Perkumpulan Berbadan Hukum: Keanggotaan, Aset, dan Tanggung Jawab Pengurus

Apa itu perkumpulan berbadan hukum dan siapa yang terkena

Perkumpulan adalah wadah orang-orang yang berkumpul untuk tujuan bersama yang bukan mencari keuntungan untuk dibagi kepada anggota. Perkumpulan dapat berbadan hukum atau tidak. Perbedaan itu menentukan banyak hal: apakah perkumpulan dapat memiliki harta sendiri, membuat perjanjian atas nama sendiri, dan apakah pengurus atau anggota ikut menanggung kewajibannya secara pribadi.

Dasar hukum perkumpulan berbadan hukum di Indonesia masih bertumpu pada peraturan zaman Hindia Belanda, yaitu Staatsblad (Stb.) 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum. Peraturan tersebut dilengkapi peraturan kementerian yang membidangi hukum tentang tata cara pendaftaran dan pengesahan, serta undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan bagi perkumpulan yang bergerak sebagai ormas. Pembaca perlu memeriksa apakah peraturan kementerian yang digunakan masih berlaku, karena kementerian telah berganti nama dan beberapa peraturan diganti.

Yang terkena: pendiri, pengurus, anggota, dan pihak ketiga yang bertransaksi dengan perkumpulan. Bandingkan juga dengan yayasan pada yayasan dan perkumpulan: bedanya. Singkatnya, perkumpulan punya anggota yang memegang kekuasaan melalui rapat anggota, sedangkan yayasan tidak punya anggota.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

• Pembentukan. Perkumpulan dibentuk oleh sekelompok orang dengan anggaran dasar. Untuk berbadan hukum, pendirian dilakukan dengan akta notaris, kemudian disahkan oleh menteri yang membidangi hukum. Jumlah minimal pendiri dan syarat lain diatur peraturan kementerian; periksa teks resmi terbaru.
• Tujuan nirlaba. Perkumpulan tidak membagikan keuntungan kepada anggota. Perkumpulan boleh punya kegiatan usaha untuk mendukung tujuan, tetapi hasilnya kembali ke organisasi.
• Kekayaan terpisah. Setelah berbadan hukum, kekayaan perkumpulan terpisah dari kekayaan anggota dan pengurus. Aset dapat atas nama perkumpulan, misalnya rekening, kendaraan, bahkan tanah, sepanjang syarat hak atas tanah bagi badan hukum terpenuhi.
• Anggota dan pengurus. Rapat anggota adalah organ tertinggi. Pengurus menjalankan dan mewakili perkumpulan. Anggota pada dasarnya tidak bertanggung jawab pribadi atas utang perkumpulan, kecuali ada perbuatan melawan hukum atau jaminan pribadi.
• Perkumpulan tanpa badan hukum. Bila tidak berbadan hukum, harta yang dihimpun secara hukum sering dianggap milik bersama anggota atau milik pengurus yang menyimpannya, sehingga pengurus rawan digugat pribadi. Sengketa semacam itu tampak pada sengketa kepengurusan yayasan dan ormas.
• Ormas. Perkumpulan yang bergerak sebagai organisasi kemasyarakatan juga tunduk pada undang-undang ormas dan wajib terdaftar sesuai ketentuan. Bahasan pendaftaran ormas ada pada pendaftaran ormas dan perkumpulan.

Perkumpulan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum

Hak dan kewajiban anggota

Anggota biasanya berhak hadir dan bersuara dalam rapat anggota, memilih dan dipilih sebagai pengurus, menerima informasi tentang kegiatan dan keuangan, serta menggunakan fasilitas sesuai aturan. Kewajibannya antara lain mematuhi anggaran dasar, membayar iuran bila ditetapkan, dan menjaga nama baik organisasi. Penerimaan dan pemberhentian anggota diatur anggaran dasar. Pemberhentian sebaiknya melalui prosedur yang adil: pemberitahuan, kesempatan membela diri, dan keputusan tertulis. Anggota yang diberhentikan sewenang-wenang dapat mempersoalkannya melalui mekanisme internal atau pengadilan.

Iuran yang telah dibayarkan umumnya menjadi kekayaan perkumpulan dan tidak dikembalikan saat anggota keluar, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Hal ini perlu ditegaskan sejak awal agar tidak terjadi perselisihan.

Aset perkumpulan: mencatat dan melindungi

Aset sering menjadi sumber sengketa pada perkumpulan: tanah dibeli atas nama ketua, kendaraan atas nama bendahara, dan dana di rekening pribadi. Ketika orangnya berganti, aset ikut "pindah". Setelah berbadan hukum, aset sebaiknya dialihkan atau dibeli atas nama perkumpulan. Langkah praktis:

• inventarisasi seluruh aset, lengkap dengan bukti kepemilikan;
• minta pengurus lama menandatangani surat pernyataan bahwa aset atas nama pribadi sebenarnya milik perkumpulan, atau lakukan pengalihan resmi melalui akta;
• catat aset dalam daftar dan neraca;
• larang penjaminan atau penjualan tanpa keputusan rapat anggota atau persetujuan sesuai anggaran dasar.

Pengalihan tanah memerlukan akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan biaya pengalihan; syarat perolehan hak atas tanah bagi badan hukum perlu diperiksa. Hal-hal terkait pajak tidak dibahas di sini.

Langkah praktis bernomor

1. Rapat pendiri. Sepakati nama, tujuan, kegiatan, dan susunan awal pengurus.
2. Periksa ketersediaan nama. Nama tidak boleh sama dengan perkumpulan lain dan tidak menyesatkan. Pemeriksaan dilakukan lewat sistem AHU melalui notaris.
3. Susun anggaran dasar. Isi: nama, kedudukan, tujuan, kegiatan, keanggotaan, organ, hak suara, kekayaan, perubahan, dan pembubaran.
4. Buat akta di notaris. Pendiri hadir dan menandatangani. Untuk gambaran tentang akta, lihat jenis akta notaris.
5. Ajukan pengesahan. Notaris mengajukan permohonan elektronik melalui sistem AHU. Setelah disetujui, terbit keputusan pengesahan.
6. Urus identitas dan rekening. Mengurus nomor pokok wajib pajak, buka rekening atas nama perkumpulan, dan nomor induk berusaha bila ada kegiatan usaha.
7. Catat anggota. Buat buku anggota yang memuat identitas, tanggal masuk, dan iuran.
8. Laksanakan rapat anggota berkala. Laporan pengurus dan keuangan disampaikan pada rapat anggota.
9. Laporkan perubahan. Pergantian pengurus dan perubahan anggaran dasar dicatatkan melalui notaris.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Stb. 1870-64 adalah aturan lama yang sangat ringkas. Perkembangan yang lebih penting datang dari peraturan kementerian tentang tata cara pengesahan, yang beberapa kali diganti dan kini dilakukan secara elektronik. Selain itu, pembaruan penting lain adalah kewajiban pencatatan pemilik manfaat dan aturan ormas, termasuk pembubaran ormas yang melanggar. Pembaca juga perlu memperhatikan bahwa nomenklatur kementerian berubah: yang sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM kini menjadi Kementerian Hukum, sehingga sebagian dokumen dan situs memakai nama berbeda. Karena nomor dan isi peraturan kementerian tertentu belum diverifikasi pada teks resmi, jangan mengutipnya tanpa memeriksa.

Rapat anggota dan pengambilan keputusan

Keputusan penting perkumpulan diambil dalam rapat anggota. Anggaran dasar biasanya menentukan jenis rapat: rapat anggota tahunan untuk laporan dan pemilihan pengurus, serta rapat anggota luar biasa bila ada hal mendesak. Undangan harus tertulis dan disampaikan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Kuorum atau jumlah minimal anggota hadir juga ditetapkan anggaran dasar. Bila kuorum tidak tercapai, rapat biasanya ditunda atau dilanjutkan dengan syarat yang lebih ringan sebagaimana diatur anggaran dasar.

Hak suara umumnya satu anggota satu suara. Anggota kehormatan atau anggota pendukung dapat tidak memiliki hak suara bila anggaran dasar menyatakan demikian. Keputusan yang melanggar anggaran dasar atau undang-undang dapat dibatalkan. Sebaliknya, keputusan yang sesuai prosedur mengikat semua anggota, termasuk yang tidak hadir atau tidak setuju. Karena itu, hadir dan menyampaikan keberatan secara tertulis lebih efektif daripada mengeluh setelah rapat selesai.

Hubungan dengan pihak ketiga

Perkumpulan berbadan hukum dapat menyewa gedung, mempekerjakan staf, dan menerima hibah atas nama sendiri. Bank, notaris, dan pemberi hibah biasanya meminta akta pendirian, keputusan pengesahan, dan susunan pengurus terbaru. Pastikan dokumen ini selalu diperbarui. Pengurus yang menandatangani perjanjian melampaui kewenangan dalam anggaran dasar, misalnya menjual aset tanpa persetujuan rapat, dapat membuat perjanjian dipersoalkan dan dirinya digugat pribadi.

Untuk kegiatan penggalangan dana dari masyarakat, perkumpulan perlu memperhatikan aturan pengumpulan sumbangan dan kewajiban melaporkan penggunaan dana. Transparansi kepada donatur bukan hanya soal etika, tetapi juga mengurangi risiko tuduhan penyalahgunaan. Siapkan laporan sederhana yang dapat dibaca anggota dan donatur: berapa masuk, berapa keluar, dan untuk apa.

Pembubaran dan sisa kekayaan

Perkumpulan bubar karena keputusan rapat anggota, berakhirnya jangka waktu, putusan pengadilan, atau sebab lain dalam anggaran dasar. Setelah bubar, dilakukan pemberesan: mengumpulkan aset, melunasi utang, dan menyerahkan sisanya. Sisa kekayaan biasanya diserahkan kepada perkumpulan atau yayasan lain yang tujuannya serupa, sesuai anggaran dasar, bukan dibagi rata kepada anggota. Perincian pembubaran perlu dituangkan dalam anggaran dasar sejak awal agar tidak terjadi perselisihan ketika organisasi berakhir.

Contoh: Paguyuban Alumni K sudah sepuluh tahun mengumpulkan iuran dan menyimpan dananya di rekening ketua. Ketua meninggal dan ahli warisnya mengira dana itu bagian warisan. Setelah pertemuan, anggota sepakat mendirikan perkumpulan berbadan hukum, membuka rekening atas nama perkumpulan, dan meminta ahli waris menyerahkan dana berdasarkan catatan iuran. Berkat buku catatan dan kesaksian pengurus, dana dapat dipindahkan. Seandainya sejak awal berbadan hukum, sengketa seperti ini tidak perlu terjadi.

Kesalahan umum

• Menganggap berdiri dengan surat keputusan RT/RW atau akta sederhana sama dengan berbadan hukum.
• Membeli aset atas nama pribadi.
• Anggaran dasar menyalin organisasi lain tanpa disesuaikan.
• Tidak memperbarui data setelah pergantian pengurus.
• Mencampur keuangan pribadi dan perkumpulan.
• Memberhentikan anggota tanpa prosedur.
• Membagikan sisa kas kepada anggota padahal tujuan perkumpulan nirlaba.
• Tidak mencatat keanggotaan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perkumpulan wajib berbadan hukum? Tidak selalu. Tetapi untuk memiliki aset, bertransaksi, dan melindungi pengurus secara pribadi, status badan hukum sangat dianjurkan. Ormas juga memiliki kewajiban pendaftaran tersendiri.

Apakah perkumpulan boleh berusaha? Boleh sebagai penunjang tujuan, tetapi laba tidak dibagikan kepada anggota. Periksa perizinan dan kewajiban lain sesuai kegiatan usaha.

Siapa yang bertanggung jawab bila perkumpulan berutang? Perkumpulan berbadan hukum menanggung dengan kekayaannya. Pengurus bertanggung jawab pribadi bila lalai atau melawan hukum.

Bagaimana jika pengurus tidak mau menyerahkan aset? Mulailah dengan musyawarah dan somasi, lalu pertimbangkan gugatan atau laporan bila ada unsur penggelapan, dengan bukti kepemilikan dan catatan keuangan.

Ringkasan

• Perkumpulan berbadan hukum punya kekayaan terpisah dan dapat bertindak atas nama sendiri.
• Dasar hukumnya Stb. 1870-64 serta aturan kementerian hukum tentang pengesahan.
• Keanggotaan dan hak suara diatur anggaran dasar; rapat anggota adalah organ tertinggi.
• Catat aset atas nama perkumpulan dan pisahkan keuangan.
• Pengesahan dilakukan melalui notaris dan sistem AHU.
• Periksa peraturan kementerian terbaru sebelum mengajukan.

Dasar hukum

• Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen)
• UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Baca juga

• Yayasan dan Perkumpulan: Bedanya, Cara Mendirikan, dan Tanggung Jawab Pengurus
• Yayasan: Pembagian Tugas Pembina, Pengurus, dan Pengawas serta Larangan Membagi Kekayaan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.