Penyandang Disabilitas Mental: Cakap Hukum dan Hak atas Pendamping

Apa itu disabilitas mental dan siapa yang terkena

Disabilitas mental mencakup kondisi yang memengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku, misalnya skizofrenia, gangguan bipolar, depresi berat, gangguan kecemasan, atau gangguan kepribadian. Ada pula disabilitas intelektual, yaitu keterbatasan fungsi berpikir, seperti pada sebagian orang dengan sindrom Down. Kedua jenis ini berbeda. Gangguan jiwa sering datang dan pergi, sedangkan disabilitas intelektual bersifat menetap.

Tidak semua orang dengan diagnosis itu otomatis tidak mampu. Banyak yang bekerja, menikah, dan mengurus keuangan dengan bantuan pengobatan atau pendampingan. Karena itu hukum modern menolak anggapan bahwa diagnosis sama dengan ketidakcakapan.

Artikel ini ditujukan bagi:

• Penyandang disabilitas mental yang ingin memahami hak sendiri.
• Keluarga dan pendamping yang bingung kapan boleh membantu dan kapan tidak.
• Notaris, bank, atau pihak ketiga yang perlu tahu cara menghadapi orang dengan kondisi ini.

Apa arti cakap hukum

Cakap hukum berarti mampu melakukan perbuatan hukum sendiri: menandatangani perjanjian, membuka rekening, menjual rumah, atau menikah. Dalam KUH Perdata, orang dewasa pada dasarnya cakap kecuali ditaruh di bawah pengampuan. Pendekatan lama itu bersifat hitam putih: cakap atau tidak cakap.

Pendekatan baru lebih bertingkat. Kecakapan dilihat pada setiap keputusan. Seseorang mungkin mampu memilih dokter atau tinggal di mana, tetapi kesulitan memahami kontrak jual beli tanah yang rumit. Untuk keputusan sulit itu ia dapat memakai pendamping, tanpa kehilangan haknya.

Apa kata UU Penyandang Disabilitas

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memuat hak-hak penting. Dalam bagian tentang keadilan dan perlindungan hukum (Pasal 9), penyandang disabilitas berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak maupun tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, serta memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan.

Poin pentingnya: undang-undang memakai kata mengendalikan dan menunjuk. Artinya penyandang disabilitas dapat memilih sendiri siapa yang membantunya. Hak ini tidak otomatis hilang karena diagnosis.

Undang-undang yang sama juga memuat hak lain, seperti hak pelayanan kesehatan, hak bekerja, dan hak berpolitik. Ketentuan pasal-pasal itu sebaiknya dibaca dari teks resmi bila Anda hendak mengutipnya. Untuk dunia kerja, lihat pekerja penyandang disabilitas.

Dukungan pengambilan keputusan dan pengampuan

Dua pendekatan ini sering dipertentangkan.

Pengampuan tetap ada dalam KUH Perdata dan masih dipakai pengadilan. Syarat dan prosedurnya dijelaskan di artikel syarat pengampuan. Namun penekanan pada hak asasi mendorong penggunaan dukungan lebih dahulu. Rincian bagaimana praktik pengadilan menyeimbangkan kedua pendekatan masih berkembang, sehingga hasil perkara dapat berbeda.

Langkah praktis memakai pendamping

1. Nilai kebutuhan nyata. Tanyakan: keputusan apa yang sulit? Keuangan, kesehatan, atau pekerjaan? Dukungan sebaiknya spesifik.
2. Pilih pendamping. Anggota keluarga, teman tepercaya, pekerja sosial, atau lembaga pendamping. Pilihan sebaiknya datang dari penyandang disabilitas sendiri bila ia mampu.
3. Tuangkan dalam dokumen. Misalnya surat kuasa khusus untuk urusan bank, atau kesepakatan tertulis yang menyebut batas wewenang pendamping. Untuk surat kuasa yang kuat, lihat surat kuasa notaris dibanding di bawah tangan.
4. Libatkan tenaga kesehatan. Surat keterangan dokter yang menjelaskan kemampuan dan kebutuhan dukungan dapat membantu bank atau notaris.
5. Informasikan pihak ketiga. Bank, sekolah, atau tempat kerja perlu tahu siapa pendampingnya dan apa batas perannya.
6. Tinjau berkala. Kondisi dapat membaik atau memburuk; kesepakatan perlu disesuaikan.
7. Pertimbangkan pengampuan hanya sebagai langkah terakhir, bila dukungan sukarela tidak lagi cukup melindungi.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Perubahan terbesar adalah lahirnya UU No. 8 Tahun 2016 yang menggantikan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-undang lama memakai istilah penyandang cacat dan menekankan bantuan sosial. Undang-undang baru memakai kerangka hak asasi dan merujuk Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang telah disahkan Indonesia. Dampaknya, istilah, hak, dan kewajiban pemerintah serta pihak swasta berubah.

Perkembangan lain adalah UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur pelayanan kesehatan jiwa. Rincian ketentuan perawatan dan persetujuan tindakan bagi orang dengan gangguan jiwa perlu dibaca dari teks resmi. Pembaruan juga terjadi di KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, antara lain mengenai pertanggungjawaban pidana orang dengan gangguan jiwa; lihat tindakan bagi pelaku gangguan jiwa atau disabilitas mental.

Kesalahan umum

Contoh: Dewi, 32 tahun, hidup dengan gangguan bipolar yang terkontrol dengan obat. Ia ingin menjual rumah peninggalan ayahnya, tetapi ragu saat fase gangguan kambuh. Bersama psikiaternya ia menyepakati bahwa kakaknya menjadi pendamping untuk urusan keuangan besar. Mereka membuat surat kuasa khusus di notaris. Notaris memastikan Dewi memahami isi dokumen dengan menjelaskannya secara sederhana. Dewi tetap menandatangani sendiri saat kondisinya stabil. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Peran pihak ketiga: bank, notaris, dan pengadilan

Pihak ketiga perlu memperlakukan penyandang disabilitas mental dengan hormat. Bank wajib melayani tanpa diskriminasi dan tidak sepatutnya menolak nasabah hanya karena diagnosis. Notaris bertanggung jawab memastikan penghadap memahami akta; bila ragu, notaris dapat meminta surat dokter atau menunda penandatanganan. Pembahasan syarat penghadap ada di artikel syarat penghadap dan saksi akta notaris.

Bila perselisihan terjadi dan salah satu pihak menyatakan perjanjian dibuat saat penyandang tidak memahami isinya, pengadilan akan menimbang bukti kondisi pada saat penandatanganan. Rekam medis, saksi, dan catatan notaris menjadi penting. Untuk dasar pembuktian, lihat alat bukti perdata saksi dan surat.

Hak lain yang berkaitan

Penyandang disabilitas mental juga memiliki hak menikah dan berkeluarga, bekerja, memperoleh pendidikan, dan hak waris. Topik pernikahan dijelaskan di pernikahan penyandang disabilitas, hak dan pendampingan, sedangkan warisan dibahas di waris ahli waris penyandang disabilitas. Dalam semua urusan itu, prinsip dasarnya sama: dukungan sebelum pembatasan.

Contoh penerapan dukungan di kehidupan sehari-hari

Dukungan tidak selalu berbentuk dokumen resmi. Dalam urusan sehari-hari, bentuknya bisa sederhana: menjelaskan isi formulir dengan kata-kata yang mudah, memberi waktu untuk berpikir sebelum menandatangani, menyediakan catatan bergambar atau pengingat jadwal obat, dan menemani saat bertemu petugas bank. Prinsipnya, keputusan tetap milik orang itu, sedangkan pendamping membantu memahami pilihan dan akibatnya.

Bagi lembaga layanan, undang-undang menuntut penyediaan akomodasi yang layak, yaitu penyesuaian wajar agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi. Bentuknya antara lain petugas yang sabar menjelaskan, ruang yang tenang, dan dokumen berbahasa sederhana. Rincian kewajiban penyedia layanan sebaiknya dibaca dari teks resmi dan peraturan pelaksanaannya.

Batas dukungan: kapan perlu langkah lebih kuat

Ada kondisi ketika dukungan sukarela tidak cukup. Misalnya orang itu tidak mampu memahami sama sekali akibat tindakan keuangan dan terus menjadi korban penipuan, atau tidak ada seorang pun yang dipercaya sebagai pendamping. Dalam kasus ini keluarga dapat mempertimbangkan pengampuan. Pengadilan lazim menilai apakah tindakan yang lebih ringan sudah dicoba dan mengapa gagal. Dengan begitu, pengampuan menjadi jalan terakhir yang proporsional, bukan jalan pintas. Keputusan akhir tetap pada hakim berdasarkan bukti medis dan fakta.

Kisi-kisi pertanyaan untuk menilai kebutuhan dukungan

Agar penilaian tidak berpangkal pada prasangka, keluarga dan tenaga kesehatan dapat memakai pertanyaan sederhana. Apakah orang itu memahami informasi yang relevan dengan keputusan, misalnya harga, risiko, dan akibat? Apakah ia dapat menahan informasi itu cukup lama untuk memutuskan? Apakah ia dapat menimbang pilihan dan menyampaikan pilihannya, dengan bahasa, tulisan, atau isyarat? Bila jawabannya ya pada keputusan tertentu, kecakapannya tidak seharusnya dibatasi untuk keputusan itu, meskipun ia membutuhkan bantuan pada keputusan lain. Pendekatan ini sejalan dengan semangat UU 8/2016 yang memandang penyandang disabilitas sebagai subjek hukum. Perlu ditekankan, kisi-kisi ini adalah alat bantu praktis, bukan syarat yang tertulis dalam undang-undang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah orang dengan skizofrenia boleh menandatangani perjanjian? Boleh selama ia tidak berada di bawah pengampuan dan memahami isi serta akibat perjanjian. Bila ada keraguan, pendampingan atau surat keterangan dokter membantu.

Apakah pendamping sama dengan pengampu? Tidak. Pendamping membantu tanpa menghilangkan kewenangan orang itu, sedangkan pengampu ditunjuk pengadilan dan bertindak atas nama orang yang diampu.

Bisakah surat kuasa dibatalkan bila kondisi membaik? Pada dasarnya pemberi kuasa dapat mencabut kuasanya selama ia cakap. Cara pencabutan sebaiknya tertulis dan diberitahukan kepada penerima kuasa serta pihak yang terkait.

Apakah negara menyediakan bantuan hukum? Banyak lembaga bantuan hukum dan layanan pemerintah daerah menyediakan pendampingan. Tanyakan ke dinas sosial, lembaga bantuan hukum, atau pengadilan setempat tentang layanan terbaru.

Ringkasan

• Diagnosis gangguan jiwa tidak otomatis berarti tidak cakap hukum.
• UU 8/2016 mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, termasuk hak mengendalikan keuangan atau menunjuk wakil.
• Pengampuan tetap ada dalam KUH Perdata tetapi sebaiknya menjadi pilihan terakhir.
• Dukungan pengambilan keputusan, surat kuasa, dan pendampingan lebih fleksibel.
• Notaris dan bank harus memastikan pemahaman penghadap tanpa diskriminasi.
• Dokumentasikan keputusan dan dukungan secara tertulis.

Dasar hukum

• UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
• UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
• UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Baca juga

• Pengampuan karena Gangguan Jiwa atau Boros: Syarat dan Proses di Pengadilan
• Pekerja Penyandang Disabilitas: Kuota, Akomodasi Layak, dan Larangan Diskriminasi
• Syarat Penghadap dan Saksi di Akta Notaris: Identitas, Bahasa, dan Tanda Tangan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.