Perjanjian Utang Piutang Pribadi: Isi yang Perlu Ada dan Fungsi Meterai

Apa itu perjanjian utang piutang dan siapa yang membutuhkannya

Perjanjian utang piutang atau pinjam-meminjam uang adalah kesepakatan di mana satu pihak menyerahkan sejumlah uang dan pihak lain berjanji mengembalikan jumlah yang sama pada waktu yang ditentukan, kadang dengan bunga. Pihak yang meminjamkan disebut kreditur. Pihak yang meminjam disebut debitur.

Hukum perdata tidak mewajibkan perjanjian utang ditulis. Utang lisan tetap sah. Masalahnya ada pada pembuktian. Bila terjadi sengketa, siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya. Tanpa tulisan, kreditur sulit membuktikan jumlah dan janji pelunasan, sedangkan debitur sulit membuktikan bahwa sebagian sudah dibayar. Hal ini dibahas pada utang piutang dan bukti tertulis.

Yang membutuhkan perjanjian: siapa saja yang meminjamkan atau meminjam di luar bank, termasuk antar keluarga, rekan kerja, tetangga, dan mitra usaha. Terutama bila jumlahnya besar, jangka waktunya panjang, atau ada jaminan.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Prinsip pokok dari KUH Perdata:

• Syarat sah perjanjian ada empat: sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Pihak yang belum dewasa atau di bawah pengampuan tidak cakap membuat perjanjian.
• Perjanjian yang sah mengikat seperti undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
• Dalam pinjam uang, debitur wajib mengembalikan jumlah yang sama. Bila dijanjikan, debitur membayar bunga.
• Bila jangka waktu tidak ditentukan, kreditur biasanya perlu memberi tenggang waktu yang wajar sebelum menagih.
• Perjanjian dengan tekanan, tipuan, atau paksaan dapat dibatalkan.

Dari sisi pajak dan bea, dokumen perjanjian utang yang dibuat secara tertulis dapat dikenai bea meterai. Pembahasan umumnya ada pada bagian berikutnya.

Fungsi meterai: sah atau tidak sah

Bea meterai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Meterai berfungsi sebagai pajak atas dokumen, bukan syarat sahnya perjanjian. Perjanjian yang tidak bermeterai tidak otomatis batal menurut hukum perdata. Namun, bila dokumen yang seharusnya bermeterai ingin dipakai sebagai alat bukti di pengadilan, pemeteraian kemudian perlu dilakukan menurut prosedur yang ditentukan.

Hal penting tentang meterai:

• Tarif tunggal menurut undang-undang ini adalah Rp10.000, baik berbentuk meterai tempel maupun meterai elektronik. Ini sudah menggantikan tarif lama Rp3.000 dan Rp6.000.
• Meterai dibubuhkan pada dokumen yang menjadi objek bea meterai, termasuk surat perjanjian. Ada ketentuan nilai uang tertentu untuk jenis dokumen tertentu yang diatur dalam peraturan pelaksana, sehingga periksa teks resmi.
• Meterai yang sah harus tepat penempatan dan ditandatangani sebagian di atasnya.
• Soal siapa yang menanggung bea pada perjanjian dua pihak, periksa teks resmi. Dalam praktik, para pihak sering menyepakati sendiri siapa yang membeli meterai, dan sebaiknya hal itu ditulis.

Untuk gambaran awal, baca bea meterai Rp10.000. Bila ragu, bubuhkan meterai pada dokumen. Biayanya kecil dibandingkan manfaatnya.

Isi yang sebaiknya ada dalam perjanjian

Berikut kerangka isi yang lazim dan dapat disesuaikan:

1. Judul dan tanggal. Misalnya Perjanjian Pinjam Uang, dengan tempat dan tanggal penandatanganan.
2. Identitas para pihak. Nama lengkap sesuai KTP, nomor identitas, alamat, dan nomor telepon. Bila pasangan perlu menyetujui, cantumkan.
3. Jumlah pinjaman. Tulis angka dan huruf agar tidak bisa diubah.
4. Cara dan bukti penyerahan. Transfer ke rekening tertentu atau tunai dengan tanda terima. Tulis bahwa uang telah diterima.
5. Tujuan pinjaman, bila relevan.
6. Jangka waktu dan jadwal pelunasan. Sekali bayar atau cicilan, tanggal jatuh tempo, dan cara pembayaran.
7. Bunga, bila ada. Tulis besarnya dan cara menghitung secara jelas.
8. Denda atau akibat keterlambatan, yang wajar.
9. Jaminan, bila ada. Sebutkan bendanya dan cara penyimpanan.
10. Penyelesaian sengketa. Musyawarah lebih dulu, lalu pengadilan negeri tertentu.
11. Tanda tangan, saksi, dan meterai.

Bagi perjanjian yang lebih serius, pertimbangkan akta pengakuan utang di hadapan notaris. Akta notariil dapat memiliki kekuatan eksekutorial dalam kondisi tertentu. Pelajari akta pengakuan utang notariil dan grosse.

Bunga dan jaminan dalam perjanjian pribadi

Bunga boleh diperjanjikan, tetapi harus tertulis. Bunga yang tidak disepakati tertulis lebih sulit ditagih. Batas bunga dalam perjanjian pribadi tidak ditetapkan dengan angka tunggal dalam KUH Perdata, tetapi bunga yang tidak patut atau mencekik dapat dikurangi hakim berdasarkan prinsip itikad baik dan keadilan. Pembahasan lanjut ada pada bunga pinjaman dan batasnya.

Jaminan membuat tagihan lebih aman. Jenisnya bermacam-macam:

Menyerahkan sertifikat atau BPKB tanpa dokumen hukum yang tepat sering menimbulkan sengketa. Jaminan tanpa pengikatan yang benar tidak memberi hak mengeksekusi. Lihat jaminan tanah tanpa hak tanggungan.

Contoh rumusan klausul yang sederhana

Berikut contoh rumusan yang dapat dijadikan bahan diskusi. Sesuaikan dengan keadaan Anda dan tanyakan kepada advokat atau notaris bila nilainya besar.

• Pengakuan penerimaan. Pihak kedua mengakui telah menerima uang sejumlah yang tertulis dalam angka dan huruf dari pihak pertama pada tanggal penandatanganan, dan perjanjian ini berlaku pula sebagai tanda terima.
• Pelunasan. Pihak kedua berjanji mengembalikan seluruh pinjaman paling lambat pada tanggal yang disebutkan, atau dengan cicilan pada tanggal tertentu setiap bulan.
• Keterlambatan. Bila terlambat, pihak kedua membayar denda dengan besar dan cara hitung yang jelas, yang wajar dan tidak melebihi sebagian kecil dari pokok.
• Percepatan. Bila dua kali cicilan berturut-turut terlambat, pihak pertama berhak meminta pelunasan sekaligus setelah memberi peringatan tertulis.
• Perubahan. Perubahan isi perjanjian hanya sah bila dibuat tertulis dan ditandatangani kedua pihak.
• Domisili. Alamat korespondensi masing-masing, dan kewajiban memberi tahu bila pindah.

Klausul perubahan alamat tampak sepele tetapi penting. Bila debitur pindah dan tidak memberi kabar, pemanggilan dan somasi menjadi sulit dibuktikan sampai. Dengan klausul domisili, pengiriman ke alamat yang tercatat dianggap sah.

Pertimbangkan juga klausul tentang meninggalnya salah satu pihak. Utang tidak otomatis hilang saat debitur meninggal, tetapi tagihan akan beralih ke harta peninggalannya. Pembahasan lanjut ada pada utang orang tua dibebankan kepada anak atau ahli waris.

Perbedaan pinjaman, titipan, dan investasi

Banyak sengketa muncul karena para pihak menyebut transaksi dengan nama yang berbeda. Uang yang diberikan bisa berstatus pinjaman, titipan, modal usaha, atau investasi. Akibat hukumnya berbeda. Pada pinjaman, peminjam wajib mengembalikan jumlah yang sama apa pun hasil usahanya. Pada penyertaan modal, imbalan bergantung hasil usaha dan risiko rugi ditanggung bersama. Pada titipan, uang atau barang harus dikembalikan utuh sesuai peruntukan.

Karena itu tulislah sifat transaksi dengan jelas dalam judul dan isi perjanjian. Bila Anda menyerahkan uang untuk usaha dengan janji keuntungan tetap, pelajari pula risiko investasi ilegal. Lihat investasi bodong, ciri dan cara melapor.

Langkah praktis setelah perjanjian ditandatangani

1. Serahkan uang dengan cara yang terbukti, sebaiknya transfer. Simpan bukti dengan keterangan transfer yang jelas.
2. Buat salinan untuk setiap pihak dan simpan dokumen asli di tempat aman.
3. Catat setiap pembayaran dan minta tanda terima. Tuliskan sisa utang pada setiap tanda terima.
4. Bila terjadi keterlambatan, kirim pengingat tertulis, lalu somasi bila perlu. Lihat wanprestasi dan somasi.
5. Bila pembayaran selesai, buat surat pelunasan dan kembalikan jaminan dengan berita acara.
6. Jika utang kecil dan perundingan gagal, pertimbangkan gugatan sederhana.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan pokok perjanjian dalam KUH Perdata relatif stabil. Perubahan yang berdampak ada pada tiga hal. Pertama, bea meterai: sejak berlakunya UU 10/2020, tarif tunggal Rp10.000 menggantikan tarif lama, dan meterai elektronik diakui. Kedua, dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik makin diterima sebagai alat bukti; cara menyimpan bukti digital dibahas pada alat bukti perdata dan bukti elektronik. Ketiga, kegiatan pinjam meminjam uang yang berulang dan terorganisasi dapat dianggap kegiatan jasa keuangan yang memerlukan izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Pinjaman sesekali antar teman pada umumnya bukan kegiatan usaha, tetapi pemberian pinjaman sebagai mata pencaharian perlu diperiksa dari sisi izin.

Sejak 2 Januari 2026, KUHP dan KUHAP baru berlaku. Utang yang tidak dibayar tetap sengketa perdata kecuali ada unsur kejahatan. Lihat utang yang tidak dikembalikan, penipuan atau utang biasa.

Kesalahan umum

• Hanya mengandalkan percakapan pesan singkat tanpa dokumen yang jelas. Percakapan bisa menjadi bukti tambahan, tetapi lemah bila tidak lengkap.
• Menulis jumlah hanya dengan angka sehingga mudah diubah.
• Tidak mencantumkan jadwal dan tanggal jatuh tempo.
• Lupa mencatat pembayaran sebagian.
• Menyerahkan uang tunai tanpa tanda terima.
• Menulis bunga dengan istilah tidak jelas seperti sekian persen tanpa menyebut per bulan atau per tahun.
• Menggunakan meterai yang salah atau tidak menandatangani di atasnya.

Contoh: Dua orang rekan usaha sepakat meminjamkan modal. Pemberi pinjaman menyiapkan perjanjian dua halaman yang memuat identitas, jumlah dalam angka dan huruf, jadwal cicilan lima kali, tanpa bunga, dan denda keterlambatan sederhana. Uang ditransfer dengan keterangan pinjaman modal usaha. Setiap pembayaran dibuatkan tanda terima. Ketika peminjam sempat terlambat satu bulan, keduanya cukup melihat dokumen dan menyepakati penjadwalan ulang melalui addendum.

Contoh lain: Seorang ibu meminjamkan uang kepada tetangga hanya dengan pesan singkat. Tetangga itu kemudian menyangkal jumlahnya. Karena tidak ada perjanjian, ibu itu harus mengandalkan bukti transfer dan tangkapan layar untuk meyakinkan hakim. Prosesnya jauh lebih sulit daripada bila perjanjian sederhana dibuat sejak awal.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perjanjian tanpa meterai tidak sah? Tidak otomatis. Meterai terkait bea atas dokumen. Namun untuk dijadikan alat bukti di pengadilan, pemeteraian kemudian mungkin diperlukan. Karena itu sebaiknya langsung dimeterai.

Boleh tidak utang tanpa bunga? Boleh. Pinjaman tanpa bunga sah, apalagi antar keluarga. Pastikan jumlah, jadwal, dan konsekuensi keterlambatan jelas.

Apakah saksi diperlukan? Tidak wajib, tetapi saksi memperkuat bukti. Pilih saksi yang tidak berkepentingan dan cakap.

Apakah perjanjian bisa dibuat secara elektronik? Bisa. Dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dapat menjadi alat bukti, dengan syarat tertentu. Meterai elektronik tersedia untuk dokumen digital.

Ringkasan

• Utang lisan sah, tetapi perjanjian tertulis jauh lebih mudah dibuktikan.
• Isi pokok: identitas, jumlah, tujuan, jadwal, bunga, denda, jaminan, penyelesaian sengketa.
• Meterai Rp10.000 memenuhi kewajiban bea dan membantu sebagai alat bukti.
• Jaminan harus diikat dengan benar agar bisa dieksekusi.
• Simpan bukti transfer dan tanda terima setiap pembayaran.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
• UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
• UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Baca juga

• Utang-Piutang Tanpa Bukti Tertulis: Apa yang Bisa Dilakukan
• Bea Meterai Rp10.000: Kapan Dokumen Perlu Ditempel Meterai
• Akta Pengakuan Utang Notariil dan Grosse Akta: Fungsi, Syarat, dan Eksekusinya
• Bunga Pinjaman: Harus Diperjanjikan dan Ada Batasnya
• Gugatan Sederhana: Cara Menagih Utang Kecil Tanpa Proses Panjang

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.