Mendaftarkan Ormas dan Komunitas: Beda SKT dan Badan Hukum

Apa itu organisasi kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan. Tujuannya ikut berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan nasional. Undang-undang ini kemudian diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017, yang menetapkan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) Ormas menjadi undang-undang.

Dalam arti luas, ormas bisa berupa komunitas olahraga, paguyuban daerah, kelompok pecinta alam, organisasi keagamaan, hingga lembaga swadaya masyarakat. Banyak komunitas kecil tidak pernah mendaftar dan tetap berjalan. Namun saat kegiatan bertambah, kebutuhan akan status resmi muncul: membuka rekening atas nama organisasi, menerima donasi besar, menyewa tempat, atau bekerja sama dengan instansi.

Tiga status yang sering dikira sama

Komunitas dapat berada pada salah satu dari tiga keadaan berikut.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah bukti bahwa organisasi telah tercatat. SKT tidak sama dengan pengesahan badan hukum. Perbedaan ini yang sering membingungkan pengurus.

Ormas tidak berbadan hukum dan SKT

Menurut UU Ormas, ormas yang tidak berbadan hukum didaftarkan dengan memperoleh SKT. Tata cara teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Pada garis besar, tahapannya: pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen, lalu penerbitan SKT atau penolakan.

Dokumen yang biasanya diminta mencakup anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, susunan pengurus, domisili sekretariat, dan surat pernyataan tertentu. Daftar pastinya dapat berubah, sehingga sebaiknya diperiksa langsung di instansi yang berwenang (Kementerian Dalam Negeri atau badan kesatuan bangsa dan politik di daerah, sesuai cakupan wilayah organisasi).

Ormas berbadan hukum: perkumpulan atau yayasan

UU Ormas menyebut bahwa ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan.

• Perkumpulan berbasis anggota. Anggota berkumpul untuk tujuan bersama, dan keputusan penting biasanya diambil dalam rapat anggota.
• Yayasan tidak berbasis anggota. Yayasan dibentuk dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Pengaturannya ada dalam UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004.

Perbedaan praktisnya dibahas lebih rinci pada artikel yayasan dan perkumpulan: apa bedanya dan akta pendirian dan perubahan yayasan. Intinya, perkumpulan cocok untuk komunitas yang dikelola anggotanya, sedangkan yayasan cocok untuk lembaga yang aset awalnya disisihkan untuk tujuan tertentu.

Pengesahan badan hukum diurus melalui notaris dan sistem administrasi hukum pada kementerian yang membidangi hukum. Syarat dan sistem daring dapat berubah, jadi periksa ketentuan terbaru di situs resmi kementerian terkait.

Mengapa status hukum penting

Beberapa akibat nyata dari perbedaan status:

• Rekening dan donasi. Bank umumnya meminta bukti pendirian atau pengesahan. Tanpa itu, dana sering ditampung di rekening pribadi pengurus, yang berisiko bercampur dengan uang pribadi.
• Kekayaan. Aset yang dibeli atas nama pengurus pribadi dapat diperebutkan saat ada pergantian pengurus.
• Tanggung jawab. Pada organisasi tanpa badan hukum, pengurus yang menandatangani perjanjian bisa menanggung secara pribadi. Pada badan hukum, pada dasarnya organisasi yang bertanggung jawab, kecuali pengurus lalai atau menyalahgunakan wewenang.
• Kerja sama. Instansi pemerintah dan mitra swasta biasanya meminta legalitas yang jelas.
• Perpajakan dan pelaporan. Organisasi yang menerima dana wajib tertib administrasi. Ketentuan pajak tidak dibahas di sini.

Contoh: Komunitas pelari di sebuah kota mengumpulkan iuran anggota dan sponsor. Bendahara menyimpan semua dana di rekening pribadinya. Ketika bendahara mengundurkan diri dan terjadi selisih catatan, anggota tidak punya rekening organisasi atau laporan resmi untuk dijadikan dasar. Dengan perkumpulan berbadan hukum dan rekening atas nama organisasi, pemisahan dana lebih jelas dan sengketa lebih mudah diselesaikan.

Langkah dasar mendirikan dan mendaftarkan

1. Tentukan tujuan dan bidang kegiatan. Tuliskan dalam satu atau dua kalimat jelas. Tujuan harus tidak melanggar hukum.
2. Kumpulkan pendiri dan susun pengurus. Siapkan identitas, jabatan, dan alamat sekretariat.
3. Pilih bentuk. Terdaftar saja (SKT) untuk kebutuhan administratif sederhana, atau berbadan hukum (perkumpulan atau yayasan) bila perlu memiliki kekayaan dan bertindak sebagai subjek hukum.
4. Susun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar memuat nama, tempat kedudukan, tujuan, kegiatan, keanggotaan, organ, penghasilan, dan pembubaran. Pelajari rumusan baku pada instansi yang berwenang.
5. Siapkan dokumen pendukung. Misalnya identitas pendiri, bukti domisili sekretariat, dan surat pernyataan yang diminta.
6. Ajukan pendaftaran atau pengesahan. Untuk badan hukum, lewat notaris dan sistem daring kementerian hukum. Untuk SKT, ke instansi pendaftar sesuai cakupan wilayah.
7. Urus kelengkapan lain. Nomor pokok wajib pajak, rekening organisasi, dan stempel bila diperlukan.
8. Tertib administrasi. Buat notulen rapat, laporan keuangan, dan arsip. Perubahan pengurus atau anggaran dasar perlu dicatat ke instansi terkait.

Hak dan kewajiban ormas

UU Ormas memberi ormas hak, misalnya mengatur rumah tangga organisasi secara mandiri dan memperoleh hak cipta atas nama, lambang, atau tanda gambar. Di sisi lain ada kewajiban, antara lain melaksanakan kegiatan sesuai tujuan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan, serta membuat laporan kegiatan, dan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Ormas juga dilarang melakukan hal-hal tertentu yang diatur dalam undang-undang. Sanksi dapat berupa peringatan hingga pencabutan status, menurut tahapan yang diatur UU. Rincian larangan dan sanksi dapat berubah, sehingga periksa teks resmi terbaru.

Isi anggaran dasar yang sebaiknya jelas

Anggaran dasar adalah "konstitusi" organisasi. Isi yang kabur adalah sumber sengketa paling umum di komunitas. Beberapa hal yang sebaiknya tertulis dengan terang:

• Nama dan tempat kedudukan. Pilih nama yang belum dipakai pihak lain dan tidak menyesatkan. Periksa dahulu agar tidak menabrak merek atau nama organisasi lain.
• Tujuan dan kegiatan. Rumuskan secara luas tetapi tidak asal. Tujuan yang terlalu sempit membatasi kegiatan, tujuan yang terlalu longgar menimbulkan kecurigaan.
• Keanggotaan. Siapa yang boleh menjadi anggota, hak dan kewajibannya, dan bagaimana anggota diberhentikan.
• Organ dan wewenang. Siapa yang memutuskan: rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Tulis batas wewenang, termasuk nilai transaksi yang memerlukan persetujuan rapat.
• Keuangan. Sumber dana, cara pengelolaan, pelaporan, dan siapa yang boleh menandatangani pengeluaran.
• Perubahan anggaran dasar dan pembubaran. Berapa kuorum (jumlah minimal peserta rapat) dan suara yang dibutuhkan, serta ke mana sisa harta diserahkan.

Contoh: Sebuah paguyuban warga ingin membeli sebidang tanah untuk balai pertemuan. Anggaran dasarnya tidak menyebut siapa yang boleh membeli aset. Ketika dua pengurus berselisih, masing-masing mengaku berwenang. Dengan aturan tertulis bahwa pembelian aset memerlukan persetujuan rapat anggota dan ditandatangani ketua serta bendahara, perselisihan itu dapat dicegah sejak awal.

Perkumpulan, koperasi, dan perseroan: jangan keliru memilih

Komunitas yang berniat mencari laba bersama sebaiknya tidak memakai bentuk perkumpulan atau yayasan secara asal. Beberapa bentuk lain mungkin lebih tepat:

• Koperasi untuk usaha bersama anggota, diatur dalam undang-undang tersendiri tentang perkoperasian.
• Perseroan terbatas (PT) atau bentuk usaha lain untuk kegiatan komersial. Untuk usaha kecil, baca juga izin usaha rumahan dan OSS RBA.
• Perkumpulan atau yayasan untuk kegiatan nirlaba, misalnya sosial, budaya, olahraga amatir, dan pendidikan.

Memakai bentuk nirlaba untuk menutupi usaha yang membagi keuntungan kepada pengurus dapat menimbulkan masalah hukum. Pada yayasan, undang-undang melarang pembagian kekayaan dan penghasilan kepada pembina, pengurus, dan pengawas secara langsung, kecuali dalam hal yang diatur. Jika tujuan Anda benar-benar usaha, pilih bentuk usaha.

Izin kegiatan dan hubungan dengan lingkungan

Status organisasi tidak menggantikan izin kegiatan. Acara besar, penggunaan jalan, penggalangan dana publik, atau pemasangan spanduk umumnya memerlukan pemberitahuan atau izin dari pihak berwenang setempat. Koordinasikan dengan pengurus RT dan RW, kelurahan atau desa, dan, bila perlu, kepolisian atau dinas terkait sesuai jenis kegiatan.

Bagi komunitas yang menggunakan fasilitas milik warga atau pemerintah desa, buat kesepakatan tertulis tentang penggunaan, kebersihan, dan tanggung jawab bila ada kerusakan. Kesepakatan sederhana seperti ini sering menyelamatkan hubungan baik di kemudian hari. Untuk kerja sama dengan pihak lain, pelajari MoU dan perjanjian kerja sama.

Pengawasan, sanksi, dan hak membela diri

Pemerintah berwenang mengawasi ormas dan dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar ketentuan undang-undang. Prinsip yang perlu dipahami awam: sanksi harus melalui tahapan yang diatur, dan ormas yang dijatuhi sanksi mempunyai jalur untuk menyampaikan keberatan atau menempuh upaya hukum menurut peraturan yang berlaku. Karena ketentuan ini pernah mengalami perubahan, jangan mengandalkan ingatan atau pemberitaan; baca teks undang-undang terbaru di basis data peraturan resmi, atau tanyakan kepada advokat.

Bagi komunitas kecil, cara termudah menghindari masalah adalah tertib: kegiatan sesuai tujuan, catatan rapat lengkap, keuangan terbuka bagi anggota, dan tidak memakai nama organisasi untuk kepentingan pribadi.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengira SKT sama dengan badan hukum.
• Membuat anggaran dasar dengan menyalin dari organisasi lain tanpa menyesuaikan.
• Menaruh dana organisasi di rekening pribadi.
• Tidak mencatat pergantian pengurus.
• Menggunakan nama, logo, atau merek milik pihak lain.
• Tidak membuat laporan keuangan sehingga sulit dipertanggungjawabkan.
• Menjalankan kegiatan yang memerlukan izin lain (misalnya penggalangan dana atau acara besar) tanpa izin.

Bila organisasi bermasalah atau bubar

Organisasi dapat berhenti karena kesepakatan anggota, berakhirnya jangka waktu, atau keputusan berwenang. Anggaran dasar yang baik mengatur siapa yang menerima sisa harta saat bubar. Tanpa aturan itu, sengketa harta sering terjadi di antara bekas pengurus. Bagi perkumpulan, rapat anggota biasanya memutuskan pembubaran dan pengelolaan sisa harta oleh likuidator (orang yang ditunjuk membereskan urusan keuangan). Untuk yayasan, ikuti ketentuan UU Yayasan dan anggaran dasar.

Bila terjadi sengketa internal, misalnya dualisme kepengurusan, mulailah dengan mediasi internal dan merujuk anggaran dasar. Bila tidak selesai, jalur perdata ke pengadilan terbuka. Simpan semua notulen dan keputusan rapat sebagai bukti.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah komunitas kecil wajib mendaftar? Pada umumnya kebebasan berserikat dijamin, dan komunitas dapat berkegiatan tanpa pendaftaran. Namun status resmi diperlukan bila ingin memiliki rekening organisasi, menerima dana besar, atau bekerja sama dengan instansi. Periksa ketentuan setempat dan ketentuan terbaru.

Apa bedanya SKT dengan akta notaris? SKT adalah tanda terdaftar pada pemerintah, sedangkan akta notaris dipakai untuk mendirikan perkumpulan atau yayasan yang kemudian disahkan sebagai badan hukum. Akta notaris tanpa pengesahan badan hukum belum membuat organisasi berbadan hukum.

Siapa yang bertanggung jawab bila organisasi berutang? Pada badan hukum, pada dasarnya organisasi yang bertanggung jawab, bukan harta pribadi pengurus, kecuali ada kelalaian atau penyalahgunaan. Pada organisasi yang tidak berbadan hukum, pengurus yang menandatangani dapat bertanggung jawab secara pribadi.

Ringkasan

Organisasi kemasyarakatan dapat berstatus terdaftar (SKT) atau berbadan hukum sebagai perkumpulan atau yayasan. SKT adalah pengakuan administratif, sedangkan badan hukum membuat organisasi menjadi subjek hukum yang bisa memiliki harta sendiri. Pilih bentuk sesuai kebutuhan, susun anggaran dasar dengan cermat, pisahkan keuangan organisasi dari pribadi, dan tertib administrasi. Persyaratan teknis dapat berubah, sehingga periksa ketentuan terbaru pada instansi berwenang.

Dasar hukum

• UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
• UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.
• UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
• UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
• Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Baca juga

• Yayasan dan Perkumpulan: Bedanya, Cara Mendirikan, dan Tanggung Jawab Pengurus
• MoU dan Perjanjian Kerja Sama: Perbedaan, Kekuatan Mengikat, dan Klausul Penting

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.