KSO, Joint Operation, dan Joint Venture: Perbedaan dan Isi Perjanjian Dasarnya

Apa itu KSO, joint operation, dan joint venture

Istilah-istilah ini tidak selalu punya definisi tunggal dalam undang-undang Indonesia. Dalam praktik bisnis, pengertiannya kira-kira sebagai berikut.

Kerja sama operasi (KSO) adalah kerja sama dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu proyek atau usaha bersama berdasarkan perjanjian. KSO umumnya tidak membentuk badan hukum baru. Para pihak tetap berdiri sendiri, tetapi bekerja bersama dengan pembagian peran, biaya, dan hasil. KSO sering dipakai dalam proyek konstruksi dan pengadaan.

Joint operation pada dasarnya mirip KSO. Dua perusahaan menjalankan kegiatan bersama, masing-masing menanggung bagian aset, kewajiban, dan hasil sesuai perjanjian, tanpa harus membentuk entitas terpisah. Istilah ini juga muncul dalam standar akuntansi.

Joint venture adalah usaha patungan. Bentuknya bisa kontraktual, atau para pihak membentuk badan usaha baru yang dimiliki bersama, biasanya perseroan terbatas. Istilah perusahaan patungan sering dipakai untuk bentuk ini.

Perbedaan penting: pada KSO dan joint operation hubungan bersifat kontraktual, sedangkan pada joint venture berbadan hukum, entitas baru bertindak atas namanya sendiri.

Siapa yang terkena? Kontraktor, pemasok, pelaku usaha yang bermitra dengan investor, perusahaan lokal yang bermitra dengan pihak asing, serta usaha kecil yang bekerja sama untuk proyek tertentu. Bentuk dasar kerja sama tanpa akta dibahas pada kerja sama tanpa akta.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Tidak ada satu undang-undang khusus yang mengatur KSO atau joint venture. Aturannya bersumber dari beberapa hal.

• Hukum perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut kebebasan berkontrak: perjanjian yang sah mengikat seperti undang-undang bagi pembuatnya. Syarat sahnya meliputi kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.
• Persekutuan perdata. KUH Perdata mengenal persekutuan perdata, yaitu perjanjian untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan. KSO yang tidak berbadan hukum sering dipahami dekat dengan konsep ini, sehingga tanggung jawab para pihak perlu diatur dengan cermat.
• Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bila joint venture membentuk PT, berlaku ketentuan PT tentang pendirian, saham, pengurus, dan tanggung jawab terbatas. Lihat pengalihan saham dan perubahan pengurus PT.
• Penanaman modal. Bila salah satu pihak asing, berlaku UU Penanaman Modal dan ketentuan PT PMA. Lihat PT PMA: syarat modal dan bidang usaha.
• Ketentuan sektoral. Proyek konstruksi, pertambangan, atau pengadaan pemerintah punya aturan sendiri mengenai kualifikasi dan KSO. Contohnya, pada pengadaan pemerintah, KSO tertentu diatur dalam dokumen pemilihan penyedia. Lihat pengadaan pemerintah untuk UMKM.

Perbandingan ringkas

Isi minimal perjanjian dasar

Perjanjian yang baik mencegah sengketa. Isi minimal yang disarankan:

1. Identitas dan kecakapan para pihak. Nama, kedudukan, dan kewenangan penandatangan.
2. Maksud dan tujuan. Proyek apa, lingkup kerja, dan target.
3. Kontribusi masing-masing. Modal, aset, tenaga, izin, teknologi, atau jaringan.
4. Pembagian hasil dan rugi. Persentase dan cara menghitungnya, serta siapa menanggung biaya awal.
5. Pengelolaan dan pengambilan keputusan. Siapa memimpin, keputusan yang butuh persetujuan bersama, dan cara mengatasi kebuntuan.
6. Tanggung jawab kepada pihak ketiga. Apakah bersama atau terbatas, dan pembagian risiko internal.
7. Keuangan dan pelaporan. Rekening bersama, pembukuan, audit, dan frekuensi laporan.
8. Kekayaan intelektual. Siapa memiliki hasil karya yang lahir dari kerja sama. Lihat hak cipta dan kekayaan intelektual usaha.
9. Kerahasiaan dan larangan bersaing. Pembatasan pemakaian informasi.
10. Jangka waktu, perpanjangan, dan pengakhiran. Sebab pengakhiran, akibat wanprestasi, dan pembagian aset.
11. Penyelesaian sengketa. Musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Lihat arbitrase dan klausul arbitrase.
12. Keadaan memaksa dan perubahan. Pengaturan bila terjadi bencana atau perubahan hukum.

Klausul pengakhiran dan keluar sering menentukan nasib kerja sama. Jangan menundanya sampai ada konflik.

Langkah praktis menyusun kerja sama

1. Rumuskan tujuan dan skala. Apakah proyek tunggal atau usaha jangka panjang.
2. Lakukan pemeriksaan awal terhadap mitra. Periksa legalitas, rekam jejak, dan kemampuan keuangan. Lihat due diligence hukum sebelum membeli bisnis untuk prinsip serupa.
3. Tuangkan nota kesepahaman bila perlu. Nota kesepahaman mencatat niat awal. Lihat MoU dan perjanjian kerja sama.
4. Pilih bentuk. KSO untuk proyek spesifik, joint venture berbadan hukum bila usaha berjangka panjang dan butuh pemisahan tanggung jawab.
5. Susun perjanjian. Minta advokat menelaah.
6. Urus akta dan perizinan. Bila membentuk PT, buat akta dan urus NIB (Nomor Induk Berusaha). Bila KSO dalam proyek berizin, pastikan kualifikasi terpenuhi.
7. Jalankan dan laporkan. Patuhi kewajiban pelaporan dan pembukuan.
8. Akhiri dengan rapi. Lakukan perhitungan akhir dan serah terima aset.

Biaya secara umum mencakup honorarium advokat dan notaris, biaya pendirian bila membentuk PT, dan biaya perizinan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Konsep dasar kerja sama operasi dan joint venture relatif stabil karena bertumpu pada hukum perjanjian. Perubahan yang perlu diingat:

• Perizinan berusaha berbasis risiko lewat OSS (Online Single Submission, sistem perizinan daring) membuat izin proyek terkait kegiatan masing-masing pihak. Perhatikan siapa yang memegang izin.
• Pada proyek pemerintah, aturan pengadaan dan kualifikasi KSO diperbarui dari waktu ke waktu.
• Pendirian PT oleh usaha mikro dan kecil dapat berbentuk PT perorangan untuk warga negara Indonesia (WNI), yang tidak cocok untuk joint venture dua pihak atau lebih.
• Kewajiban pencatatan pemilik manfaat memengaruhi joint venture berbadan hukum. Lihat pencatatan pemilik manfaat korporasi.

Mengelola kebuntuan dan keluar dari kerja sama

Sebagian besar sengketa kerja sama bukan muncul saat bisnis untung, tetapi ketika para pihak tidak sepakat atau ingin keluar. Rancang mekanisme sejak awal.

Kebuntuan (deadlock). Bila dua pihak memiliki kewenangan sama dan tidak sepakat, kerja sama bisa lumpuh. Opsi penyelesaian: eskalasi ke pimpinan tertinggi masing-masing, mediasi, penunjukan ahli independen, atau mekanisme beli-jual di mana salah satu mengajukan harga dan pihak lain memilih membeli atau menjual.

Hak keluar. Tentukan kapan pihak boleh keluar: setelah jangka waktu tertentu, bila target tidak tercapai, atau bila terjadi pelanggaran. Atur siapa membeli bagian yang keluar dan bagaimana harganya dihitung.

Pembatasan pengalihan. Cegah salah satu pihak mengalihkan bagiannya kepada pihak ketiga yang tidak diinginkan dengan hak beli lebih dulu atau persetujuan wajib.

Perubahan kendali. Atur apa yang terjadi bila salah satu pihak diakuisisi pihak lain, terutama pesaing mitra.

Penyelesaian sengketa. Pilih forum dan hukum yang berlaku. Untuk kerja sama dengan pihak asing, pertimbangkan arbitrase. Lihat arbitrase UU 30/1999: syarat klausul dan putusan.

Pembagian aset saat berakhir. Siapa memegang aset, dokumen, data pelanggan, dan kekayaan intelektual. Bila terbentuk PT, pembubaran mengikuti ketentuan perseroan; lihat likuidasi PT dan pembubaran perseroan.

Menyusun semua ini ketika hubungan masih baik jauh lebih mudah daripada saat berselisih.

Kesalahan umum

Contoh: Dua kontraktor kecil memenangkan paket proyek renovasi gedung dengan membentuk KSO. Mereka menandatangani perjanjian yang menetapkan pembagian peran, rekening bersama, pembagian hasil sesuai kontribusi, dan keputusan penting harus disetujui keduanya. Ketika terjadi keterlambatan material, perjanjian mengatur siapa menanggung biaya tambahan, sehingga tidak ada perselisihan berkepanjangan.

Contoh lain: Seorang pengusaha lokal dan investor asing sepakat mendirikan usaha patungan pengolahan kopi. Mereka membentuk PT PMA, menandatangani perjanjian pemegang saham yang mengatur dewan, hak veto untuk keputusan penting, serta mekanisme jual saham jika salah satu ingin keluar. Struktur ini memberi kepastian bagi kedua pihak.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah KSO harus dibuat dengan akta notaris? Tidak wajib secara umum, tetapi akta memberi kekuatan pembuktian yang lebih baik. Beberapa proyek mensyaratkan bentuk tertentu.

Apakah pihak dalam KSO bertanggung jawab bersama? Tergantung perjanjian dan jenis kegiatan. Dalam banyak proyek, pihak ketiga menuntut tanggung jawab bersama. Atur pembagian internal dalam perjanjian.

Apa bedanya joint venture dengan membeli saham? Joint venture biasanya membentuk usaha bersama dengan perjanjian khusus antar pemegang saham, sedangkan membeli saham adalah transaksi masuk ke perusahaan yang sudah ada. Lihat jual beli usaha: aset vs saham.

Bagaimana bila mitra wanprestasi? Periksa klausul wanprestasi dan penyelesaian sengketa, kirim somasi, lalu tempuh mediasi atau gugatan sesuai perjanjian.

Ringkasan

• KSO dan joint operation bersifat kontraktual; joint venture dapat membentuk badan hukum baru.
• Tidak ada undang-undang tunggal; aturan bertumpu pada KUH Perdata, UU PT, dan aturan sektoral.
• Perjanjian harus mengatur kontribusi, pembagian hasil dan rugi, pengambilan keputusan, dan pengakhiran.
• Tanggung jawab kepada pihak ketiga perlu diatur jelas.
• Tuangkan secara tertulis dan telaah oleh advokat.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Baca juga

• Kerja sama usaha tanpa akta: yang tetap harus ditulis
• MoU dan Perjanjian Kerja Sama: Perbedaan, Kekuatan Mengikat, dan Klausul Penting
• Arbitrase dan Klausul Arbitrase: Menyelesaikan Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan
• Jual Beli Usaha: Membeli Aset atau Membeli Saham, Apa Beda Hukumnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.