanisme pengaduan. Penyelenggara juga wajib menyediakan sarana pengaduan.

Dengan demikian, sebagai warga Anda berhak:

• Mengetahui persyaratan, alur, waktu, dan biaya layanan secara terbuka.
• Mendapat pelayanan sesuai standar tanpa diskriminasi.
• Menerima bukti pembayaran resmi bila ada biaya.
• Mengadu dan mendapat tanggapan.
• Mendapat layanan gratis untuk hal-hal yang memang gratis, misalnya pengurusan dokumen kependudukan pada prinsipnya tidak dipungut biaya.

Bila standar pelayanan dipasang di loket atau situs resmi, foto atau salin sebagai dasar saat berdebat dengan petugas.

Ciri-ciri pungli

Beberapa tanda yang patut dicurigai:

• Biaya tidak tercantum dalam standar pelayanan atau papan pengumuman.
• Pembayaran diminta tunai langsung ke petugas, tanpa kuitansi atau kode bayar resmi.
• Angka berubah-ubah atau ditentukan "sesuai kebutuhan".
• Persyaratan tiba-tiba ditambah setelah berkas diajukan.
• Berkas "disulitkan" atau didiamkan hingga ada uang pelicin.
• Ada tawaran jalur cepat lewat calo yang akrab dengan petugas.
• Petugas menolak memberi rincian tarif.

Waspadai juga calo di sekitar kantor layanan. Calo bukan petugas resmi, sehingga membayar mereka berarti membayar di luar mekanisme resmi.

Contoh layanan yang sering terkena pungli

Tabel ini gambaran umum. Tarif dan ketentuan dapat berbeda dan berubah. Periksa kanal resmi instansi terkait.

Langkah menghadapi permintaan pungli

1. Tetap tenang dan sopan. Jangan menuduh langsung.
2. Tanyakan dasar aturan. "Boleh saya lihat tarif resminya?" atau "Apa dasar biaya ini?"
3. Minta rincian dan bukti pembayaran resmi. Petugas yang jujur tidak keberatan.
4. Cek standar pelayanan di loket, situs, atau aplikasi resmi.
5. Catat. Nama petugas, jabatan, hari, jam, lokasi, kata-kata yang diucapkan, dan jumlah yang diminta. Jika ada papan nama atau seragam, foto bila diperbolehkan dan aman.
6. Naikkan ke atasan. Minta bertemu kepala unit atau kepala kantor.
7. Gunakan kanal pengaduan resmi. Lihat bagian berikut.
8. Bila terlanjur membayar, simpan bukti dan laporkan.

Jangan memberi uang lalu berharap kasus dibereskan sendiri. Pembayaran yang telah dilakukan dapat menyulitkan posisi Anda bila dikategorikan sebagai pemberian kepada petugas.

Ke mana melapor

Jalur pengaduan yang tersedia, dari yang paling dekat:

• Pimpinan unit layanan atau kepala kantor. Sampaikan tertulis.
• Kanal pengaduan internal instansi: kotak saran, nomor pengaduan, atau aplikasi.
• SP4N-LAPOR!, layanan pengaduan pelayanan publik nasional yang terhubung ke banyak instansi.
• Ombudsman Republik Indonesia, lembaga pengawas pelayanan publik. Panduan ada di pengaduan layanan publik ke Ombudsman dan permohonan ke Ombudsman langkah lengkap.
• Aparat pengawas internal pemerintah dan inspektorat daerah.
• Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi, bila ada dugaan pemerasan atau korupsi.

Catatan penting: Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk pada 2016 sudah dibubarkan melalui Perpres No. 49 Tahun 2025. Karena itu, kanal pengaduan pungli tidak lagi melalui satgas tersebut. Gunakan kanal yang disebutkan di atas dan cek pengumuman resmi pemerintah untuk kanal terbaru.

Aspek hukum bagi petugas dan pemberi

Pegawai yang meminta pungutan di luar ketentuan dapat dikenai sanksi disiplin aparatur sipil negara dan, bila memenuhi unsur, sanksi pidana, misalnya pemerasan oleh pejabat atau korupsi. Ketentuan pidananya tersebar di undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023, berlaku sejak 2 Januari 2026). Besar ancaman dan unsurnya perlu dibaca pada teks resmi terbaru, karena ada penyesuaian pidana oleh UU No. 1 Tahun 2026.

Bagi warga yang membayar dengan sukarela agar dipercepat, ada risiko hukum sebagai pemberi suap atau gratifikasi. Karena itu, bedakan pungutan yang dipaksakan dari suap yang ditawarkan sendiri. Jika Anda dipaksa membayar, laporkan. Jika Anda tergoda menawarkan, hentikan.

Contoh: Pak V mengurus penggantian kartu keluarga di kantor layanan. Seorang petugas mengatakan prosesnya bisa cepat bila "ada uang administrasi" lima puluh ribu rupiah. Pak V menjawab dengan sopan dan menanyakan dasar tarifnya. Petugas tidak bisa menunjukkan aturan. Pak V memotret papan standar pelayanan yang menyebut layanan tanpa biaya, mencatat nama dan waktu, lalu menemui kepala kantor. Kepala kantor menindaklanjuti dan layanan diselesaikan tanpa biaya. Karena percakapan itu tidak mencukupi untuk laporan formal, Pak V juga mengirim pengaduan tertulis lewat kanal resmi. Nama dan peristiwa rekaan.

Cara menulis laporan pungli yang efektif

Laporan yang jelas lebih mudah ditindaklanjuti. Sertakan:

• Identitas pelapor, kecuali bila meminta dirahasiakan lewat kanal yang menyediakan.
• Nama instansi dan unit layanan.
• Nama atau ciri petugas bila diketahui.
• Tanggal, jam, dan lokasi kejadian.
• Layanan apa yang diurus dan apa yang diminta petugas.
• Jumlah uang yang diminta atau dibayar.
• Bukti: foto papan pengumuman, tangkapan layar pesan, bukti transfer, atau saksi.
• Harapan yang jelas, misalnya pengembalian uang, pembinaan petugas, atau penyelesaian layanan.

Simpan nomor tiket pengaduan. Tanyakan tindak lanjut secara berkala. Hindari menyebarkan nama petugas di media sosial sebelum laporan resmi, karena tuduhan tanpa bukti dapat berbalik menjadi laporan pencemaran nama baik.

Peran calo dan jasa pengurusan

Di sekitar kantor layanan sering ada orang yang menawarkan jasa pengurusan. Tidak semua jasa itu ilegal. Jasa pengurusan yang resmi, misalnya biro jasa dengan izin usaha, menetapkan tarif jasa secara terbuka dan memberi kuitansi. Masalahnya muncul ketika "jasa" itu bekerja lewat hubungan khusus dengan petugas, memotong antrean, atau meminta biaya yang disebut akan diteruskan ke petugas. Praktik semacam itu menciptakan ketidakadilan bagi warga lain dan membuka celah pemalsuan dokumen.

Jika Anda memakai jasa pengurusan, minta perjanjian atau bukti pemesanan, rincian biaya (biaya resmi dan upah jasa dipisah), serta jangan menyerahkan dokumen asli tanpa tanda terima. Pastikan setiap pembayaran biaya resmi memiliki bukti dari instansi. Waspada penipuan: ada pihak yang menerima uang lalu menghilang.

Pungli di tingkat RT, RW, desa, dan kelurahan

Layanan di lingkungan terdekat juga perlu dicermati. Surat pengantar RT/RW atau surat keterangan desa pada prinsipnya adalah bagian dari pelayanan administrasi. Sebagian wilayah memiliki iuran atau kontribusi sukarela yang disepakati warga untuk kas lingkungan. Iuran semacam itu sah selama disepakati, transparan, dan tidak dijadikan syarat pelayanan. Bedakan: iuran kas yang diputuskan bersama berbeda dari "tarif" yang tiba-tiba diminta ketika Anda butuh tanda tangan.

Bila ada pungutan di tingkat desa atau kelurahan yang meragukan, tanyakan dasar peraturan desa atau keputusan musyawarah. Pengaduan dapat diajukan kepada camat, inspektorat daerah, atau Ombudsman. Sengketa yang berkaitan dengan desa dibahas di penyelesaian sengketa desa dan musyawarah adat.

Bila Anda sendiri petugas layanan

Petugas yang jujur pun sering berada dalam situasi sulit: ditekan atasan, atau warga menyodorkan uang sebagai "terima kasih". Pedomannya sederhana: terima hanya yang diizinkan peraturan, tolak pemberian di luar ketentuan, dan laporkan bila ada tekanan untuk memungut. Pemberian terkait jabatan yang diterima pegawai wajib dilaporkan sesuai aturan gratifikasi. Informasi lebih lanjut ada di gratifikasi dan suap bagi warga dan pegawai. Mencatat setiap layanan dan memberi kuitansi resmi melindungi petugas sekaligus warga.

Kesalahan yang sering terjadi

• Langsung membayar karena takut urusan terhambat.
• Memakai calo lalu kecewa ketika dokumen bermasalah.
• Tidak meminta bukti pembayaran.
• Menyebar tuduhan di media sosial tanpa bukti.
• Tidak mengetahui bahwa layanan tertentu gratis.
• Tidak menyimpan bukti sehingga laporan tidak dapat diproses.
• Melapor tanpa menyebut nama petugas, waktu, dan lokasi sehingga tidak bisa ditelusuri.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua uang yang diminta petugas termasuk pungli? Tidak. Bila biaya diatur peraturan dan dibayar melalui mekanisme resmi dengan bukti pembayaran, itu biaya resmi. Pungli adalah pungutan di luar ketentuan.

Apakah saya bisa kena masalah bila melapor? Pelapor berhak atas perlindungan. Laporkan dengan bukti yang benar dan jangan menyebarkan tuduhan tanpa dasar. Bila khawatir, mintalah kerahasiaan identitas lewat kanal pengaduan yang tersedia.

Apakah uang yang terlanjur dibayar bisa kembali? Bisa diminta lewat pengaduan bila ada bukti. Hasilnya bergantung tanggapan instansi dan proses hukum.

Ringkasan

Pungli adalah pungutan di luar ketentuan atau tarif resmi. Warga berhak mengetahui standar pelayanan, tarif, dan mekanisme pengaduan. Tanyakan dasar aturan, minta bukti pembayaran resmi, catat identitas dan waktu, dan laporkan lewat pimpinan unit, SP4N-LAPOR!, Ombudsman, atau aparat penegak hukum. Satgas Saber Pungli telah dibubarkan, sehingga gunakan kanal yang aktif. Jangan menawarkan uang kepada petugas, karena dapat menjerat Anda sendiri.

Dasar hukum

• UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
• UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
• UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Pungli dan Pengaduan Pungutan Liar: Hak Warga dan Cara Melapor
• Pengaduan Layanan Publik ke Ombudsman: Hak Warga, Tahapan, dan Hasilnya
• Gratifikasi dan Suap: Panduan bagi Warga dan Pegawai
• KTP Elektronik Hilang atau Rusak: Cara Mengganti dan Dokumen yang Disiapkan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.