Pernikahan WNI di Luar Negeri: Cara Melapor dan Mencatatkannya di Indonesia

Prinsip dasar: sah menurut hukum setempat

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat bagian khusus tentang perkawinan di luar Indonesia. Pasal 56 menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia (WNI), atau antara WNI dan warga negara asing (WNA), adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu berlangsung, dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan UU Perkawinan.

Dua syarat itu berjalan bersamaan. Pertama, mengikuti tata cara dan syarat negara setempat. Kedua, tidak bertentangan dengan syarat dasar dalam hukum Indonesia, misalnya soal batas usia, larangan perkawinan antara kerabat dekat, dan persetujuan para pihak. Perkawinan yang sah di negara lain tetapi melanggar syarat dasar hukum Indonesia bisa dipersoalkan di dalam negeri.

Selain itu, hukum Indonesia memandang sahnya perkawinan juga menurut agama dan kepercayaan masing-masing (Pasal 2 UU Perkawinan). Karena itu, pasangan Muslim yang hanya menikah di kantor catatan sipil asing tanpa memenuhi tata cara agama tetap perlu memikirkan keabsahannya menurut agama. Masalah ini sering muncul pada pernikahan beda agama. Pembahasannya ada di nikah beda agama dan pencatatannya.

Dua kewajiban setelah menikah di luar negeri

Setelah akad atau pencatatan di luar negeri, ada dua kewajiban administratif yang berbeda. Keduanya sering dicampuradukkan.

UU Administrasi Kependudukan yang dimaksud adalah UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013. Pasal 37 mewajibkan WNI mencatatkan perkawinannya di instansi yang berwenang di negara setempat. Bila negara itu tidak mempunyai lembaga pencatatan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan RI. Pasangan tetap wajib melaporkan perkawinan tersebut kepada Perwakilan RI. Sejumlah penjelasan di Hukumonline juga menyebut bahwa setelah kembali ke Indonesia, perkawinan itu dilaporkan ke instansi kependudukan di tempat tinggal paling lambat 30 hari sejak tiba, dan keterlambatan dapat dikenai denda administratif yang ditetapkan pemerintah daerah. Batas 30 hari ini berbeda dari batas satu tahun dalam UU Perkawinan, jadi tanyakan batas yang dipakai Dinas Kependudukan setempat dan sebaiknya melapor secepatnya.

Pasal 56 UU Perkawinan menegaskan bahwa dalam waktu satu tahun setelah suami istri kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Batas waktu satu tahun ini berlaku untuk pendaftaran di Indonesia. Untuk pernikahan secara Islam, PMA No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan mengatur dua hal. Pertama, pernikahan di luar negeri yang sah menurut hukum setempat dilaporkan ke Perwakilan RI. Kedua, bukti pernikahan yang dicatat pemerintah setempat didaftarkan di KUA tempat tinggal paling lambat satu tahun setelah kembali ke Indonesia, dan bila terlambat diminta surat pernyataan yang menjelaskan sebabnya. Pasal-pasalnya sebaiknya dibaca langsung pada teks resmi. Untuk tenggat melapor ke Perwakilan RI, tanyakan ke Perwakilan RI yang bersangkutan.

Langkah-langkah pelaporan

1. Pastikan perkawinan sah di negara setempat. Dapatkan akta atau sertifikat perkawinan resmi dari instansi pencatat negara itu.
2. Siapkan terjemahan. Dokumen berbahasa asing biasanya perlu diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Bila dokumen akan dipakai lintas negara, tanyakan apakah diperlukan pengesahan tambahan (legalisasi atau apostille, yaitu bentuk pengesahan yang mempermudah dokumen asing dipakai di negara lain). Ketentuan ini berbeda-beda antarnegara.
3. Lapor ke Perwakilan RI (KBRI atau KJRI) di negara setempat. Perwakilan RI mencatat laporan dalam Daftar Perkawinan WNI bila syaratnya terpenuhi, lalu menerbitkan surat bukti pelaporan atau pencatatan.
4. Simpan semua bukti. Simpan akta asli, terjemahan, dan tanda terima laporan.
5. Setelah kembali ke Indonesia, daftarkan. Ajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (untuk pasangan non-Muslim, atau pasangan yang perkawinannya dicatat secara sipil) atau ke Kantor Urusan Agama (KUA) bila perkawinan Islam, sesuai petunjuk setempat. Lakukan dalam waktu satu tahun setelah kembali.
6. Perbarui data kependudukan. Perubahan status di kartu keluarga dan KTP diurus setelah pencatatan selesai.

Perincian lembaga pencatat di Indonesia dapat dibaca pada artikel pencatatan perkawinan di KUA dan Dukcapil.

Dokumen yang umum diminta

Daftar pasti ditentukan oleh Perwakilan RI atau kantor pencatat. Dokumen yang lazim diminta:

• bukti perkawinan atau akta perkawinan dari negara setempat;
• paspor Republik Indonesia kedua mempelai (atau paspor pasangan WNA);
• KTP bagi penduduk yang berdomisili di Indonesia;
• foto, akta kelahiran, dan dokumen status (misalnya akta cerai atau kematian pasangan terdahulu);
• surat pernyataan atau formulir pelaporan yang disediakan Perwakilan RI.

Jika salah satu pihak WNA, dokumen yang diminta akan mencakup identitas WNA tersebut. Pembahasan pasangan campuran ada di perkawinan campuran WNI dan WNA.

Apa akibatnya bila tidak dicatatkan

Perkawinan yang sah di negara setempat tetap sah, tetapi tidak tercatat di Indonesia. Risikonya terasa pada urusan administrasi:

• Perubahan status di kartu keluarga dan KTP tidak dapat dilakukan.
• Pembuatan atau pengurusan akta kelahiran anak yang mencantumkan nama kedua orang tua menjadi lebih rumit.
• Pengurusan waris, asuransi, tunjangan, atau visa pasangan sering memerlukan akta perkawinan yang tercatat.
• Bila terjadi sengketa, perceraian, atau pembagian harta di Indonesia, pengadilan akan menanyakan bukti perkawinan.

Dalam praktik, KUA dapat menolak mencatat bila pasangan tidak punya bukti lapor dari Perwakilan RI. Karena itu, laporan ke Perwakilan RI bukan formalitas kosong. Bila pencatatan terlanjur ditolak atau batas satu tahun terlewat, Mahkamah Agung melalui SEMA No. 3 Tahun 2015 dan SEMA No. 2 Tahun 2024 membuka jalan isbat nikah (permohonan pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama untuk perkawinan secara Islam, setelah upaya administratif ditempuh (lihat ulasan MARINews Mahkamah Agung).

Bagi pasangan yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan sama sekali, atau perkawinannya baru dilakukan secara adat atau agama tanpa dokumen, ada jalur permohonan penetapan atau isbat ke pengadilan. Syaratnya ketat dan hasilnya bergantung pada bukti. Pasangan non-Muslim perlu menanyakan jalur yang tersedia kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pengadilan negeri setempat. Konsultasikan dengan advokat lebih dulu.

Anak yang lahir di luar negeri

Anak dari pasangan WNI yang lahir di luar negeri memerlukan pencatatan kelahiran di negara setempat dan laporan ke Perwakilan RI. Akta kelahiran akan mencantumkan nama orang tua. Bila perkawinan orang tuanya belum tercatat, proses ini dapat tertunda atau status anak tercatat sebagai anak dari ibu saja. Dampaknya ke hak waris dan nafkah dibahas pada akta kelahiran dan pengakuan anak. Jika anak lahir dari perkawinan WNI dan WNA, kewarganegaraan anak diatur UU Kewarganegaraan, yang memiliki ketentuan khusus. Periksa teks resmi dan layanan Perwakilan RI.

Contoh: Pak G dan Ibu H, keduanya WNI, menikah di sebuah negara di Asia dan memperoleh sertifikat pernikahan dari kantor catatan sipil setempat. Mereka menerjemahkan sertifikat ke Bahasa Indonesia, lalu melapor ke KBRI dengan membawa paspor dan sertifikat itu. KBRI mencatat laporan dalam daftar perkawinan WNI dan menerbitkan surat bukti. Tak lama setelah mereka pindah kembali ke Indonesia, mereka mendaftarkan bukti itu ke kantor pencatatan di tempat tinggal. Dengan begitu, kartu keluarga dapat diperbarui dan anak mereka kelak mudah dibuatkan akta kelahiran.

Perbedaan menikah di luar negeri dan menikah di Indonesia

Ada beberapa perbedaan praktis yang perlu dipertimbangkan sejak perencanaan.

• Syarat usia dan izin orang tua. Negara lain mungkin mengizinkan menikah pada usia yang tidak dibolehkan di Indonesia. Bagi WNI, syarat dasar UU Perkawinan tetap diperhatikan.
• Wali dan tata cara agama. Pernikahan Islam di luar negeri tetap memerlukan wali dan saksi. Lihat wali nikah dan wali hakim.
• Bahasa dokumen. Semua dokumen resmi asing biasanya harus diterjemahkan.
• Biaya dan waktu. Proses di Perwakilan RI dan kantor pencatatan di Indonesia memerlukan waktu. Rencanakan jauh sebelum membutuhkan akta, misalnya untuk visa atau pendaftaran anak sekolah.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengira sertifikat dari luar negeri sudah cukup tanpa melapor ke Perwakilan RI.
• Lupa batas waktu satu tahun untuk mendaftar di Indonesia setelah kembali.
• Membawa dokumen tanpa terjemahan tersumpah atau tanpa pengesahan yang diperlukan.
• Menikah di luar negeri hanya agar menghindari syarat hukum Indonesia, sehingga perkawinan dipersoalkan kemudian.
• Tidak menyimpan dokumen asli dan salinan bukti pelaporan.
• Menunda pengurusan sampai ada masalah, misalnya sengketa harta atau kelahiran anak.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perkawinan di luar negeri tetap sah bila tidak dilaporkan? Keabsahannya terutama bergantung pada hukum negara setempat dan syarat dasar hukum Indonesia. Namun, tanpa laporan dan pendaftaran, perkawinan itu sulit dipakai sebagai bukti di Indonesia dan dapat menimbulkan kesulitan administratif.

Apa yang terjadi jika lewat satu tahun sejak kembali ke Indonesia? Pasal 56 UU Perkawinan menetapkan batas satu tahun. Jika terlambat, pencatatan mungkin tetap dapat diproses, tetapi syarat dan prosedurnya bisa berbeda. Tanyakan langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau KUA, dan minta penjelasan tertulis bila perlu.

Apakah perceraian di luar negeri juga perlu dicatatkan? Peristiwa penting seperti perceraian juga berkaitan dengan pencatatan sipil. Aturan dan syarat teknisnya perlu diperiksa pada teks resmi dan layanan instansi setempat.

Ringkasan

Perkawinan WNI di luar negeri sah bila memenuhi hukum negara setempat dan tidak melanggar syarat dasar UU Perkawinan. Agar kuat di Indonesia, pasangan perlu mencatatkan perkawinan di negara setempat, melapor ke Perwakilan RI sesuai UU Administrasi Kependudukan, lalu mendaftarkan bukti perkawinan di kantor pencatatan tempat tinggal dalam waktu satu tahun setelah kembali. Siapkan dokumen asli, terjemahan, dan paspor, serta simpan semua bukti. Hubungi Perwakilan RI atau advokat bila ada kerumitan seperti perbedaan agama, pasangan WNA, atau anak yang lahir di luar negeri.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 56.
• UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013, Pasal 37.
• Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (mencabut Perpres No. 25 Tahun 2008; periksa bagian pencatatan di Perwakilan RI).
• PMA No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (pernikahan di luar negeri; periksa teks resmi).

Baca juga

• Pencatatan Perkawinan di KUA dan Dukcapil: Dokumen, Prosedur, dan Akibat Jika Tidak Tercatat
• Perkawinan Campuran WNI dan WNA: Syarat, Harta, Kewarganegaraan Anak
• Nikah Beda Agama di Indonesia: Sikap Hukum dan Masalah Pencatatannya
• Akta Kelahiran dan Pengakuan Anak: Dokumen Penting yang Sering Terlewat
• Wali Nikah dan Wali Hakim: Siapa yang Berhak dan Kapan Beralih

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.