Penipuan dan Penggelapan: KUHP Lama, KUHP Baru, dan Bedanya dengan Wanprestasi

Apa itu penipuan dan penggelapan, dan siapa yang terkena

Penipuan adalah membujuk orang menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus piutang dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Kuncinya: kebohongan atau tipu daya sudah ada sebelum korban menyerahkan sesuatu, dan penyerahan itu terjadi karena tipu daya tersebut.

Penggelapan adalah memiliki secara melawan hukum barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang sudah berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan. Contoh: barang titipan, uang yang dipercayakan untuk disetor, atau kendaraan yang dipinjamkan lalu dijual.

Kedua delik ini menyentuh banyak orang: pelaku usaha kecil, pembeli daring, pemberi pinjaman, pemilik barang yang dititipkan, dan karyawan yang memegang uang perusahaan. Karena batasnya dengan wanprestasi tipis, banyak laporan ditolak atau diubah arah. Artikel penipuan dan penggelapan, perbedaan memberi latar tambahan.

KUHP lama

• Pasal 378, penipuan. Pidana penjara paling lama empat tahun.
• Pasal 372, penggelapan. Pidana penjara paling lama empat tahun atau denda. Nominal denda tertulis kecil dan dibaca dengan penyesuaian peraturan.
• Pasal 373, penggelapan ringan. Bila barang bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari batas tertentu (disesuaikan Perma No. 2 Tahun 2012 menjadi Rp2.500.000), ancamannya lebih ringan.
• Pasal 374, penggelapan dengan pemberatan. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja, jabatan, atau mendapat upah. Ancaman penjara sampai lima tahun. Baca penggelapan dalam jabatan dan pemberatan pidana.
• Pasal 375, penggelapan oleh pihak yang dipercaya dalam kedudukan tertentu, misalnya orang yang terpaksa dititipi barang, wali, pengampu, pengurus, atau pelaksana wasiat, terhadap barang yang dikuasainya karena kedudukan itu. Ancaman lebih berat.

KUHP baru

KUHP baru mengatur kedua delik ini dalam bab tindak pidana terhadap harta kekayaan.

• Penipuan: Pasal 492. Unsur pokoknya tetap: nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Ancamannya penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V.
• Penggelapan: Pasal 486. Unsur pokoknya tetap: memiliki secara melawan hukum barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana. Ancamannya penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV.
• Bentuk ringan dan berat. Penggelapan ringan (Pasal 487, nilai tidak lebih dari Rp1.000.000, denda paling banyak kategori II) dan penggelapan karena hubungan kerja, profesi, atau upah (Pasal 488, penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V) tetap dibedakan.
• Sistem pidana baru. Hakim dapat mempertimbangkan pidana pengawasan atau kerja sosial untuk perkara ringan, sesuai syarat. Denda memakai kategori.

Penjelasan lebih lanjut ada di KUHP baru, penipuan dan perbuatan curang dalam transaksi sehari-hari serta penggelapan dan penadahan, barang bekas dan gadai. Periksa naskah resmi UU No. 1 Tahun 2023 sebelum mengutip nomor pasal dalam dokumen hukum.

Tabel lama versus baru

Penipuan, penggelapan, atau wanprestasi: cara membedakan

Wanprestasi adalah ingkar janji dalam perjanjian, misalnya terlambat membayar, tidak memenuhi kewajiban, atau memenuhi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Penyelesaiannya perdata: somasi, gugatan, atau mediasi. Baca wanprestasi dan somasi.

Pegangan sederhananya:

• Kalau sejak awal pelaku berniat menipu dan memakai kebohongan untuk mendapatkan uang atau barang, itu mengarah pada penipuan.
• Kalau barang atau uang sudah ada pada pelaku secara sah (titipan, pinjaman barang, tugas menyetor) lalu dipakai atau dijual untuk kepentingan sendiri, itu mengarah pada penggelapan.
• Kalau perjanjian dibuat dengan itikad baik tetapi pelaku gagal memenuhi karena kesulitan atau perselisihan, itu mengarah pada wanprestasi.

Batas ini tidak selalu tegas. Satu peristiwa bisa tampak seperti ketiganya, tergantung bukti niat. Artikel uang dipinjam tidak dikembalikan, penipuan, penggelapan, atau utang biasa membantu menimbang. Tanda yang sering dianggap penting: identitas palsu, janji yang mustahil, penghilangan diri setelah menerima uang, dan penggunaan dana untuk hal lain sejak awal.

Langkah praktis bagi korban

1. Susun kronologi bertanggal. Dari perkenalan, perjanjian, penyerahan, hingga kegagalan.
2. Kumpulkan bukti transfer dan percakapan. Bukti bank, tangkapan layar, kontrak, kuitansi. Lihat rekaman CCTV dan chat sebagai bukti pidana.
3. Analisis kemungkinan jenis perkara. Apakah ada kebohongan sejak awal, atau barang ada pada pelaku secara sah?
4. Kirim somasi bila pelaku masih dapat dihubungi dan tujuan Anda uang kembali. Somasi dapat berfungsi sebagai bukti peringatan.
5. Laporkan ke polisi bila ada indikasi pidana. Lampirkan kronologi dan bukti.
6. Pertimbangkan gugatan perdata. Bila unsur pidana lemah, gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dapat lebih tepat. Baca gugatan wanprestasi langkah demi langkah.
7. Jangan menyebarkan tuduhan di media sosial. Itu dapat berbalik menjadi laporan pencemaran nama baik.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

• KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan memindahkan penipuan ke Pasal 492 dan penggelapan ke Pasal 486. Perbuatan sebelum tanggal itu pada dasarnya dinilai dengan aturan lama, kecuali aturan baru lebih menguntungkan.
• KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak tanggal yang sama. Tata cara laporan dan penyidikan mengikuti aturan baru; nomor pasalnya tidak dikutip di sini.
• Pidana dan perdata. Aparat dapat menilai bahwa suatu peristiwa adalah perdata dan menolak melanjutkan pidana. Baca pidana dan perdata.
• Transaksi daring. Penipuan lewat sarana elektronik dapat disertai ketentuan UU ITE; ancamannya dapat disesuaikan UU No. 1 Tahun 2026, sehingga periksa teks terbaru. Lihat phishing dan penipuan transfer.
• Pemulihan korban. KUHP baru dan KUHAP baru membuka ruang ganti rugi dan restitusi; periksa mekanismenya.

Kesalahan umum

Contoh: Pak Anto (fiktif) membayar uang muka Rp5 juta kepada penjual yang menjanjikan sepeda motor bekas. Penjual memakai foto motor orang lain, memberi nama palsu, lalu mematikan telepon. Ini mengarah pada penipuan karena ada kebohongan sejak awal. Berbeda dengan kasus Bu Wati yang menitipkan perhiasan kepada kenalannya untuk dijualkan, lalu uang hasil penjualan dipakai kenalan itu. Ini mengarah pada penggelapan. Sedangkan pemasok yang terlambat mengirim barang karena stok kosong, tetapi tetap berkomunikasi dan menawarkan pengembalian dana, lebih dekat ke wanprestasi.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Perjanjian atau bukti kesepakatan: kontrak, kuitansi, nota, atau percakapan.
• Bukti pembayaran: slip transfer, mutasi rekening, atau bukti setoran.
• Identitas pelaku: KTP, nomor telepon, nomor rekening, alamat, dan akun media sosial.
• Bukti kebohongan atau tipu daya: iklan, foto palsu, atau pernyataan yang terbukti tidak benar.
• Bukti penguasaan barang secara sah (untuk penggelapan): surat titipan, tanda terima, atau pesan.
• Somasi dan balasannya.
• Surat kuasa bila diwakili advokat.

Contoh kalimat bukti yang kuat dan lemah

Banyak laporan gagal karena buktinya terlalu umum. Bukti yang lemah biasanya berupa pernyataan seperti "dia menipu saya" tanpa rincian. Bukti yang kuat memuat tanggal, jumlah, rekening, dan kata-kata yang dipakai pelaku. Misalnya, tangkapan layar yang memperlihatkan pelaku berjanji mengirim barang dalam dua hari lengkap dengan nomor rekening tujuan lebih bermanfaat daripada cerita tanpa dokumen.

Untuk penggelapan, bukti penting adalah tanda bahwa barang atau uang dipercayakan kepada pelaku untuk tujuan tertentu, misalnya surat titipan, pesan yang memintanya menjual barang, atau tugas menyetor uang. Tanpa bukti tujuan itu, pelaku dapat berdalih barang itu miliknya atau pemberian.

Untuk perbedaan dengan wanprestasi, bukti yang berguna adalah tanda bahwa pelaku sejak awal tidak berniat memenuhi: akun yang dibuat sehari sebelum transaksi, nomor yang tidak aktif setelah transfer, atau korban lain dengan pola yang sama. Bukti ini menunjukkan niat jahat dan tidak sekadar kegagalan memenuhi janji.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah utang yang tidak dibayar bisa dipidana? Utang yang tidak dibayar pada dasarnya perdata. Pidana baru mungkin jika ada penipuan sejak awal atau unsur penggelapan.

Apa bedanya penipuan dengan penggelapan? Pada penipuan, korban menyerahkan barang karena tipu daya. Pada penggelapan, barang sudah ada di tangan pelaku secara sah, lalu pelaku memilikinya secara melawan hukum.

Apakah nomor pasal berubah? Ya. Penipuan dari Pasal 378 menjadi Pasal 492, dan penggelapan dari Pasal 372 menjadi Pasal 486; periksa teks resmi saat mengutip.

Apakah korban penipuan dapat meminta ganti rugi? Bisa melalui gugatan perdata, atau mekanisme pemulihan dalam proses pidana sesuai aturan yang berlaku.

Ringkasan

• Penipuan: kebohongan atau tipu daya sejak awal; penggelapan: barang sah di tangan pelaku lalu dimiliki.
• KUHP lama: Pasal 378 dan 372. KUHP baru: Pasal 492 dan 486 (periksa teks resmi).
• Wanprestasi adalah ingkar janji perdata, jalurnya somasi dan gugatan.
• Susun kronologi, simpan bukti, dan pilih jalur yang sesuai fakta.
• Hindari menuduh di media sosial; konsultasikan dengan advokat.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Penipuan dan Penggelapan: Perbedaan Unsur, Contoh Kasus, dan Aturan KUHP Lama serta Baru
• KUHP Baru: Penipuan dan Perbuatan Curang dalam Transaksi Sehari-hari
• Penggelapan dan Penadahan di KUHP Baru: Risiko Membeli Barang Bekas dan Barang Gadai
• Uang Dipinjam Tidak Dikembalikan: Penipuan, Penggelapan, atau Utang Biasa?
• Somasi dan Wanprestasi: Langkah Sebelum Menggugat

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.