Gabungan Tindak Pidana: Cara Menjatuhkan Pidana pada KUHP Lama dan KUHP Baru

Apa itu perbarengan tindak pidana dan siapa yang terkena

Perbarengan terjadi bila seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana dan belum ada putusan hakim yang berkekuatan tetap untuk salah satunya. Hukum memperlakukannya dengan aturan khusus agar hukuman tidak sekadar dijumlahkan tanpa batas.

Ada tiga bentuk yang perlu dibedakan.

1. Satu perbuatan, beberapa pasal (perbarengan peraturan atau concursus idealis). Satu tindakan memenuhi beberapa rumusan pidana. Contoh: satu pukulan yang melukai petugas yang sedang bertugas dapat memenuhi penganiayaan dan melawan petugas.
2. Beberapa perbuatan terpisah (perbarengan perbuatan atau concursus realis). Beberapa tindakan berbeda, masing-masing merupakan tindak pidana. Contoh: mencuri, kemudian merusak barang orang lain pada hari berikutnya.
3. Perbuatan berlanjut (voortgezette handeling). Beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Contoh: bendahara yang mengambil sedikit demi sedikit uang kas setiap bulan dengan niat yang sama.

Topik ini berguna bagi terdakwa dan keluarganya, korban yang ingin memahami tuntutan, serta pembaca yang bingung mengapa hukuman tidak sama dengan jumlah ancaman semua pasal. Baca juga perbarengan tindak pidana, satu perbuatan banyak pasal.

KUHP lama

Bab VI Buku I KUHP lama mengatur perbarengan.

• Pasal 63 ayat (1): satu perbuatan beberapa pasal. Hanya satu pidana yang dikenakan; bila pidananya berbeda, dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Ayat (2) menyatakan bahwa bila suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana umum dan juga aturan pidana khusus, hanya yang khusus yang dikenakan (asas lex specialis).
• Pasal 64: perbuatan berlanjut. Beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sebagai satu perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu aturan pidana; bila berbeda, dipakai yang ancaman pokoknya terberat.
• Pasal 65: beberapa perbuatan berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis. Hanya satu pidana dijatuhkan, dan maksimumnya adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.
• Pasal 66: beberapa kejahatan dengan pidana pokok tidak sejenis. Setiap pidana dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiga.
• Pasal 67: bila dijatuhkan pidana mati atau seumur hidup, tidak boleh ditambah pidana lain kecuali pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan.
• Pasal 70: dalam perbarengan kejahatan dengan pelanggaran atau antar pelanggaran, untuk setiap pelanggaran dijatuhkan pidana tersendiri tanpa pengurangan.

Ada pula batas umum bahwa penjara sementara tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

KUHP baru

KUHP baru mengatur perbarengan pada Buku I. Garis besarnya:

• Pola dasar tetap. Tiga bentuk tetap dikenal: satu perbuatan beberapa pasal, banyak perbuatan, dan perbuatan berlanjut.
• Asas pidana terberat. Untuk satu perbuatan beberapa pasal dan perbuatan berlanjut, dikenakan satu pidana dengan ancaman yang paling berat.
• Banyak perbuatan. Pidana dijatuhkan dengan batas gabungan yang dibatasi pada maksimum ancaman terberat ditambah sepertiga, dan penjara sementara tetap dibatasi dua puluh tahun. Periksa teks resmi untuk rumusan tepatnya.
• Jenis pidana berbeda. Karena daftar pidana berubah (kurungan dihapus, ada pengawasan dan kerja sosial), cara menjumlahkan pidana yang tidak sejenis disesuaikan. Hakim memakai urutan berat-ringan pidana. Lihat perbandingan pidana pokok lama dan baru.
• Pidana mati dan seumur hidup. Bila dijatuhkan, penambahan pidana pokok lain tidak lazim; pidana mati kini pidana khusus.
• Pedoman pemidanaan. Hakim wajib menimbang keadaan pribadi dan akibat total bagi terdakwa.

Perbarengan diatur dalam Pasal 125 sampai 131 KUHP baru: satu perbuatan beberapa pasal (Pasal 125), perbuatan berlanjut (Pasal 126), banyak perbuatan dengan pidana sejenis (Pasal 127) atau tidak sejenis (Pasal 128), serta pidana mati atau seumur hidup (Pasal 129). Batas gabungannya adalah pidana terberat ditambah sepertiga. Periksa naskah resmi UU No. 1 Tahun 2023 sebelum mengutipnya.

Tabel lama versus baru

Langkah praktis membaca tuntutan dan putusan

1. Daftar semua pasal dalam dakwaan. Tulis nomor, isi singkat, dan ancaman maksimum.
2. Hitung perbuatan. Apakah satu tindakan atau beberapa? Perhatikan waktu, tempat, korban, dan niat.
3. Tentukan bentuk perbarengan. Satu perbuatan banyak pasal, banyak perbuatan, atau berlanjut.
4. Cari ancaman tertinggi. Ia menjadi dasar batas pidana.
5. Terapkan batas gabungan. Untuk banyak perbuatan, ancaman terberat ditambah sepertiga menjadi batas atas dalam aturan lama; periksa aturan baru bila berlaku.
6. Bandingkan dengan tuntutan jaksa dan amar putusan. Pastikan jumlah pidana tidak melebihi batas.
7. Gunakan keberatan bila perhitungan keliru. Kesalahan menjumlahkan pidana dapat menjadi dasar banding.
8. Konsultasikan hasil hitungan. Advokat dapat memastikan apakah dakwaan sudah tepat atau berlebihan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

• KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Untuk perbuatan sebelum tanggal itu, hakim dapat memakai aturan baru bila lebih menguntungkan. Pembandingan mencakup batas gabungan dan jenis pidana.
• KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) mengatur penggabungan perkara dan pemeriksaan sejak tanggal yang sama; nomor pasalnya tidak dikutip.
• Pidana pengganti. Karena kurungan dihapus, pidana pengganti denda dan pidana lain mengikuti sistem baru. Lihat perbandingan pidana denda lama dan baru.
• UU No. 1 Tahun 2026 menyelaraskan pidana di undang-undang lain, sehingga ancaman terberat di undang-undang khusus perlu dicek terbaru.
• Kejahatan dan pelanggaran. KUHP baru tidak lagi membedakan kejahatan dan pelanggaran; keduanya disebut tindak pidana.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang bendahara koperasi (fiktif) mengambil uang kas setiap bulan selama satu tahun untuk keperluan pribadi dengan satu niat yang sama. Selain itu, ia memalsukan laporan untuk menutupi pengambilan. Jaksa mendakwa penggelapan dan pemalsuan. Penasihat hukum menilai pengambilan bulanan sebagai perbuatan berlanjut, sedangkan pemalsuan adalah perbuatan terpisah. Dengan demikian, pidana untuk penggelapan dihitung sebagai satu perbuatan berlanjut, lalu digabung dengan pemalsuan dalam batas ancaman terberat ditambah sepertiga menurut aturan lama. Hakim yang memutuskan penilaian akhirnya.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Surat dakwaan dan, bila ada, surat tuntutan.
• Daftar perbuatan yang disusun sendiri dengan tanggal.
• Bukti hubungan antar perbuatan, misalnya satu niat, satu rencana, atau satu modus.
• Putusan sebelumnya, bila ada, untuk memastikan bukan pengulangan.
• Surat keterangan pribadi: pekerjaan, tanggungan, dan kesehatan.
• Bukti ganti rugi kepada para korban.
• Surat kuasa bagi advokat.

Contoh hitungan sederhana

Agar lebih konkret, bayangkan hitungan sederhana dengan angka fiktif. Seorang terdakwa didakwa dua perbuatan terpisah: perbuatan A dengan ancaman maksimum empat tahun penjara, dan perbuatan B dengan ancaman maksimum lima tahun penjara. Jika dijumlahkan, ancamannya sembilan tahun. Menurut aturan lama untuk banyak perbuatan dengan pidana sejenis, batas atas pidananya adalah ancaman terberat (lima tahun) ditambah sepertiganya, yaitu sekitar enam tahun delapan bulan. Jadi, meskipun penjumlahan sederhana menghasilkan sembilan tahun, batas atas yang berlaku lebih rendah.

Perlu diingat bahwa angka tersebut hanya batas atas. Hakim menjatuhkan pidana sesuai bukti dan pertimbangan, dan seringkali lebih rendah dari batas. Contoh ini tidak menjanjikan hasil apa pun. Ia hanya menunjukkan mengapa membaca tuntutan perlu disertai pemahaman jenis perbarengan.

Bagaimana bila salah satu perbuatan diancam denda dan lainnya penjara? Pada aturan lama, pidana yang tidak sejenis dijatuhkan masing-masing dengan batas jumlah yang tetap dibatasi. Pada aturan baru, cara menyatukan penjara dan denda mengikuti urutan jenis pidana dan pedoman pemidanaan. Karena itu, sebaiknya ajukan pertanyaan kepada advokat tentang perhitungan khusus perkara Anda, bukan menebak sendiri.

Perbuatan berlanjut: tanda-tanda yang dicari hakim

Pembedaan perbuatan berlanjut dari banyak perbuatan terpisah penting karena akibatnya besar. Perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu aturan pidana, sedangkan banyak perbuatan terpisah digabung dengan batas tertentu. Hakim biasanya mencari tiga tanda. Pertama, satu niat atau keputusan kehendak yang melatarbelakangi seluruh perbuatan. Kedua, perbuatan sejenis, misalnya semuanya penggelapan. Ketiga, jarak waktu yang tidak terlalu jauh, sehingga perbuatan tampak sebagai kelanjutan.

Dengan tanda-tanda itu, bendahara yang mengambil uang setiap bulan dengan satu rencana lebih mudah dinilai berlanjut daripada orang yang mencuri sekali pada 2020 dan sekali lagi pada 2024 dengan niat baru. Karena itu, bukti niat awal, seperti pesan, catatan, atau pola yang sama, sangat berpengaruh. Pembela dapat mengajukan bukti ini untuk menunjukkan bahwa perbuatan adalah satu kesatuan, sedangkan jaksa dapat mengajukan bukti sebaliknya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah hukuman untuk beberapa tindak pidana dijumlahkan? Tidak dijumlahkan begitu saja. Ada batas: maksimum terberat ditambah sepertiga untuk banyak perbuatan menurut aturan lama, dan penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Apa itu perbuatan berlanjut? Beberapa perbuatan yang berhubungan sebagai satu kesatuan, misalnya satu niat dan satu modus, sehingga dikenakan satu aturan pidana.

Apa beda perbarengan dan pengulangan? Perbarengan: beberapa tindak pidana sebelum ada putusan tetap. Pengulangan: tindak pidana baru setelah putusan tetap atas tindak pidana sebelumnya.

Apakah KUHP baru meringankan? Bergantung kasus. Bandingkan ancaman dan batas gabungan pada kedua aturan, lalu pakai yang lebih menguntungkan terdakwa.

Ringkasan

• Perbarengan: satu perbuatan banyak pasal, banyak perbuatan, atau perbuatan berlanjut.
• KUHP lama: Pasal 63 sampai 71; batas maksimum terberat ditambah sepertiga; penjara sementara maksimal 20 tahun.
• KUHP baru (berlaku 2 Januari 2026) mempertahankan pola dan menyesuaikan dengan jenis pidana baru.
• Hitung perbuatan, tentukan bentuk perbarengan, dan terapkan batas.
• Periksa teks resmi untuk nomor pasal dan angka KUHP baru.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Perbarengan Tindak Pidana: Satu Perbuatan Banyak Pasal, Cara Menghitung Pidana
• Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) dalam KUHP Baru dan Akibatnya
• Pedoman Pemidanaan Hakim dalam KUHP Baru: Apa yang Wajib Dipertimbangkan
• Pidana Pokok, Pidana Tambahan, dan Tindakan dalam KUHP Baru
• Denda Tidak Dibayar dalam KUHP Baru: Sita, Lelang, dan Pidana Pengganti

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.