Pidana Tambahan dan Pencabutan Hak dalam KUHP Baru: Jenis, Lama, dan Dampaknya bagi Terpidana

Apa itu pidana tambahan dan siapa yang terkena

Pidana tambahan adalah pidana yang dijatuhkan bersama pidana pokok, bukan berdiri sendiri. Pidana pokok adalah hukuman utama seperti penjara, pengawasan, kerja sosial, atau denda. Pidana tambahan melengkapi dengan sanksi lain. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mengelompokkan jenis pidana dalam pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Gambaran umumnya ada pada pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan KUHP baru.

Konsep serupa dengan sudut lain juga tersedia pada pidana tambahan: pencabutan hak dan pengumuman putusan. Artikel ini menekankan dampak praktis dan cara mengatasinya.

Yang terkena adalah terpidana, keluarganya, pemberi kerja, dan kadang pihak ketiga yang berhubungan bisnis dengan terpidana.

Jenis pidana tambahan dalam bahasa sehari-hari

Berikut gambaran jenis yang dikenal dalam KUHP baru. Daftar ini mengikuti Pasal 66 UU No. 1 Tahun 2023. Rumusan lengkapnya perlu dicek pada teks resmi.

KUHP baru juga mengenal pidana tambahan khusus untuk korporasi (Pasal 120), seperti pembekuan kegiatan usaha, penutupan tempat usaha, atau pencabutan izin. Bahasan korporasi ada pada pertanggungjawaban korporasi pidana KUHP baru.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

• Tidak berdiri sendiri. Pidana tambahan dijatuhkan bersama pidana pokok.
• Hakim yang menentukan. Hakim dapat menjatuhkan, tidak selalu. Ada pidana tambahan yang diwajibkan oleh pasal tertentu.
• Lama pencabutan hak terbatas. Menurut Pasal 90 UU No. 1 Tahun 2023, lamanya wajib ditentukan: selamanya bagi pidana mati atau penjara seumur hidup; paling singkat 2 dan paling lama 5 tahun lebih lama dari pidana pokok bagi penjara waktu tertentu; dan 2 sampai 5 tahun bagi pidana denda. Pencabutan hak berlaku sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Pasal 86 sampai 89 juga membatasi hak apa yang boleh dicabut dan untuk perkara apa, misalnya hak memegang jabatan publik umumnya hanya dapat dicabut bila pelaku dipidana karena tindak pidana yang diancam penjara 5 tahun atau lebih dan berkaitan dengan jabatan atau profesinya (Pasal 87). Cek amar putusan dan teks resmi.
• Perampasan menurut putusan. Barang yang dirampas menjadi milik negara. Pemilik beritikad baik yang barangnya terkena dapat mengajukan keberatan. Pelajari barang bukti dikembalikan setelah putusan.
• Pengumuman putusan. Dilakukan dengan cara yang ditentukan hakim, misalnya melalui media. Biaya dibebankan kepada terpidana.
• Pidana pengganti. Bila ganti rugi atau denda tidak dibayar, ada konsekuensi tersendiri. Baca denda tidak dibayar: pidana pengganti KUHP baru.
• Hak yang dicabut tidak selalu seluruhnya. Hakim menyebutkan hak mana yang dicabut. Terpidana tetap memiliki hak lain.

Dampak praktis bagi terpidana dan keluarga

Dampak pidana tambahan sering lebih terasa daripada yang dibayangkan.

1. Pekerjaan. Pencabutan hak menduduki jabatan tertentu dapat menghentikan karier di sektor publik atau profesi yang memerlukan izin. Pegawai negeri dapat menghadapi pemberhentian berdasarkan aturan kepegawaian.
2. Hak politik. Pencabutan hak memilih atau dipilih memengaruhi partisipasi dalam pemilihan selama waktu tertentu.
3. Usaha. Pencabutan izin atau perampasan aset menghambat usaha. Mitra bisnis dan bank perlu diberi tahu secara hati-hati.
4. Nama baik. Pengumuman putusan dapat tersebar luas. Persiapkan keluarga secara emosional.
5. Keuangan. Ganti rugi dan biaya pengumuman menambah beban. Rencanakan keuangan sejak sidang.
6. Hubungan dengan korban. Ganti rugi dapat memperbaiki hubungan, tetapi bisa juga memicu ketegangan.

Langkah praktis

1. Baca amar putusan sampai habis. Tandai semua pidana tambahan, bukan hanya pidana pokok.
2. Buat daftar. Tulis jenis, lama, dan tanggal berlaku setiap pidana tambahan.
3. Konsultasikan dampaknya. Tanyakan kepada penasihat hukum apa konsekuensi untuk pekerjaan dan hak Anda.
4. Bila ada upaya hukum, sertakan keberatan. Pidana tambahan yang berlebihan dapat menjadi bahan banding atau kasasi. Lihat banding pidana.
5. Beri tahu pihak yang berkepentingan. Pemberi kerja, regulator profesi, atau bank mungkin perlu mengetahui bila hal ini memengaruhi kewajiban Anda.
6. Catat tanggal berakhir. Setelah pencabutan hak berakhir, ajukan pemulihan atau perbarui data sesuai prosedur lembaga terkait.
7. Jaga dokumen. Simpan salinan putusan dan bukti pelaksanaan.
8. Bila ada barang dirampas yang bukan milik terpidana, ajukan keberatan. Siapkan bukti kepemilikan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dalam KUHP lama, pidana tambahan terdiri dari beberapa jenis yang terbatas. KUHP baru memperluas dan merinci, termasuk menyebut pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan. KUHP baru juga memberi pedoman pemidanaan yang meminta hakim mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan pemulihan. Lihat pedoman pemidanaan hakim KUHP baru: tujuan pidana. Selain itu, UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyesuaikan jenis dan ancaman pidana pada undang-undang lain. Karena nomor pasal tidak dikutip di sini, pembaca perlu memeriksa teks resmi.

Dampak bagi warga: perkara yang diputus setelah 2 Januari 2026 mungkin menyertakan pidana tambahan berbeda dari yang dikenal. Perkara yang bermula sebelum itu tunduk pada aturan peralihan.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Pak Rudi, pegawai di sebuah instansi, dipidana penjara atas suatu tindak pidana jabatan, dengan pidana tambahan pencabutan hak menduduki jabatan publik selama jangka waktu tertentu yang ditulis dalam putusan. Pak Rudi dan keluarganya hanya fokus pada lama penjara. Penasihat hukum mengingatkan bahwa pidana tambahan akan menghalangi kariernya di instansi. Dalam banding, penasihat hukum meminta pidana tambahan ditinjau ulang. Setelah bebas, Pak Rudi mencatat tanggal berakhirnya pencabutan hak dan beralih ke usaha swasta. Contoh ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Pencabutan hak dan hak politik

Pencabutan hak memilih dan dipilih sering menjadi pertanyaan menjelang pemilihan. Prinsipnya: hak itu hanya hilang bila putusan secara tegas mencabutnya dan selama jangka waktu yang ditetapkan. Narapidana tanpa pencabutan hak dapat memiliki hak memilih menurut ketentuan penyelenggara pemilu. Karena aturan pemilu terpisah, tanyakan kepada penyelenggara pemilihan setempat. Untuk jabatan publik, aturan syarat pencalonan juga ada tersendiri dalam undang-undang pemilu dan pilkada.

Perampasan barang dan keberatan pihak ketiga

Perampasan barang adalah salah satu pidana tambahan yang paling sering menyentuh pihak lain. Misalnya kendaraan yang dipakai pelaku ternyata milik orang lain yang meminjamkannya, atau rumah yang dibeli dengan uang yang belakangan dianggap hasil kejahatan. Pemilik yang beritikad baik, yaitu tidak mengetahui dan tidak seharusnya mengetahui asal-usul atau pemakaian barang untuk kejahatan, dapat mengajukan keberatan. Bukti yang membantu antara lain bukti pembelian, surat kepemilikan, perjanjian pinjam pakai, dan bukti pembayaran. Ajukan sedini mungkin, sebaiknya saat sidang masih berlangsung, bukan menunggu putusan tetap.

Bila putusan sudah tetap dan barang dirampas, upaya yang tersedia lebih terbatas. Karena itu pemilik yang barangnya disita penyidik perlu aktif sejak awal. Pelajari penyitaan telepon genggam dan isi data dan berita acara penyitaan dan tanda terima barang.

Pengumuman putusan dan nama baik

Pengumuman putusan hakim dimaksudkan memberi informasi kepada publik dan, dalam perkara tertentu, memberi peringatan. Cara pengumuman ditentukan hakim, misalnya melalui surat kabar, situs, atau papan pengumuman. Biayanya dibebankan kepada terpidana. Dampaknya pada reputasi bisa besar, terutama bagi pelaku usaha. Dalam pembelaan, penasihat hukum dapat meminta agar pengumuman dibatasi atau tidak dijatuhkan jika tidak diperlukan untuk tujuan pemidanaan. Setelah pidana selesai, pemulihan nama baik dapat diupayakan sesuai pembahasan pada catatan pidana dan SKCK setelah bebas.

Ganti rugi sebagai pidana tambahan

KUHP baru menyebut pembayaran ganti rugi sebagai salah satu pidana tambahan. Maknanya, pemulihan korban bukan hanya urusan perdata, tetapi dapat menjadi bagian putusan pidana. Bagi terdakwa, membayar ganti rugi sejak awal dapat menjadi keadaan yang diperhitungkan hakim. Bagi korban, ini membuka jalan memperoleh pemulihan tanpa gugatan terpisah. Besaran dan tata cara perlu dibaca dari teks resmi. Simpan bukti kerugian, kuitansi, dan perhitungan agar dapat diajukan melalui jaksa. Hak korban lebih luas dibahas pada hak saksi dan korban menurut UU 3/2026.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pidana tambahan selalu dijatuhkan? Tidak. Hakim menentukan, kecuali ada pasal yang mewajibkan.

Kapan pencabutan hak mulai berlaku? Menurut Pasal 90 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023, mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Karena lamanya ditambah 2 sampai 5 tahun dari pidana pokok, hak baru pulih sesudah jangka itu habis. Baca amar.

Apakah barang yang dirampas bisa dimintakan kembali? Pemilik beritikad baik dapat meminta pengembalian atau mengajukan keberatan dengan bukti kepemilikan, menurut prosedur hukum acara yang berlaku.

Apakah pidana tambahan bisa diajukan banding? Ya, sebagai bagian dari putusan. Sertakan keberatan dalam memori banding.

Ringkasan

• Pidana tambahan melengkapi pidana pokok dan dapat berupa pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan, ganti rugi, dan lainnya.
• Dampaknya pada pekerjaan, hak politik, usaha, dan nama baik bisa panjang.
• Baca amar putusan sampai habis dan catat tanggal berlakunya.
• KUHP baru memperluas dan merinci jenis pidana tambahan.
• Nomor pasal tidak dikutip; periksa teks resmi.
• Ajukan keberatan bila pidana tambahan dianggap berlebihan.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Pedoman Pemidanaan Hakim dalam KUHP Baru: Tujuan Pidana, Pemaafan, dan Keadilan
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru: Pengurus, Karyawan, dan Sanksinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.