Peraturan Pelaksana KUHP Baru dan KUHAP Baru yang Perlu Diketahui Warga

Apa itu peraturan pelaksana dan mengapa penting

Sebuah undang-undang menetapkan prinsip dan aturan pokok. Hal-hal teknis sering diserahkan kepada peraturan di bawahnya. Peraturan di bawah undang-undang yang dibuat untuk melaksanakannya disebut peraturan pelaksana atau peraturan turunan. Contohnya peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), peraturan menteri, peraturan lembaga, dan peraturan daerah.

Bagi warga, peraturan pelaksana penting karena sering menentukan hal yang paling terasa: siapa yang melaksanakan sebuah pidana, bagaimana tata cara teknisnya, formulir apa yang dipakai, dan bagaimana koordinasi antar-aparat. Contohnya tata cara pelaksanaan pidana pengawasan atau kerja sosial, pengelolaan barang sitaan, dan mekanisme penyesuaian pidana bagi terpidana lama.

Yang terkena topik ini: terdakwa, keluarga, korban, pendamping hukum, pelaku usaha, aparat desa dan kelurahan, serta mahasiswa dan peneliti.

Jenis peraturan yang lazim menopang KUHP baru dan KUHAP baru

Berikut peta jenis peraturan, bukan daftar nomor. Untuk nomor dan judul yang sudah terbit, selalu rujuk situs resmi.

Kolom "contoh isi" menunjukkan kemungkinan wilayah pengaturan. Apakah aturan turunan tertentu sudah terbit dan berapa nomornya, harus Anda cek langsung.

Dua catatan. Pertama, tidak semua amanat langsung ditindaklanjuti dalam satu waktu. Ada kalanya aturan turunan terbit bertahap. Kedua, selama aturan turunan belum ada, pelaksanaan bisa berbeda antar-daerah atau memakai pedoman sementara dari lembaga masing-masing.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Hierarki. Peraturan pelaksana tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang menjadi induknya. Bila bertentangan, peraturan yang lebih rendah dapat diuji di Mahkamah Agung, sedangkan undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi.

Berlaku sejak diundangkan. Pada umumnya peraturan mulai berlaku pada tanggal yang disebut dalam peraturan itu, biasanya sejak diundangkan. Jangan menggunakan kabar tidak resmi tentang tanggal berlaku.

Dicabut atau diganti. Peraturan dapat dicabut dan diganti. Karena itu, selalu periksa apakah ada versi yang lebih baru atau apakah peraturan tersebut telah dicabut sebelum menjadikannya dasar tindakan.

Aturan lama yang masih berlaku. Selama masa peralihan, sebagian peraturan lama yang tidak bertentangan dapat tetap berlaku sampai diganti. Tidak semua peraturan lama otomatis hilang karena KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) dicabut. Cara memastikannya: baca ketentuan peralihan dan penutup UU 20/2025 serta peraturan baru yang bersangkutan.

Prinsip aturan lebih menguntungkan. Peraturan pelaksana juga tunduk pada prinsip bahwa perubahan setelah perbuatan dilakukan dinilai dengan aturan yang paling menguntungkan terdakwa, sejauh menyangkut hukum pidana materiil. Untuk aturan teknis acara, ketentuan peralihan lebih menentukan.

Langkah praktis memantau perkembangan

1. Gunakan sumber resmi. Situs utama: peraturan.bpk.go.id (basis data peraturan nasional), situs Kementerian Hukum, situs Sekretariat Negara, dan situs lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian.
2. Cari dengan nama lengkap undang-undang. Misalnya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" atau "Hukum Acara Pidana", lalu telusuri peraturan yang menyebut undang-undang itu dalam konsiderans (bagian "mengingat").
3. Periksa status. Pada halaman peraturan biasanya ada keterangan: berlaku, dicabut, atau diubah.
4. Baca teks, bukan ringkasan. Ringkasan di media sosial sering memotong pengecualian.
5. Simpan salinan resmi. Unduh PDF dengan tanggal akses, supaya dapat dirujuk kembali.
6. Pantau putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dapat menafsirkan atau membatalkan ketentuan. Situs masing-masing menyediakan daftar putusan.
7. Catat perubahan. Buat catatan sederhana: nama peraturan, tanggal terbit, tanggal berlaku, dan isi yang relevan bagi Anda.
8. Tanyakan ke lembaga resmi. Bila ragu, tanyakan kepada kepaniteraan pengadilan, kantor kejaksaan, atau bagian hukum pemerintah daerah.

Informasi tentang pelaksanaan peralihan ada di ketentuan peralihan KUHAP baru, gambaran umum untuk awam dan ketentuan peralihan KUHP baru.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

• KUHP baru dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Kedua undang-undang memuat banyak amanat yang diserahkan kepada aturan turunan.
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Undang-undang ini sendiri bagian dari perangkat peralihan karena menyelaraskan ancaman pidana di berbagai undang-undang.
• Pembaruan berkelanjutan. Karena banyak aturan turunan terbit bertahap, jangan berasumsi daftar yang Anda lihat bulan lalu sudah lengkap. Periksa kembali secara berkala.
• Peraturan lama. Misalnya KUHAP lama (UU 8/1981) sudah dicabut. Aturan turunannya perlu diperiksa satu per satu apakah masih berlaku atau sudah diganti.

Perubahan yang tidak boleh diabaikan: kebiasaan administratif lama (formulir, istilah, prosedur) di kantor aparat mungkin berubah mengikuti pedoman baru. Jika Anda berurusan dengan aparat, tanyakan dasar prosedur yang dipakai.

Kesalahan umum

• Mengandalkan daftar peraturan dari artikel lama. Daftar cepat kedaluwarsa.
• Menyebut nomor peraturan dari ingatan. Salah satu angka bisa mengubah makna.
• Menyamakan surat edaran dengan peraturan. Surat edaran adalah pedoman internal, bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat umum.
• Mengira peraturan daerah bisa membuat pidana apa saja. Peraturan daerah dibatasi oleh undang-undang yang lebih tinggi.
• Tidak memeriksa status dicabut. Menggunakan peraturan yang sudah dicabut sebagai dasar adalah kesalahan serius dalam pembelaan.
• Mengabaikan putusan pengadilan. Ketentuan dapat berubah maknanya karena putusan.

Contoh: Seorang pendamping hukum desa (fiktif) hendak membantu warga yang terdakwa dalam perkara peralihan dan ingin tahu tata cara pidana kerja sosial. Ia mencari di situs peraturan resmi, menelusuri aturan yang menyebut KUHP baru, membaca status berlakunya, menyimpan salinan resmi, lalu menanyakan kepada kejaksaan setempat mengenai tata cara pelaksanaan di daerah itu. Ia menulis temuan dalam satu halaman dengan catatan tanggal akses. Ketika aturan turunan berubah, ia tinggal memperbarui catatan tersebut.

Contoh membaca sebuah peraturan pelaksana

Misalkan Anda menemukan sebuah peraturan pemerintah yang menyebut KUHP baru dalam bagian "mengingat". Cara membacanya: pertama, lihat judul dan tanggal ditetapkan serta diundangkan. Kedua, baca bagian "menimbang" untuk memahami tujuan. Ketiga, baca ketentuan umum untuk mengetahui definisi, sebab satu kata dapat berarti sempit dalam peraturan itu. Keempat, baca pasal inti, dan perhatikan bagian pengecualian atau syarat. Kelima, buka bagian peralihan dan penutup, karena di situlah tertulis peraturan lama mana yang dicabut dan kapan peraturan ini berlaku. Terakhir, cek lampiran bila ada, sebab formulir atau tabel sering berada di sana.

Kebiasaan ini mungkin tampak panjang, tetapi mencegah kesalahan umum seperti memakai peraturan yang sudah dicabut atau salah memahami definisi.

Peran pemerintah daerah dan hukum yang hidup dalam masyarakat

KUHP baru mengakui konsep hukum yang hidup dalam masyarakat dan menyerahkan sebagian pengaturannya kepada peraturan daerah. Bagi warga, artinya peraturan daerah dapat memuat pengaturan yang menyangkut kebiasaan setempat, dengan batas bahwa ia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum. Warga yang tinggal di daerah dengan kebiasaan hukum yang kuat perlu memantau peraturan daerahnya dan bertanya kepada bagian hukum pemerintah daerah. Nomor peraturan daerah dan isinya berbeda di tiap daerah, sehingga tidak dapat digeneralisasi di sini.

Mengapa aturan turunan bisa terbit bertahap

Penyusunan peraturan pelaksana memerlukan harmonisasi antar-kementerian, uji publik, dan pengundangan. Karena banyak lembaga terlibat, waktu terbitnya tidak serempak. Dalam masa jeda, lembaga penegak hukum biasanya menerbitkan pedoman internal atau surat edaran agar tidak terjadi kekosongan tata kerja. Pedoman internal membantu, tetapi tidak setara dengan peraturan perundang-undangan. Warga yang mengalami perbedaan perlakuan di lapangan dapat menanyakan dasar tertulisnya dan, bila perlu, mengadu kepada pengawas internal atau Ombudsman.

Jika Anda ingin ikut memberi masukan, pantau pengumuman uji publik rancangan peraturan di situs kementerian terkait. Masukan yang tertulis, singkat, dan berdasar pengalaman nyata lebih mudah dipertimbangkan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua ketentuan KUHP baru langsung bisa dijalankan tanpa aturan turunan? Tidak selalu. Sebagian ketentuan memerlukan peraturan pelaksana agar teknis pelaksanaannya jelas. Selama belum ada, aparat memakai pedoman sementara atau ketentuan peralihan.

Di mana saya bisa mencari peraturan resmi? Di peraturan.bpk.go.id dan situs lembaga resmi. Hindari situs tidak resmi untuk bahan hukum yang akan dijadikan dasar tindakan.

Apakah surat edaran Mahkamah Agung mengikat warga? Surat edaran terutama mengikat internal peradilan sebagai pedoman. Ia mempengaruhi cara hakim bekerja, tetapi bukan peraturan perundang-undangan umum.

Bagaimana tahu sebuah peraturan sudah dicabut? Periksa keterangan status pada halaman peraturan di basis data resmi, dan baca bagian penutup peraturan yang lebih baru. Bila masih ragu, tanyakan kepada advokat atau bagian hukum instansi.

Ringkasan

• Peraturan pelaksana menerjemahkan prinsip undang-undang menjadi tata cara teknis.
• KUHP baru dan KUHAP baru berlaku 2 Januari 2026; UU 1/2026 menyelaraskan pidana di undang-undang lain.
• Jenis turunan: PP, Perpres, peraturan lembaga, Perma, peraturan daerah, dan lain-lain.
• Pantau melalui situs resmi, periksa status berlaku, simpan salinan, dan jangan mengutip nomor tanpa verifikasi.
• Pada masa peralihan, ketentuan peralihan dan aturan lebih menguntungkan menjadi pedoman.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana: Isi dan Dampaknya bagi Awam
• Ketentuan Peralihan KUHAP Baru: Perkara yang Berjalan dan Hak Para Pihak
• Ketentuan Peralihan KUHP Baru: Gambaran Umum untuk Awam dan Siapa yang Terdampak
• KUHP Baru Berlaku 2026: Yang Perlu Anda Ketahui Dasarnya
• Perbedaan KUHP dan KUHAP Lama vs Baru: Apa yang Berubah Sejak 2 Januari 2026

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.